renstra dinkes kota kupang 2017-2022

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022

DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

JLN. S. K. LERIK, KELAPA LIMA - KUPANG

Telp. 0380 – 825 796, Fax 0380-825730,

Website : www.dinkes-kotakupang.web.id,

Email : [email protected]

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas,Fungsi,dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan (K/L), Renstra

Dinkes Prov. NTT, dan Renstra Dinkes Kota Kupang

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan

sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut

diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun

2017-2022 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan

arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kota

Kupang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)-nya dalam

mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan

kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Daerah

Kota Kupang No. 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota

Kupang, maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra).

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota

Kupang

Dasar hukum dari proses penyusunan Renstara adalah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 7 dan Pasal 263 dan pasal

272 yang merupakan perubahan dari UU No. 25 tahun 2004,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja

perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana

Strategis OPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan pedoman pelaksanaan

yang wajib diacu oleh seluruh OPD dalam menyusun Renstra OPD.

Dalam ketentuan tersebut tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,dan global, dan tetap

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai

tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun berdasarkan acuan

UU No 23 tahun 2014 sebagai dasar hukum penyusunan Renstra

OPD maka setiap OPD hanya memuat tujuan , sasaran, program,

dan kegiatan pembangunan, sedangkan setiap visi dan misi OPD

melekat langsung pada visi dan misi Kepala Daerah, sehingga secara

tidak langsung diharapkan melalui penyederhanaan sistem seperti

ini pencapaian visi dan misi masing-masing daerah dapat tercapai

dan diukur dengan lebih baik.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Kesehatan

Kota Kupang perlu menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022. Rancangan

Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang ini merupakan dokumen

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan

dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang dapat

dilihat dalam gambar berikut ini

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis OPD

1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra Dinkes Kota Kupang dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan satu kesatuan

yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik

ditingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN).

RPJMD tersebut akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra

Dinas Kesehatan Kota Kupang . Setiap tahunnya, RPJMD akan

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pemerintah Kota Kupang, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi

Dinas Kesehatan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan Kota Kupang.

Dalam kaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kota Kupang akan

dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kupang. Sedangkan

bagi Dinas Kesehatan, berdasarkan Renja Dinas Kesehatan disusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan

menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA

Dinas Kesehatan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dan

penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 1.2 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Gambar 1.3 Keterkaitan antara RPJMN dengan Dinas Kesehatan

MISI WALIKOTA KUPANG

Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional dan Berdaya Saing (KUPANG SEHAT - CERDAS)

Mengembangkan Perekonomian Kota Kupang Yang Berdaya Saing dengan Meningkatkan Peran Swasta (KUPANG MAKMUR)

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif dan Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa (KUPANG BAGAYA-BERPRESTASI)

Mempersiapkan Kota Kupang Menuju Metropolitan yang Berwawasan Lingkungan (KUPANG

HIJAU)

MeningkatkanTatakelola Pemerintahan Yang Bebas KKN dan Transparansi Pengelolaan Keuangan (KUPANG JUJUR)

Membangun Kota Kupang sebagai Rumah Besar Persaudaraan Dan Kerukunan Lintas SARA (KUPANG

RUKUN DAN AMAN)

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang tahun

2017-2022 didasarkan pada :

1.2.1. Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

dan Kewenangan Dinas Kesehatan

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaga Daerah Kota

Kupang Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Kupang Nomor 72);

7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang.

1.2.2. Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5107);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 199); 18.Peraturan Presiden Nomor 2

tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun

2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup

Strategis;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang

Tahun 2007-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang

Tahun 2017-2022.

19. Peraturan Walikota Kupang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah kota Kupang

Tahun 2017-2022.

1.2.3 Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Kesehatan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan acuan

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan

pelayanan kesehatan yang berhak diperolehsetiap warga secara

minimal Adapun indikator dan target Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.1 Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal

NO INDIKATOR TARGET

1 Cakupan ibu hamil yang mendapat Pelayanan kesehatan 100

2 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100

3 Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

100

4 Cakupan anak usia 0-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

100

5 Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar

100

6 Cakupan warga negara usia 15-59 tahun (usia produktif) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

100

7 Cakupan warga negara usia 60 tahun keatas (Lansia) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

100

8 Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

100

9 Cakupan penyandang Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanankesehatan sesuai standar

100

10 Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

100

11 Cakupan orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

100

12 Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

100

1.2.4 Ketentuan Tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pemerintah Pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja

pemerintahan daerah atau disebut sebagai evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) untuk mengetahui

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam

memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian

keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama

dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan

kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang

baik.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci

(IKK) untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan

menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat

digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas

pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Rincian Indikator

Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Target dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Kesehatan

Kota Kupang Tahun 2016

NO INDIKATOR TARGET

1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 70

2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

94

3 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

85

4 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100

5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

100

6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

100

7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100

8 Cakupan kunjungan bayi 88

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Kota Kupang

Maksud penyusunan Review RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Kupang

adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Kota dalam Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Jangka Menengah (5 Tahun);

2. Menyelaraskan Rencana Strategis Kota dengan Pelayanan Dinas

Kesehatan, usulan masyarakat, dan Evaluasi Kinerja 5 Tahun

lalu, menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan;

3. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan kesehatan;

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah

maupun antara Pusat dan Daerah;

5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan

kegiatan;

6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan

8. Menyelaraskan dan menyesuaikan dokumen Rencana Strategis

Dinas Kesehatan dengan kebijakan organisasi perangkat daerah

termasuk kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang yang baru.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Kota Kupang

Adapun tujuan penyusunan Review RENSTRA Dinas Kesehatan Kota

Kupang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk:

1. Menjadi pedoman penyelarasan dalam implementasi strategi dan

visi misi Pemerintah Kota Kupang yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang

Tahun 2017-2022;

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan

dalam jangka waktu 5 tahun;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas

Kesehatan;

4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan

pembangunan kesehatan di kota Kupang sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Kupang.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota

Kupang Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat

Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat

Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat

Daerah, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, serta

sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

Kota Kupang dan UPTD-nya dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah di bidang kesehatan, mengulas secara

ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota

Kupang dan menjelaskan capaian-capaian indikator kinerja

kesehatan penting dalam pelaksanaan rencana strategis

periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan kesehatan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Memuat Permasalahan-permasalahan pelayanan dan faktor

yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan,

telaahan Rencana Strategis K/L dan Propinsi Nusa Tenggara

Tmur, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentua Isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan Tujuan Dan Sasaran jangka

menengah Dinas Kesehatan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja

Dinas Kesehatan Kota Kupang yang akan dicapai Dinas

Kesehatan Kota Kupang dalam lima tahun mendatang,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas

Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan,

upaya-upaya kesehatan perlu dilaksanakan melalui pola-pola struktur

organisasi yang telah ditentukan berdasarkan Tugas Pokok Dinas

Kesehatan Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota

Kupang Nomor : 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang

kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Kupang melalui

Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan

mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis sesuai kewenangan daerah di

bidang kesehatan yang meliputi kebijakan teknis Pelayanan

Kesehatan Dasar, Kesehatan Keluarga, Pengendalian dan

Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Promosi

Kesehatan;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang kesehatan, yang meliputi Pelayanan

Kesehatan Dasar, Kesehatan Keluarga, Pengendalian dan

Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Promosi

Kesehatan;

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di

bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Kesehatan Keluarga,

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Penyehatan

Lingkungan dan Promosi Kesehatan;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan

oleh Walikota.

SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas adalah unsur staf/pembantu pimpinan yang dipimpin

oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan

pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan

program, dan anggaran Dinas Kesehatan, secara terpadu, serta

mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian,

urusan keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Dinas mempunyai

fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan, serta

melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi

penyelenggaraan penyusunan program dananggaran Dinas

Kesehatan, serta penyusunan laporan, evalusai pelaksanaan

program Dinas Kesehatan;


melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi

pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi, urusan

rumah tangga, organisasi, hukum, hubungan masyarakat,

kepegawaian, akreditasi dan pengembangan sumber daya manusia

tenaga kesehatan;


melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi

pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan, yang meliputi

administrasi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan

tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta pembinaan,

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pengadaan,

pendistribusian, pemeliharaan dan administrasi inventarisasi barang

lingkup Dinas Kesehatan.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu Sekretarisdalam:

1. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan

informasi yang diperlukan guna penyusunan program/perencanaan

dinas kesehatan,


informasi yang diperlukan guna penyusunan anggaran Dinas

Kesehatan,

3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi

yang diperlukan guna penyusunan laporan Dinas Kesehatan,

termasuk laporan realisasi keuangan,


informasi yang diperlukan guna evaluasi pelaksanaan program Dinas

Kesehatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam:


informasi yang diperlukan guna penyelenggaraan urusan umum, yang

meliputi, urusan rumah tangga, hukum, humas dan protokoler,


informasi yang diperlukan guna pelaksanaan urusan administrasi

kepegawaian,


informasi yang diperlukan guna pelaksanaan urusan administrasi

akreditasi tenaga fungsional kesehatan dan pengembangan SDM

tenaga Kesehatan.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam:


informasi yang diperlukan guna penyelenggaraan administrasi

keuangan yang meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti

rugi dan tindak lanjut LHP,


informasi yang diperlukan guna penyelenggaraan urusan

perlengkapan yang meliputi perencanaan pengadaan barang,

pendistribusian, pemeliharaan dan pengadministrasian inventaris

barang.

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana dinas di

bidangnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas memberi tahu Kepala

Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan

serta mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan sarana dan

prasarana kesehatan, pelaksanaan registrasi dan akreditasi sarana

kesehatan, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Kesehatan

mempunyai fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta

melakukan pembinaan,pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana peralatan

kesehatan, termasuk penyelenggaraan kefarmasian, yang meliputi

perencanaan pengadaan, pemanfaatan sarana dan peralatan

kesehatan, di Puskesmas dan jaringannya, perencanaan pengadaan,

pengelolaan dan pengawasan obat, dan kosmetika;


melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

penyelenggaraan registrasi dan akreditasi sarana dan peralatan

kesehatan swasta, dan pelayanan kesehatan swasta;



penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, yang meliputi

pembinaan teknis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan

jaringannya, penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan,

penyelenggaraan kesehatan khusus, dan penyelenggaraan jaminan

kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan

b. Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan

c. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan, mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam:

1. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian,

pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan peralatan kesehatan bagi

Puskesmas dan jaringannya sesuai ketentuan yang berlaku,

2. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian dan

pemanfaatan dan pemeliharaan obat Puskesmas dan jaringannya,

3. Melakukan pengawasan peredaran obat, NAPZA (Narkotika,

Psikotrpoika, dan Zat Adiktif lainnya) dan kosmetika,

4. Melakukan bimbingan dan pengendalian peredaran dan penggunaan

narkoba, serta

5. Melakukan bimbingan dan pengendalian penyehatan makanan dan

minuman.

Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan, mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang

Pelayanan Kesehatan dalam:

1. Melakukan registrasi, akreditasi tenaga medis, dan perijinan bagi

tenaga para medis/tradisional terlatih dan tenaga non medis,

2. Melakukan kegiatan penertiban perijinan dan registrasi, akreditasi

dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan Swasta dan

Pemerintah.

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam:

1. Melakukan upaya pembinaan penyelenggaraan kesehatan dasar

termasuk kesehatan komunitas,

2. Melakukan upaya penyelenggaraan kesehatan rujukan, yang meliputi

kesehatan rujukan spesialistik, dan sistem rujukan,

3. Melakukan upaya penyelenggaraan kesehatan khusus yang meliputi,

kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut,

4. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang

meliputi, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.

BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT (P2P)

Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) adalah unsur

pelaksana dinas di bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam merumuskan kebijakan

teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan

penyelenggaraan kegiatan pengendalian, pemberantasan penyakit, yang

meliputi pengamatan penyakit, pencegahan dan pemberantasan

penyakit, dan penanggulangan masalah kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Pengendalian

dan Pemberantasan

Penyakit (P2P) mempunyai fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberantasan penyakit,

yang meliputi pengamatan penyakit, pencegahan dan

pemberantasan penyakit;

2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan pengamatan penyakit (surveilans) dan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian Laboratorium Dinas Kesehatan dan

Puskesmas;

3. Menyusun rencana dan kebijakan teknis pelaksanaan serta

pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

pengendalian dan pemberantasan penyakit, yang meliputi

surveilans, epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung,

pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit

tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra;

4. Menyusun rencana dan kebijakan teknis pelaksanaan serta

pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

penanggulangan masalah kesehatan, yang meliputi penyiapan

tenaga, peralatan, bahan dan obat dalam rangka pelaksanaan

P3K(Pertolongan pertama pada kecelakaan), penanganan KLB,

penanggulangan bencana dan imunisasi.

Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) terdiri dari :

a. Seksi Pengamatan Penyakit

b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit

c. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan

Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepata Bidang

pengendalian dan pemberantasan penyakit dalam :

1. Melaksanakan pengamatan penyakit melalui surveilans terpadu,

sentinel dan surveilanskhusus,

2. Melaksanakan pengamatan vektor penyakit menular langsung dan

pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit

tidak menular, kesehatan haji dan kesehatan dan kesehatan

transmigrasi, melaksanakan survei khusus bidang kesehatan,

3. Melaksanakan pengamatan laboratorium penunjang diagnosa

penyakit yang ada pada dinas kesehatan dan puskesmas, termasuk

perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga dan regensia

untuk menunjang kualitas Laboratorium Dinas Kesehatan, serta

melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap Laboratorium

Dinas Kesehatan.

4. Melaksanakan pembinaan SKD (Sistem Kewaspadaan dini) dan

investigasi KLB.

Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit

dalam :

1. Melakukan upaya pengendalian, dan pemberantasan penyakit yang

meliputi surveillance epidemiologi, pengendalian penyakit menular

langsung, penyakit menular bersumber binatang, pengendalian

penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan mata,

2. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisis, hasil kegiatan

pemberantasan/ penanggulangan penyakit menular dan tidak

menular, serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya,

3. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisis hasil kegiatan

pemberantasan/ penanggulangan penyakit menular langsung dan

tidak langsung, serta menyebarluaskaninformasi cara

pemberantasannya,

4. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisis data,

monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi rutin

dan insidental pada unit pelaksana (Posyandu, Puskesmas dan unit

pelaksana lainnya) serta menganalisis hasil penelitian penyakit yang

disebabkan oleh imunisasi (KIPI).

Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit dalam :

1. Melakukan upaya pengendalian wabah dan bencana, yang meliputi,

kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan,

2. Melaksanakan kegiatan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian serta bimbingan dan

pelaksanaan kegiatan P3Ktermasuk penyediaan obat dan alat

kesehatan serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada P3K,

3. Melakukan analisis terhadap penyebab masalah kesehatan serta

penanggulangannya, Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian

bimbingan dan pelaksanaan masalah kesehatan dan KLB penyakit

yang meliputi managemen informasi, dana dan sarana.

BIDANG KESEHATAN KELUARGA

Bidang Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana dinas di bidang

yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Keluarga

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam

merumuskankebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu, dan

pelayanan kesehatan Keluarga, pelayanan kesehatan anak, remaja dan

usila serta pembinaan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, bidang kesehatan

keluarga mempunyai fungsi :



peningkatan kesehatan ibu, keluarga danpelayanan kontrasepsi KB;



kegiatan peningkatan kesehatan anak dan remaja, penyelenggaraan

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan peningkatan kesehatan usia

lanjut;



kegiatan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat.

Bidang Kesehatan Keluarga Terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan lbu dan Keluarga

b. Seksi Anak, Remaja dan Usila

c. Seksi Gizi

Seksi Kesehatan lbu dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Kesehatan Keluarga dalam :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kesehatan

ibu, keluarga dan pelayanan KB,

2. Melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan kegiatan upayapeningkatan kesehatan ibu dan KB,

3. Melakukan pembinaan kemitraan dari kerjasama lintas sektor

dalam upaya peningkatankesehatan ibu dan KB.

Seksi Anak, Remaja dan Usila mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Kesehatan Keluarga

dalam :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kesehatan

anak, remaja usaha kesehatan sekolah dan usila,

2. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesehatan anak, remaja

dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), melakukan bimbingan,

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan

peningkatan kesehatan anak, remaja, Usaha Kesehatan Sekolah

(UKS) dan usila,

3. Melakukan pembinaan kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam

upaya peningkatan kesehatan anak, remaja, Usaha Kesehatan

Sekolah (UKS) dan usila,

4. Melakukan identifikasi masalah kesehatan anak, remaja, Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS) dan usila,

5. Melakukan pembinaan teknis program kesehatan anak, remaja,

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan usila.

Seksi Gizi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan

Keluarga dalam :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan gizi keluarga

dan masyarakat; Menyelenggarakan kegiatan program peningkatan

gizi keluarga dan masyarakat,melaksanakan bimbingan;

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraankegiatan upaya

peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;

2. Melaksanakan pembinaan kemitraan dan kerjasama lintas sektor

dalam rangka upaya peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;

BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan adalah unsur

pelaksana dinas di bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam merumuskan kebijakan

teknis dan kebijakan pelaksanaan

serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyehatan tempat

pengolahan makanan, pengawasan kesehatan lingkungan dan promosi

kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Penyehatan

Lingkungan dan Promosi

Kesehatan mempunyai fungsi :



tempat pengolahan makanan dan minuman baik pada tempat-

tempat industri pengolahan makanan maupun pada rumah-rumah

makan dan restoran;


melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan pencegahan keracunan pada makanan dan minuman

serta pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan

kebersihan tempat-tempat umum dan melakukan pengawasan,

pemantauan pencemaran lingkungan tempat-tempat umum;


melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

kualitas air serta pencegahan terhadap pencemaran air, perbaikan

kualitas air dan kesehatan Iingkungan;


melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

kualitas lingkungan perumahan, lingkungan pemukiman,

pembinaan pengelolaan sampah dan pemantauan pencemaran di

lingkungan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA);



peningkatan kesehatan masyarakat pekerja serta pencegahan dan

perlindungan terhadap kecelakaan kerja;


melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan vektor penyakit

berbasis lingkungan serta pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak

KesehatanLingkungan (ADKL), penyusunan kebijakan teknis dan

kebijakan pelaksanaan serta

7. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat, pembinaan kemitraan

dan peran serta masyarakat dalam upaya promosi kesehatan serta

peningkatan sistem informasi kesehatan.

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan

b. Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan

c. Seksi Promosi Kesehatan

Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi

Kesehatan dalam :

1. Melakukan upaya pengumpulan bahan, pembinaan dan pengawasan

terhadap tempat pengolahan makanan (industri makanan dan

minuman, rumah makan dan restoran),

2. Melakukan upaya pengumpulan dan pengestimasian bahan guna

pelaksanaan kegiatan pencegahan keracunan makanan dan

minuman,


pelaksanaan kegiatan peningkatan kebersihan tempat-tempat

umum,


pelaksanaan kegiatan pemantauan pencemaran makanan.

Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan :

1. Melakukan pembinaan dan petunjuk cara pengawasan kualitas air,

mengumpulkan danmengestimasi bahan guna pencegahan,

pencemaran dan perbaikan kualitas air serta kesehatan lingkungan,

2. Mengumpulkan bahan perencanaan peningkatan kebersihan

lingkungan pemukiman serta melakukan koordinasi kegiatan

peningkatan kebersihan lingkungan,

3. Mengumpulkan dan melakukan estimasi bahan guna pelaksanaan

kegiatan pengawasan kualitas lingkungan perumahan serta

pencegahan pencemaran lingkungan,

4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sampah serta

melakukan pemantauan pencemaran di lingkungan Tempat

pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA),

5. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan

pemberantasan vektor penyakit berbasis lingkungan serta

pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan

(ADKL).

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Penyehatan Lingkungan

dan Promosi Kesehatan dalam :

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan promosi kesehatan

dengan menggunakan metode dan media penyampaian promosi

kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat luas,

2. Melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan dan peran

serta masyarakat gunameningkatkan peran serta masyarakat dalam

bidang kesehatan,

3. Melaksanakan peningkatan sistem informasi kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas

Kesehatan Kota Kupang yang terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas Alak

2. UPTD Puskesmas Kupang Kota

3. UPTD Puskesmas Pasir Panjang

4. UPTD Puskesmas Oesapa

5. UPTD Puskesmas Penfui

6. UPTD Puskesmas Sikumana

7. UPTD Puskesmas Oebobo

8. UPTD Puskesmas Oepoi

9. UPTD Puskesmas Naioni

10. UPTD Puskesmas Bakunase

11. UPTD Puskesmas Manutapen

12. UPTD Instalasi Farmasi

13. UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Kupang

2.2. Sumber daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota

Kupang

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas

Kesehatan Kota Kupang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Puskesmas, Instalasi Farmasi dan Laboratorium Kesehatan

Lingkungan sampai dengan Desember 2016 berjumlah 771 orang

dengan rincian sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kota Kupang

berdasarkan Jabatan

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kota Kupang

berdasarkan Jenis Kepegawaian

DINAS PUSKESMASINSTALASI

FARMASI

LABORATORIUM

KESEHATAN

LINGKUNGAN

BRIGADE

KUPANG

SEHAT

1 Struktural Eselon II 1 - - - - 0.18

2 Struktural Eselon III 5 - - - - 0.89

3 Struktural Eselon IV 15 22 2 2 - 7.30

4 Pelaksana Fungsional Kesehatan 6 419 3 4 14 79.36

5 Pelaksana Fungsional Umum 44 19 3 - 3 12.28

Jumlah 71 460 8 6 17 100.00

NO JABATAN

UNIT KERJA

%


FARMASI

LABORATORIUM

KESEHATAN

LINGKUNGAN

BRIGADE

KUPANG

SEHAT

1 PNS 70 456 8 6 17 72.34

2 CPNS 1 4 - - - 0.65

3 PTT 19 164 2 - 23 27.01

Jumlah 90 624 10 6 40 100.00

NO JENIS KEPEGAWAIAN

UNIT KERJA

%

c. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kota Kupang

berdasarkan Golongan

d. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kota Kupang

berdasarkan Tingkat Pendidikan


FARMASI

LABORATORIUM

KESEHATAN

LINGKUNGAN

BRIGADE

KUPANG

SEHAT

1 Golongan IV 9 7 - 1 - 3.02

2 Golongan III 57 357 5 3 7 76.33

3 Golongan II 5 93 3 2 10 20.11

4 Golongan I - 3 - - - 0.53

Jumlah 71 460 8 6 17 100.00

UNIT KERJA

%NO GOLONGAN


FARMASI

LABORATORIUM

KESEHATAN

LINGKUNGAN

BRIGADE

KUPANG

SEHAT

1 Diklat PIM II 1 - - - - 8.33

2 Spama/Diklat PIM III 2 - - - - 16.67

3 Adum/Adumla/Diklat PIM IV 6 2 1 - - 75.00

Jumlah 9 2 1 0 0 100.00

NO JENIS PENJENGJANGAN DIKLAT

UNIT KERJA

%

e. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kota Kupang berdasarkan Tingkat Pendidikan

PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT

1 S2 - - - - - - - - - -

Kesehatan 5 - 3 - - - 1 - - - 1.17

Umum 1 - - - - - - - - - 0.13

2 S1 - - - - - - - - -

Dokter Umum 1 - 18 25 - - - - 2 5 6.62

Dokter Gigi - 15 3 - - - - - - 2.34

Apoteker 5 - 2 - 1 - - - - - 1.04

Nurse 2 - 5 1 - - - - 1 2 1.43

Keperawatan - 10 2 - - - - - 3 1.95

Kebidanan 1 - 2 - - - - - - 0.39

SGz - 3 - - - - - - - 0.39

Kesehatan Masyarakat 27 2 24 2 1 1 7.40

Analis Kesehatan - - 1 - - - - - - - 0.13

Teknik Lingkungan 1 - - - - - - - - - 0.13

Umum 8 4 2 14 - - - - - - 3.64

3 D-IV - - - - - - - - - -

Keperawatan - - 1 - - - - - - - 0.13

Kebidanan - - 19 - - - - - - - 2.47

Gizi - - 1 - - - - - - - 0.13

Kesehatan Gigi - - 2 - - - - - - - 0.26

4 D-III - - - - - - - - - -

AKBID 1 - 87 38 - - - - 1 5 17.14

AKPER 7 - 75 13 - - - - 10 2 13.90

AKFAR 1 - 15 1 2 - - - - - 2.47

AAK - - 8 7 - - 3 - - - 2.34

AKZI - - 14 2 - - - - - - 2.08

AAKM - - 1 - - - - - - 0.13

AKG - - 13 2 - - - - - - 1.95

AKL 5 - 14 1 - - - - - - 2.60

Umum - - 1 - - - - - - 0.13

5 D-I - - - - - - - - - -

SPPH - - 5 - - - 1 - - - 0.78

BIDAN - - 34 - - - - - - - 4.42

SPAG - - 3 - - - - - - - 0.39

6 SMA - - - - - - - - -

SPK 1 - 36 - - - - - - - 4.81

SMF - - 8 1 1 - - - - - 1.30

SPRG - - 10 - - - - - - - 1.30

SPAG - - - - - - - - - - 0.00

SMAK - - 2 - - - - - - - 0.26

UMUM 5 13 23 45 3 2 3 6 12.99

7 SMP - - - 2 - - - - - - 0.26

8 SD - - 4 4 - - - - - - 1.04

JUMLAH 71 19 460 164 8 2 6 0 17 23 100.00

UNIT KERJA

%DINAS PUSKESMAS INSTALASI FARMASI

LABORATORIUM

KESEHATAN

LINGKUNGAN

BRIGADE KUPANG

SEHATNO TINGKAT PENDIDIKAN

2.2.2. Anggaran

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung

penyediaan kebutuhan belanja daerah. Secara rinci Pendapatan

Dinas Kesehatan Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel dibawah

ini.

b. Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada

anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang

berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Secara rinci

realisasi belanja daerah Dinas Kesehatan Kota Kupang dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan

Propinsi NTT / Kota Kupang

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENDAPATAN

DAERAH

Pendapatan Asli

Daerah3,668,632,500 11,139,727,250 12,042,654,050 12,707,516,750 12,811,163,500 3,604,944,948 11,275,502,753 12,695,968,539 12,185,601,786 13,365,376,460 98.26 101.22 105.43 95.89 104.33 12,077,437,000 12,644,387,470

Hasil retribusi

daerah3,668,632,500 1,208,731,250 1,360,081,250 1,364,353,250 1,468,000,000 3,604,944,948 963,687,750 1,786,622,285 1,437,556,500 1,426,183,000 98.26 79.73 131.36 105.37 97.15 734,273,500 705,194,010

Lain-lain PAD yang

sah- 9,930,996,000 10,682,572,800 11,343,163,500 11,343,163,500 - 10,311,815,003 10,909,346,254 10,748,045,286 11,939,193,460 - 103.83 102.12 94.75 105.25 11,343,163,500 11,939,193,460

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak

Langsung 29,699,573,683 31,502,625,562 33,237,236,763 35,061,048,563 30,059,578,800 28,450,312,346 30,469,143,554 32,389,289,306 34,675,457,293 29,399,392,776 95.79 96.72 97.45 98.90 97.80 24,119,664,063 23,709,330,307

Belanja Pegawai 29,699,573,683 31,502,625,562 33,237,236,763 35,061,048,563 30,059,578,800 28,450,312,346 30,469,143,554 32,389,289,306 34,675,457,293 29,399,392,776 95.79 96.72 97.45 98.90 97.80 24,119,664,063 23,709,330,307

Belanja Langsung 23,744,960,872 36,157,760,312 37,546,354,465 56,167,860,909 71,229,460,305 19,327,694,425 33,207,790,412 35,623,945,759 50,279,277,024 62,940,712,472 81.40 91.84 94.88 89.52 88.36 66,480,468,131 59,075,173,587

Belanja Pegawai 1,503,950,000 2,714,175,000 3,920,800,000 6,198,150,000 13,571,580,000 1,438,100,000 2,530,673,750 3,778,947,500 5,773,561,250 12,939,526,167 95.62 93.24 96.38 93.15 95.34 13,270,790,000 12,651,906,167

Belanja Barang dan

Jasa 17,988,084,260 27,401,599,572 27,361,130,774 36,051,387,363 46,971,483,876 13,737,313,864 24,881,912,992 25,850,455,374 32,138,679,169 39,654,467,513 76.37 90.80 94.48 89.15 84.42 43,373,867,024 36,907,004,740

Belanja Modal 4,252,926,612 6,041,985,740 6,264,423,691 13,918,323,546 10,686,396,429 4,152,280,561 5,795,203,670 5,994,542,885 12,367,036,605 10,346,718,792 97.63 95.92 95.69 88.85 96.82 9,835,811,107 9,516,262,680

Total 53,444,534,555 67,660,385,874 70,783,591,228 91,228,909,472 101,289,039,105 47,778,006,771 63,676,933,966 68,013,235,065 84,954,734,317 92,340,105,248 89.40 94.11 96.09 93.12 91.16 90,600,132,194 82,784,503,894

UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap

pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang

mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana saja

target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum

berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk

menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas

kesehatan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Dalam bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja perangkat

daerah berdasarkan sasaran/ target renstra perangkat daerah periode

sebelumnya, pencapaian menurut standar pelayanan minimal bidang

kesehatan untuk urusan wajib, dan indicator kinerja pelayanan

penrangkat daerah lainnya seperti indikator kinerja utama (IKU) dan

indikator kinerja kunci (IKK) yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian kinerja dimaksud akan disajikan dalam tebal T-C.23

sebagai berikut :

Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan

Kota Kupang

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I

1 95 88 90 92 94 95 82.27 82.97 79.76 83.88 80.0 93.49 92.19 86.69 89.23 84.21

2 80 40 50 50 70 80 49.19 53.03 53.70 61.79 58.00 122.97 106.06 107.39 88.27 72.50

3 90 85 86 90 94 97 91.00 82.50 86.07 97.01 89.07 107.06 95.93 95.63 103.21 91.82

4 90 70 75 80 85 90 82.15 84.16 78.93 94.63 88.0 117.35 112.21 98.66 111.33 97.78

5 80 40 50 60 70 80 32.41 20.12 26.01 17.82 16 81.03 40.25 43.35 25.45 20.00

6 90 82 84 86 88 90 100.40 93.52 62.55 107.54 90.01 122.43 111.33 72.73 122.21 100.01

7 100 70 75 80 85 85 68.63 58.82 41.18 58.82 56.86 98.04 78.43 51.47 69.20 66.89

8 90 20 30 35 40 45 93.11 88.28 93.37 94.31 47.00 465.54 294.26 266.77 235.79 104.44

9 100 100 100 100 100 100 28.13 74.63 45.81 30.53 100 28.13 74.63 45.81 30.53 100.00

10 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

11 100 60 65 70 75 80 68.18 100.00 92.73 62.58 89.9 113.63 153.85 132.47 83.44 112.38

12 70 65 66 68 69 70 75.64 66.44 62.37 53.63 59.0 116.37 100.66 91.72 77.73 84.29

13

aAcute Flacid Paralysis (AFP) rate per

100.000 penduduk < 15 tahun100 100 100 100 100 100 2.73 3.09 4.40 9.28 5 2.73 3.09 4.40 9.28 5.00

b Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100 100 100 100 100 100 4.53 3.12 1.26 5.78 7.32 4.53 3.12 1.26 5.78 7.32

c Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100 100 100 100 100 100 166.96 80.18 78.80 85.26 41.40 166.96 80.18 78.80 85.26 41.40

d Penderita DBD yang Ditangani 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

e Penemuan Penderita Diare 100 100 100 100 100 100 49.83 46.31 45.52 39.69 77.1 49.83 46.31 45.52 39.69 77.10

14 100 100 100 100 100 100 75.38 24.38 19.51 18.46 32.57 75.38 24.38 19.51 18.46 32.57 Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin

Cakupan pelayanan anak balita.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat

Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan Penemuan dan penanganan

penderita penyakit

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang

ditangani.

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan

atau tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan.

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang

ditangani

Cakupan kunjungan bayi.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI).

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-

2

SPM

Pelayanan Kesehatan Dasar

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.

NOIndikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

II

15 100 100 100 100 100 100 0.50 0.55 0.95 0.52 0.93 0.50 0.55 0.95 0.52 0.93

16 100 10 20 30 40 50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00 500.00 333.33 250.00 200.00

III

17 100 100 100 100 100 100 100.00 Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB100.00

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

IV

18 80 20 30 40 50 60 17.65 13.73 100.00 100.00 100 88.24 45.75 250.00 200.00 166.67

1 80 40 50 50 70 80 49.19 53.03 53.70 61.79 58.00 122.97 106.06 107.39 88.27 72.50

2 97 85 86 90 94 97 91.00 82.50 86.07 97.01 89.07 107.06 95.93 95.63 103.21 91.82

3 85 70 75 80 85 85 68.63 58.82 41.18 58.82 56.86 98.04 78.43 51.47 69.20 66.89

4 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5 100 100 100 100 100 100 76.15 38.40 38.17 40.59 41.40 76.15 38.40 38.17 40.59 41.4

6 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100

7 100 100 100 100 100 100 0.50 0.55 0.95 0.52 74.79 0.50 0.55 0.95 0.52 74.79

8 95 82 84 86 88 90 100.40 93.52 62.55 107.54 90.01 122.43 111.33 72.73 122.21 100.01

I

1 1 5 3 3 2 1 6.35 3.38 3.87 2.05 4.35 127.00 112.67 129.00 102.50 435.00

2 0 5 35 2 1 0 0.49 3.84 0.12 4.94 5.06 9.80 10.97 6.00 494.00 #DIV/0!

3 80 40 50 50 70 80 49.19 53.03 53.70 61.79 58.00 122.97 106.06 107.39 88.27 72.50

4 97 85 86 90 94 97 91.00 82.50 86.07 97.01 89.07 107.06 95.93 95.63 103.21 91.82

5 30 70 40 50 40 30 61.07 81.47 60.00 48.00 47.00 87.24 203.68 1.20 1.20 1.57


2

SPM


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Meningkatnya Kelangsungan Hidup Ibu dan

Bayi

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita per 1000 balita

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tangani

Cakupan Persalinan Nakes

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000

kelahiran hidup

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan


penderita penyakit TBC BTA (+)


penderita penyakit DBD

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

Cakupan Kunjungan Bayi

IKU

Promosi

Cakupan Desa Siaga Aktif

IKK

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg

harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota.

Penyelidikan

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

II

1 70 65 66 67 68 70 68.09 68.14 68.34 68.46 104.75 103.24 102.00 100.68 -

2 85 70 75 80 85 85 68.63 58.82 41.18 58.82 56.86 98.04 78.43 51.47 69.20 66.89

3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.12 0.54 0.29 0.15 0.26 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

4 ≤ 210 210 210 210 210 210 167.00 137.20 203.13 211.00 186 79.52 65.33 96.73 100.48 88.57

5 ≤ 51 75 70 70 60 51 73.20 26.55 61.14 96.00 132 kss 97.60 37.93 87.35 160.00 #VALUE!

6 ≤ 250 285 280 280 280 250 21.08 19.59 19.25 17.00 16 7.40 7.00 6.88 6.07 6.40

7 ≤ 13 18 16 16 14 13 17.24 15.61 18.93 13.00 17 95.80 97.54 118.32 92.86 130.77

8 < 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.24 0.03 0.21 0.05 0.06 48.00 6.00 42.00 10.00 12.00

9 Tidak Ada KLB 100 100 100 100

Tidak

Ada

KLB

100.00 Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB100.00

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

Tidak Ada

KLB

III

1 < 1 1 1 1 1 1 2.27 1.08 1.48 1.90 1.23 227.00 108.00 148.00 190.00 123.00

2 25 25 25 25 25 25 15.68 2.40 3.04 3.10 3.4 62.72 9.60 12.16 12.40 13.60

3 80 80 80 80 80 80 57.06 57.74 52.76 67.13 47.23 71.33 72.18 65.95 83.91 59.04

IV

1 90 65 65 65 70 90 96.86 32.43 93.23 83.60 79.78 149.02 49.89 143.43 119.43 88.64

2 75 60 60 60 70 75 45.00 78.71 85.80 54.00 58.49 75.00 131.18 143.00 77.14 77.99

3 85 80 80 80 85 85 72.43 29.93 36.50 77.10 81.55 90.54 37.41 45.63 90.71 95.94

4 65 40 50 50 60 65 32.36 33.91 43.23 33.60 37.64 80.90 67.82 86.46 56.00 57.91


2


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Persentase RT Ber-PHBS

Angka anak - anak di bawah berat badan

normal (Gizi Kurang)

Persentase bayi yang mendapat ASI ekslusif

Meningkatnya Upaya Pnyehatan Lingkungan

Sehat dan Sanitasi Perorangan

Persentase rumah yang mempunyai Jamban

Keluarga Sehat

Persentase keluarga yang mempunyai SPAL,

TSK sehat

Persentase Rumah Tangga Sehat

Angka Kesakitan karena penyakit Diare

Angka Kesakitan karena penyakit Kusta

Angka Prevalensi Kasus HIV

Cakupan KLB (penyakit menular) yang

ditangani

Menurunnya Kasus Gizi Buruk

Status gizi balita (gizi buruk, kurang gizi)

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Usia Harapan Hidup

Cakupan Kelurahan dengan Universal Child

Immunization (UCI)

Angka Kesakitan karena penyakit malaria

Angka Kesakitan karena penyakit TBC

Angka Kesakitan karena penyakit DBD

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

V

1

a Dokter (Termasuk Tenaga PTT) 1 1 1 1 1 1 1.09 0.89 0.91 1.09 1.04 109.00 89.00 91.00 109.00 104.00

b Dokter Gigi (Termasuk Tenaga PTT) 1 1 1 1 1 1 0.38 0.29 0.39 0.35 0.39 38.00 29.00 39.00 35.00 39.00

c Bidan (Termasuk Tenaga PTT) 1 1 1 1 1 1 4.57 0.43 0.45 0.47 0.46 457.00 43.00 45.00 47.00 46.00

d Perawat 1 1 1 1 1 1 3.94 0.37 0.40 0.40 0.39 394.00 37.00 40.00 40.00 39.00

2 75 50 75 75 75 75 304859 jiwa 217360 jiwa 305006 jiwa 305006 jiwa 173 230.67

3 15 15 15 15 15 15 222,336 19.36 14,822.40 1.29

VI

1 1 1 1 1 1 1 40.00 0.21 0.67 0.67 0.67 4,000.00 21.00 67.00 67.00 67.00

2 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3 1 1 1 1 1 1 0.96 1.02 1.02 0.97 0.97 96.00 102.00 102.00 97.00 97.00

4 90 90 90 90 90 90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11


2


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Rasio Puskesmas rawat inap

Kecukupan peralatan Instalasi Gawat Darurat

Rasio Pustu

Persentase ketersediaan obat-obatan sesuai

kebutuhan rumah sakit , puskesmas/Pustu

(standar askes)

Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di Kota Kupang

Rasio tenaga kesehatan (tenaga medis dan

para medis, termasuk PTT) terhadap jumlah

penduduk pada suatu saat.

Persentase penduduk miskin yang terjangkau

dalam jamkesmas/jamkesda

Persentase penduduk yang memanfaatkan

Puskesmas/Rumah sakit

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kesehatan

bagi Puskesmas dan Pustu di Wilayah Kota

Kupang

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 per Kec 1 1 1 1 1 40.00 0.21 0.67 0.67 0.67 4,000.00 21.00 67.00 67.00 67.00

1 per 20.000

penduduk1 1 1 1 1 0.53 0.52 0.56 0.55 0.53 53.00 52.00 56.00 55.00 53.31

1 per 10.000

penduduk atau

1 per kel

1 1 1 1 1 1.04 1.04 1.02 0.85 0.97 104.00 104.00 102.00 84.52 97.00

1 per 50 balita 1 1 1 1 1 2.20 1.50 1.61 0.80 0.40 220.00 150.00 161.00 80.49 39.68

1 per 5.000

penddk1 1 1 1 1 0.29 0.31 0.24 0.36 0.38 0.29 0.31 0.24 0.36 0.38

10 TT 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

1 per 10.000

penduduk1 1 1 1 1 0.40 0.89 0.90 1.22 40.00 89.00 90.00 122.00

1 per 10.000

penduduk1 1 1 1 1 0.26 0.29 0.38 0.45 26.00 29.00 38.00 45.00

1 per 10.000

penduduk1 1 1 1 1 0.13 0.05 0.10 0.05 13.00 5.00 10.00 5.00

2 per 10.000

penduduk2 2 2 2 2 0.85 0.62 0.67 0.35 42.50 31.00 33.50 17.50

2 per 10.000

penduduk2 2 2 2 2 0.48 0.36 0.38 0.26 24.00 18.00 19.00 13.00

1 per 1.000

penduduk1 1 1 1 1 3.94 0.39 0.45 0.47 394.00 39.00 45.00 47.00

1 per 1.000

penduduk1 1 1 1 1 3.99 0.37 0.39 0.40 399.00 37.00 39.00 40.00

2 per 10.000

penduduk2 2 2 2 2 0.69 0.68 0.64 0.34 34.50 34.00 32.00 17.00

1 per 5.000

penduduk atau 1 1 1 1 1 0.63 0.30 0.56 0.30 63.00 30.00 56.00 30.00

1 per 5.000

penduduk1 1 1 1 1 0.74 0.67 0.34 74.00 #VALUE! 67.00 34.00

1 per 10.000

penduduk1 1 1 1 1 1.08 0.34 0.36 0.40 108.00 34.00 36.00 40.00

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

2


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Perawat

Rasio Perawat gigi

Rasio Ahli Gizi

Rasio Ahli Sanitasi

Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat

Rasio Dokter

Rasio Dokter Gigi

Rasio Apoteker

Rasio Asisten Apoteker

Rasio Analis

Rasio Bidan

Rasio Puskesmas per penduduk

Rasio Pustu per penduduk atau rasio Pustu per

Kelurahan

Rasio Posyandu per balita

Rasio Klinik Bersalin per penduduk

Rasio Tempat Tidur Puskesmas Rawat Inap

RENSTRA

Rasio Puskesmas rawat Inap

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 6 8 12 14 15 5.95 6.19 5.71 7.00 99.17 77.38 47.58 50.00

6 dok 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 100.00 83.33 83.33 83.33 83.33

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100 60 70 80 90 100 20 20 20 20 20 33.33 28.57 25.00 22.22 20.00

100 100 100 100 100 100 97.70 97.00 97.70 98.60 94 97.70 97.00 97.70 98.60 94.00

95 88 90 92 94 95 82.27 83.00 79.76 83.90 80 93.49 92.22 86.70 89.26 84.21

15 85 88 25 20 15 49.20 53.04 53.69 61.78 58 57.88 60.27 214.76 308.90 386.67

85 60 70 75 80 85 72 61 44.5 30.1 36 120.00 87.14 59.33 37.63 42.35

90 85 86 88 89 90 49.2 53.04 53.69 67.9 71 57.88 61.67 61.01 76.29 78.89

10 10 10 10 10 10 49 48 51 34.2 39 490.00 480.00 510.00 342.00 390.00

97 85 88 90 94 97 91.00 82.50 86.07 97.00 89 107.06 93.75 95.63 103.19 91.75

3 5 4.5 4 3.4 3 2 3.1 2.96 3.0 11 40.00 68.89 74.00 88.24 366.67

97 88 90 92 95 97 92 84 87 98.98 90 104.55 93.33 94.57 104.19 92.78

90 73 75 80 85 90 86.4 81 82 95.24 89 118.36 108.00 102.50 112.05 98.89

90 70 75 80 85 90 82.0 84.2 78.9 94.6 88 117.14 112.27 98.63 111.29 97.78

35 31 32 33 34 35 14.8 17.6 16.1 16.34 20.6 47.74 55.00 48.79 48.06 58.86

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

70 65 66 68 69 70 75.64 66.44 62.37 53.63 59 116.37 100.66 91.72 77.73 84.29

<10 <10 <10 <10 <10 <10 12.8 12.3 15.7 12.57 15.57 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-

Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan Bumil KEK

Cakupan Kunjungan Nifas

a. KF 1

b. KF 2

c. KF 3

Cakupan pemeriksaan Bumil dengan Anemia

Cakupan Bumil dengan Anemia yang ditangani

Cakupan Ibu Hamil Risti :

a. Yang ditangani

b. Yang dirujuk

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh :

a. Nakes

b. Non Nakes

Persentase SIK On Line (SIK Terpadu)

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ke 1

Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil ke 4

Cakupan Deteksi Bumil Resti oleh :

a. Nakes

b. Masyarakat

Rata – Rata Persentase Anggaran Kesehatan

Dalam APBD

Dokumen Yankes (RKA-SKPD, DPA-SKPD,

Profil Kesehatan, LAKIP, Renstra, Laporan

Tahunan)

Persentase Monev Program

2

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

95 83 85 87 90 95 100.40 93.52 62.55 107.54 90 120.96 110.02 71.90 119.49 94.74

100 80 85 90 95 100 98.70 87.40 91.32 98.94 99 123.38 102.82 101.47 104.15 99.00

90 85 86 88 89 90 89.3 82.6 86.29 95.35 98 105.06 96.05 98.06 107.13 108.89

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

80 40 50 60 70 80 0.16 0.35 0.46 1.8 0.7 0.40 0.70 0.77 2.57 0.88

100 100 100 100 100 100 39.4 20.1 26.0 17.8 16 39.40 20.10 26.00 17.80 16.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

95 83 85 87 90 95 100.40 93.52 62.55 107.54 90 120.96 110.02 71.90 119.49 94.74

80 40 50 60 70 80 49.2 53 54 61.79 58 123.00 106.00 90.00 88.27 72.50

s 40 50 60 70 80 32.4 20.1 26.01 12.82 16 81.00 40.20 43.35 18.31 20.00

90 80 80 85 85 90 96.8 91.1 99.00 94.07 95.9 121.00 113.88 116.47 110.67 106.56

90 80 80 85 85 90 93.11 93.45 94.24 92 94.87 116.39 116.81 110.87 108.24 105.41

90 70 70 70 80 90 86.99 80.55 84.96 98.6 90 124.27 115.07 121.37 123.25 100.00

90 85 85 85 90 90 74.83 68.68 76.86 98.56 89 88.04 80.80 90.42 109.51 98.89

80 80 80 80 80 80 68.63 58.80 52.76 67.13 47.23 85.79 73.50 65.95 83.91 59.04

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

45 20 30 35 40 45Tidak ada

data11.8 15.84 49.12 42.3 #VALUE! 39.33 45.26 122.80 94.00

80 60 65 70 75 80Tidak ada

data940 1267 3761 28.1 #VALUE! 1,446.15 1,810.00 5,014.67 35.13

80 72 74 76 78 80 382 5947 8360 5591 23719 530.56 8,036.49 11,000.00 7,167.95 29,648.75


2


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Cakupan DDTK anak Balita & Prasekolah

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD/TK,

SMP dan SMA oleh nakes

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Jalur dalam sekolah

Cakupan Bumil yg mendapat 90 tablet Fe

Bayi yg mendapat ASI Eksklusif

Cakupan pemberian MPASI anak Usia 6 - 24

bln kelg. Miskin

Cakupan Balita gizi buruk yg mendapat

perawatan

a. Obstetri

b. Neonatal

Cakupan Balita Mendapat kapsul Vit. A

1-5 Bulan

6-59 Bulan

Cakupan Bufas mendapat kapsul Vit A

a. Yang ditanggani (sesuai kemampuan)

b. Yang dirujuk (sesuai indikasi)

Cakupan Neonatal Resti yang Ditanggani

(sesuai kemampuan)

Rujukan kasus Resti Neonatal

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan penanganan komplikasi :

Cakupan Kunjungan Bayi

a. KN 1

b. KN 2

Cakupan BBLR

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 12 14 16 18 20 1660 9961 15653 4769 9838 13,833.33 71,150.00 97,831.25 26,494.44 49,190.00

20 12 14 16 18 20Tidak ada

data

Tidak ada

data50 139 22 #VALUE! #VALUE! 312.50 772.22 110.00

30 15 18 21 25 30 11.67 32.48 30.83 23.13 26364 77.80 180.44 146.81 92.52 87,880.00

