analisis peran imf (international monetery fund) dalam … · jurusan hubungan internasional ....
TRANSCRIPT
Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam
Privatisasi BUMN di Indonesia
Studi Kasus: Privatiasi PT. Indosat,Tbk
Di susun oleh
Nama : Rahmawaty Harmen
NIM : 106083003766
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H/2011 M
i
LEMBAR PENGESAHAN
Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) dalam Privatisasi BUMN
di Indonesia Studi Kasus: PT. Indosat,Tbk (2002-2003)
Disusun Oleh:
Rahmawaty Harmen
106083003766
Dosen Pembimbing
Arisman,M.Si
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2011/1432 M
ii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya
cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tangerang, September 2011
Rahmawaty Harmen
iii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul “ Analisis Peran IMF (Internatiomal Monetery Fund)
Dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus : Privatisasi PT. Indosat,Tbk”
telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 14 November 2011. Skripsi ini
telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Program Strata Satu (S1) pada program studi Hubungan Internasional.
Jakarta, 5 Desember 2011
Tim Penguji
Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota
Dina Afrianty, Ph.D Agus Nilmada Azmi, S.Ag M.Si
NIP.197304141999032002 NIP. 197808042009121002
Penguji,
Penguji I Penguji II
Dina Afrianty, Ph.D Agus Nilmada Azmi, S.Ag M.Si
NIP.197304141999032002 NIP. 197808042009121002
Pembimbing,
Arisman S.Sos, M.Si
iv
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis peran IMF (International Monetery Fund)
terhadap privatisasi BUMN di Indonesia studi kasus: privatisasi PT. Indosat, Tbk.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran IMF terhadap privatisasi
PT. Indosat, Tbk, serta dampak yang dihasilkan oleh privatisasi PT. Indosat, Tbk
tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori neoliberal,
dimana privatisasi merupakan salah satu karakteristik dari neoliberal. sedangkan
teori Organisasi Internasional berkaitan dengan IMF, dimana IMF merupakan
salah satu dari Organisasi Internasional yang bersifat Inrtergovermental
Government yang bergerak dalam bidang keuangan. Serta untuk melihat kinerja
dan apa saja yang dilakukan oleh IMF.
Metode yang digunakan untuk menulis penelitian ini ialah metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan buku-buku juga jurnal
ilmiah sebagai sumber penulisan. Dari hasil penelitian, penulis menemukan,
bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah membuat
perekonomian Indonesia terpuruk dan membuat pemerintah Indonesia meminta
bantuan kepada IMF untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Oleh
karena itu IMF datang membantu Indonesia dengan membawa sejumlah kebijakan
yang tertuang dalam perjanjian yaitu Letter of Intent (LoI). Dalam LoI tersebut
terdapat berbagai macam kebijakan yang salah satunya adalah privatisasi.
Kebijakan privatisasi sendiri terdapat di beberapa LoI yang di tandatangani oleh
pemerintah Indonesia. Privatisasi sendiri dilakukan karena BUMN yang terus
merugi dan ketidak mampuan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada
BUMN. Untuk melaksanakan LoI tersebut maka pemerintah Indonesia melakukan
privatisasi terhadap salah satu BUMN nya yang bergerak dalam bidang
telekomunikasi yaitu PT. Indosat. Selanjutnya setelah PT. Indosat di privatisasi
penulis menganalisa dampak yang di hasilkan dari privatisasi terhadap PT. Indosat
baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
v
KATA PENGANTAR
BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan segala petunjuk, rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran IMF (International
Monetery Fund) Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia Studi kasus:
Privatisasi PT. Indosat,Tbk”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan
berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-
ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ayahanda tercinta (Harmein alm) dan Ibu ku tersayang (Yeniarti) dengan doa
tulus dari mu lah akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Serta tak lupa seluruh keluargaku tersayang ( Syafril, Una, Izah, dan Syarif).
Terimakasih atas dukungan, perhatian dan bimbingan nya selama ini.
2. Bpk. Arisman.M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah
memberi arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya di
tengah-tengah berbagai kesibukan.
3. Dina Afrianti,Ph. D, sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Agus Nilmada Azmi, M.Si., sebagai Sekretaris Jurusan Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah
mengajarkan berbagai ilmu dan telah membantu penulis dalam meyelesaikan
tugasnya sebagai mahasiswa.
vi
6. Sahabat, teman penulis di Hubungan Internasional : Atik, Astrid, Dyah, Dian,
Desty, Crista, Maya, Qory, Julian, Irfan. Terimakasih atas sharing, motivasi
dan hiburannya.
7. Teman-teman di Delta Gym yang terus memberikan saran, dukungan dan
motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional kelas A
angkatan 2006 dan seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Hubungan
Internasional angkatan 2006.
9. Semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun
tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.
Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat
imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang
membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-
perbaikan ke depan.
Tangerang, 24 September 2011
Rahmawaty Harmen
vii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I Pendahuluan
I.1. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
I.2. Perumusan Masalah ................................................................. 7
I.3. Tujuan Penelitian ..................................................................... 7
I.4. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 7
I.5. Kerangka Pemikiran ................................................................ 10
I.5.1. Neoliberalisme ........................................................... 10
I.5.2. Organisasi Internasional
1.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional ......... 16
1.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional .... 18
1.5.2.3.Peran Organisasi Internasional .................... 20
1.6. Metode Penelitian ..................................................................... 23
I.7. Sistematika Penulisan ............................................................... 24
BAB II IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi
II.1. IMF (International Monetery Fund)
II.1.1. Sejarah IMF .............................................................. 26
II.1.2. Tujuan Pendirian IMF ................................................ 28
II.1.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF ....................... 29
II.1.4. Bentuk Bantuan IMF ................................................. 31
II.2. Privatisasi
II.2.1. Pengertian Privatisasi .................................................35
viii
II.2.2. Tujuan Privatisasi .....................................................39
II.2.3.Bentuk Privatisasi .....................................................41
II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara lain
II.3.1.Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for
Economic Coorporation and Development) .........................43
II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang .................47
II.3.3. Privatisasi di negara-negara ex-Komunis ..................49
BAB III Gambaran Umum PT. Indosat
III.1. Sejarah PT. Indosat ...............................................................52
III.2. Visi dan Misi PT. Indosat .....................................................55
III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan ........................................58
III.4. Struktur Organisasi ...............................................................60
BAB IV Analisis Peran IMF terhadap privatisasi BUMN di Indonesia
Studi Kasus: PT. Indosat,Tbk
IV.1. Peran IMF (International Monetery Fund) dalam privatisasi di
Indonesia Studi Kasus:PT. Indosat,Tbk ..............................61
IV.2. Dampak Privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk
IV.2.1. Dampak Positif terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk..70
IV.2.2. Dampak Negatif terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk 73
IV.3. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia ...............77
BAB V Penutup
V.1. Kesimpulan dan Saran .......................................................... 79
Daftar Pustaka ........................................................................... 85
Lampiran-Lampiran
ix
DAFTAR TABEL
Tabel II.3.1. Privatisasi dan Liberalisasi dalam Pembangunan 45
Uni Eropa dan Norwegia
Tabel III.3.1. Anak Perusahaan PT. Indosat, Tbk 60
Tabel IV.1.1. Kebijakan IMF dalam Privatisasi PT. Indosat, Tbk 69
Tabel IV.2.1. Laporan Laba Rugi PT. Indosat, Tbk 72
Tabel IV.2.2. Dampak Privatisasi PT. Indosat,Tbk 77
Tabel IV.3.1. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia 78
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat, Tbk 60
1
BAB I
Pendahuluan
Peran IMF (International Monetery Fund) terhadap Privatisasi BUMN di
Indonesia Studi Kasus: Peran IMF dalam Privatisasi PT. Indosat,Tbk
I.1. Latar Belakang
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awalnya dibentuk untuk
memperkuat perekonomian nasional dan juga menyaingi perusahaan Belanda dan
juga perusahaan multinasional (PMN atau MNC) yang mempunyai kekuatan
modal yang sangat besar.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Negara ini
merupakan perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 pasal (2): cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak
dikuasai oleh negara dan (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Badan Usaha Milik Negara menguasai produk komoditi yang benar-benar
menguasai hidup orang banyak. Secara umum komoditi tersebut antara lain: jasa
air minum, listrik, gas, dan telekomunikasi.2 Dalam bidang telekomunikasi
terdapat lima perusahaan negara atau BUMN yang usahanya bergerak dalam
bidang telekomunikasi yaitu : PT. Telkom, PT. Indosat, Perum Produksi Film
Negara, Perjan TVRI, dan Perjan RRI.3
BUMN merupakan seluruh bentuk usaha negara yang sebagian atau
keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah. BUMN merupakan
badan usaha yang dikenal dengan public enterprise (perusahaan publik) yang
1Kesit Bambang Prakosa. Analisis Kebijakan Privatisasi BUMN. SINERGI Vol.5 No.2
Tahun 2003, hal 14 2 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance
Studies. Jakarta.2003 hal 24
3 Ibid hal 55
2
berisikan dua elemen esensial, yaitu unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis
(enterprise). Ada tiga makna yang terkandung dalam Badan Usaha Milik Negara,
yakni public purpose, public ownership dan public control. Dari ketiga makna itu
public purpose yang kemudian menjadi inti dari konsep Badan Usaha Milik
Negara. Public purpose mempunyai arti yang cukup luas. Di negara berkembang
public purpose ini dijabarkan sebagai keinginan pemerintah untuk mencapai cita-
cita pembangunan (sosial, politik, dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan
negara. Dalam hubungan ini BUMN sering dilukiskan berperan sebagai alat untuk
pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu BUMN mempunyai tujuan ganda
yaitu sosial, politik dan ekonomi.4
Menurut jenisnya Badan Usaha Milik Negara di bagi menjadi tiga macam,
yaitu5:
1. Perusahaan Jawatan (Perjan) berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi
masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat.