70 50 55 60 65 70 48.1 41.5 42.91 47.5 36.2 96.20 75.45 71.52 73.08 51.71

80 80 80 80 80 80 111.7 73.3 82.29 94.20 80.5 139.63 91.63 102.86 117.75 100.63

95 95 95 95 95 95 108 108.04 109.22 109.2 102.9 113.68 113.73 114.97 114.95 108.32

90 90 90 90 90 90 92.1 89.4 83.4 97.6 111.8 102.33 99.33 92.67 108.44 124.22

95 95 95 95 95 95 106.1 97.26 109.57 107.1 103.9 111.68 102.38 115.34 112.74 109.37

95 95 95 95 95 95 105.4 97.26 105.5 100.2 100.2 110.95 102.38 111.05 105.47 105.47

85 85 85 85 85 85 99.90 97.26 105.74 102.53 99 117.53 114.42 124.40 120.62 116.47

90 90 90 90 90 90 100.40 93.51 102.72 107.46 94.8 111.56 103.90 114.13 119.40 105.33

95 95 95 95 95 95 116.9 104.7 112.1 112.6 109.7 123.05 110.21 118.00 118.53 115.47

90 90 90 90 90 90 109.4 97.7 110.5 104 104.8 121.56 108.56 122.78 115.56 116.44

90 90 90 90 90 90 98.04 91.2 103.1 98.5 96.9 108.93 101.33 114.56 109.44 107.67

85 85 85 85 85 85 99.7 90.37 102.09 96.71 96.6 117.29 106.32 120.11 113.78 113.65

80 70 75 75 75 80 100 100 100 100 100 142.86 133.33 133.33 133.33 125.00

75 65 70 70 75 75 64.07 69.6 70.85 70.49 69.5 98.57 99.43 101.21 93.99 92.67

70 60 64 66 68 70 49.20 65.57 58.30 48.13 50.39 82.00 102.45 88.33 70.78 71.99

5 5 5 5 5 5 2.27 4.73 2.95 3.25 3.4 45.40 94.60 59.00 65.00 68.00

85 70 75 80 85 85 68.63 58.82 41.18 58.82 56.86 98.04 78.43 51.47 69.20 66.89

15 15 15 15 15 15 - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


2


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Cakupan Balita dgn BGM

Persentase Kelurahan UCI (DPT - HB 1, DPT -

HB3, Polio 4, BCG, Campak, HB 0)

Pelayanan Gangguan Jiwa di Sarana

Pelayanan Kesehatan Umum

Pelayanan Gangguan Jiwa dirujuk

Polio 2

Polio 3

Polio 4

Cakupan Balita dgn KMS

Cakupan Balita ditimbang

Cakupan Balita yang naik BB

HB. 0

DPT - HB 1

DPT - HB 2

DPT - HB 3

Campak

Polio 1

Cakupan pelayanan kesehatan usila

Cakupan bumil mendapat :

TT 1

TT 2 Plus

Cakupan Bayi mendapat :

BCG

Jalur Luar sekolah/ Kunjungan ke Klinik

Prevalensi anemia pada remaja

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

50 10 20 30 40 50 - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100.00 100.00 100.00 100.00 -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82.56 100.00 100.00 100.00 100.00 82.56

>2/100000

penduduk < 15

thn

2/10000

00 < 15

Tahun

2/10000

00 < 15

Tahun

2/10000

00 < 15

Tahun

2/10000

00 < 15

Tahun

2/10000

00 < 15

Tahun

3 8 5 10 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

181/100.000

Penduduk165 173 181 189 197 172 138 202 214 186 104.24 79.77 111.60 113.23 94.42

>85 >85 >85 >85 >85 >85 74 79 71 75 79 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

80 80 80 80 80 80 84.7 82.2 73.3 72.6 81 105.88 102.75 91.63 90.75 101.25

<5 <5 <5 <5 <5 <5 2.4 (ER) 41.8 62.5 52.1 87.5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

100 100 100 100 100 100 100 91.7 99.1 98.8 98.3 100.00 91.70 99.10 98.80 98.30

10 10 10 10 10 10 11.4 15.9 13.2 12.9 14.7 114.00 159.00 132.00 129.00 147.00

<65 <65 <65 <65 <65 <65 53 58.44 38.79 40.35 46.8 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

100 100 100 100 100 100 90 63 117 96 225 90.00 63.00 117.00 96.00 225.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

80 60 65 70 75 80 100 100 100 100 100 166.67 153.85 142.86 133.33 125.00

100 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 111.11 111.11 100.00 100.00 100.00


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Infeksi Menular Seksual Yang Diobati

Penderita DBD Yang Ditangani

Angka Penderita Malaria Yang Diobati

Angka Kesalahan Laboratorium (ER = Error

Rate) (Persentase Laboratorium Fasilitas

dengan Kinerja Baik 100%

Angka Proporsi Suspek Yang Diperiksa

Dahaknya

Angka Proporsi Penderita BTA Positif Diantara

Suspek

Angka Proporsi Penderita BTA Positif Diantara

Semua Penderita TB Paru tercatat

Cakupan Penemuan Pneumonia pada Balita

yang ditangani

Klien Yang Mendapat Penanganan HIV – AIDS

Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani < 24

Jam

Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi

Penyakit PD3I dan AFP

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000

penduduk <15 tahun sebesar ≥ 2

Case Notification Rate (CNR)

Succes Rate

Angka Konversi (Conversion Rate)

Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan

Pelayanan Gawat Darurat Yang Dapat Diakses

Masyarakat

Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi

Penyakit Berpotensi Wabah pada saat

peningkatan kasus, KLB dan wabah

2

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


<5% <5% <5% <5% <5% <5% 2.14 2.5 4.4 1.81 3.63 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

>80 >80 >80 >80 >80 >80 72.8 76.6 72 75.3 64.7 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!



100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

95 65 70 75 80 95 57.12 62.9 44.87 40.59 40.48 87.88 89.86 59.83 50.74 42.61

100 44 58 72 86 100 100 100 100 100 100 227.27 172.41 138.89 116.28 100.00

100 31 49 66 83 100 43% 54% 49% 45% 52.9 1.39 1.10 0.74 0.54 52.90

90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100 50 75 100 100 100 100 100 100 100 100 200.00 133.33 100.00 100.00 100.00

50 50 50 50 50 50 29.34 27.54 27.71 26.36 29 58.68 55.08 55.42 52.72 58.00

25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 37.74 34.85 37.06 33.32 35.87 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari 2.79 2.81 2.80 2.84 3.0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 6.83 7.59 7.12 8.07 7.22 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

50 30 35 40 45 50 16.44 18 20.20 40.89 41.59 54.80 51.43 50.50 90.87 83.18

5 10 10 8 8 5 11.78 6.93 3.26 7.03 7.94 117.80 69.30 40.75 87.88 158.80

45 55 55 52 52 45 72.39 76.24 76.55 52.08 50.48 131.62 138.62 147.21 100.15 112.18


2


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Kemandirian Posyandu

Persentase Posyandu Pratama

Persentase Posyandu Madya

Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR = Bed

Occupacy Rate) di Puskesmas RRI

Frekuensi Penggunaan Tempat Tidur (BTO =

Bed Turn Over) di Puskesmas RRI

Angka Rata - Rata Lama Perawatan (LOS =

Average Length Of Stay) di Puskesmas RRI

Angka Interval Penggunanaan Tempat Tidur

(TOI = Turn Over Interval) di puskesmas RRI

Posyandu Aktif

Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan

Penyediaan Obat Esensial

Penyediaan Obat Generik Berlogo

Penulisan Resep Obat Generik

Cakupan JPKM KK Miskin

Cakupan penemuan penderita kusta (CDR)

Prevalensi penemuan kusta

Balita Dengan Diare Yang Ditangani

Angka Bebas Jentik

Cakupan Kelurahan dilakukan abatesasi

Cakupan Kelurahan dilakukan fogging fokus

(sesuai kasus dan hasil PE)

Annual Parasite Insidens (API)

Slide Positive Rate (SPR)

Penderita Kusta Yang Selesai Berobat/RFT

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

38 23 25 30 33 38 15.49 15.18 17.92 35.46 36.19 67.35 60.72 59.73 107.45 95.24

12 7 10 10 12 12 0.34 1.65 2.28 5.43 5.40 4.86 16.50 22.80 45.25 45.00

60 20 30 40 50 60 17.65 13.73 100.00 100.00 100 88.24 45.75 250.00 200.00 166.67

90 85 85 85 85 90 44.0 19.7 20.7 53.2 68.2 51.76 23.18 24.35 62.59 75.78

25 22 22 23 24 25 44.0 19.7 20.7 53.2 68.2 200.00 89.55 90.00 221.67 272.80

90 85 85 85 85 90 44.0 19.7 20.7 53.2 68.2 51.76 23.18 24.35 62.59 75.78

90 85 85 85 85 90 37.3 31.4 26.7 77.0 81.7 43.88 36.94 31.41 90.59 90.78

90 85 85 85 85 90 42.4 33.9 27.6 83.6 79.7 49.88 39.88 32.47 98.35 88.56

90 85 85 85 85 90 41.4 33.6 33.8 53.9 58.4 48.71 39.53 39.76 63.41 64.89

75 60 60 65 70 75 89.61 56.10 52.68 37.40 17.81 149.35 93.50 81.05 53.43 23.75

75 60 60 65 70 75 31 42.6 31.0 23.6 50.3 51.67 71.00 47.69 33.71 67.07

95 87.5 87.5 90 92.5 95 55.2 77.6 79.02 81.07 84.93 63.09 88.69 87.80 87.64 89.40

95 87.5 87.5 90 92.5 95 86.37 88.3 89.61 90.15 92.6 98.71 100.91 99.57 97.46 97.47

80 72.5 72.5 75 77.5 80 50 70 71.12 71.67 73.09 68.97 96.55 94.83 92.48 91.36

75 60 60 65 70 75 38.77 37.6 40.10 42.82 57.5 64.62 62.67 61.69 61.17 76.67

75 60 60 65 70 75 33.33 33.3 42.50 45.90 46.47 55.55 55.50 65.38 65.57 61.96

90 85 85 85 85 90 62.01 33.3 71.42 76.51 82.04 72.95 39.18 84.02 90.01 91.16

65 62.5 62.5 62.5 65 65 36 60 50.01 56.00 70.03 57.60 96.00 80.02 86.15 107.74

95 87.5 87.5 90 92.5 95 44.68 62.5 84.19 88.04 89.45 51.06 71.43 93.54 95.18 94.16

60 55 55 55 60 60 43.9 62.5 45.20 47.23 49.55 79.82 113.64 82.18 78.72 82.58

90 85 85 85 85 90 43.02 50 63.41 72.40 77.39 50.61 58.82 74.60 85.18 85.99

75 60 60 65 70 75 43.02 25.8 46.72 55.18 63.38 71.70 43.00 71.88 78.83 84.51


2


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Cakupan inspeksi sanitasi RS/Klinik/Tempat

praktek Kesehatan

Cakupan TP2 yang terdaftar

Cakupan inspeksi sanitasi TP2

Cakupan industri kecil dan rumah tangga yang

terdaftar

Cakupan inspeksi sanitasi industri kecil dan

rumah tangga

Cakupan inspeksi sanitasi kawasan/lingkungan

industri/permukiman

Cakupan RS/Klinik/Tempat praktek Kesehatan

yang terdaftar

Cakupan inspeksi sanitasi TPS

Cakupan inspeksi sanitasi TSK

Cakupan TPM yang terdaftar

Cakupan inspeksi sanitasi TPM

Cakupan TTU yang terdaftar

Cakupan inspeksi sanitasi TTU

Cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih

Cakupan pemeriksaan kualitas air bersih

Cakupan penyuluhan air bersih

Cakupan rumah yang di inspeksi sanitasi

Cakupan inspeksi sanitasi jamban keluarga

Cakupan inspeksi sanitasi SPAL

Persentase Posyandu Purnama

Persentase Posyandu Mandiri

Kelurahan Siaga Aktif

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

75 50 60 65 70 75 105 44.68 38.82 83.6 210.00 74.47 59.72 119.43 -

70 30 40 50 60 70 75.6 66.4 62.4 53.63 59 252.00 166.00 124.80 89.38 84.29

90 85 85 85 85 90 44.0 33.10 46.27 53.2 68.2 51.76 38.94 54.44 62.59 75.78

75 60 60 65 70 75 95.28 90.84 86.9 86.8 68.2 158.80 151.40 133.69 124.00 90.93

75 65 65 70 70 75 80.80 32.43 34.70 83.60 79.7 124.31 49.89 49.57 119.43 106.27

85 80 80 80 80 85 73.20 41.36 48.88 78.67 81.7 91.50 51.70 61.10 98.34 96.12

75 60 60 65 70 75 66.30 78.71 85.80 61.92 58.4 110.50 131.18 132.00 88.46 77.87

75 60 60 65 70 75 68.50 69 56.22 75.37 50.3 114.17 115.00 86.49 107.67 67.07

75 60 60 65 70 75 54.29 55.35 57.61 46.29 74.3 90.48 92.25 88.63 66.13 99.07

65 62.5 62.5 62.5 62.5 65 54.29 63.30 75.5 67.65 54.9 86.86 101.28 120.80 108.24 84.46

75 60 60 65 70 75 44.44 50 53.40 60.32 64.70 74.07 83.33 82.15 86.17 86.27

80 70 70 75 75 80 53.76 55.93 57.88 61.74 69.79 76.80 79.90 77.17 82.32 87.24

65 40 50 55 60 65 28.4 33.90 43.23 33.60 37.6 71.00 67.80 78.60 56.00 57.85

15 15 15 15 15 15 534,853 322,180 325,469 377,926 366,936 35,656.87 21,478.67 21,697.93 25,195.07 2,446,240.00

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 419 1774 1638 1566 1363 27,933.33 118,266.67 109,200.00 104,400.00 90866.66667

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 5 3 3 2 1 6.35 3.38 3.87 2.05 4.35 127.00 112.67 129.00 102.50 435.00


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Persentase Sarana Kesehatan Dengan

Kemampuan Laboratorium Kesehatan

(puskesmas)

Persentase Perawatan dan Pengobatan/Tata

Laksana Kasus Sesuai protap

Angka Kematian Bayi

Cakupan TP2 yang memenuhi syarat

kesehatan

Cakupan RS/Klinik/Tempat praktek Kesehatan

memenuhi syarat kesehatan

Persentase Rumah Tangga PHBS

Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan

Puskesmas :

Cakupan Kunjungan Puskesmas/Cakupan

Rawat Jalan

Cakupan Rawat Inap

Cakupan keluarga yang menempati rumah

sehat

Cakupan keluarga yang mempunyai SPAL

sehat

Cakupan keluraga yang mempunyai TSK sehat

Cakupan TPM yang memenuhi syarat

kesehatan

Cakupan TTU yang memenuhi syarat

kesehatan

Kontribusi Keluarga Yang Memiliki Akses

Terhadap Air Bersih

Persentase Pasangan Usia Subur / PUS Yang

Menjadi Akseptor KB

Cakupan akses keluarga terhadap air bersih

Cakupan kualitas air bersih (ms)

Cakupan keluarga yang menggunakan jamban

keluarga sehat

2

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 5 35 2 1 0 0.49 3.84 0.12 4.94 5.06 9.80 10.97 6.00 494.00 #DIV/0!

30 70 40 50 40 30 61.07 81.47 60.00 48.00 47.00 87.24 203.68 1.20 1.20 156.67

70 65 66 67 68 70 68.09 68.14 68.34 68.46 104.75 103.24 102.00 100.68 -

<1 <1 <1 <1 <1 <1 2.27 1.48 1.05 1.90 1.69 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

5 5 5 5 5 5 5.40 2.47 13.45 2.30 2.6 108.00 49.40 269.00 46.00 52.00

25 25 25 25 25 25 5.40 2.40 2.95 3.10 2.6 21.60 9.60 11.80 12.40 10.40

1 1 1 1 1 1 0 - - 0.91 0 - #VALUE! #VALUE! 91.00 -

8 10 9.5 9 8.5 8 3.70 3.37 7.50 3.73 4 37.00 35.47 83.33 43.88 50.00

0 Kss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0 Kss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0 Kss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0 Kss 0 0 0 0 0 9 30 63 216 86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

210 per

100.000

penddk

210 210 210 210 210 171.07 137.2 203.13 171.07 186 81.46 65.33 96.73 81.46

0 Kss 0 0 0 0 0 3 8 5 10 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

51 per 100.000

penddk75 70 65 60 51 73 26.6 61.14 94.7 132 97.33 38.00 94.06 157.83

250 per 1000

penddk285 280 275 260 250 20.35 19.59 19.25 17.00 16 7.14 7.00 7.00 6.54

13 per 100.000

penddk18 16 15 14 13 17 15.9 18.9 16.4 17 94.44 99.38 126.00 117.14


2


SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


Angka Kesakitan TB Paru

Angka Kesakitan AFP

Angka Kesakitan DBD

Angka Kesakitan Diare

Angka Kesakitan Kusta

Angka Gizi Lebih Balita

Angka Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Angka Kesakitan Tetanus Neonatorum

Angka Kesakitan Difteri

Angka Kesakitan Pertusis

Angka Kesakitan Campak

Angka Usia Harapan Hidup

Angka Gizi Buruk Balita

Angka Balita Dibawah Garis Merah (BGM)

Angka Gizi Kurang Balita

Angka Kematian Balita

Angka Kematian Ibu

Secara rinci interpretasi dan penjelasan menyangkut pencapaian kinerja

pelayanan perangkat daerah untuk Dinas Kesehatan Kota Kupang selama 5

tahun terakhir seperti yang digambarkan dalam penjelasan berikut ini :

SASARAN INDIKATOR TARGET

2017 REALISASI SATUAN

CAPAIAN KINERJA

(%)

Meningkatkan Kelangsungan Hidup Ibu dan Bayi

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

≤ 1 4.35

Per 1000 Kelahiran

Hidup

23

Berdasarkan Data diatas untuk Angka Kematian Bayi (AKB) berada diatas

target Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang, dimana realisasi capaian

indikator angka kematian bayi untuk Tahun 2017 sebesar 4.35 per 1000

Kelahiran Hidup (KH) di atas target maksimal Renstra Dinas Kesehatan Kota

Kupang sebesar 1 Kasus Kematian bayi per 1000 KH. Untuk itu capaian

indikator AKB untuk tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Untuk itu diperlukan upaya khusus dari Dinas Kesehatan Kota

Kupang untuk terus menekan Angka Kematian Bayi di Kota Kupang, agar

dapat mencapai target yang ditetapkan.

Trend Angka Kematian Bayi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Untuk Trend Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Kupang pada tahun

selama 5 Tahun terakhir digambarkan dalam grafik diatas terlihat fluktuatif

namun cenderung mengalami penurunan, namun untuk tahun 2017,

sedikit mengalami peningkatan. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017

sebesar 4.35 per 1.000 kelahiran hidup yang berada diatas target maksimal

ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

Renstra Dinkes Kota Kupang 1 Kematian/1000 Kelahiran Hidup, dengan

capaian Kinerja Indikator sebesar 23%.

Selain itu Pada tahun 2017 dari data yang dikumpulkan Bidang Kesehatan

Keluarga terdapat 37 kasus kematian bayi dari sasaran 8499 kelahiran

hidup. Namun jika dibandingkan dengan realisasi Angka Kematian Bayi

Tingkat Nasional Capaian Pemerintah Kota Kupang jauh berada dibawah

Kematian bayi tingkat Nasional yang berkisar 29-35 kasus Kematian per

1000 Kelahiran hidup. Artinya bahwa secara nasional jumlah kasus

kematian bayi di Kota Kupang sudah cukup rendah namun belum dapat

memenuhi target Pemerintah Kota Kupang sendiri.

Foto Pelatihan PONED Pada Tenaga Bidan Puskesmas sebagai salah satu

Upaya mendukung penurunan AKI dan AKB

Terdapat beberapa faktor dominan yang mempengarui AKB tetapi tidak

mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang

kurang dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan

pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesadaran

masyarakat untuk merubah pola perilaku hidup merupakan faktor-faktor

yang sangat berpengaruh terhadap AKB, oleh karena itu kedepannya Dinas

Kesehatan Kota Kupang akan terus berupaya untuk menurunkan AKB

melalui berbagai upaya kegiatan seperti peningkatan kualitas pelayanan

melalui penguatan kualitas SDM, pelatihan Tenaga Kesehatan, peningkatan

kualitas sarana prasarana pendukung Puskesmas khususnya Puskesmas

PONED, dan berbagai program kegiatan Kesehatan Bayi lainnya.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

0 5.06 Per 1000 Kelahiran

Hidup

2

Untuk Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Kupang pada tahun 2017

berada diatas target maksimal Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang,

dimana realisasi capaian indikator angka kematian bayi untuk Tahun 2017

sebesar 5.06 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) di atas target Renstra Dinas

Kesehatan Kota Kupang 0 kasus kematian balita. Hal ini menunjukan angka

Kematian Balita di Kota Kupang tergolong cukup tinggi, dan jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini mengalami peningkatan

yang cukup signifikan dimana capaian AKABA pada Tahun 2016 berkisar

2.17 Kasus kematian/1000 KH, sedangkan Tahun 2017 meningkat menjadi

5.06 Kasus Kematian/1000 Kelahiran Hidup.

Data Jumlah kematian balita ini, didapatkan dari pencatatan dan pelaporan

kasus kematian balita, dan diharapkan semua balita yang meninggal dapat

dilaporkan ke instansi terkait. Data Kematian balita sebagian besar

disebabkan jumlah kasus penyakit DBD dan Diare. Selain itu dapat

dijelaskan pula bahwa data AKABA di atas termasuk data kematian bayi.

Trend Kasus Kematian Balita selama 5 tahun terakhir seperti yang

tergambar dalam grafik berikut ini :

Berdasarkan data diatas tampak bahwa sejak tahun 2014 angka kematian

balita di Kota Kupang menurun secara signifikan, namun pada tahun 2017

meningkat cukup signifikan. Hal ini menunjukan diperlukan upaya khusus

dari Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan

ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

Anak Balita, baik pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penyakit, maupun

pelayanan kesehatan khusus seperti Deteksi Dini Tumbah Kembang Bayi

dan Balita, Pelayanan Pada Penyakit khusus pencegahan balita, dan

berbagai program teknis lainnya dianggap cukup berhasil dalam rangka

menekan angka kematian balita.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

80 57.91 % 72

Untuk angka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani realisasi tahun

2017 sebesar 57.91% juga belum mencapai Target Renstra Dinas Kesehatan

Kota Kupang sebesar 80% dengan capaian kinerja sebesar 72%, yang

berartinya masih ada kasus komplikasi kebidanan yang belum ditangani

oleh Tenaga Kesehatan. Kedepannya diharapkan ini menjadi perhatian dari

Dinas Kesehatan Kota Kupang agar terus berupaya meningkatkan Cakupan

Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani agar mencapai target yang

telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kupang sebesar 80%.

Trend Pencapaian Penanganan Komplikasi Kebidanan selama 5 tahun

terakhir seperti tergambar dalam grafik berikut ini :

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir capaian

penanganan bumil dengan komplikasi terus mengalami peningkatan

walaupun pada tahun 2017, sedikit mengalami penurunan. Hal ini sejalan

dengan upaya yang dilakukan berupa penanganan khusus untuk bumil

dengan risiko komplikasi melalui upaya peningkatan kunjungan antenatal

CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI

care yang lengkap, deteksi dini faktor risiko, kegiatan P4K maupun kegiatan

program lain dengan penanganan komplikasi pd ibu hamil.