2. Perusahaan Umum (Perum) berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi
kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan.
3. Persero bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang
yang mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi di luar
bidang usaha Perjan dan Perum.
Keberadaan BUMN di Indonesia sebagai sebuah fenomena yang tidak
dapat dielakkan. Selain mempresentasikan peran pemerintah untuk memenuhi
kepentingan rakyat banyak dalam bidang ekonomi, sekaligus memunculkan
struktur ketergantungan yang sangat kuat dari unit ekonomi bentukan negara
4 Dra.Ec. Lestari, dkk Laporan Penenlitian Dosen Muda Studi Atas Kinerja BUMN
Setelah Privatisasi Jurusan Manajemen STIE PERBANAS Desember 2007 hal. 5 5 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN.,,, Op Cit. hal. 24-25
3
terhadap kelembagaan birokrasi negara. Artinya campur tangan birokrasi terhadap
kondisi internal BUMN sangat besar dan selalu dibawah kontrol birokrasi. Hal
inilah yang di sinyalir merupakan penyebab pengelolaan BUMN menjadi tidak
efisien dan cenderung lambat menangkap peluang bisnis.6
Dalam perkembangan selanjutnya campur tangan pemerintah terhadap
BUMN menjadi berlebihan dan berdampak negatif, diantaranya adalah pertama,
inefisiensi ekonomi dalam kegiatan produksi sektor publik, biaya produksi yang
tinggi, ketidakmampuan dalam menyelengarakan penyediaan barang dan jasa
secara professional, serta ketidak mampuan melakukan inovasi. Kedua, terjadinya
pembelokan keuntungan kepada pihak atau kelompok elit. Ketiga BUMN belum
mampu memberikan sumbangan yang berarti pada APBN (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara) bahkan justru memberatkan APBN akibat subsidi yang harus
dikeluarkan oleh APBN untuk BUMN.
Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya privatisasi BUMN di
Indonesia, menurut Syamsul Hadi7, secara umum ada beberapa alasan yang
mendasari dilakukannya privatisasi. Pertama, mengurangi beban keuangan
pemerintah. Kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan. Ketiga, meningkatkan
profesionalitas pengelolaan perusahaan. Keempat, mengurangi campur tangan
birokrasi atau pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. Kelima, mendukung
pengembangan pasar modal dalam negeri. Keenam, sebagai flag carrier
(pembawa bendera) untuk go internasional.
6 Kesit Bambang Prakosa. Analisis.,,, Op Cit. hal.17 7Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia.
CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007 hal. 5
4
Privatisasi secara umum cenderung dipahami sebagai sebuah proses
sistematis untuk memindahkan status kepemilikan BUMN atau kekayaan publik
lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal
perseorangan. Dengan pengertian seperti itu, privatisasi BUMN sesungguhnya
hanyalah salah satu unsur saja dari agenda liberalisasi ekonomi dalam arti seluas-
luasnya.
Namun demikian, dalam pengertian yang lebih longgar, privatisasi
sesungguhnya dapat pula dipahami sebagai suatu proses menyeluruh untuk
mentransformasikan metode pengelolaan BUMN dan kekayaan publik lainnya itu,
agar dapat berfungsi secara efektif dan berkompetisi secara sehat dengan sektor
swasta.8
Inggris adalah negara pertama yang menerapkan privatisasi sebagai
instrumen kebijakan perekonomiannya. Pada tahun 1979, Perdana Menteri Inggris
Margareth Thatcher melakukan privatiasi besar-besaran seiring dengan
diterapkannya paham neoliberal dalam perekonomian Inggris. Paham neoliberal
memang bermaksud memangkas peran pemerintah dalam perekonomian. Hal
serupa juga dilakukan oleh Presiden AS Ronald Reagan dalam periode yang
hampir bersamaan. Neoliberalisme di Amerika Serikat ditandai dengan
pengurangan besar-besaran terhadap subsidi di bidang kesehatan. Dari sinilah
lahir istilah “Reaganomics” dan “Thatcherism” umtuk menyebut pola kebijakan
neoliberal kedua negara tersebut.9
8 Revrisond Baswir. Privatisasi BUMN Menggugat Model Ekonomi Neoliberlisme IMF,
dalam I Wibowo, Francis Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003,
hal 206-207
9 Syamsul Hadi, dkk. Post Washington Consensus, ... OP. Cit. hal. 6
5
Indonesia juga pernah melakukan privatisasi terhadap perusahaan milik
negara atau BUMN salah satunya adalah PT. Indosat. Sebelum krisis ekonomi
melanda Indonesia pemerintah melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat. Pada
tahun tanggal 19 Oktober 1994 PT. Indosat melakukan privatisasi melalui IPO
(Initial Public Offering) di pasar modal dalam dan luar negeri. IPO (Initial Public
Offering) sendiri merupakan salah satu bentuk dari cara privatisasi, yaitu
privatisasi yang dilakukan dengan cara menawarkan saham yang akan dijual di
pasar modal. Penawaran umum di luar negeri dilakukan di Bursa Efek New York
(NYSE), sedangkan untuk di dalam negeri dilakukan di dua tempat yaitu di Bursa
Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Privatisasi tersebut
menunjukan hasil yang signifikan sehingga privatsiasi tersebut memberikan
keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik.10
Pada masa Orde Baru pemerintah pernah melaksanakan privatisasi BUMN
sebagai bagian dari satu paket program deregulasi dan debirokratisasi nasional.
Titik berat pelaksanaan privatisasi BUMN ketika itu adalah untuk memperbaiki
kinerja keuangan BUMN. Dalam rangka itu, pemerintah berusaha mengubah
status badan hukum BUMN secara menyeluruh dari perusahaan jawatan (perjan)
dan perusahaan umum (perum) menjadi perusahaan perseroan (persero). Proses
privatisasi tehadap BUMN terus dilakukan namun tidak menghasilkan
maksimal.11
Pelaksanaan privatisasi BUMN baru dilaksanakan secara cepat dan
dilakukan pada banyak perusahaan BUMN setelah terjadi krisis ekonomi yang
melanda Indonesia. Sekitar pertengahan tahun 1997, Asia Timur, termasuk
10
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi
atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal. 235 11
Revrisond Baswir. Privatisasi BUMN Menggugat Model Ekonomi.,,, Op Cit hal 207
6
Indonesia mengalami krisis finansial dan ekonomi yang dahsyat yang dipicu oleh
depresiasi tajam dalam mata uang negara-negara ini, termasuk rupiah. Pada
gilirannya kondisi ini diperburuk oleh terpuruknya kepercayaan pasar pada
ekonomi negara-negara ini. Depresiasi mata uang yang tajam mengakibatkan
keterpurukan ekonomi dikawasan ini, khusus nya di Indonesia, Thailand dan
Korea Selatan. Pada bulan Januari 1998 rupiah mengalami depresiasi tajam
sebanyak 80 persen dari kurs sebelum krisis, sedangkan laju inflasi meningkat
sampai 50 persen lebih. Selama tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami
kontraksi tajam sebanyak hampir 14 persen.12
Untuk mengatasi krisis ini akhirnya pemerintah meminta bantuan kepada
IMF untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada bulan Oktober 1997, pemerintah pun
menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk menerima pinjaman baru dari IMF
sebesar 43 miliar USD.13
Bersamaan dengan bantuan hutang ini, pemerintah wajib
memenuhi tuntutan reformasi sektor makro ekonomi yang disyaratkan oleh IMF.
Pinjaman IMF selalu dikaitkan dengan persyaratan yang kondisionalitas. LoI atau
Nota Kesepakatan yang merupakan dokumen yang berisi ketentuan yang patut
dilakukan pemerintah agar bisa memperoleh pinjaman tersebut. Dalam Nota
Kesepakatan tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah yang salah satunya adalah privatisasi BUMN. Oleh karena itu
pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN termasuk terhadap perusahaan
PT. Indosat,Tbk. Hal ini dilakukan selain untuk mengikuti ketentuan dari IMF
tetapi pemerintah melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk dikarenakan
12
Cyrillus Harinowo. IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 55 13
Ibid. hal. 55
7
untuk menambah pendapatan untuk menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu pemerintah juga melakukan privatisasi dikarenakan beban
hutang pemerintah yang disebabkan oleh buruknya kinerja dari BUMN serta
ketidakmampuan pemerintah untuk menjadikan BUMN menjadi profesional dan
efisien. Keberadaan BUMN pada dasarnya diharapkan dapat menjadi agen
pembangunan negara. Akan tetapi, kenyataannya BUMN justru menghasilkan
banyak masalah, baik bagi BUMN itu sendiri maupun bagi negara dan rakyat.
I.2. Perumusan Masalah
1.Bagaimana Peran IMF dalam Privatisasi di Indonesia PT. Indosat,Tbk ?
2.Apakah dampak positif dan negatif dari Privatisasi terhadap PT.
Indosat,Tbk?
I.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peran IMF dalam pelaksanaan Privatisasi BUMN di
Indonesia khususnya dalam bidang telekomunikasi yaitu terhadap
PT. Indosat,Tbk
2. Memperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif yang
dihasilkan dari pelaksaan privatisasi PT. Indosat,Tbk
I.4. Tinjauan Pustaka
Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya mengenai krisis ekonomi,
IMF, serta privatisasi BUMN. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan
oleh Agus Sarwanto yang merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana
8
dalan Tesis yang berjudul “Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintahan
Megawati Soekarno Putri: Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat,Tbk”. Secara
umum privatisasi BUMN merupakan kebijakan pemerintah yang sangat dilematis.