Sebagai gambaran hasil pencatatan dan pelaporan Dinas Kesehatan Kota

Kupang terjadi penurunan kasus komplikasi kebidanan bahwa semua ibu

hamil dengan komplikasi yang ditemukan yaitu sebanyak 1083 kasus pd

tahun 2017 semuanya telah mendapat penanganan sesuai dengan tingkat

pelayanan yang diberikan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit

Rujukan. Penurunan Persentase ini juga diengaruhi oleh besarnya angka

sasaran proyeksi sehingga capaian indikator ini masih dibawah target yang

ditetapkan.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Cakupan Persalinan di tolong Tenaga Kesehatan

97 89.07 % 92

Untuk angka cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan, realisasi

tahun 2017 sebesar 89.07% juga sudah hampir mencapai Target Renstra

Dinas Kesehatan Kota Kupang sebesar 97%, dengan capaian kinerja sebesar

92%. Ini menunjukan sebagian besar persalinan di Kota Kupang sudah

ditangani oleh Tenaga Kesehatan, namun terdapat beberapa persalinan di

beberapa wilayah tertentu yang asmdih ditolong oleh Tenaga Non Kesehatan.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa angka Persalinan di tolong Tenaga

Kesehatan pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari

97% tahun 2016 menjadi 89.07% tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi

bersama program angka ini secara umum juga dipengaruhi oleh data

sasaran proyeksi yang cukup tinggi untuk tahun 2017 sebanyak 8924

persalinan. Selain itu ada beberapa faktor yang turut berperan dalam

CAKUPAN PERSALINAN DI TOLONG TENAGA KESEHATAN

penurunan indikator ini antara lain masih banyaknya warga yang belum

menggunakan bantuan Dana Jampersal untuk mendapatkan pelayanan

persalinan oleh tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang memadai

serta kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk memeriksakan

kehamilan dan bersalin ditolong oleh nakes di faskes yang memadai.

Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang juga telah meluncurkan Program

Pelayanan Kesehatan Gratis dengan menggunakan E-KTP dan program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Pemerintah Pusat yang diharapkan

dapat membantu masyarakat dari segi pembiayaan untuk mengakses

layanan bagi ibu hamil dan ibu bersalin di Fasilitas Kesehatan, peningkatan

kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilan dan bersalin di

Fasilitas Kesehatan yang memadai dan ditangani oleh Tenaga Kesehatan

yang berkompeten dan berbagai variabel kunci lainnya. Berdasarkan

pencatatan dan pelaporan riil Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2017

khususnya Jumlah Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan sebesar 7949

kasus dari jumlah total sebanyak persalinan 8120 kasus (97,89%), yang

meningkat dibandingkan dengan tahun 2016.

Evaluasi Pasca Pelatihan untuk penanganan Komplikasi pada Bayi dan Ibu Hamil

Di Puskesmas



CAPAIAN KINERJA

(%)


Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

≤ 30 47 per 100.000

Kelahiran Hidup

64

Untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI), realisasi capaian indikator untuk

tahun 2017 sebesar 47 Kasus Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup,

berada di atas target Renstra Dinas Kesehatan sebesar 30 Kasus Kematian

per 100.000 Kelahiran Hidup dengan capaian Kinerja untuk indikator ini

sebesar 64%. Walaupun berada diatas Target Renstra Namun AKI Kota

ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP

Kupang Tahun justru tetap di angaka 47 per 100.000 Kelahiran Hidup yang

juga masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional

yang berkisar pada angka 225 Kasus Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup.

Trend angka kematian ibu di Kota Kupang selama 5 tahun terakhir tampak

pada grafik berikut ini :

Berdasarkan data diatas tampak bahwa capaian AKI Kota Kupang tahun

2017 sebesar 47 per 100.000 Kelahiran Hidup, karena berada diatas target

Pemerintah Kota Kupang sebesar 30 Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup,

artinya bahwa angka kematian ibu di Kota Kupang masih cukup tinggi

walaupun berada di bawah rata-rata capaian nasional. Untuk itu diperlukan

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang lebih baik sebagai

upaya untuk menurunkan jumlah kematian ibu selama proses kehamilan,

persalinan, dan Nifas di masa mendatang serta diharapkan dari seluruh

proses ini terjadi peningkatan kualitas perawatan selama proses kehamilan

dan pelayanan pasca persalinan bagi ibu hamil dan ibu bersalin dapat

berlangsung dengan baik dan selamat.

Audit Maternal Perinatal pada Kematian ibu untuk mengetahui penyebab kematian

Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Kupang mengalami penurunan yang

signifikan pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan AKI pada tahun 2014.

Upaya Penurunan AKI terus dilakukan melalui program Revolusi KIA di

Provinsi NTT, yang mendapat perhatian besar dan dukungan Pemerintah

serta berbagai Pihak. Strategi akselerasi penurunan Angka Kematian Bayi

dan Ibu di Provinsi NTT dilaksanakan dengan berpedoman pada poin penting

Revolusi KIA yakni Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang

kompeten di fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu dengan revolusi

KIA juga diharapkan setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat

pelayanan yang adekuat, peningkatan kualitas dan akses pelayanan

kesehatan bagi Ibu serta melakukan kemitraan lintas sektor dan lintas

program.



CAPAIAN KINERJA

(%)

Meningkatnya Usia Harapan Hidup mencapai 75 Tahun

Cakupan Kelurahan dengan

Universal Child Immunization (UCI)

85 56.86 % 67

Untuk indikator cakupan kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

terlihat bahwa Realisasi Cakupan Kelurahan UCI masih berada dibawah

target yang ditetapkan untuk Tahun 2017, yakni sebesar 56.86% dari target

85% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 67%. Jika dibandingkan

dengan Cakupan UCI tahun sebelumnya yakni sebesar 59.83% maka

cakupan untuk itu pada Tahun ini mengalami sedikit penurunan. Realisasi

Cakupan UCI untuk 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAKUPAN KELURAHAN DENGAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI)

Dalam rangka meningkatkan status UCI Puskesmas, maka akan

dilaksanakan upaya-upaya untuk percepatan pencapaian indikator UCI

untuk seluruh Kelurahan di Kota Kupang, melalui peningkatan sistem

pelayanan Imunisasi, melaksanakan Sweeping, backlog fighting untuk

bayi/balita yang belum mendapatkan imunisasi, meningkatkan pelaksanaan

BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), dan berbagai upaya percepatan

lainnya, selain itu tahun 2017 juga dilaksanakan kegiatan Pekan Imunisasi

Nasional (PIN) Polio, dan beberapa upaya teknis lainnya dari program

imunisasi pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Pelayanan Imunisasi Anak Sekolah pada Bulan imunisasi Anak Sekolah



CAPAIAN KINERJA

(%)

Meningkatnya Usia Harapan Hidup mencapai 75 Tahun

Angka Kesakitan Karena Penyakit Malaria

<1 0,26 per 1000 Penduduk

379

Untuk indikator cakupan Angka Kesakitan Malaria terlihat bahwa Realisasi

Cakupan berada diatas target yang ditetapkan untuk Tahun 2017, yakni

sebesar 0,26 di bawah target, <1 kasus per 1000 penduduk yang ditetapkan

dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jika dibandingkan dengan

target nasional yang juga sebesar <1 per 1000 Kelahiran hidup, maka

pencapaian Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk tahun 2017 perlu

mendapat apresiasi positif karena berhasil menurunkan angka kejadian

kasus malaria secara umum.

ANGKA KESAKITAN KARENA PENYAKIT MALARIA

Grafik diatas menunjukan trend penurunan kasus malaria di Kota Kupang

selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Untuk tahun 2017 Angka Annual Paracite Index (API) sedikit meningkat

menjadi 0,26. Peningkatan yang terjadi menunjukan adanya peningkatan

jumlah masyarakat Kota Kupang yang terinfeksi penyakit malaria, sehingga

berdampak pada peningkatan angka kesakitan malaria. Untuk itu

kedepannya Dinas Kesehatan Kota Kupang akan terus berupaya

menurunkan angka kesakitan karena penyakit Malaria di Kota Kupang,

melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan kebersihan

lingkungan yang tidak mendukung tempat berkembang biak nyamuk. Selain

itu beberapa upaya intervensi yang sudah dilakukan dalam rangka menekan

kasus malaria antara lain Pembagian Kelambu Massal bagi masyarakat dan

juga bagi Ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC.

Screening Penderita Malaria melalui

Pemeriksaan Darah

Untuk itu pada Tahun 2018, Dinas Kesehatan akan terus melaksanakan

upaya-upaya untuk percepatan pencapaian indikator pengobatan pada

penderita malaria sesuai SOP, peningkatan upaya pemberantas nyamuk

sebagai vektor penyakit, peningkatan upaya pencegahan malaria dan DBD

melalui penyuluhan baik kelompok ataupun massal, peningkatan sistem

rujukan pasien malaria, peningkatan upaya pemeriksaan sediaan darah

untuk pasien yang diduga menderita penyakit malaria, pelaksanaan

kegiatan 3M+, kegiatan pendistribusian abate dan pemantauan Jentik

berkala, dan berbagai upaya teknis lainnya.



CAPAIAN KINERJA

(%)

Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat

Angka Kesakitan Karena Penyakit TBC

≤210 186 per 100.000

Penduduk

113

Untuk indikator cakupan Angka Kasus TBC di Kota Kupang terlihat bahwa

Realisasi Cakupan berada diatas target yang ditetapkan untuk Tahun 2017,

yakni sebesar 186 Kasus Per 100.000 Penduduk dengan capaian kinerja

sebesar 113%, angka ini menunjukan jumlah Kasus TB di Kota Kupang

berada dibawah target angka maksimal yang ditetapkan Dinas Kesehatan

Kota Kupang yakni 210 Kasus Per 100.000 Penduduk. Angka kesakitan

karena TBC ini juga menurun jika dibanding dengan pencapaian tahun

sebelumnya yakni berkisar 211 kasus per 100.000 penduduk.

Pencapaian ini menunjukan angka kejadian kasus TBC selama tahun 2017

mengalami penurunan dan menunjukan keberhasilan Dinas Kesehatan Kota

Kupang dalam menekan angka kejadian TBC, selain itu realisasi Kasus TB

Paru di Kota Kupang juga sebesar 186 Kasus juga berada jauh dibawah

Target Nasional sebesar 245 Kasus Per 100.000 Penduduk. Hal ini

menunjukan bahwa angka kasus TBC di Kota Kupang cukup tinggi namun

masih dibawah batas maksimal jumlah kasus TBC secara Nasional.

Realisasi Angka Kesakitan TBC selama 5 tahun terakhir tergambar dalam

grafik berikut ini :

ANGKA KESAKITAN KARENA PENYAKIT TBC

Secara umum jumlah Kasus TBC di Kota Kupang sedikit diatas target yang

ditetapkan yakni sebanyak ≤210 kasus untuk target Dinas Kesehatan Kota

Kupang dan ≤245 Kasus pada Target Nasional Kemenkes RI. Walaupun

secara umum jumlah kasus TBC yang ada semakin meningkat jika

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena

adanya penambahan beberapa unit kerja teknis yang melakukan kerjasama

dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk melakukan pencatatan

maupun pengobatan kasus TBC diantaranya RS. Siloam dan Pelayanan

Kesehatan swasta lainnya. Penambahan unit kerja teknis ini membantu

Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam mendeteksi dan melakukan pelayanan

kesehatan bagi setiap masyarakat yang menderita atau terinfeksi penyakit

TBC. Penambahan unit kerja teknis Ini menunjukan keberhasilan Program

TB dalam menemukan Kasus TBC di Kota Kupang, walaupun harus diakui

jumlah Kasus TB masih cukup banyak menunjukan upaya pencegahan dan

pengendalian kasus TB yang masih belum berhasil untuk dilaksanakan

dengan baik, namun untuk menekan penambahan jumlah kasus TB masih

terus dilakukan melalui pengobatan lengkap untuk kasus TB sesuai Protap,

kegiatan pencegahan melalui penyuluhan tentang TBC bagi masyarakat,

dan berbagai kegiatan teknis lainnya.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Angka Kesakitan Karena Penyakit DBD

≤51 32 per 100.000

Penduduk

159

Untuk indikator cakupan Angka Kesakitan karena penyakit DBD terlihat

bahwa Realisasi Cakupan berada diatas target yang ditetapkan untuk Tahun

ANGKA KESAKITAN KARENA PENYAKIT DBD

2017, yakni sebesar 32 Kasus Per 100.000 Penduduk dari target ≤51 Per

100.000 Penduduk dengan capaian kinerja sebesar 159%. Angka ini jauh

menurun dari realisasi capaian tahun sebelumnya sebesar 94,70 kasus per

100.000 penduduk. Capaian ini menunjukan Penurunan Kasus DBD di Kota

Kupang sudah cukup baik, karena berada di bawah batas maksimal jumlah

kasus DBD yang dijadikan target oleh Pemerintah kota Kupang yakni 51

Kasus per 100.000 Penduduk, selain itu pencapaian angka ini berada

dibawah target maksimal nasional sudah memewati batas maksimal angka

yang ditetapkan yakni sebesar yang juga sebesar <49 kasus per 100.000

penduduk, maka pencapaian Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk tahun

2017 sudah cukup baik sehingga kedepannya diperlukan upaya untuk tetap

manjaga angka kasus DBD sehingga tidak melebihi batas target yang

ditetapkan.

Grafik diatas menunjukan fluktuasi kasus DBD di Kota Kupang selama 5

tahun terakhir sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Peningkatan

Kasus DBD terjadi secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan tahun

2016, namun untuk tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan

menjadi 32 kasus per 100.000 penduduk. Penurunan yang terjadi

menunjukan upaya penanganan kasus DBD di Kota kupang sudah cukup

baik.

Untuk penanganan DBD, maka Dinas Kesehatan Kota Kupang telah

melakukan berbagai penanganan Kasus DBD di Kota Kupang sepanjang

tahun 2017 diantaranya upaya meningkatkan dukungan masyarakat

khususnya dalam upaya masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan

untuk mencegah peningkatan kasus DBD. Selain itu Dinas Kesehatan Kota

Kupang juga terus berupaya mengendalikan vektor penyebab penyakit DBD

melalui pendistribusian Abate pada tempat-tempat penampungan air serta

upaya fogging yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Pelaksanaan Fogging Focus untuk Mencegah Demam Berdarah

pada daerah berpotensi KLB DBD

Selain itu juga terus dilaksanakan upaya-upaya untuk percepatan

pencapaian indikator pengobatan pada penderita DBD sesuai SOP,

peningkatan upaya pemberantas nyamuk sebagai vektor penyakit,

peningkatan upaya pencegahan DBD melalui penyuluhan baik kelompok

ataupun massal, peningkatan sistem rujukan pasien DBD, kegiatan

pendistribusian abate dan pemantauan Jentik berkala, dan berbagai upaya

teknis lainnya.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Angka Kesakitan Karena Penyakit Diare

≤250 16 per 1000 Penduduk

1516

Untuk indikator cakupan Angka Kasus Diare di Kota Kupang terlihat bahwa

Realisasi Cakupan jauh berada dibawah target yang ditetapkan untuk

Tahun 2017, yakni sebesar 16 Kasus Per 1000 penduduk dari target 250

kasus per 1000 penduduk yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan

Kota Kupang, sehingga terlihat bahwa jumlah Kasus Diare di Kota Kupang

masih jauh berada di bawah target maksimal yang ditetapkan. Jumlah

kasus diare yang rendah ini menunjukan keberhasilan Dinas Kesehatan

Kota Kupang dalam menekan angka kasus diare pada Penduduk Kota

Kupang.

Realisasi angka kejadian diare selama 5 tahun terakhir seperti tergambar

dalam grafik berikut ini :

ANGKA KESAKITAN KARENA PENYAKIT DIARE

Dari gambar di atas terlihat bahwa angka kesakitan diare di Kota Kupang

dari tahun 2013-2017 terus mengalami penurunan kasus, dimana pada

tahun 2013 insiden rate diare sebesar 20.35 kasus per 1.000 penduduk

menurun menjadi 19.25 kasus per 1.000 penduduk pada tahun 2015 dan

tahun 2017 kembali menurun menjadi 16 kasus per 1000 penduduk.

Khusus untuk penanganan KLB Diare, Tindakan penanganan segera

dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program serta

dengan meningkatkan kesiagaan melalui kegiatan surveilans kasus diare

yang dilaporkan setiap minggu dari laporan puskesmas dan rumah sakit

yang ada di wilayah Kota Kupang.

Penurunan Kasus Diare menunjukan keberhasilan Program Diare dalam

menekan angka Kasus Diare di Kota Kupang, walalupun harus diakui

jumlah Kasus Diare masih cukup banyak, namun untuk menekan

penambahan jumlah kasus Diare masih terus dilakukan melalui kegiatan

pencegahan melalui penyuluhan tentang Diare bagi masyarakat,

penyuluhan tentang kebersihan tentang pengelolaan pangan dan jajanan

anak sekolah dan berbagai kegiatan teknis lainnya.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Angka Kesakitan Karena Penyakit Kusta

≤13 17 per 100.000

Penduduk

75%

Untuk indikator cakupan Angka Kasus Kusta di Kota Kupang terlihat bahwa

Realisasi Cakupan berada diatas target yang ditetapkan untuk Tahun 2017,

yakni sebesar 17 kasus per 100.000 penduduk dengan capaian kinerja 75%.

Angka ini yang sedikit meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun

ANGKA KESAKITAN KARENA PENYAKIT KUSTA

sebelumnya sebesar 13 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan target

Renstra Dinas Kesehatan sebesar 13 kasus per 100.000 penduduk. Ini

secara khusus menunjukan jumlah penderita Kusta di Kota Kupang masih

cukup tinggi berada diatas target masksimal jumlah kasus kusta yang

ditetapkan Pemerintah Kota Kupang.

Trend perkembangan kasus Kusta selama 5 tahun terakhir dapat

digambarkan pada grafik berikut ini :

Dari gambar di atas terlihat bahwa angka kesakitan Kusta di Kota Kupang

dari tahun 2013-2017 sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2013 kasus

kusta sebesar 17 per 100.000 penduduk menurun menjadi 13 Kasus per

100.000 penduduk pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 meningkat

menjadi 17 per 100.000 penduduk. Meningkatnya Angka Kasus Kusta pada

Tahun 2017 menjadi 17 Kasus per 100.000 Penduduk dikarenakan adanya

kegiatan penemuan Kasus Kusta secara aktif untuk menjaring Penderita

Kusta yang selama ini belum melakukan pengobatan yang berlangsung di

11 Kelurahan di Kota Kupang, kegiatan ini sangat bermafaat karena

bertujuan untuk menemukan kasus kusta secara dini sehingga kemudian

dapat dilakukan tindakan pengobatan secara tepat dan efektif untuk

memutuskan rantai penularan kasus di masyarakat. Selain itu Dinas

Kesehatan juga berupaya untuk menekan penambahan jumlah kasus Kusta

masih terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Kupang melalui kegiatan

pencegahan dan pengobatan bagi penderita dan suspect yang rentan

penyakit Kusta, penyuluhan tentang Kusta bagi masyarakat, dan berbagai

kegiatan teknis lainnya.

Rappid Village Survey Kusta



CAPAIAN

KINERJA

(%)

Meningkatnya

Derajat Kesehatan

Masyarakat

Angka

Prevalensi

Kasus HIV

≤0,5 0,06 % 816

Untuk indikator Prevalensi Kasus HIV di Kota Kupang terlihat bahwa

Realisasi Cakupan berada dibawah target yang ditetapkan untuk Tahun

2017, yakni sebesar 0.06% dari target ≤0.5% yang ditetapkan dalam Renstra

Dinas Kesehatan Kota Kupang, sehingga terlihat bahwa jumlah Kasus HIV di

Kota Kupang berada di bawah target yang ditetapkan. Untuk angka

penemuan kasus baru HIV untuk tahun 2017 sebanyak 253 kasus, artinya

terdapat 253 kasus baru/penderita baru HIV/AIDS yang ditemukan

sepanjang tahun 2017.

Berikut ini adalah grafik jumlah kasus HIV di Kota Kupang, baik kasus yang

baru ditemukan dalam tahun ini maupun kumulatif kasus HIV selama 5

tahun terakhir :

Dari gambar di atas terlihat bahwa trend perkembangan kasus baru

HIV/AIDS di Kota Kupang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bila

dibandingkan jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun 2013 yang hanya

ANGKA PREVALENSI KASUS HIV

berjumlah 168 kasus baru/tahun dan pada tahun 2017 telah mencapai

253 kasus/tahun, hal ini menunjukan bahwa perkembangan kasus ini

begitu cepat walaupun Jumlah kasus HIV yang relatif masih berada

dibawah target pemerintah Kota Kupang yakni sebesar <0,5%, namun

penambahan kasus HIV ini perlu mendapat perhatian kedepan sehingga

wajib untuk dikendalikan.

Zero Survey HIV pada Beberapa Lokasi Beresiko Tinggi

Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Kupang terus berupaya melakukan Upaya

pencegahan agar tidak terjadi penularan yang lebih banyak lagi kepada

masyarakat. Dukungan stakeholder terkait, sangat diperlukan baik berupa

kebijakan dan dukungan dana program, agar upaya pencegahan dapat

direalisasikan. Pengendalian jumlah kasus HIV masih terus dilakukan

melalui kegiatan pencegahan dan pengobatan bagi penderita dan suspect

yang rentan penyakit HIV, penyuluhan tentang HIV bagi masyarakat

khususnya suspect yang rentan seperti PSK, Kaum Marginal, Pelajar,

Pasangan Usia Subur, dan berbagai kegiatan teknis lainnya. Selain

melakukan upaya Pegendalian juga dilakukan upaya penemuan kasus HIV

melalui Zero Survey untuk mendeteksi Kasus HIV secara Dini pada

kelompok yang rentan terhadap penyakit ini.



CAPAIAN

KINERJA

(%)

Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

Cakupan KLB

Penyakit Menular

yang ditangani

100 Tidak Ada

KLB

% Tidak Ada

KLB

Untuk indikator pelaksanaan Penanganan KLB di Kota Kupang pada tahun

2017 telah mencapai target karena pada tahun 2017 tidak terjadi KLB di

kota Kupang. Artinya upaya pengendalian terhadap penambahan jumlah

CAKUPAN KLB PENYAKIT MENULAR YANG DITANGANI

kasus akibat penyakit menular di setiap wilayah Kelurahan di Kota Kupang

yang berlangsung dengan baik. Berdasarkan Laporan KLB, sepanjang tahun

2017 tidak pernah terhadi KLB untuk berbagai penyakit menular walaupun

terdapat peningkatan untuk beberapa jenis penyakit tertentu misalnya

Diare, DBD dan Campak, namun dengan adanya upaya pengendalian yang

baik maka penambahan jumlah kasus tidak sampai berdampak pada

penetapan status KLB pada wilayah Kota Kupang.

Apabila ada wilayah Kelurahan di Kota Kupang yang mengalami KLB

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, maka akan

segera dilaksanakan penanganan KLB berdasarkan Protap yang berlaku,

sedangkan tahun 2017 tidak Kota Kupang tidak pernah mengalami status

KLB di bidang Kesehatan.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Status Gizi Buruk Balita

≤1 1.69 % 59

Untuk Indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Di Kota Kupang Terlihat

Bahwa Realisasi Cakupan Tahun 2017 Masih Belum Bisa Menekan Kasus

Balita Gizi Buruk Sesuai Target < 1%, Dimana Untuk Tahun 2017 realiasasi

persentase balita gizi buruk sebesar 1,69% Balita (240 Kasus) menurun jika

dibandingkan Dari Cakupan Balita Gizi Buruk Pada Tahun 2016 Sebesar

1.90% Balita (278 Kasus) dengan capaian kinerja sebesar 59%, artinya

Bahwa Jumlah Balita Dengan Kasus Gizi Buruk Tahun 2017 mengalami

penurunan yaitu Sebesar 0.11% dibandingkan tahun sebelumnya.

Trend Kasus Gizi Buruk di Kota Kupang selama 5 Tahun terakhir seperti

yang tergambar grafik berikut ini :

STATUS GIZI BURUK BALITA

Masalah gizi pada balita dan ibu hamil dengan krisis ekonomi yang masih

berkelanjutan memberikan dampak timbulnya kasus gizi buruk pada anak

balita dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Pada umumnya kasus ini

terjadi pada keluarga yang ekonomi dan pendidikannya rendah. Untuk

menanggulangi kasus ini perlu diadakan beberapa kegiatan; Pemberian PMT

Pemulihan dan PMT penyuluhan di Posyandu, memotivasi masyarakat

menjadi masyarakat yang sadar gizi serta pemantauan status gizi setiap

tahunnya.

Beberapa masalah gizi lainnya seperti kebutaan akibat kekurangan vitamin

A, anemi gizi besi, dan kurang zat iodium telah menampakkan

penurunan.Penilaian status gizi yang dilakukan di posyandu menggunakan

indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) sesuai standar WHO.