Pada satu sisi harus segera dilaksanakan agar tercapai efisiensi dan terbentuknya
kemerataan dalam pengeloalaan perusahaan yang baik (good corporate
governance) untuk mengahadapi globalisasi perdagangan, pada sisi lain justru
kebijakan tersebut tidak populer di masyarakat dan menimbulkan tudingan bahwa
pemerintahan merupakan bagian dari antek neoliberalis. Pro dan kontra mewarnai
kebijakan privatisasi di Indonesia.
Kebijakan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. Tidak hanya dilakukan
pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, namun sudah
dilaksanakan sejak pemerintahan Oede Baru (1994), kemudian oleh pemerintahan
transisi yaitu Presiden BJ. Habibie (1998), dan Presiden Abdurrahman Wahid.
Pada masa Orde Baru hingga masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, tidak
muncul penolakan yang berarti atas privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. Malah
diantara eksekutif dan legislatif saling mendukung. Berbeda dengan reaksi yang
terjadi ketika Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan privatisasi terhadap
PT.Indosat Tbk. Penolakan tersebut muncul dari banyak kalangan misalnya para
karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indosat (SPI), anggota Dewan
(khsususnya fraksi reformasi), Ketua MPR, KPPU, dan tokoh masayrakat.
Selain itu I Gusti Ngurah Agung Kamasan juga melakukan penelitian
terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk. I Gusti Ngurah Agung Kamasan merupakan
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam Tesis nya yang berjudul “Privatisasi
9
BUMN Di Indonesia, Kasus: Pengambilalihan Saham PT. Indosat, Tbk. Oleh
Temasek Holding Pada Tahun 2002”. Dalam Tesis nya I Gusti Ngurah Agung
Kamasan membahas mengenai Kebijakan Privatisasi PT. Indosat Tbk, oleh
pemerintah setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 90an.
Privatisasi yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2002 merupakan
privatisasi tahap ke dua dan menggunakan metode Strategic Sales, yang pada
akhirnya tender ini dimenangkan oleh Singapore Holding Telemedia (STT) yang
merupakan anak perusahaan Temasek Holding yang merupakan salah satu BUMN
negara Singapura.
Demikian juga dengan Wellia Shinta Sari, yang menulis sebuah artikel
tentang privatisasi PT. Indosat, Tbk dalam majalah Mitra Bisnis Agustus tahun
2003, Vol .2.No.22. Ia menulis artikel yang berjudul Privatisasi BUMN (Indosat)
masihkah ada harapan. Dalam artikel nya tersebut ia membahas mengenai
permasalahan privatisasi PT. Indosat,Tbk yang dijual melalui mitra strategis
kepada pihak asing. Saham PT. Indosat,Tbk yang dijual kepada perusahaan
Singapore Holding Telemedia (STT). Hal ini kemudian menyebabkan
pertentangan yang terjadi di masyarakat Indonesia terutama dari gabungan
pengusaha telekomunikasi Indonesia. Mereka menyesalkan pemerintah yang
menjual saham PT. Indosat,Tbk yang bersifat strategis kepada pihak asing. Selain
itu dengan dijualnya saham PT. Indosat, Tbk, pemerintah dapat melampaui target
setoran APBN yang ditetapkan oleh IMF sebesar Rp.6,5 trilyun, menjadi Rp.8
trilyun. Hal ini yang kemudian menyebabkan kekhawatiran bahwa pemerintah
hanya mengejar target yang ditetapkan tanpa memeperdulikan masalah-masalah
yang bersifat kualitas dan strategis.
10
I.5. Kerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini akan menggunakan teori Neoliberalisme dan konsep
Organisasi Internasional, dimana teori neoliberalisme ini berkaitan dengan
privatisasi. Proses pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia sering sekali
dikaitkan dengan penyebaran dari neoliberalisme di Indonesia. Penulis
menggunakan sudut pandang neoliberalisme dalam melihat fenomena privatisasi
BUMN Di Indonesia. Dimana penyebaran neoliberalisme di negara-negara
berkembang dibawa ketika negara-negara berembang termasuk Indonesia
mengalami krisis ekonomi. IMF beranggapan bahwa untuk semua negara-negara
yang mengalami krisis ekonomi hanya satu obatnya yaitu melalui washington
consesus yang di dalam nya terdapat tiga pilar utama yaitu, liberalisasi,
deregulasi, dan privatisasi terhadap BUMN. Dimana pilar dari consesus
washington sendiri merupakan perwujudan dari neoliberalisme. Sedangkan
konsep Organisasi Internasional berkaitan dengan IMF, dimana IMF merupakan
salah satu dari Organisasi Internasional yang bersifat Inrtergovermental
Government yang bergerak dalam bidang keuangan.
I.5.1. Neoliberalisme
Neoliberalisme sebagai gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930an.
Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme, konsep ini
adalah kelanjutan dari konsep liberalisme. Ada tiga ide dasar dalam liberalisme
(klasik) sebagi sistem atau tatanan ekonomi, yaitu (1) pengembangan kebebasan
individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar, (2) diakuinya
11
kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi, dan (3) pembentukan harga
barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas.14
Gagasan pokok neoliberalisme dapat dipahami sebagai penyempurnaan ide
dasar dari liberalisme klasik tersebut. Pemikir yang sering dianggap sebagai
penggagas neoliberalisme adalah Alexander Rustow, yang kemudian
disempurnakan oleh para ekonom mazhab Chicago dan mazhab Freiburger.
Mazhab Chicago sendiri merupakan aliran pemikiran yang dikembangkan oleh
para mahasiswa di Universitas Chicago di Amerika Serikat, demikian halnya juga
dengan mazhab Freiburger yang merupakan aliran dari mahasiswa Universitas
Freiburger di Jerman. Inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai
berikut:15
(1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan
individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi
terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah
sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh
negara melalui penerbitan undang-undang.
Perbedaan yang paling mendasar antara neoliberalisme dengan liberalisme
klasik adalah pada ide tentang pembentukan harga pasar yang nyata tidak bersifat
alami, melainkan memerlukan campur tangan negara. Namun, penertiban pasar
yang dilakukan negara itu adalah melalui penertiban peraturan perundang-
undangan.
Berkaitan dengan penertiban pasar ini menurut Baswir yang dikutip oleh
Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, ada beberapa gagasan pokok tentang peranan
14
Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. E
Publishing. Jakarta 2008. hal. 230-231
15Ibid hal 232
12
regulasi negara dan apa yang dapat dilakuan oleh negara. Yang terutama adalah16
:
(1) pengaturan persaingan usaha untuk mencegah monopoli dan kartel, (2)
pengaturan pemungutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian
pendapatan, (3) pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya
eksploitasi, dan (4) pengaturan sistem pengupahan, khususnya untuk menetapkan
jumlah minimum.
Pada awal tahun 1970 an menyusul terpilihnya Reagan sebagai Presiden
dari Amerika Serikat dan Margareth Tathcer sebagai Perdana Menteri Inggris,
Neoliberalisme menemukan momentumnya untuk di terapkan secara luas. Di
Amerika Serikat ditandai dengan pengurangan subsidi besar-besaran terhadap
subsidi di bidang kesehatan, sedangkan di Inggris ditandai dengan privatisasi
secara besar-besaran.17
Khusus untuk kondisi perekonomian negara-negara berkembang, yang
sebagian besarnya sempat mengalami krisis (meskipun berbeda skala dan kurun
waktunya), neoliberalisme memperoleh momentum penyebaran konsepnya. Pada
awalnya, berbagai isi dari konsep itu agak tersamar dan disebarkan melalui
berbagai forum dan program ekonomi internasional. Konsepnya menjadi dikenal
publik luas secara lebih sistematis ketika di perkenalkan oleh John Williamson
sebagai Konsensus Washington (Washington Consensus) pada akhir tahun
1980an. Konsensus Washington adalah kesamaan pandangan lembaga-lembaga
yang bermarkas di Washington (IMF, World Bank, dan US Treasury
16 Ibid 17
http://4f121z4l.multiply.com/journal/item/50 diakses tanggal 15 November 2011
13
Departmnent) mengenai rekomendasi kebijakan bagi negara-negara berkembang
yang dilanda krisis. 18
Konsesus Washington memiliki tiga pilar utama, yaitu deregulasi,
privatisasi, dan liberalisasi pasar. Konsesus Washington tersebut kemudian
diperinci menjadi sepuluh butir kebijakan, yakni19
:
1. Displin fiskal
Pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif.
Defisit anggaran (budget deficit) tidak boleh lebih daripada dua persen terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB)
2. Reorientasi Pengeluaran Publik
Perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran
pemerintah, dimana pemerintah juga harus berupaya untuk memperbaiki distribusi
pendapatan melalui belanja pemerintah.
3. Reformasi pajak
Pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak. Hal ini
dikarenakan pajak merupakan komponen penting anggaran pemerintah dan
pemerintah dinilai perlu lebih kreatif dalam hal pemungutannya, dengan cara
memperluas basisnya.
4. Liberalisasi finansial
Sektor finansial perlu didorong lebih liberal dan kian diperketat
kompetisinya. Hal ini dilakukan agar tercapai peningkatan efisiensi.
5. Kebijakan nilai tukar
Pemerintah harus mengupayakan terciptanya kebijakan nilai tukar yang
memiliki kredibilitas, yang dapat menjamin terdorongnya iklim persaingan.
6. Liberalisasi perdagangan
Sama halnya dengan butir liberalisasi finansial, liberalisasi perdagangan
diupayakan agar terciptanya efisiensi dan meningkatkan kompetisi. Salah satu
18
Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme.,, Op Cit hal.234 19
A. Tony Prasetianto, IMF (International Monetery Fund), dalam I Wibowo, Francis
Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003, hal 119-120
14
upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penghilangan
hambatan-hambatan secara berkesinambungan.