Untuk itu kedepannya diperlukan upaya khusus Dinas Kesehatan Kota

Kupang agar terus melakukan upaya pengendalian Kasus Gizi buruk agar

mampu mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kota Kupang yakni

<1% dari total seluruh balita yang ditimbang melalui berbagai upaya yang

telah dilaksanakan seperti Pemantauan Status Balita secara berkala, deteksi

Dina Tumbuh Kembang Balita, Pelayanan MTBS, Pemberian PMT Khusus

Balita Gizi Buruk, maupun berbagai paket pelayanan balita gizi buruk yang

diperlukan untuk menunjang Pelayanan Kesehatan Khusus bagi Balita Gizi

Buruk.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Angka anak - anak di bawah berat badan normal (Gizi

Kurang)

≤25 2.63 % 952

Untuk indikator cakupan Anak dengan berat badan dibawah Normal (Kasus

Gizi Kurang) di Kota Kupang terlihat bahwa Realisasi Cakupan tahun 2017

berada dibawah target yang ditetapkan, yakni sebesar 2.63% dari target

maksimal ≤25% per 1000 penduduk yang ditetapkan dalam Renstra Dinas

Kesehatan Kota Kupang. Hal ini menunjukan Jumlah Balita Gizi Kurang di

Kota Kupang masih cukup baik dengan jumlah yang jauh dibawah target

ANGKA ANAK - ANAK DI BAWAH BERAT BADAN NORMAL (GIZI KURANG)

maksimal Pemerintah Kota Kupang yang juga menunjukan keberhasilan

Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam melakukan upaya pengendalian balita

gizi buruk maupun gizi kurang.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya angka kasus balita

gizi buruk tahun 2017 menurun sangat signifikan. Trend Kasus gizi kurang

pada balita dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Untuk Itu terus dilaksanakan berbagai upaya teknis untuk terus menekan

angka gizi buruk dan gizi kurang pada bayi dan balita seperti upaya

Pemberian Makan Tambahan (PMT) pada balita baik itu PMT pemulihan

maupun PMT Penyuluhan, pelaksanaan Kelas ibu bagi Ibu Hamil, Ibu bayi

dan balita untuk meningkatkan pemahaman ibu tentang pentingnya Nutrisi

bagi bayi dan balita, penyuluhan gizi bagi orang tua dan anak-anak,

peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dalam upaya meningkatkan

penggunaan pangan lokal dalam menyokong upaya pemberian makanan

tambahan bagi balita, serta berbagai upaya teknis program lainnya.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Persentase Bayi yang mendapat ASI Ekslusif

80 53.42

% 67

Untuk indikator cakupan Pemberian ASI Ekslusif bagi bayi di Kota Kupang

terlihat bahwa Realisasi Cakupan tahun 2017 berada dibawah target yang

ditetapkan untuk Tahun 2017, yakni sebesar 53.42% Bayi yang

mendapatkan ASI Ekslusif dari target 80% yang ditetapkan dalam Renstra

Dinas Kesehatan Kota Kupang, artinya bahwa jumlah Bayi yang

mendapatkan ASI Ekslusif masih sangat Kurang diwilayah Kota Kupang.

PERSENTASE BAYI YANG MENDAPAT ASI EKSLUSIF

Berdasarkan data diatas tampak bahwa jumlah bayi yang mendapatkan ASI

Ekslusif, untuk tahun 2017 sedikit mengalami penurunan, dimana tahun

2016 jumlah bayi mendapat ASI sebanyak 67,13% sedikit menurun menjadi

53,42%. Untuk itu kedepannya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan

kesadaran ibu untuk memberikan ASI Ekslusif, serta memperkuat

dukungan keluarga dalam mendukung ibu untuk memberikan ASI Ekslusif.

Beberapa permasalahan klinis seperti Kurang Gizi pada Ibu dan juga adanya

penyakit penyerta pada ibu menyusui serta berbagai permasalahan sosial

seperti mitos dan kepercayaan seringkali dianggap sebagai berbagai masalah

yang membuat ibu tidak dapat memberikan ASI secara ekslusif pada bayi

juga semakin bisa diatasi lewat promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Kupang terus melakukan berbagai upaya

teknis untuk menigkatkan cakupan indikator ini antara lain Penyuluhan

tentang pentingnya ASI Ekslusif, serta cara pemberian ASI Ekslusif pada Ibu

Menyusui melalui Program Kelas Ibu, upaya peningkatan Gizi Ibu Menyusui

melalui pemberian PMT, dan berbagai upaya teknis Program lainnya.



CAPAIAN KINERJA

(%)

Meningkatkan Upaya Penyehatan Lingkungan Sehat dan Sanitasi Perorangan

Persentase Rumah yang mempunyai Jamban Keluarga Sehat

90 79,78 % 89

Untuk indikator cakupan penduduk yang memiliki Jamban Sehat di Kota

Kupang terlihat bahwa Realisasi Cakupan tahun 2017 masih berada

dibawah target yang ditetapkan untuk Tahun 2017, yakni sebesar 79,8%

PERSENTASE RUMAH YANG MEMPUNYAI JAMBAN KELUARGA SEHAT

penduduk dengan Jamban Sehat dari target 90% yang ditetapkan dalam

Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang. Hal ini menunjukan masih

kurangnya jumlah penduduk yang memiliki Jamban sehat disetiap rumah.

Untuk itu diperlukan adanya upaya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan jamban dalam rangka

mendukung kesehatan individu masyarakat secara umum. Setiap keluarga

diharapkan sadar akan pentingnya ketersediaan jamban sebagai bagian dari

satu rumah tinggal secara utuh. Grafik ketersediaan jamban keluarga

selama 5 tahun terakhir seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Kedepannya Dinas Kesehatan akan terus berupaya meningkatkan

ketersediaan Jamban sehat melalui program Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) yang menggerakan masyarakat untuk dapat

memberdayakan diri dan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan

sebagai perilaku dasar untuk menjaga kesehatan individu maupun

keluarga. Program STBM terbukti mampu mendongkrak kesadaran

masyarakat untuk menyediakan sarana sanitasi dasar termasuk jamban

yang memadai dalam setiap keluarga. Ketersediaan jamban akan membantu

masyarakat agar tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang

diharapkan akan menurunkan angka kejadian penyakit akibat perilaku

tersebut seperti Diare dan berbagai penyakit berbasis lingkungan lainnya.

Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Kupang melalui Bidang Penyehatan

Lingkungan dan Promosi Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan

capaian indikator ini melalui berbagai upaya teknis program seperti

Kegiatan-kegiatan penyehatan lingkungan melalui Program STBM, kegiatan

inspeksi sanitasi lingkungan, kegiatan Bantuan Pengadaan MCK dan

Jamban kerjasama dengan berbagai lembaga donor pemerintah ataupun

swasta, serta berbagai model kegiatan penyuluhan Kesehatan Lingkungan

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan

lingkungan melalui program pemicuan dan peningkatan peran serta

masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan lingkungan

dan penentuan tindak lanjut perbaikan.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Persentase Penduduk memiliki SPAL Sehat

75 58,49 % 78

Berdasarkan data diatas untuk indikator cakupan penduduk yang memiliki

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Sehat di Kota Kupang terlihat

bahwa Realisasi Cakupan tahun 2017 berada dinawah target yang

ditetapkan untuk Tahun 2017, yakni sebesar 58.49% penduduk dengan

Jamban Sehat dari target 75% yang ditetapkan dalam Renstra Dinas

Kesehatan Kota Kupang. Hal ini menunjukan adanya peningkatan yang

signifikan untuk jumlah penduduk yang memiliki SPAL sehat disetiap

rumah. Grafik ketersediaan SPAL sehat dalam tiap rumah tangga selama 5

tahun terakhir seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Berdasarkan grafik diatas tampak bahwa untuk, tahun 2017 terjadi

peningkatan persentase Rumah di Kota Kupang yang memiliki SPAL yang

dinyatakan layak dan sehat. Ketersediaan SPAL menjadi sangat penting

sebagai salah satu sarana sanitasi dasar dalam setiap rumah tangga.

Ketersediaan SPAL dalam tiap rumah akan mencegah terbuangnya air

limbah rumah tangga ke lingkungan dengan tidak terkontrol, SPAL akan

mengalirkan air limbang rumah tangga ke tempat penampungan khusus

sehingga tidak menjadi media hidup vektor penyebab penyakit seperti lalat

dan nyamuk penyebab DBD, Malaria, Diare, dll. Peningkatan kesadaran

PERSENTASE PENDUDUK MEMILIKI SPAL SEHAT

masyarakat ini diharapkan akan terus membaik ke depan sehingga mampu

menunjang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari masyarakat Kota Kupang

yang kemudian akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan

masyarakat secara umum.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Persentase Rumah Sehat

85 81,55 % 96

Berdasarkan data diatas untuk indikator cakupan penduduk yang memiliki

rumah sehat di Kota Kupang terlihat bahwa Realisasi Cakupan tahun 2017

berada dibawah target yang ditetapkan, yakni hanya sebesar 81,55% dari

target 85% yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang

dengan capaian kinerja sebesar 96%. Hal ini menunjukan masih cukup

rendahnya jumlah penduduk yang memiliki rumah sehat di Kota Kupang.

Ketersediaan rumah yaang memenuhi standar layak sehat menjadi mutlak

dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, karena tempat tinggal yang tak sehat

tentu saja akan mempengaruhi kesehatan penghuninya.

Dinas Kesehatan Kota Kupang setiap tahunnya bekomitmen untuk terus

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki tempat

tinggal yang layak dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat secara umum. Berikut ini grafik trend ketersediaan rumah yang

memenuhi standar layak sehat di Kota Kupang selama 5 tahun terakhir :

Berdasarkan grafik diatas tampak bahwa selama 3 tahun terakhir sejak

tahun 2014, jumlah penduduk yang memiliki rumah sehat terus meningkat.

PERSENTASE RUMAH SEHAT

Penentuan status sehat dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi dasar

yang dilakukan Puskesmas. Untuk itu kedepannya Dinas Kesehatan Kota

Kupang terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar

terus menggalakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi tempat tinggal mereka sendiri.



CAPAIAN KINERJA

(%)


Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

65 37.64 % 58

Untuk indikator cakupan Rumah Tangga ber PHBS di Kota Kupang terlihat

bahwa Realisasi Cakupan tahun 2017 berada dibawah target yang

ditetapkan untuk Tahun 2017, yakni sebesar 37,64% Rumah tangga ber-

PHBS dari target 65% yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota

Kupang. Capaian kinerja yang dicapai dari indikator ini mencapai 58%.

Berdasarkan data tersebut tampak juga bahwa capaian indikator ini jauh di

bawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang.

Rumah tangga ber-PHBS merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk mengukur apakah suatu masyarakat memiliki pola hidup yang layak

sesuai standar kesehatan, yang sedianya akan menjadi ukuran kesadaran

masyarakat dan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

Data trend 5 tahun terakhir untuk rumah tangga ber PHBS seperti

ditampilkan dalam gambar berikut ini :

Berdasarkan data diatas jumlah RT ber-PHBS untuk tahun 2017 naik dari

33,60% menjadi 37.64% walaupun belum mencapai target yang ditetapkan

PERSENTASE RUMAH TANGGA BER-PHBS

oleh Pemerintah Kota Kupang. Ini membuktikan kesadaran masyarakat

untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat masih kurang. Sehingga

kemudian kedepannya Dinas Kesehatan Kota Kupang akan terus berupaya

membuat Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menerapkan PHBS

untuk mendukung gaya hidup sehat. Beberapa Upaya yang telah dilakukan

Dinas Kesehatan Kota Kupang terus mendorong masyarakat untuk

menerapkan PHBS melalui Kegiatan-kegiatan promosi PHBS seperti

perayaan HCTPS, Promosi Kesehatan Individu ataupun kelompok, dan

berbagai kegiatan lainnya. Selain itu sejak Tahun 2017 juga telah

dilaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga Sehat yang didalamnya

dilaksanakan pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat,

sehingga diharapkan mampu menjadi informasi sejauh mana masyarakat

mengaplikasikan gaya hidup sehat, dari kegiatan ini kemudian akan

didapatkan angka indeks keluarga sehat. Pendataan Keluarga Sehat

merupakan salah satu bagian dari Program Gerakan Masyarakat Sehat

(GERMAS), salah satu Program Nasional Kementrian Kesehatan dalam

rangka mempromosikan gaya hidup sehat bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan HCTPS



CAPAIAN KINERJA

(%)

Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kota Kupang

Rasio Tenaga Dokter 1 1,04 Per 10000

penduduk 104

Rasio Tenaga Dokter Gigi

1 0,39 Per 10000

penduduk 39

Rasio Tenaga Bidan 1 0,46 Per 1000

penduduk 46

Rasio Tenaga Perawat 1 0,39 Per 1000

penduduk 39

Untuk mendukung pembangunan kesehatan di suatu wilayah diperlukan

tenaga kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan merupakan bagian dari

RASIO TENAGA KESEHATAN

sumber daya manusia yang sangat

kesadaran yang lebih tinggi pada pelayanan kesehatan yang bersifat

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Untuk diperlukan tenaga

kesehatan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk

mendukung pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Tenaga kesehatan

memiliki peran strategis dalam mengubah perilaku masyarakat menjadi

kondusif terhadap Perilaku Hidup Sehat dan Bersih melalui berbagai

kegiatan pelayanan kesehatan dimaksud.

Foto Pelayanan

Dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan unsur utama

yang mendukung sistem kesehatan. Tenaga kesehatan adalah semua orang

yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang bermutu

secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara

berhasil-guna dan berdaya guna, untuk menjamin terselenggarany

pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari

tenaga yang dibutuhkan berdasarkan rasio standar. Kebutuhan tenaga ini

dikaitkan dengan rencan

administrasi pelayanan mempunyai formasi pegawai bervariasi sejalan

dengan mobilisasi. Setia Tenaga kesehatan di Kota Kupang tersebar Dinas

Kesehatan, dan UPTD Dinas Kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, maupun Laboratorium dan IFK.

sumber daya manusia yang sangat penting perannya guna meningkatkan

kesadaran yang lebih tinggi pada pelayanan kesehatan yang bersifat

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Untuk diperlukan tenaga

kesehatan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk

pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Tenaga kesehatan

memiliki peran strategis dalam mengubah perilaku masyarakat menjadi

kondusif terhadap Perilaku Hidup Sehat dan Bersih melalui berbagai

kegiatan pelayanan kesehatan dimaksud.

Foto Pelayanan Puskesmas Oleh Tenaga Kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan unsur utama

yang mendukung sistem kesehatan. Tenaga kesehatan adalah semua orang

yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, yang untuk

memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang bermutu

secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara

guna dan berdaya guna, untuk menjamin terselenggarany

pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

tingginya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari tenaga kesehatan merupakan

tenaga yang dibutuhkan berdasarkan rasio standar. Kebutuhan tenaga ini

dikaitkan dengan rencana pengembangan fasilitas kesehatan, setiap tingkat

administrasi pelayanan mempunyai formasi pegawai bervariasi sejalan

dengan mobilisasi. Setia Tenaga kesehatan di Kota Kupang tersebar Dinas

Kesehatan, dan UPTD Dinas Kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas

bantu, maupun Laboratorium dan IFK.

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa rata-rata rasio jumlah tenaga

kesehatan belum memenuhi rasio jumlah tenaga kesehatan yang

ditargetkan oleh Pemerintah Kota Kupang, berdasarkan target yang

ditetapkan rasio dokter yang ada dan melayani masyarakat yakni 1 per

10.000 penduduk, untuk realisasi untuk tahun 2017 telah mencapai 1,04,

untuk tenaga dokter gigi target rasio dokter yang ada dan melayani

masyarakat yakni 1 per 10.000 penduduk, realisasi untuk tahun 2017 baru

mencapai 0,39, sedangkan tenaga perawat dan bidan masing-masing

realisasi tenaga yang ada baru berkisar 0,46 dan 0,39 dari target 1 per 1000

penduduk.

Ini mengindikasikan jumlah tenaga yang ada belum dapat memenuhi

kebutuhan tenaga kesehatan yang seharusnya melakukan pelayanan yang

ada di sarana pelayanan kesehatan terkhususnya Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, dan Poskeskel. Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas ini tentu

saja berdampak pada tingginya beban kerja dari tenaga kesehatan yang

harus melayani jumlah masyarakat yang melebihi rasio pelayanannya.

Berikut ini grafik perbandingan rasio tenaga kesehatan secara lengkap

dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang

untuk tahun 2017 :

Dari grafik diatas tampak bahwa rata-rata jumlah tenaga kesehatan yang

ada belum mencapai target Rasion Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kota Kupang. Untuk itu kedepannya Dinas Kesehatan Kota

Kupang terus berkomitmen untuk menyediakan tenaga kesehatan agar

memenuhi baik lewat jalur PNS maupun tenaga PTT sesuai standar

kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan pola distribusi tenaga

kesehatan serta variabel teknis lain yang dianggap mempengaruhi seperti

jumlah kunjungan masyarakat serta jenis pelayanan yang diberikan di

Puskesmas atau Puskesmas Pembantu. Selain itu juga terus dilakukan

upaya penambahan kualifikasi tenaga kesehatan yang melakukan

pelayanan baik itu kualifikasi pendidikan, maupun ketrampilan atau skill

lewat berbagai pelatihan, ataupun kursus khusus yang diikuti oleh tenaga

kesehatan. Kedepan diharapkan nantinya jumlah tenaga kesehatan yang

tersedia bisa memenuhi kebutuhan tenaga sesuai perbandingan ratio

jumlah penduduk, dengan kualitas SDM yang memenuhi kebutuhan.



CAPAIAN KINERJA

(%)

Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kota Kupang

Persentase Penduduk Miskin Terjangkau Jamkesmas/Jamkesda

100 310.874 Jiwa

% 100

Untuk indikator Jumlah Penduduk Miskin yang terjangkau Jaminan

Kesehatan baik Peserta PBI JKN/Jamkesda di Kota Kupang terlihat bahwa

Realisasi Cakupan tahun 2017 sebesar 305.006 jiwa. Jumlah penduduk

yang memiliki Jaminan Kesehatan khusus untuk masyarakat miskin di Kota

kupang sebanyak Capaian 310.874 Jiwa yang terdiri dari Peserta

Jamkesmas (JKN-PBI) sebesar 93.514 Jiwa dan Peserta Jamkesda Kota

Kupang sebanyak 217.360 Jiwa.

Kedepannya sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah secara nasional

untuk integrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan, maka diharapkan seluruh

peserta Jaminan Kesehatan di luar Jaminan Kesehatan Nasional akan

terintegrasi dalam program ini sehingga bisa memenuhi standarisasi

pelayanan yaang diberikan. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Kupang sejak

Tahun 2017 sudah mempersiapkan pengintegrasian Program Jamkesda ke

dalam program JKN melalui verifikasi kembali data kepesertaan Jamkesda

yang akan diintegrasikan ke dalam JKN, sehingga dari hasil validasi

kepesertaan ini diharapkan jumlah peserta yang mendapatkaan pelayanan

bisa benar-benar sesuai peruntuknnya dan juga meminimalisir kelebihan

penganggaran yang akan dialokasikan, sehingga kedepannya tujuan

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERJANGKAU JAMKESMAS/JAMKESDA

universal coverage atau perlindungan kesehatan semesta bagi seluruh

masyarakat miskin di Kota Kupang dapat tercapai dengan lebih cepat.



CAPAIAN KINERJA

(%)

Terpenuhinya Sarana

Prasarana Kesehatan Bagi Puskesmas Dan Pustu Di Wilayah Kota Kupang

Rasio

Puskesmas Rawat Inap

1 0,67 Per

Kecamatan

67

Untuk indikator Jumlah Puskesmas Rawat Inap di Kota Kupang, hingga

saat ini angka Puskesmas rawat inap masih sama dengan tahun

sebelumnya berjumlah 4 unit, yakni Puskesmas Sikumana, Puskesmas

Alak, Puskesmas Bakunase, dan Puskesmas Pasir Panjang dengan ratio

0,67 dari target 1 Puskesmas per kecamatan, artinya dengan jumlah

kecamatan saat ini berjumlah 6 kecamatan, maka dibutuhkan minimal 6

puskesmas rawat inap yang akan memberikan layanan memadai bagi

seluruh masyarakat didalam kecamatan tersebut, untuk dapat memenuhi

target tersebut maka dibutuhkan tambahan peningkatan status untuk 2

puskemas agar ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap khususnya

pada wilayah Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kelapa Lima.

Gedung pelayanan Puskesmas Sikumana dan Pasir Panjang

Kedepannya diharapkan dengan pertimbangan mendekatkan pelayanan

strata 1 bagi masyarakat, maka peningkatan status puskesmas menjadi

rawat inap, akan masuk dalam road map peningkatan pelayanan kesehatan

oleh masyarakat.

Pada tahun 2015, Dinas Kesehatan Kota Kupang kembali meresmikan satu

Puskesmas baru untuk menjangkau pelayanan yang lebih baik kepada

masyarakat yakni Puskesmas Manutapen yang diluncurkan bertepatan

RASIO PUSKESMAS RAWAT INAP

dengan Perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tingkat Kota Kupang

tanggal 12 November 2015 lalu. Dengan penambahan satu puskesmas di

wilayah Kecamatan Alak, diharapkan dengan luas wilayah yang demikian

besar maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa menjadi lebih

memadai.

Selain itu di tahun 2017 juga telah dilakukan Relokasi Puskesmas Penfui ,

serta Rehabilitasi Rawat Jalan Puskesmas Alak yang diharapkan akan

meningkatkan pelayanan Puskesmas. Selanjutnya juga kedepan Dinas

Kesehatan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan status Puskesmas

menjadi rawat inap sehingga bisa memenuhi target yang ditetapkan dalam

Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang.



CAPAIAN KINERJA

(%)

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kesehatan Bagi Puskesmas Dan Pustu Di Wilayah Kota Kupang

Kecukupan Peralatan instalasi Gawat Darurat

100 100 % 100

Untuk indikator Ketersediaan Peralatan untuk penanganan gawat darurat,

dengan target 100%, pencapaian tahun 2017, mencapai 100% yakni 11 dari

11 Puskesmas. Ketersediaan sarana penanganan kegawat daruratan

digunakan untuk menanggulangi ondisi gawat darurat pasien yang

membutuhkan layanan tersebut. Pelayanan kegawatdaruratan kesehatan

bisa dilakukan di 11 Puskesmas di Kota Kupang, maupun 12 Rumah sakit

yang berada di wilayah Kota Kupang.

Selain Itu Pemerintah Kota Kupang juga berkomitmen untuk mendukung

pelayanan gawat darurat yang memadai bagi masyarakat melalui

penyediaan layanan Brigade Kupang Sehat (BKS) yang merupakan salah

satu program inovatif Pemerintah kota Kupang. Layanan Ini merupakan

layanan medis dan ambulanca transport untuk kasus gawat darurat

kesehatan dengan satu nomor call center terintegrasi. Masyarakat yang

membutuhkan pelayanan kegawat daruratan bisa menghubungi nomor caall

center (0380) 82777 untuk mendapatkan layanan tersebut. Penjelasan lebih

lanjut mengenai program ini kami bahas secara khusus dalam penjelasan

mengenai program inovatif bidang kesehatan di bagian akhir laporan ini.

KECUKUPAN PERALATAN INSTALASI GAWAT DARURAT



CAPAIAN KINERJA

(%)

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kesehatan Bagi Puskesmas Dan Pustu di Wilayah Kota Kupang

Rasio Puskesmas Pembantu

1 0,97 Per 10.000 Penduduk

97

Untuk Rasio Ketersediaan Puskesmas Pembantu di Kota Kupang saat ini

dengan target Pemerintah Kota Kupang 1 per 10.000 Penduduk maka

jumlah ketersediaan Pustu dan Poskeskel di Kota Kupang sudah hampir

memenuhi rasio kebutuhan pustu tersebut. Kota Kupang memiliki 35 Pustu

dan 5 Poskeskel yang siap memberikan pelayanan kesehatan memadai bagi

masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Pustu dan Poskeskel tersebar

pada seluruh wilayah Kecamatan yang di Kota Kupang, kedepannya Dinas

Kesehatan Kota Kupang berkomitmen untuk terus memperbaiki manajemen

distribusi ketersediaan Pustu per kelurahan dengan juga tetap

memperhatikan berbagai faktor teknis lain seperti kebutuhan masyarakat,

Jumlah Penduduk yang membutuhkan layanan, dan juga luas wilayah

pelayanan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut kedepannya diharapkan

mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang

membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.



CAPAIAN KINERJA

(%)

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kesehatan Bagi Puskesmas Dan Pustu Di Wilayah Kota Kupang

Persentase Ketersediaan Obat-obatan sesuai kebutuhan RS, Puskesmas dan pustu

100 100 % 100

Untuk Cakupan Persentase Ketersediaan Obat-obatan sesuai kebutuhan di

Kota Kupang terlihat bahwa Realisasi Cakupan tahun 2017 berada sesuai

RASIO PUSKESMAS PEMBANTU

PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT-OBATAN SESUAI KEBUTUHAN RUMAH SAKIT, PUSKESMAS/PUSTU

dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2017, yakni sebesar 100%,

artinya setiap obat yang dibutuhkan tersedia di Puskesmas sesuai standar

kebutuhan. Obat-obatan Puskesmas termasuk dalam golongan obat generik,

artinya seluruh obat-obatan yang digunakan di Puskesmas seluruhnya

wajib menggunakan resep obat generik.

Selain itu Dinas Kesehatan Kota Kupang juga telah memiliki satu unit UPTD

Khusus yang berkaitan dengan penyediaan, penyimpanan, dan

pendistribusian obat-obatan dan bahan Habis Pakai untuk Puskesmas

yakni Instalasi Farmasi Kota Kupang.

Gedung Instalasi Farmasi Kota Kupang

Instalasi Farmasi Kota Kupang merupakan salah satu UPTD yang mengelola

penyimpanan dan pendistribusian obat sesuai kebutuhan, dengan adanya

instalasi farmasi maka diharapkan proses pengelolaan obat di kota kupang

akan menjadi lebih baik. Untuk itu ketersediaan sarana ini sangat

membantu manajemen obat untuk seluruh UPTD Pelaksana teknis

pelayanan seperti Puskesmas di Kota Kupang.

Ruang Penyimpanan Obat dan Bahan Habis Pakai

Untuk itu diperlukan penambahan sarana pelayanan kesehatan seperti

Puskesmas dan Pustu termasuk sarana dan prasarana pendukung

pelayanan untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan dan mendekatkan

pelayanan ke tingkat masyarakat baik melalui dukungan Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah.

Selain itu Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Kupang

sesuai dengan komponen penganggaran khususnya rasio antara pagu dan

realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Kupang dapat disampaikan

pada tabel T-C 24 berikut ini :

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Darah Dinas Kesehatan

Kota Kupang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 680,752,270 798,590,880 970,201,100 1,138,840,216 838,142,450 630,315,884 759,395,034 881,994,068 990,992,129 810,038,737 92.59 95.09 90.91 87.02 96.65 701,991,996 683,975,560

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur225,385,000 100,000,000 518,800,000 217,260,000 225,185,000 99,899,000 507,800,000 217,060,000 99.91 99.90 97.88 99.91 217,260,000 217,060,000

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 8,800,000 8,800,000 100.00 -1,760,000 (1,760,000)

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

59,315,650 135,630,000 158,371,200 341,559,000 86,370,200 58,915,400 106,119,600 157,575,200 313,125,196 86,088,382 99.33 78.24 99.50 91.68 99.67 74,507,070 74,305,302

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

20,504,000 26,504,000 25,454,000 20,448,850 26,504,000 25,429,000 99.73 100.00 99.90 25,454,000 25,429,000

Program Penunjang Pelayanan

administrasi Perkantoran990,900,000 1,719,825,000 2,198,900,000 3,934,500,000 11,149,500,000 933,400,000 1,553,298,750 2,064,697,500 3,553,876,250 10,517,790,000 94.20 90.32 93.90 90.33 94.33 10,951,320,000 10,331,110,000

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan 2,380,817,700 2,676,775,300 2,380,474,350 3,444,436,500 6,152,177,550 2,135,308,955 2,439,158,526 2,277,181,932 2,301,113,843 5,913,553,760 89.69 91.12 95.66 66.81 96.12 5,676,014,010 5,486,491,969

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 3,075,594,240 4,743,384,532 5,061,112,000 9,640,562,298 12,020,182,150 2,819,404,368 4,203,726,714 4,721,839,293 8,595,871,694 10,809,634,960 91.67 88.62 93.30 89.16 89.93 11,405,063,302 10,245,754,086

Program Pengawasan Obat

dan Makanan 49,372,250 26,170,000 68,842,800 62,954,000 80,621,700 49,372,250 26,170,000 68,842,800 60,974,600 80,371,700 100.00 100.00 100.00 96.86 99.69 70,747,250 70,497,250

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

masyarakat

55,226,500 179,617,500 175,514,000 333,993,400 221,821,900 54,626,500 179,520,000 175,514,000 319,366,600 214,963,300 98.91 99.95 100.00 95.62 96.91 210,776,600 204,038,000

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat 516,410,100 647,277,500 805,151,500 970,849,400 78,464,800 500,019,400 610,280,000 785,855,300 943,360,520 77,714,800 96.83 94.28 97.60 97.17 99.04 -24,817,220 (22,289,080)

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat 88,572,400 151,842,500 73,615,300 364,673,100 90,566,500 73,581,900 133,650,920 62,909,100 126,516,900 82,566,500 83.08 88.02 85.46 34.69 91.17 72,852,020 67,850,120

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

461,720,900 593,836,000 779,813,200 1,236,092,600 715,259,900 443,794,400 590,285,109 739,773,800 1,201,493,840 709,670,401 96.12 99.40 94.87 97.20 99.22 622,915,720 620,911,521

UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

3,646,583,362 4,323,298,600 4,434,387,000 10,816,456,500 8,958,080,478 3,547,599,661 4,157,396,070 4,225,419,342 9,464,475,304 8,681,768,432 97.29 96.16 95.29 87.50 96.92 8,228,763,806 7,972,248,500

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

11,148,400,000 19,453,796,000 19,478,129,365 22,253,400,795 30,047,220,177 7,506,080,257 17,751,375,189 18,528,076,924 20,808,526,048 24,174,942,118 67.33 91.25 95.12 93.51 80.46 27,817,540,177 22,673,726,067

Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak

balita

297,884,850 91,920,000 113,275,000 103,528,800 81,498,500 291,179,800 83,743,750 106,570,000 96,823,800 81,498,500 97.75 91.11 94.08 93.52 100.00 21,921,530 23,262,540

Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia24,122,000 18,209,100 142,697,800 14,925,800 24,121,500 18,209,100 140,297,800 14,925,800 100.00 100.00 98.32 100.00 14,925,800 14,925,800

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

51,673,500 35,322,000 55,354,600 277,222,600 70,881,100 51,613,500 35,322,000 55,354,600 275,873,600 70,881,100 99.88 100.00 100.00 99.51 100.00 60,546,400 60,558,400

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

138,437,200 107,877,500 381,546,000 328,882,900 115,014,900 130,532,200 105,952,500 360,831,000 320,377,900 112,110,600 94.29 98.22 94.57 97.41 97.47 87,327,460 86,004,160

Program Kebijakan dan

Manajemen Pembangunan

Kesehatan

94,499,950 120,890,000 241,977,150 231,907,000 266,018,200 93,149,950 120,889,750 241,977,150 231,907,000 259,704,382 98.57 100.00 100.00 100.00 97.63 247,118,210 241,074,392

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan102,200,000 30,976,800 102,200,000 30,976,800 100.00 100.00 0 0

Total 23,744,962,887 36,157,762,329 37,546,356,484 56,167,862,930 71,229,462,328 19,327,696,445 33,207,792,434 35,623,947,783 50,279,279,050 62,940,714,500 81.40 91.84 94.88 89.52 88.36 66,480,468,148 59,075,173,605

UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinkes

Berdasarkan analisis keadaan eksternal Dinas Kesehatan Kota Kupang akan

dapat diidentifikasi faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan yang

mempengaruhi strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan

Kota Kupang. Faktor eksternal pada dasarnya adalah merupakan faktor

yang ada di sekeliling Dinas Kesehatan Kota Kupang, yang dapat terdiri atas

kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban,

lingkungan fisik, lingkungan hidup, masyarakat, ilmu pengetahuan dan

teknologi, demografi, stakeholders dan lain-lain. Komparasi capaian sasaran

indikator kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Kupang dengan

capaian indikator kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

dan Kementerian Kesehatan RI dapat dilihat pada tabel berikut.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disebutkan

bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan yang dihadapi antara

lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan

akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi,

dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang

kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan

mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh

sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada

waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta

meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

1. Penduduk Kota Kupang akan bertambah banyak dengan piramida

penduduk yang terus berubah. Jumlah penduduk Kota Kupang yang

pada tahun 2015 sebesar 390.877 Jiwa, sedangkan pada Tahun 2019

diproyeksi akan bertambah menjadi 434.972 Jiwa (BPS, Proyeksi

Nasional 2010-2035). Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan

dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, terdapat beberapa

tantangan yang dihadapi antara lain: rendahnya kualitas kesehatan

penduduk yang tampak dari masih Tingginya trend AKB, angka

kematian anak balita (AKABA) dan AKI selama 5 tahun terakhir serta

masih adanya anak balita yang mengalami gizi kurang. Menjelang

tahun 2025 derajat kesehatan masyarakat diharapkan akan semakin

bertambah baik karena menurunnya AKB dan AKABA, meningkatnya

status gizi masyarakat, serta UHH.

2. Masalah kesehatan masyarakat lainnya yang dihadapi adalah beban

ganda penyakit yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi

yang harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya penyakit

tidak menular. Selain itu beberapa penyakit infeksi cenderung

meningkat kembali (re-emerging diseases) seperti penyakit TB, dan

malaria. Penyakit infeksi baru (new emerging diseases) juga telah

muncul, utamanya yang disebabkan karena virus seperti: HIV/AIDS.

Ke depan Kota Kupang perlu mewaspadai timbulnya penyakit-

penyakit baru yang diakibatkan oleh virus.

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan

meningkatnya masalah kesehatan jiwa, masalah-masalah yang

berkaitan dengan usia lanjut yang akan menyebabkan meningkatnya

beban pelayanan dan pembiayaan kesehatan, kecelakaan lalu lintas

dan kecelakaan akibat kerja, dampak perubahan iklim, dan

meningkatnya pencemaran lingkungan serta perubahan gaya hidup

yang tidak sehat. Penyakit jantung dan pembuluh darah

(Kardiovaskular), kanker, dan penyakit tidak menular lainnya juga

cenderung meningkat. Pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan

menjadi sangat maju menjelang tahun 2025 sehingga dapat melayani

semua kebutuhan pelayanan kesehatan. Akibat penyalahgunaan

Napza juga merupakan tantangan yang berat dalam pembangunan

kesehatan.

3. Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan

dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang

sangat penting. Manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan

kesehatan, administrasi kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan

hukum kesehatan yang mencakup perlindungan masyarakat, belum

sepenuhnya mendukung pembangunan kesehatan. Meskipun sistem

informasi kesehatan daerah (SIKDA) sangat penting untuk

mendukung pembangunan kesehatan, akan tetapi tidak mudah

dalam pengembangannya agar berhasil-guna dan berdayaguna.

4. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada umumnya

masih menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai

subjek pembangunan kesehatan. Pengetahuan, sikap dan perilaku

serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat masih belum

memadai. Peningkatan kemitraan dan tersedianya SDM Kesehatan

yang mendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan kesehatan merupakan tantangan yang sangat penting.

5. Tantangan dalam upaya kesehatan terutama mengenai kesenjangan

kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang

bermutu antar wilayah, gender, dan antar kelompok tingkat sosial

ekonomi; pelayanan kesehatan reproduksi yang masih lemah; serta

terbatasnya jumlah dan belum optimalnya alokasi pembiayaan

kesehatan.

Dalam pembiayaan kesehatan dimasa depan diharapkan hampir

seluruh penduduk Indonesia diperkirakan telah dicakup oleh sistem

jaminan kesehatan sosial. Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang

aman, bermanfaat dan bermutu diperkirakan belum sepenuhnya

tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

6. Dewasa ini belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi dan

mutu tenaga kesehatan. Merupakan tantangan bagi pengembangan

dan pemberdayaan SDM Kesehatan, bahwa menjelang tahun 2025

pemenuhan seluruh kebutuhan SDM Kesehatan bagi pembangunan

kesehatan telah tercapai.

7. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

yang berkualitas, beberapa masalah dan tantangan baru muncul

sebagai akibat dari perubahan sosial budaya, ekonomi dan politik

serta perubahan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun

nasional.

Perubahan sosial budaya, ekonomi dan politik yang berpotensi

terjadinya konflik sosial dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Tantangan global yang dihadapi adalah upaya dalam pencapaian

sasaran Millennium Development Goals (MDGs).

2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

2.4.3 Analisis terhadap Dokumen KLHS sesuai Pelayanan Dinas Kesehatan

Peluang merupakan faktor pendorong yang berasal dari

eksternalorganisasi Dinas Kesehatan Kota Kupang, beberapa peluang

yangteridentifikasi saat ini dan masih ada di masa yang akan datang

adalah :

a. Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Mendukung Program

Kesehatan.Pemerintah Kota Kupang berkomitmen tinggi dalam

mendukungpembangunan kesehatan, hal ini dibuktikan melalui

dukungan kebijakan pembangunan kota yang berwawasan kesehatan,

dukungan dalam pengganggaran program kesehatan, dukungan dalam

mendorong partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam

pembangunan kesehatan.

b. Adanya Dukungan Dari Lintas Sektoral, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pihak swasta dan

Masyarakat Dalam pelaksanaan Program Kesehatan. Seluruh lapisan

masyarakat kota Kupang pada umumnya sangat mendukung program

pembangunan kesehatan. Kesadaran akan kesehatan dan Partisipasi

aktif dalam program kesehatan telah terwujud pada sebagian besar

masyarakat.

c. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap

pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Masyarakat Kupang

memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pola hidup sehat. Pola

hidup sehat bahkan sudah menjadi kebutuhan pada sebagian besar

masyarakat. Pola hidup sehat sangat penting dalam mewujudkan kota

sehat.

d. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Kupang (Rumah

Sakit Swasta, Klinik, BKS, Puskesmas, Pustu). Fasilitas pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pihak swasta

sangat berkembang pesat di kota Kupang. Beberapa Rumah Sakit

bahkan menjadi pusat pengembangan pelayanan sesuai dengan

keunggulan masing-masing dan mampu bersaing di tingkat nasional

dan internasional. Selain itu pada Fasilitas pelayanan tingkat dasar

dikembangkan berbagai macam inovasi pelayanan sesuai kebutuhan

masyarakat. Hal ini merupakan kelebihan yang ada di kota Kupang

yang mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

bagi masyarakat dan layak dipromosikan kepada masyarakat kota lain

bahkan negara lain.

e. Adanya dukungan dan bantuan pembiayaan Pemerintah Pusat,

Propinsi dan luar negeri dalam upaya pengembangan program

kesehatan. Dalam pelaksanaan program dan pengembangan pelayanan

kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang mendapatkan banyak

dukungan dan bantuan pembiayaan antara lain :

1. Dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Tugas

Pembantuan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana

Pajak Rokok;

2. Dari Pemerintah Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Idenfikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Kupang pada

tahun 2012 sudah mencapai target MDG’s tahun 2015 (AKI : 102/100.000

KH; AKB : 23/1.000 KH). Namun jika dilihat dari potensi untuk trend AKB

maka yang masih on track maka diperlukan sumber daya manusia yang

kompeten untuk terus menurunkan AKI dan AKB tersebut.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat

yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pustu

di tiap Kelurahan, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi

masyarakat miskin di Puskesmas dan rumah sakit oleh Pemerintah. Namun

akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata, masih terbatasnya

sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, kondisi geografis yang

sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur.

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi

penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya

keras untuk dapat mencapai target MDG’s. Selain itu, terdapat beberapa

penyakit seperti penyakit Filariasis, Kusta, Frambusia cenderung meningkat

kembali. Disamping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang

berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, utamanya pada

penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai, perlu

peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan

rehabilitatif. Akibat dari cakupan Universal Child Imunization (UCI) yang

belum tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat

Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di beberapa daerah risiko tinggi yang

selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya wabah. Untuk menekan angka

kesakitan dan kematian akibat PD3I perlu upaya imunisasi dengan cakupan

yang tinggi dan merata.

Untuk anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya lebih pada alokasi

yang cenderung pada upaya kuratif dan masih kurangnya anggaran untuk

biaya operasional dan kegiatan langsung untuk Puskesmas. Terhambatnya

realisasi anggaran juga terjadi karena proses anggaran yang terlambat. Akibat

dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada

promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak

efektif dan efisien, sehingga berpotensi

menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan

pembiayaan kesehatan. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat

namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi. Kualitas

tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan,

sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Masalah

kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya

menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan

permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.

Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada SKN dan

Renstra Dinkes Kota Kupang, tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum

terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan

antara pusat dan daerah belum sinkron dan dirasakan masih perlu

peningkatan koordinasi pusat daerah di tingkat pimpinan. Sistem informasi

kesehatan menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi.

Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan

penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans

belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses

desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan masalah pada

buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat.

Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya

adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya

operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah

pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan

manajemen Rumah Sakit, serta komitmen pemerintah daerah untuk biaya

operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang masih

minim.

Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan

kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat

menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas

Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan

Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya

mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan

sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh

masyarakat.

Secara khusus identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang

ASPEK KAJIAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

IDENTIFIKASI FAKTOR

Tupoksi Dinas Kesehatan

a. Internal 1. Kekuatan :

1.1

Komitmen yang tinggi untuk meningkatakn mutu upaya kesehatan

1.2 Kompetensi SDM cukup

1.3 Inovasi program unggulan untuk layanan kesehatan

1.4 Kebijakan penatalaksanaan untuk percepatan dan/atau

perbaikan layanan kesehatan

1.5 Sarana prasarana operasional kesehatan memadai

1.6 Anggaran untuk pelayanan kesehatan

1.7 Tim gerak cepat diseluruh wailayah puskesmas dalam upaya

penanggulangan bencana

1.8 Standar pelayanan perizinan bidang kesehatan (sarana

pelayanan kesehaatan dan SDM kesehatan)

1.9 Laboratorium kesehatan milik Pemerintah Kota

2. Kelemahan :

2.1 Jumlah SDM kurang memenuhi standar

2.2 Penataan bangunan dibeberapa puskesmas

b. Eksternal 1. Peluang :

1.1 Dukungan masyarakat dalam implementasi program

kesehatan

1.2 Dukungan organisasi akademisi, instansi swasta dan LSM serta organisasi profesi dalam implementasi program kesehatan

1.3 Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk

peningkatan pelayanan termasuk sistem informasi perijinan

1.4 Dukungan Pemerintah Pusat dalm regulasi pelayanan

kesehatan dan perijinan bidang kesehatan

1.5 Dukungan SKPD lain

1.6 Kebijakan Kepala Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

1.7 Kondisi geografis kota Surabaya memudahkan dalam penanganan bencana

ASPEK KAJIAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

IDENTIFIKASI FAKTOR

2. Ancaman :

2.1 SDM kesehatan asing yang ilegal dan beroperasi

2.2 Penyakit akibat mobilitas penduduk

2.3 Kondisi sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan hidup bersih dan sehat dan perilaku yang berpotensi menimbulkan bencana

2.4 Jumlah dan jenis laporan yang ditugaskan oleh Pemerintah

Pusat dan Provinsi yang harus dicukupi dengan tepat waktu

2.5 Sinkronisasi regulasi terkait dengan perizinan

2.6 Fasilitas kesehatan yang tidak berizin

2.7 Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahan-bahan makanan yang sehat

2.8 Adanya produk-produk yang beredar yang belum bersertifikat dan sesuai standar kesehatan

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka secara lebih spesifik

permasalahan yang melingkupi urusan kesehatan dapat dikelompokkan

sebagai berikut :

a. Kesehatan lingkungan dan masyarakat

Permasalahan mengenai kesehatan lingkungan dan masyarakat meliputi

beberapa aspek sebagai berikut :

a.1. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan

pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan perilaku hidup

bersih dan sehat;

a.2. Pencegahan penyakit akibat dampak dari kualitas lingkungan,

perilakukonsumsi serta jenis makanan.

b. Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan

Permasalahan mengenai aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan

meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

b.1. Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem

informasi kesehatan;

b.2. Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua

kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, ibu dan lansia;

b.3. Efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;

b.4. Pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan bahan

berbahaya bagi kesehatan;

b.5. Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya

serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA.

c. Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola

layanan kesehatan

Permasalahan megenai ketersediaan, standarisasi dan kualitas sarana

prasarana serta tata kelola layanan kesehatan meliputi beberapa aspek

berikut :

c.1. Kerjasama pengembangan bidang kesehatan dengan

seluruhstakeholder

c.2. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. VISI

“TERWUJUDNYA KOTA KUPANG YANG LAYAK HUNI, CERDAS , MANDIRI

DAN SEJAHTERA DENGAN TATAKELOLA BEBAS KKN”

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Layak Huni, Kota

Cerdas, Kota Mandiri dan Sejahtera, dan Kota Bebas KKN.

Kota Layak Huni, mengandung arti Ketersagediaan Sarana dan

prasarana perkotaan seperti air minum yang menjangkau seluruh penduduk,

listrik yang cukup bagi kebutuhan penduduk dan tersedianya transportasi

yang aman bagi warga.

Kota Cerdas, mengandung arti Membantu waga kota dengan

mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberi informasi yang

tepat kepada masyarakat, atau mengantisivasi kejadian yang tak terduka.

Kota Mandiri dan Sejahterah, mengandung arti ekonomi rakyat

berkembang dalam kemampuan daerah dan terwujudnya kesejahteraan

dalam masyarakat.

Kota Bebas KKN, mengandung arti berprinsip pemerintahan yang

baik/ Good Governance and Clean Goverment

2. MISI

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Sehat, Cerdas,

Berakhlak, Profesional dan Berdaya Saing (KUPANG SEHAT -

CERDAS)

2. Mengembangkan Perekonomian Kota Kupang Yang Berdaya Saing

dengan Meningkatkan Peran Swasta (KUPANG MAKMUR)

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya

Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif dan Berprestasi dalam Menunjang

Kota Jasa (KUPANG BAGAYA-BERPRESTASI)

4. Mempersiapkan Kota Kupang Menuju Metropolitan yang Berwawasan

Lingkungan (KUPANG HIJAU)

5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Bebas KKN dan

Transparansi Pengelolaan Keuangan (KUPANG JUJUR)

6. Membangun Kota Kupang sebagai Rumah Besar Persaudaraan Dan

Kerukunan Lintas SARA (KUPANG RUKUN DAN AMAN)

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggaran Timur dan Renstra Dinas Kesehatan Kota

Kupang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota

Kupang tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian

Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai OPD Teknis bidang

kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan Kementerian

Kesehatan berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi.

Demikian pula untuk kebijakan Provinsi juga berpengaruh terhadap

kebijakan kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan, tujuan dan sasaran

pembangunan kesehatan yang ada di Kota Kupang diharapkan

berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan di tingkat Pusat dan

Provinsi. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang

dapat diuraikan sebagai berikut.

Telaahan Visi Kementerian Kesehatan, Dinkes Propinsi Nusa Tenggara Timur

dan Dinkes Kota Kupang

Kemenkes RI Dinkes Kota 2017-2022

Dinkes Prov. NTT 2014-2019

Kementerian Kesehatan tidak mempunyai visi

sendiri tetapi mengikuti visi Presiden RI :

“ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian berlandaskan Gotong

Royong”

Dinas Kesehatan Kota Kupang tidak memiliki Visi sendiri

tetapi mengikuti Visi Walikota Kupang :

“ Terwujudnya Kota Kupang yang layak huni, cerdas , mandiri dan

sejahtera dengan tata kelola bebas KKN ”

Penggerak Utama Terwujudnya Pembangunan

Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Adil,

Merata dan Berkesinambungan

Memperhatikan visi Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi

Nusa Tenggara Timur perlu adanya keselarasan untuk mempunyai tujuan

yang untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat, mandiri dan sehat.

Maka penentuan visi dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang 2017-

2022 juga harus selaras dengan visi Kementerian Kesehatan dan Dinas

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Misi

Dalam Rencana Strategis Kementeri Nusa Tenggara Timur an Kesehatan

2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi

Presiden Republik Indonesia. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah

melalui 7 misi pembangunan yaitu

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian

Indonesia sebagai negara kepulauan ;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum ;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati

diri sebagai negara maritim ;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera ;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing ;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional ;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA

CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya

tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial

dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat

dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi,

balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan

kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak

(impact atau outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat,

indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup

(SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan

preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap(responsiveness) dan

perlindungan masyarakat terhadaprisiko sosial dan finansial di bidang

kesehatan, makaukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan

kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan

dari 6,80 menjadi 8,00.

Telaah Renstra Dinas Kesehatan Propinsi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3)

huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program kepala daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah

dan dengan memperhatikan RPJM Nasional. Visi NTT lima tahun ke depan

yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas,

Sejahtera, Dan Demokratis Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI)”. Berdasarkan rumusan di atas maka visi pembangunan

Dinas Kesehatan Provinsi NTT:

“ Penggerak Utama Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat

yang Berkualitas, Adil, Merata dan Berkesinambungan.”

Makna dari Visi Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2013-2018 :

Penggerak Utama :

Dinas Kesehatan Provinsi NTT berperan sebagai Penggerak Utama

Pembangunan Kesehatan di Provinsi NTT sesuai dengan tugas dan

fungsinya guna Terwujudnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat

yang Berkualitas, Adil dan Merata.

Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas :

Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa: Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun

oleh Masyarakat termasuk Swasta yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar peningkatan kualitas derajad kesehatan masyarakat

NTT yang setingggi-tingginya dapat terwujud.

Adil dan Merata :

Bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, pemenuhan

pelayanan kesehatan harus berkeadilan, sehingga setiap orang berhak

mendapat akses atas pelayanan kesehatan dan merata ke seluruh

wilayah NTT serta memperhatikan efisiensi, efektifitas sesuai

kebutuhan, tanpa memandang perbedaan suku, golongan, agama,

jenis kelamin, dan status sosial ekonominya untuk memperoleh derajat

kesehatan yang setinggi - tingginya.

Berkesinambungan :

Untuk pencapaian indikator kinerja di bidang kesehatan dibutuhkan

upaya dan ketersediaan anggaran yang berkelanjutan.

MISI

Berdasarkan peran dan keterkaitan dengan berbagai bidang urusan

pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 7 tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa

Tenggara Timur serta sesuai dengan visi pembangunan kesehatan

sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka misi Dinas Kesehatan

Provinsi NTT dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Upaya Kesehatan Yang Bermutu, Adil, Merata dan

Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Yang Berkelanjutan.

2. Peningkatanpembiayaan kesehatan dalam rangka perlindungan

kesehatan masyarakat

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas dan

profesional

4. Peningkatan ketersediaan LogistikFarmasi, Alat Kesehatan dan

Makanan

5. Peningkatan Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan

6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

7. Pembuatan Penelitian/Pengkajian dibidang Kesehatan dan

Pengembangan Kesehatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA KUPANG

a. Pengembangan Struktur Ruang Kota Kupang

- Peningkatan akses pelayanan sarana dan prasarana perkotaan lebih

merata dan berhierarki sesuai jenjang pusat pelayanan kota

- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, listrik, sumberdaya air, sistem penyediaan

air bersih, sistem pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem

drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan

kaki, jalur evakuasi bencana, dan penyediaan dan pemanfaatan

prasarana dan sarana perkotaan lainnya.

b. Pengembangan Pola Ruang Kota Kupang

- Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup

pada kawasan lindung;

- Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

- Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar

kegiatan budidaya;

- Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui

daya dukung dan daya tampung lingkungan.

c. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Kupang

- Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung ligkungan hidup

untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,

melestarikan keanekargaman hayati, mempertahankan dan

meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan

bentang alam;

- Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan

perekonomian kota dan wilayah yang produktif, efisien, dan mampu

bersaing dalam perekonomian regional, nasional dan internasional.

No Nilai

Strategis Kawasan

Rincian Nilai Strategis Lokasi Kawasan Kebijakan Pengembangan

1. Kepentingan Ekonomi

Potensi ekonomi cepat tumbuh.

Sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi

Kawasan Kota Lama Kelurahan LLBK dan Solor

Reklamasi Pantai

Reorientasi bangunan

Penataan kawasan

Penghijuan sempadan pantai




Kawasan Pantai Pasir Panjang dan Kelapa Lima

Reorientasi Bangunan

Penataan kawasan

Pembangunan jalan tepi pantai sebagai pembatas (barrier).

Penghijuan sempadan pantai




Kawasan Wisata dan pelabuhan Namosain

Pengembangan pelabuhan dengan konsep Ecoport

Penataan kawasan pariwisata dan permukiman




Pintu gerbang ekspor-import bagi pulau Timor

Kawasan Industri dan Pelabuhan Tenau

Penataan kawasan Industri.

Penyediaan sarana dan prasarana pendu-kung

Sertifikasi Sistem Manajemen Kesela-matan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pelabuhan

Pengembangan fasilitas dan areal pelabuhan.

2. Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan




Kawasan Pantai Oesapa dan Lasiana

Perlindungan terhadap kawasan hutan bakau dan hutan lontar

Penanaman tanaman bakau dan lontar

Tempat perlindungan sumberdaya alam hayati

Perlindungan keseimbangan iklim mikro

Pengamanan hutan bakau dan hutan lontar dari pemanfaatan kegiatan permukiman.

Penataan kawasan pariwisata pantai Lasiana.

3. Kepentingan Lingkungan hidup dan Sumberdaya air

Perlindungan keseimbangan sumberdaya air

Perlindungan sumberdaya alam hayati

Kawasan Bendungan Kolhua dan kawasan hulunya

Pembangunan badan bendungan Kolhua

Pengamanan kawasan genangan bendungan

Pengamanan dan penghijuan kawasan hulu sebagai kawasan resapan air

Perlindungan keseimbangan sumberdaya air

Perlindungan sumberdaya alam hayati

Kawasan Hutan Lindung Sisimeni Sanam

Penatabatasan kawasan hutan lindung.

Penghijauan kawasan hutan.

Pengaturan pemanfaatan antara kawasan pertambangan dengan kawasan hutan.

RencanaStrategisDinasKesehatanKotaKupang Page106

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan tertuang dalam Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2017-2022 telah dilakukan

beberapa tahapan antara lain :

a. Melakukan forum diskusi (Foccussed Group Discussion/FGD) untuk

menentukan permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi

yang merupakan fator internal (kekuatan dan kelemahan OPD) dan

eksternal (peluang dan ancaman/tantangan OPD);

b. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah

ditentukan;

c. Melakukan penilaian alternatif permasalahan dan ;

d. Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga

akandidapat bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagi

isu strategis.

Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, maka penentuan isu-isu strategi

Dinas Kesehatan Kota Kupang sebagai berikut :

1. Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan

antara lain melalui perbaikan tata kelola baik Sumber Daya Manusia,

fasilitas kesehatan dan sarana prasarana serta penerapan program

Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Penurunan masalah kesehatan akibat kondisi sosial, ekonomi dan

perilaku masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta

perilaku masyarakat berpotensi menimbulkan bencana yang meliputi

kematian ibu dan bayi, gangguan gizi, penyakit menular, penyakit tidak

menular dan permasalahan kesehatan khusus.

3. Kebijakan penatalaksanaan untuk percepatan dan / atau perbaikan

layanan kesehatan melalui perbaikan tata kelola baik Sumber Daya

Manusia, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana serta penerapan

program Jaminan Kesehatan Nasional.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Kota Kupang di bidang

kesehatan yaitu “Memantapkan Kesehatan Warga Kota Kupang” yang

tertuang dalam Misi 1 RPJMD Kota Kupang yang kemudian akan menjadi

dasar penyusunan sasaran dan indicator kinerja sasaran pembangunan

kesehatan pada OPD Dinas Kesehatan Kota Kupang. Berdasarkan hal

tersebut kemudian di rumuskan 7 sasaran strategis dalam rangka

mencapai tujuan diatas antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kematian ibu, bayi, bayi baru lahir dan anak

2. Meningkatnya pelayanan darurat bagi masyarakat seperti BKS

dan pelayanan pada kecelakaan (PPK)

3. Meningkatnya Kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang bermutu, mudah merata dan terjangkau

4. Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar

5. Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan kesehatan

6. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui jasa asuransi

kesehatan yang ada (BPJS dan JAMKESDA)

7. Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah

penduduk.

Dari rincian penjabaran Sasaran yang harus dicapai Dinas Kesehatan

terdapat 6 sasaran dari 7 sasaran yang akan dilaksanakan dan menjadi

tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Kupang. Dalam rangka mengukur

pencapaian dimaksud maka ditetapkan indikator sasaran yang akan

digunakan sebagai alat ukur evaluasi pencapaian sasaran yang juga

merupakan indikator kinerja utama OPD, dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kematian ibu, bayi, bayi baru lahir dan anak

dengan sasaran strategis yang akan dicapai :

a. Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 35 per 100.000 KH

b. Menurunnya Angka Kematian bayi menjadi 2 per 1000 KH

c. Menurunnya Persentase Kasus Gizi Buruk balita mencapai 0.9 %


2. Meningkatnya pelayanan darurat bagi masyarakat seperti BKS dan

pelayanan pada kecelakaan (PPK) dengan sasaran strategis yang akan

dicapai yakni :

a. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

kegawat daruratan (BKS) menjadi 80 %

3. Meningkatnya Kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang bermutu, mudah merata dan terjangkau dengan sasaran

strategis yang akan dicapai yakni :

a. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat IKM untuk pelayanan

Puskesmas menjadi 90 %

b. Meningkatnya Pemenuhan Pencapaian SPM Penyakit Menular &

Tidak Menular yang mencapai 100 %

c. Meningkatnya Persentase Ratio Sarana Prasarana Pelayanan

Kesehatan yang Memenuhi Target mencapai 100 %

4. Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar, dengan

sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

a. Meningkatnya Persentase Kelurahan melaksanakan STBM

mencapai 100 %

5. Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan kesehatan, dengan sasaran strategis yang akan dicapai

yakni :

a. Meningkatnya Persentase Indeks Keluarga Sehat mencapai 30%

6. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui jasa asuransi kesehatan

yang ada (BPJS dan JAMKESDA), dengan sasaran strategis yang akan

dicapai yakni :

a. Meningkatnya Persentase Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan

mencapai 100 %

Pada bagian ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah dari OPD Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan

beserta indicator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25

sebagaimana dalam Tabel berikut ini :

Tabel T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Dinas Kesehatan Kota Kupang

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Umur Harapan Hidup 68.58 68.7 68.81 68.93 69.05

Angka kematian ibu46 /100.000

KH

45 /100.000

KH

43 /100.000

KH

40 /100.000

KH

35 /100.000

KH

Angka kematian bayi 2,7 / 1.000

KH

2,5 / 1.000

KH

2,4 / 1.000

KH

2,2 / 1.000

KH

2 / 1.000

KH

Presentase Kasus Gizi Buruk

Balita1.6 1.4 1.2 1 0.9

Meningkatnya pelayanan

darurat bagi masyarakat

seperti BKS dan pelayanan

pada kecelakaan (PPK)

Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Pelayanan

Kegawatdaruratan (BKS)

70 72 75 78 80

Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Pelayanan Puskesmas80 80 81 85 90

Persentase pemenuhan SPM

penyakit menular dan tidak

menular yang mencapai target

100 100 100 100 100

Persentase ratio sarana

prasarana pelayanan kesehatan

yang memenuhi target

27 55 73 91 100

Meningkatnya kualitas

lingkungan bersih melalui

sanitasi dasar

Persentase kelurahan yang

melaksanakan STBM100 100 100 100 100

Meningkatnya promosi dan

pemberdayaan masyarakat

dalam pembangunan

kesehatan

Indeks Keluarga Sehat 10 15 20 25 30

Meningkatnya pelayanan

kesehatan melalui jasa

asuransi kesehatan yang ada

(BPJS dan JAMKESDA)

Persentase masyarakat yang

memiliki jaminan kesehatan100 100 100 100 100

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -INDIKATOR TUJUAN / SASARAN TUJUANNO SASARAN

Menurunnya angka kematian

ibu, bayi, bayi baru lahir dan

anak

Meningkatnya Kualitas dan

akses pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan yang

bermutu, mudah merata dan

terjangkau

1 Memantapkan

Kesehatan warga

kota kupang


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program- program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategiadalah salah satu

rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy

focussed-management). Rumusanstrategitersebutberupa pernyataan

yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan

rumusan perencanaan komperhensif mengacu kepada bagaimana

Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan

efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta

sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk

mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi yang

dipilih, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Strategi dan arah kebijakan OPD Dinas Kesehatan mengacu kepada

strategi RPJMD Pemerintah Kota Kupang yang tertuang dalam Misi 1

yaitu “Memantapkan Kesehatan Warga Kota Kupang” yang secara rinci

dijabarkan dalam strategi OPD Dinas Kesehatan Kota Kupang ke

dalam Sasaran 1 sampai sasaran 6.

Pada bagian ini akan dikemukakan rumusan Pernyataan Strategi

dan Arah Kebijakan jangka menengah dari OPD Dinas Kesehatan

Kota Kupang. Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan jangka

menengah Dinas Kesehatan beserta indicator kinerjanya disajikan

dalam tabel T-C.26 sebagaimana dalam Tabel berikut ini :

Tabel T-C 26 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Dinas Kesehatan Kota Kupang VISI TERWUJUDNYA KOTA KUPANG YANG LAYAK HUNI, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN TATAKELOLA BEBAS KKN

MISI I MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING (KUPANG SEHAT - CERDAS)

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Tujuan I : Memantapkan Kesehatan Warga Kota Kupang

1. Sasaran 1.1 : Menurunnya angka kematian ibu, bayi, bayi baru lahir dan anak

1. Strategi 1.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

1. Arah Kebijakan 1.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi ibu melahirkan dan Anak melalui pelayanan pra dan pasca kehamilan yang berkualitas

2. Arah Kebijakan 1.2 Pelaksanaan Deteksi Dini Komplikasi pada Kehamilan

2. Strategi 1.2 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Anak dan Balita

3. Arah Kebijakan 1.3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Bayi dan Balita melalui pelaksanaan DDTK

4. Arah Kebijakan 1.4 Peningkatan Pelayanan Imunisasi bagi Bayi, Balita dan Anak

3. Strategi 1.3 Meningkatkan Pelayanan Gizi Masyarakat khususnya Balita dan Ibu Hamil

5. Arah Kebijakan 1.5 Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI

6. Arah Kebijakan 1.6 Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu

hamil/menyusui, bayi dan balita

7. Arah Kebijakan 1.7 Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil

8. Arah Kebijakan 1.8 Pengembangan Kegiatan TFC (Therapeutic Feeding

Centre)

2. Sasaran 2.1 : Meningkatnya pelayanan darurat bagi masyarakat seperti BKS dan pelayanan pada kecelakaan (PPK)

1. Strategi 2.1 Meningkatkan Upaya pelayanan Kesehatan gawat darurat bagi masyarakat seperti BKS dan pelayanan pada kecelakaan

1. Arah Kebijakan 2.1 Penyediaan Pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam

3. Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah merata dan terjangkau

1. Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Upaya pelayanan Kesehatan bagi masyarakat baik upaya pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan

1. Arah Kebijakan 3.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas

2. Arah Kebijakan 3.2 Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan berkualitas

3. Arah Kebijakan 3.3 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

4. Arah Kebijakan 3.4 Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas

5. Arah Kebijakan 3.5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Lansia

VISI TERWUJUDNYA KOTA KUPANG YANG LAYAK HUNI, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN TATAKELOLA BEBAS KKN

MISI I MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING (KUPANG SEHAT - CERDAS)

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

6. Arah Kebijakan 3.6 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan yang beredar

7. Arah Kebijakan 3.7 Peningkatan Ketersediaan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan, serta ketersediaan data dan informasi kesehatan yang memadai

4. Sasaran 4.1 : Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar

1. Sasaran 4.1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan tempat tinggal untuk mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan

1. Arah Kebijakan 4.1 Peningkatan kualitas lingkungan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kelurahan

5. Sasaran 5.1 : Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

1. Sasaran 5.1 : Meningkatkan Upaya Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalm rangka mendukung perialaku hidup sehat

1. Arah Kebijakan 5.1 Peningkatan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat

2. Arah Kebijakan 5.2 Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Program Kelurahan Siaga

6. Sasaran 6.1 : Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui jasa asuransi kesehatan yang ada (BPJS dan JAMKESDA)

1. Sasaran 6.1 : Meningkatkan jumlah masyarakat miskin memiliki Jaminan Kesehatan

1. Arah Kebijakan 6.1 Integrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional secara bertahap

2. Arah Kebijakan 6.2 Peningkatan Ketersediaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat miskin yang belum tercover JKN

RencanaStrategisDinasKesehatanKotaBandung2013-2018

!

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait

beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD. Selain itu, disajikan pula

pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang

dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode

perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan

berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan

program prioritas.

Program Walikota Kupang dalam Bidang Kesehatan Tahun 2017-2022 untuk

mewujudkan KUPANG SEHAT, dilaksanakan dengan beberapa indikator yakni

penyelenggaraan jaminan kepada masyarakat Kota Kupang melalui Program

Jaminan Kesehatan melalui pelayanan gratis di 11 Puskesmas dan 2 RS

Pemerintah di Kota Kupang, Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui

Program Brigade Kupang Sehat, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

melalui berbagai program Puskesmas.

Penjabaran program Walikota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan

menetapkan Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya. Peningkatan

akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bagi masyarakat yang

bermutu, merata dan terjangkau menjadi sasaran urusan kesehatan dengan

indikator sasaran yang menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah. Indikator lain yang digunakan adalah indicator standar pelayanan

minimal yang indikator maupun targetnya telah ditentukan.

Dinas Kesehatan dalam upaya menjalankan dan mencapai cita-cita yang

tertuang dalam Misi 1 yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang

Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional dan Berdaya Saing (KUPANG SEHAT -

CERDAS). Penentuan program dan kegiatan memperhatikan memperhatikan

RPJMD Kota Kupang tahun 2017-2022, prioritas pembangunan kesehatan

nasional yang tercantum pada Renstra Kementerian Kesehatan RI dan dan

prioritas pembangunan kesehatan Provinsi yang tercantum pada Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain itu memperhatikan isu strategis

dan potensi masalah bidang kesehatan yang menonjol terjadi di kota Kupang

dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.


!

Program dan kegiatan yang disusun juga memperhatikan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terutama pada strategi

pengembangan kawasan peruntukan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta

peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran

pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan

pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau

sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan

atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding

yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan

terlebih dahulu yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis

ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk

diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis

maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD.

Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung

jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap

awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada

identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan

pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan

strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah

alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah

dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang

penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas OPD berisi program- program, baik untuk

mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk

pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang

tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-

program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif)

selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra

OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta

kebutuhan pendanaannya.


!

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan

wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang

bersumber dari APBD Kota Kupang, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-

sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,

yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD

dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam

bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana

program. Program-program baik pada tahun 2017-2022 merupakan program

prioritas bidang kesehatan yang memiliki indikator kinerja dan target capaian

kinerja serta dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif ditentukan dengan

mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan terutama yang mendukung

pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan kesehatan Kota

Kupang. Berikut tabel tentang prgoram, kegiatan, indikator kinerja dan

pendanaan indikatif. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C. 27,

berikut ini :

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kota Kupang

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

68.46 68.58 68.7 68.81 68.93 69.05 69.05

Sasaran 1.1 Menurunnya angka

kematian ibu, bayi, bayi baru

lahir dan anak

1.1 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) 48/100.000 KH 46

/100.000

KH

2,560,740,400 45

/100.000

KH

3,019,014,480 43

/100.000

KH

3,320,915,988 40

/100.000

KH

3,653,007,667 35

/100.000

KH

4,018,308,553 35 /100.000

KH

4,018,308,553 Dinas Kesehatan

Kota Kupang

16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase pelayanan kesehatan dasar

pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu

0 40 2,437,400,000 50 2,681,140,000 60 2,949,254,000 70 3,244,179,400 80 3,568,597,340 80 3,568,597,340

16 23 Kegiatan Jampersal Jumlah Puskesmas penerima dana

Jampersal

11 11 2,437,400,000 11 2,681,140,000 11 2,949,254,000 11 3,244,179,400 11 3,568,597,340 11 3,568,597,340

Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani

61.78 60 70 80 90 95 95

Persentase ibu bersalin mendapatkan

persalinan (Oleh Nakes - SPM 2)

90 90 92 96 98 100 100

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (SPM 1) 83.88 85 90 95 99 100 100

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani

17.82 50 65 75 90 95 95

Persentase Anak usia 0-59 buan

mendapatkan pelayanan kesehatan balita

sesuai standar (SPM 4)

94.31 95 96 97 98 100 100

Cakupan pelayanan nifas 94.6 95 97 99 100 100 100

Persentase Kunjungan Neonatal pertama

(KN1)

92.24 100 100 100 100 100 100

Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM

3)

100 97 98 99 100 100 100

32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil

dari keluarga kurang mampu

Jumlah frekuensi pertemuan/kegiatan 4 5 72,928,200 5 80,221,040 5 88,243,184 5 97,067,572 5 106,774,330 5 106,774,330

32 02 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

Jumlah frekuensi pertemuan/kegiatan 4 202,200,000 4 222,420,020 4 244,662,032 4 269,128,275 4 269,128,275

32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari

keluarga tidak mampu


1.2 ANGKA KEMATIAN BAYI 2,05 / 1.000 KH 2,7 /

1.000 KH

7,487,483,000 2,5 /

1.000 KH

8,236,231,375 2,4 / 1.000

KH

9,059,854,513 2,2 /

1.000 KH

9,965,839,974 2 / 1.000

KH

10,962,424,011 2 / 1.000

KH

10,962,424,011


MASYARAKAT

Persentase pelayanan kesehatan dasar

pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu

0 40 7,114,468,000 40 7,825,914,800 60 8,608,506,280 60 9,469,356,908 80 10,416,292,599 80 10,416,292,599

16 22 Kegiatan Penyediaan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

Jumlah Satker penerima dana BOK 12 12 7,114,468,000 12 7,825,914,800 12 8,608,506,280 12 9,469,356,908 12 10,416,292,599 12 10,416,292,599

Persentase Anak Usia Pendidikan dasar

yang mendapatkan screening Kesehatan


36.2 50 60 80 90 100 100

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD

dan setingkat

94.78 95 95.8 96 96.5 97 97

29 04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan

Anak Balita


29 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah rekomendasi monitoring dan

evaluasi

4 4 9,900,000 4 10,890,000 4 11,979,000 4 13,176,900 4 14,494,610 4 14,494,610

6

KODE Program dan Kegiatan

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD

penanggung

-jawab

LokasiTahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

4

449,711,213

29 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

ANAK DAN BALITA

449,711,213 408,828,267 371,661,988 337,874,480 123,340,400

496,483,066 451,348,233 410,316,575 373,015,000 546,131,412 546,131,412

UMUR HARAPAN HIDUP

32 PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN

DAN ANAK


1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211.3 PERSENTASE KASUS GIZI BURUK BALITA 1.9 1.6 556,901,600 1.4 627,591,830 1.2 690,351,173 1 759,386,370 0.9 835,325,157 835,325,157

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

100 100 100 100 100 100 100

Cakupan Balita Mendapat kapsul Vit. A 94.27 95 96 97 98 99 99

Persentase Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk

yang mendapatkan PMT

67.98 70 75 80 85 90 90

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

81.18 85 85 85 90 90 90

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang

mendapat ASI eksklusif

67.13 68 68 69 69 70 70

Persentase Bumil KEK yang mendapatkan

makanan tambahan

56.44 60 65 70 75 80 80

Persentase bumil KEK 12 12 12 11 10 9 9

Persentase bumil yg mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD)

98.56 95 96 97 98 99 99

Persentase Remaja Putri yg mendapat Tablet

Tambah Darah (TTD)

0 30 50 60 70 80 80

20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat

kurang gizi

Jumlah Peta informasi gizi 6 6 15,000,000 6 16,500,000 6 18,150,000 6 19,965,000 6 19,965,000

20 02 Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

Jumlah Balita dan bumil KEK yg menerima

PMT

255 135 386,650,000 135 425,315,030 135 467,846,613 135 514,631,274 135 566,094,432 135 566,094,432

20 03 Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A

dan kekurangan zat gizi mikro lainnya


20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi 3 4 18,600,000 4 20,460,000 4 22,506,000 4 24,756,600 4 27,232,340 27,232,340

Sasaran 2.1 Meningkatnya

pelayanan darurat bagi

masyarakat seperti BKS dan

pelayanan pada kecelakaan (PPK)

2.1 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN

KEGAWATDARURATAN

70 1,745,561,320 72 1,920,117,452 75 2,112,129,197 78 2,323,342,117 80 2,555,676,329 80 2,342,560,000

Persentase penduduk yang menggunakan

layanan BKS

1.12 1 1,745,561,320 1.5 1,920,117,452 2 2,112,129,197 2.5 2,323,342,117 3 2,555,676,329 3 2,342,560,000

Persentase Kelurahan yang mengalami KLB

ditangani > 24 jam

100 100 100 100 100 100 100

16 12 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

Persentase jumlah kegiatan P3K 100 100 1,745,561,320 100 1,920,117,452 100 2,112,129,197 100 2,323,342,117 100 2,555,676,329 100 2,342,560,000


Kualitas dan akses pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan yang

bermutu, mudah merata dan

terjangkau

3.1 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PUSKESMAS

79.62 80 8,815,588,473 80 14,334,963,526 81 10,363,644,380 85 11,475,306,724 90 12,493,240,666 90 12,493,240,668

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINSITRASI

PERKANTORAN

Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

75 80 864,193,909 82 950,613,486 84 1,045,675,091 85 1,150,242,935 95 1,265,267,699 95 1,265,267,701

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kegiatan Surat Menyurat 250 surat 250 surat 1,800,000 250 surat 1,980,000 250 surat 2,178,000 250 surat 2,395,820 250 surat 2,635,462 250 surat 2,635,462

01 02 Penyediaan Jasa komunikasi sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekaning telepon,air, listrik,dan internet 6 rekening 6 rekening 111,900,000 6 rekening 123,090,000 6 rekening 135,399,000 6

rekening

148,938,910 6

rekening

163,832,801 6 rekening 163,832,801

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas / Operasional yang

disediakan

5 mobil, 15 motor 5 mobil, 15

motor

219,535,100 5 mobil, 15

motor

241,488,700 5 mobil, 15

motor

265,637,640 5 mobil,

15 motor

292,201,414 5 mobil,

15 motor

321,421,645 5 mobil, 15

motor

321,421,645

4 6

Tujuan KODE Program dan Kegiatan



(Output)

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

penanggung -

jawab




SKPD

20

556,901,600 627,591,830 690,351,173 759,386,370 835,325,157 835,325,157

PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT


MASYARAKAT


1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2101 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pengelola administrasi keuangan 57 orang 57 orang 138,900,000 57 orang 152,790,000 57 orang 168,069,000 57 orang 184,875,960 57 orang 203,363,556 57 orang 203,363,556

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor yang

dibeli

1 keg/tahun 1 keg/

tahun

5,082,300 1 keg/

tahun

5,590,540 1 keg/

tahun

6,149,634 1 keg/

tahun

6,764,607 1 keg/

tahun

7,441,158 1 keg/ tahun 7,441,158

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah perlatan kerja yang diperbaiki 4 keg/ tahun 4 keg/

tahun

20,400,000 4 keg/

tahun

22,440,000 4 keg/

tahun

24,684,000 4 keg/

tahun

27,152,400 4 keg/

tahun

29,867,640 4 keg/ tahun 29,867,640

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan 1 keg/ tahun 1 keg/

tahun

54,073,400 1 keg/

tahun

59,480,825 1 keg/

tahun

65,428,908 1 keg/

tahun

71,971,853 1 keg/

tahun

79,169,079 1 keg/ tahun 79,169,079

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah bahan cetak, penggandaan dan jilid 3 keg/ tahun 3 keg/

tahun

41,870,000 3 keg/

tahun

46,057,000 3 keg/

tahun

50,662,700 3 keg/

tahun

55,728,970 3 keg/

tahun

61,301,957 3 keg/ tahun 61,301,957

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan / Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia 1 keg/ tahun 1 keg/

tahun

3,042,100 1 keg/

tahun

3,346,310 1 keg/

tahun

3,680,941 1 keg/

tahun

4,049,035 1 keg/

tahun

4,454,009 1 keg/ tahun 4,454,009

01 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor

yang tersedia

21 Unit 21 Unit 77,500,000 21 Unit 85,250,000 21 Unit 93,775,000 21 Unit 103,152,500 21 Unit 113,467,750 21 Unit 113,467,750

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan yang tersedia

1 keg/ tahun 1 keg/

tahun

3,280,000 1 keg/

tahun

3,608,000 1 keg/

tahun

3,968,860 1 keg/

tahun

4,365,816 1 keg/

tahun

4,802,398 1 keg/ tahun 4,802,398

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang tersedia 950 dos 950 dos 17,765,000 950 dos 19,541,500 950 dos 21,495,735 950 dos 23,645,379 950 dos 26,009,926 950 dos 26,009,926

01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas

luar daerah

13 orang 13 orang 157,046,000 13 orang 172,750,600 13 orang 190,025,660 13 orang 209,028,256 13 orang 229,931,082 13 orang 229,931,082

01 19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Dalam Daerah

Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas

dalam daerah

8 org 8 org 12,000,000 8 org 13,200,000 8 org 14,520,000 8 org 15,972,000 8 org 17,569,220 8 org 17,569,220

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

PRASARANA APARATUR

Presentase Jumlah Sarana prasarana aparatur - - 100 5,000,000,000 100 - 100 100,000,000 100 - 100 -

02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 0 - 1 5,000,000,000 0 - 0 - 0 - 0 -

02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang direhab 0 - - - 1 100,000,000 0 - 0 -

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Presentase Penurunan Pelanggaran Disiplin

Yang Dilakukan PNS

0.1 - 0.1 200,000,000 - - 0.1 100,000,000 0.1

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya yang diadakan

0 - 1 200,000,000 - - 1 100,000,000 1 100,000,000

Presentase Pegawai Negeri Sipil Yang

Mengikuti Diklat Fungsional /teknis

1 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

Presentase Pegawai Negeri Sipil Yang

Mengikuti dan Lulus Diklat Pim

0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

05 08 Peningkatan dan Pengembangan SDM Jumlah tenaga fungsional yang dinilai, dan

dibina di Puskesmas dan Jejaring

458 orang 458 orang 90,579,000 458 orang 99,636,900 458 orang 109,600,590 458 orang 120,560,649 458 orang 132,616,714 458 orang 132,616,714

05 14 Studi banding Frekuensi jumlah Studi banding 0 0 0 - 0 - 1 80,000,000 0 - 0 -

Persentase dokumen perencanaan dan laporan

yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan

pedoman

100 100 100 100 100 100 100

Persentase dokumen keuangan dan laporan

yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan

pedoman

100 100 100 100 100 100 100

Persentase jumlah temuan pemeriksaan 100 100 100 100 100 100 100

06 01 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja

dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 4 4 13,835,700 4 15,219,270 4 16,741,197 4 18,415,317 4 20,256,848 4 20,256,848

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Dokumen 1 1 13,557,200 1 14,912,920 1 16,404,212 1 18,044,633 1 19,849,097 1 19,849,097

06 05 Penyusunan dan Revisi Renstra SKPD

Tahun 2018-2022

Jumlah Dokumen Resntra - - 1 33,000,000 0 - - 0 -

4 6




(Output)

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan




SKPD

66,145,409 27,392,900 40,105,945

Unit Kerja

SKPD

penanggung -

jawab

Lokasi

132,616,714

40,105,945 36,459,950

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN

KEUANGAN

05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASISTAS SUMBER DAYA

APARATUR

06

200,560,649 109,600,590 99,636,900 90,579,000

30,132,190

132,616,714


1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2107 PROGRAM PENUNJANG PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

75 80 101,166,900 82 80,191,570 84 119,302,797 85 97,031,842 95 140,936,381 95 140,936,381

07 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

Jumlah Tenaga PTT Mendapatkan Honorarium 172 orang 172 orang 4,756,650,000 172 orang 5,232,315,000 172 orang 5,755,546,500 172 orang 6,331,101,150 172 orang 6,964,211,265 172 orang 6,964,211,265

07 02 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Daerah

Jumlah ASN penerima upah peningkatan

kinerja

555 orang 555 orang 7,326,000,000 555 orang 8,058,600,000 555 orang 8,864,460,000 555 orang 9,750,906,000 555 orang 10,725,996,600 555 orang 10,725,996,600

15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan

kesehatan

100 100 6,872,408,600 100 7,528,557,440 100 8,312,505,254 100 9,109,554,544 100 10,054,711,374 100 10,054,711,374

15 01 Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan

kesehatan sesuai kebutuhan puskesmas/Pustu

100 100 6,704,571,000 100 7,375,028,100 100 8,112,530,910 100 8,923,784,001 100 9,816,162,401 100 9,816,162,401

15 02 Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi 4 4 17,600,000 4 19,360,000 4 21,296,000 4 23,425,600 4 25,768,170 4 25,768,170

15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan RS


15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan


15 06 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi 4 4 6,600,000 4 7,260,000 4 7,986,000 4 8,784,600 4 9,663,070 4 9,663,070

15 07 Pemusnahan Obat Kadaluarsa Jumlah frekuensi pertemuan/kegiatan 1 1 28,265,500 1 - 1 31,092,050 1 0 1 34,201,255 1 34,201,255

Persentase Puskesmas yang terakreditasi 0 100 100 100 100 100 100

Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM

10)

100 100 100 100 100 100

16 06 Revitalisasi sistem kesehatan Jumlah dokumen 2 2 3,050,342,300 2 905,376,530 2 995,914,183 2 1,095,505,601 2 1,205,056,161 2 1,205,056,161

16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah frekuensi pertemuan/kegiatan 7 7 198,173,100 7 217,990,410 7 239,789,451 7 263,768,396 7 290,145,236 7 290,145,236

16 13 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

Jumlah UPTD yang mendapatkan biaya

operasional

13 13 1,839,829,477 13 2,023,812,425 13 2,226,193,667 13 2,448,813,034 13 2,693,694,337 13 2,693,694,337

16 16 Kegiatan pendampingan Program NGO Jumlah NGO yang melakukan kerjasama 1 1 25,000,000 1 27,500,000 1 30,250,000 1 33,275,000 1 36,602,500 1 36,602,500

16 21 Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan bagi Calon Haji

Jumlah Calon Haji yang diperiksa 302 orang 302 orang 6,950,000 302 orang 27,645,000 302 orang 30,409,500 302 orang 33,450,450 302 orang 36,795,495 302 orang 36,795,495

Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki

setifikat ijin

100 100 100 100 100 100 100

Persentase jumlah pengawasan sarana

kesehatan

79 80 88 85 100 100

17 02 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

Jumlah sarana kesehatan yang mendapat

pengawasan

430 554 116,737,280 574 128,411,008 600 141,252,134 620 155,377,347 650 170,915,152 650 170,915,152

Persentase Puskesmas menggunakan SIK On

Line

0 0 27 45 64 100 100

Persentase Puskesmas yang melaporkan data

kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat

waktu

100 100 100 100 100 100 100

Persentase jaringan komunikasi data untuk

akses pelayanan

100 100 100 100 100 100 100

Jumlah publikasi kesehatan yang

disebarluaskan kepada masyarakat

40 40 50 60 70 80 80

Persentase Pelayanan permohonan informasi

dan pengaduan yang telah diselesaikan

43 50 60 70 80 90 90

33 01 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah frekuensi pertemuan/kegiatan 4 743,109,884 4 517,420,932 4 569,163,106 4 626,079,456 4 688,687,402 4 688,687,402

4 6




(Output)

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan





SKPD

141,252,134 128,411,008 116,737,280

5,113,344,877 3,174,679,365

Unit Kerja

SKPD

penanggung -

jawab

Lokasi

517,420,932 743,109,884

17

16PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

33

688,687,402 626,079,456 569,163,106

170,915,152 155,377,347

688,687,402

170,915,152

3,492,147,301 3,841,362,031 4,225,498,234 4,225,498,234

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

INFORMASI KESEHATAN


5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 213.2 PERSENTASE PEMENUHAN SPM PENYAKIT

MENULAR DAN TIDAK MENULAR YANG

MENCAPAI TARGET

100 1,827,428,300 100 2,010,171,190 100 2,211,188,334 100 2,432,307,377 100 206,411,203 100 2,675,538,460

Angka kejadian Malaria 0.13 1 1 1 1 1 1

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 9.28 10 10 10 10 10 10

CNR (case notification rate) TB 211 190 196 204 208 210 210

Persentse Orang dengan TB Mendapatkan

Pelayanan TB sesuai Standar (SPM 11)

100 100 100 100 100 100

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total

populasi

0.05 0.06 0.08 0.09 0.1 0.11 0.11

Persentase Orang Beresiko terinfeksi HIV

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

(SPM 12)

75 80 85 90 100 100

Persentase anak usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap

100 65 70 75 80 85 85

Persentase Kelurahan UCI 58.82 59 60 62 63 65 65

Persentase Cakupan kasus baru kusta 13 12.3 12.1 12 11.8 11.5 11.5

Persentase Warga Negara Usia 15-59 Tahun

mendapatkan screening kesehatan sesuai

standar (SPM 6)

60 70 80 90 100 100

Persentase Penderita Hipertensi mendapat

pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM 8)

60 70 80 90 100 100

Persentase Penyandang DM mendapat

pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM 9)

13 12.3 12.1 12 11.8 11.5 11.5

22 01 Penyemprotan /Fogging sarang nyamuk Jumlah Fogging Focus 90 90 99,000,000 90 108,900,000 90 119,790,000 90 131,769,045 90 144,945,960 90 144,945,960

22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging

Jumlah alat fogging dan bahan-bahan fogging

yang diadakan

1 1 120,110,000 1 132,121,000 1 145,333,100 1 159,866,410 1 175,853,116 1 175,853,116

22 07 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan

sekolah

Jumlah frekuensi pertemuan/kegiatan 5 17 713,798,200 17 785,178,080 17 863,695,888 17 950,065,542 17 1,045,072,106 17 1,045,072,106

22 08 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular


22 14 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik


22 21 Peningkatan surveillance epideminologi

dan penaggulangan wabah


22 24 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi 4 4 6,600,000 4 7,260,000 4 7,986,000 4 8,784,600 4 9,663,060 4 9,663,060

Persentase Warga Negara Usia 45-<60Tahun

keatas mendapatkan screening kesehatan

sesuai standar

15 140,981,500 25 155,079,650 35 170,587,615 45 187,646,412 55 206,411,203 55 206,411,203

Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun

keatas mendapatkan screening kesehatan


40 60 80 90 100 100

30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan

Kesehatan



3.3 PERSENTASE RATIO SARANA PRASARANA

PELAYANAN KESEHATAN YANG MEMENUHI

TARGET

27 27 10,618,851,000 55 11,491,638,500 73 9,240,802,350 91 13,952,882,585 100 11,896,386,005 100

Rasio Puskesmas 0.55 1 1 1 1 1 1

Rasio Puskesmas Rawat Inap per kecamatan 0.67 1 1 1 1 1 1

Rasio Puskesmas Pembantu per Kelurahan 0.76 1 1 1 1 1 1




SKPD

4 6




(Output)

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


57,200,560,440

1,686,446,800 1,855,091,540 2,040,600,719 2,244,660,966 2,469,127,257

0

25 PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA PRASARANA PUSKESMAS/

PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

10,618,851,000 11,896,386,005 13,952,882,585 9,240,802,350 11,491,638,500

Unit Kerja

SKPD

penanggung -

jawab

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

22

30PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN LANSIA


5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2125 01 Pembangunan puskesmas Jumlah bangunan puskesmas yg dibangun 1 1 3,362,100,000 1 3,698,310,000 1 4,068,141,000 1 4,474,955,100 1 4,922,450,610 5 20,525,956,710

25 02 Pembangunan puskesmas pembantu Jumlah bangunan Puskesmas Pembantu yg

dibangun

1 1 347,985,000 1 382,783,500 1 421,061,850 1 463,168,035 1 1,200,000,000 5 2,814,998,385

25 04 Pengadaan puskesmas keliling Jumlah Puskesmas Keliling yg diadakan 2 2 600,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 6 1,800,000,000

25 07 Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

Jumlah Puskesmas yang sarana dan

prasarananya bertambah

11 11 2,160,716,000 11 1,200,000,000 11 1,250,000,000 11 1,500,000,000 11 1,600,000,000 11 7,710,716,000

25 08 Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu yang sarana

dan prasarananya bertambah

12 12 145,000,000 8 159,500,000 9 175,450,000 8 192,995,000 8 212,294,500 45 885,239,500

25 11 Peningkatan puskesmas menjadi

puskesmas rawat inap

Jumlah Puskesmas Rawat Inap bertambah 4 - 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 2 6,000,000,000

25 14 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang sarana dan

prasarananya diperbaiki

8 2 1,577,100,000 2 1,734,810,000 2 1,908,291,000 2 2,099,120,100 2 2,309,032,110 10 9,628,353,210

25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu

Jumlah Bangunan Puskesmas pembantu yg di

rehab

5 6 923,850,000 5 1,016,235,000 5 1,117,858,500 5 1,229,644,350 5 1,352,608,785 26 5,640,196,635

25 24 Rehabiltasi Instalasi Farmasi Jumlah Bangunan Instalasi Farmasi yang

direhab

0 1 1,502,100,000 1 693,000,000 1 2,195,100,000


kualitas lingkungan bersih melalui

sanitasi dasar

4.1 PERSENTASE KELURAHAN YANG

MELAKSANAKAN STBM

100 100 583,635,300 100 641,998,880 100 706,198,808 100 776,818,749 100 854,500,829 100 854,500,829

Cakupan keluarga yang menggunakan jamban

keluarga sehat

83.6 84 86 88 90 92 92

Cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih 81 55 60 70 80 90 90

Persentase Pengawasan Sarana Air Minum 85.9 87 90 93 96 100 100

Cakupan inspeksi rumah 45.20 45.20 45.20 50 60 80 80

21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat



Persentase TPM yang memenuhi syarat

kesehatan

46.29 49 55 60 63 75 75

Persentase TTU yang memenuhi syarat

kesehatan

67.65 35 40 45 50 65 65

31 02 Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil

Produksi Rumah Tangga


31 03 Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan Kesehatan Restaurant



promosi dan pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan

kesehatan

5.1 INDEKS KELUARGA SEHAT 0 10 625,039,200 15 687,543,160 20 756,297,566 25 831,927,323 30 915,120,170 30 915,120,170

Persentase posyandu Aktif 51.44 40 45 50 55 60 60

Rasio Posyandu per balita 0.81 1 1 1 1 1 1

Persentase Posyandu Pratama 2.56 8 7 6 5 4 4

Persentase Posyandu Madya 46.01 52 47 43 40 37 37

Persentase Posyandu Purnama 46.33 35 40 44 47 50 50

Persentase Posyandu Mandiri 5.11 5 6 7 8 9 9

Persentase Kelurahan Siaga Aktif 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah Dunia Usaha yang memanfaatkan CSR

untuk program kesehatan

0 5 6 7 8 9 9

4 6




(Output)

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

penanggung -

jawab




SKPD

208,065,949 189,150,781

646,434,879

208,065,949 171,955,201 156,322,910 142,111,700

501,362,600 734,045,260 667,313,768 606,648,880 551,498,900

587,667,968 534,243,607 485,675,970 441,523,600

19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

21 PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KESEHATAN

MAKANAN

31

734,045,260

646,434,879


1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2119 01 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

Jumlah media promosi dan informasi sadar

hidup sehat yang tersedia

1 1 212,000,000 1 233,200,000 1 256,520,000 1 282,172,000 1 310,389,200 1 310,389,200

19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Jumlah frekuensi pertemuan/kegiatan 6 7 265,362,600 7 291,898,900 7 321,088,880 7 353,197,768 7 388,517,620 7 388,517,620



MASYARAKAT

Persentase kelurahan yang mendapatkan

penyuluhan kesehatan

100 100 123,676,600 100 136,044,260 100 149,648,686 100 164,613,555 100 181,074,910 100 181,074,910

16 20 Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi

Berbagai Informasi Kesehatan



pelayanan kesehatan melalui jasa

asuransi kesehatan yang ada

(BPJS dan JAMKESDA)

6.1 PERSENTASE MASYARAKAT YANG

MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

100 100 22,125,279,263 100 24,337,807,190 100 29,050,368,131 100 32,655,404,944 100 34,420,945,438 100 34,329,750,748


MASYARAKAT

Persentase masyarakat miskin yang memiliki

jaminan kesehatan

100 100 787,287,200 100 866,015,920 100 952,617,512 100 1,047,879,263 100 1,152,667,190 100 1,061,472,500

16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

puskesmas dan jaringannya

Jumlah frekuensi pertemuan/kegiatan 8 4 787,287,200 4 866,015,920 4 952,617,512 4 1,047,879,263 4 1,152,667,190 4 1,061,472,500

Persentase masyarakat yang memiliki kartu

BPJS

70 71 100 100 100 100 100

Persentase penduduk miskin yang terjangkau

dalam JKN/jamkesda

100 100 100 100 100 100 100

28 07 Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi

Pasien Rujukan

Jumlah RS yang melakukan kerjasama 2 2 8,860,512,213 2 9,746,563,435 2 13,000,000,000 2 15,000,000,000 2 15,000,000,000 2 15,000,000,000

28 10 Pelayanan Kesehatan Bagi PNS dan

Keluarga

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan dana

kapitasi

11 11 12,477,479,850 11 13,725,227,835 11 15,097,750,619 11 16,607,525,680 11 18,268,278,248 11 18,268,278,248




SKPD

4 6




(Output)

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan


33,268,278,248 21,337,992,063

Unit Kerja

SKPD

penanggung -

jawab

33,268,278,248 31,607,525,680 28,097,750,619 23,471,791,270

28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN

KESEHATAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada era reformasi dan desentralisasi, keterbukaan publik terhadap

pelayanan kesehatan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh

Dinas Kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan

pembangunan kesehatan di Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang

harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang ditunjukan dengan Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang

Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah

yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Kupang selama lima

tahun mendatang sebagai komitmen dalam rangka pencapaian Tujuan dan

Sasaran RPJMD Pemerintah kota Kupang.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ditampilkan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari tabel T-C.28

sebagai berikut :

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

INDIKATOR

KONDISI KINERJA

PADA AWAL PERIODE

RPMD

TARGET KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

RPMD Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Umur Harapan Hidup/ Indeks Pembangunan Manusia 68.46 68.58 68.70 68.81 68.93 69.05 69.05

1 Angka kematian Ibu 35/100.000

KH

46/ 100.000

KH

45/ 100.000

KH

43/ 100.000

KH

40/ 100.000

KH

35/ 100.000

KH

35/ 100.000 KH

2 Angka kematian Bayi 2.05/1000 KH 2.7/

1000 KH 2.5/

1000 KH 2.4/

1000 KH 2.2/

1000 KH 2/

1000 KH 2/

1000 KH

3 Presentase Kasus Gizi Buruk Balita 1.9 1.6 1.4 1.2 1 0.9 0.9

4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kegawatdaruratan (BKS)

- 70 72 75 78 80 80

5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas 79.62 80 80 81 85 90 90

6 Persentase pemenuhan SPM penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target

- 100 100 100 100 100 100

7 Persentase ratio sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi target

27 27 55 73 91 100 100

8 Persentase kelurahan yang melaksanakan STBM 100 100 100 100 100 100 100

9 Persentase Indeks Keluarga Sehat 0 10 15 20 25 30 30

10 Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan 100 100 100 100 100 100 100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2017-

2022 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam kurun waktu lima

tahun ke depan. Dengan demikian, Seluruh Sekertariat, Bidang, Sub Bagian

dan Seksi di lingkup Dinas Kesehatan Kota Kupang mempunyai target

kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan (2020)

dan akhir periode 5 tahun (2022) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas

Kesehatan Kota Kupang Tahun 2017-2022, maka akan dilakukan

penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Kupang, Februari 2018 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr. I W. Ari Wijana S. Putra, M.Si NIP. 19641219 199503 1 001

renstra dinkes kota kupang 2017-2022

Documents