7. Keterbukaan Penanaman Modal Asing (PMA)
Pemerintah diharuskan untuk mendorong kompetisi antara perusahaan
domestik dengan perusahaan asing, sehingga meningkatkan efisiensi. Disamping
itu dengan semakin terbukanya negara terhadap investasi asing, akan mendorong
kompetisi perdagangan dan finansial domestik.
8. Privatisasi
Pemerintah harus mengupayakan dilakukannya privatisasi, dimana
perusahaan BUMN dialihkan ke sektor swasta agar dapat bersaing dengan
perusahaan swasta.
9. Deregulasi
Hambatan-hambatan dalam perdagangan harus dihilangkan, supaya pasar
menjadi semakin kompetitif.
10. Penjaminan hak paten
Harus dilakukannya perlindungan akan kekayaan intelektual baik disektor
formal maupun informal.
Konsesus Washington merupakan tonggak yang penting artinya dalam
hubungan ekonomi antara negara maju dan berkembang, karena kesepakatan
tersebut kemudian digunakan sebagai prasyarat pemberian hutang dan bantuan
ekonomi pada negara-negara berkembang. Artinya, apabila sebelumnya hubungan
ekonomi tidak mempunyai kandungan politik, maka setelah ini hubungan
ekonomi diberi prasyarat dipenuhinya sejumlah kondisi ekonomi yang harus
dipenuhi oleh negara dalam bentuk kebijakan, yang merupakan ranah politik.
Persyaratan politik telah dimasukan ke dalam hubungan ekonomi antara negara
maju dan negara berkembang melalui Neo-Liberalisme, yang dimulai sejak akhir
1940an, dan terkristalisasi dalam konsesus washington pada dasawarsa 1980an.20
20 Yulius P. Hermawan, ed. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional Aktor,
Isu dan Metodologi:Ekspansi Global Neo-Liberalisme. Graha Ilmu. Jakarta. 2007. hal 104
15
Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan
pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan
ekonomi, diplomasi, dan atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada
perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan
politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO
dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan
sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil
menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah
sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan.
Keynesianisme sendiri merupakan suatu teori ekonomi yang diperkenalkan
oleh John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu sistem ekonomi
campuran dimana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting.
Teori ini menyatakan bahwa trend ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku
individu ekonomi mikro. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat
digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi
pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang
yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong
untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Selain itu, tabungan juga akan
meningkat sehingga dapat digunakan untuk sebagai modal investasi, sehingga
kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.21
Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan
environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip
dengan poteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk
21
http://www.gudangmateri.com/2010/05/teori-ekonomi-keynesian.html
16
membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi
rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak
buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam
hubungan internasional dan ekonomi. Bagi kaum liberal, pada awalnya
kapitalisme dianggap mengambarkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat
berdasarkan seluruh capaian yang telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat
pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.
Neoliberalisme mulai berkembang di Indonesia terutama seteleah
Indonesia terkena krisis ekonomi pada tahun 1998. Dimana IMF datang
membantu Indonesia dengan membawa resep konsesus washington nya untuk
membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi.
I.5.2. Konsep Organisasi Internasional
I.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional
Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah
organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan
internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan
untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam
rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa
dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks
hubungan internasional.
Organisasi internasional disini mewakili suatu bentuk institusi yang
mengacu pada sistem formal terdiri dari aturan dan tujuan, suatu alat administrasi
yang rasional. Kemudian ditambah memiliki pula bentuk organisasi formal secara
17
teknis maupun materi yang berupa konstitusi, bagiannnya, peralatan, fisik, mesin,
emblem, kepala surat, staf, hirarki administrasi, dan sebagainya.
Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan
berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota
(pemerintah dan non- pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan
tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya
mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin
dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan
yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-
aktor non-negara.
Organisasi Internasional merupakan kolektivitas dari entitas-entitas yang
independen, kerjasama yang terorganisasi (organized cooperation) yang lebih
kongkret. Organisasi Internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian
multilateral.
Secara sederhana adapula yang mendefinisikan organisasi internasional
sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh
kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan Negara dan non-Negara), terdiri
dari dua atau lebih negara yang merdeka, yang memiliki tujuan untuk mengejar
kepentingan bersama anggota.22
Sebuah Organisasi Internasional dapat dikatakan sebagai Organisasi
Internasional apabila memenuhi unsur sebagai berikut23
:
1. Ruang lingkup kerja sama melintasi batas-batas negara
22
Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Hubungan
Internasional. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung, 2005 23
R. Soeprapto, Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi, dan Perilaku. Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1997,Edisi Pertama, hal.363
18
2. Adanya pencapaian tujuan bersama
3. Adanya pertemuan yang dilakukan secara berkala
4. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap
5. Melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan
Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di
dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang
dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.24
I.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional
Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu25
:
1. Organisasi antar pemerintah (Inter-Govenrmental Organizations/IGO),
anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Dimana
IMF (International Monetery Fund) merupakan salah satu organisasi yang
anggotanya nya adalah perwakilan resmi dari negara-negara anggotanya.
2. Organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations/NGO),
terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, kebudayaan,
bantuan teknik, atau ekonomi, dan sebgainya. Contoh, Palang Merah
Internasional (PMI)
Karakteristik umum yang terdapat dalam kedua jenis lembaga
internasional tersebut meliputi: organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-
fungsi tertentu: keanggotaannya bersifat sukarela; instrumen dasar yang
menyatakan tujuan, struktur, dan metode pelaksanaannya; badan konsultatif yang
representatif; dan sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif,
penelitian, dan informasi.
24
Boer, Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era
dinamika Global. Bandung:PT. Alumni.2005, hal. 458 25
Ibid hal.93-94
19
Klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara
keanggotaan dan tujuan menurut Coulumbis dan Wolf dikutip oleh Anak Agung
mengatakan bahwa IGO dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori
berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu26
:
1. Global membership and general purpose, yaitu suatu organisasi
internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud
dan tujuan umum, contoh: PBB.
2. Global membership and limited purpose organization, yaitu suatu
organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan
memiliki tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal
pula sebagai organissi internasional yang fungsional karena menjalankan
fungsi yang khusus.
3. Regional membership and general purpose organization, yaitu suatu
organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang
regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang
umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan,
poltik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
4. Regional membership and limited purpose organization, yaitu suatu
organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional
dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi
internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang
ekonomi, sosial, dan sebagainya.
26
Ibid. hal. 94
20
I.5.2.3. Peran Organisasi Internasional
Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini
telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan
yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat
mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi
internasional mencerimkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus
sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama
tersebut.
Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di
dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang
dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.
Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu27
:
1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-
negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan
politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat membahas
masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional
digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam
negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan
untuk mendapatkan perhatian internasioanal.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat
keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau
paksaan dari luar organisasi.
27
Ibid. hal.98
21
Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat
dibagi kedalam sembilan fungsi, yaitu28
:
1. Artikulasi dan agregasi: Organsiasi Internasional berfungsi sebagai
instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagresikan
kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri.
Organisasi Internasional menjadi salah satu bentuk kontak
institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu
sebagai forum diskusi dan negosiasi.
2. Norma: Organisasi Internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang
memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari
sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau
prinsip-prinsip non-diskriminasi.
3. Rekrutmen: Organisasi Internasional menunjang fungsi penting untuk
menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.
4. Sosialisasi: Upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh
anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung
pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-
individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di
antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional
atau di anatara wakil mereka di dalam organisasi.
5. Pembuat peraturan: Sistem Internasional tidak mempunyai pemerintahan
dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya
28
Clive Archer. International Organization.1983,hal.67-68
22
didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian adhoc, atau oleh Organisasi
Internasional.
6. Pelaksanaan peraturan: Pelaksanaan keputusan Organisasi Internasional
hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Dalam prakteknya,
fungsi aplikasi aturan oleh organisasi Internasional seringkali lebih
terbatas pada pengawasan pelaksanaanya, karena aplikasi sesungguhnya
ada di tangan negara anggota. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh
organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh IMF, yang
membantu Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi. Dimana IMF hanya
mengawasi pelaksanaan jalannya Letter of Intent oleh pemerintah
Indonesia.
7. Pengesahan peraturan: Organisasi Internasional bertugas untuk
mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional.
8. Informasi: Organisasi Internasional melakukan pencarian, pengumpulan,
pengolahan, dan penyebaran informasi.
9. Operasional: Organisasi Internasional menjalankan sejumlah fungsi
operasional di banyak hal yang sama halnya seperti pemerintahan.
Sedangkan menurut Volker dan Bernard, peran dari Organisasi
Internasional dapat dilihat melalui beberapa aspek, diantaranya29
:
1. Program Kebijakan, merupakan kumpulan dari norma-norma dan
aturan yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan masukan
perilaku negara-negara angota, pada standar normatif Organisasi
Internasional itu sendiri.
29
Rittberger, Volker and Zangl, Bernard. International Organization: Polity, Politics and
Policies. New York.Palrave Macmillan.2006.hal.102
23
2. Kegiatan operasional merupakan hasil dari keputusan yang terkait
dengan pelaksanaan program-program kebijakan.
3. Kegiatan informasi merupakan kegiatan yang akan dilakukan
Organisasi Internasional dalam mengumpulakan serta
menyebarluaskan informasi yang memadai dalam membuat keputusan.
I.6. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif, yang
berarti dalam melakukan penelitian dalam Hubungan Internasional harus dilihat
dari permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan teori dalam Hubungan
Internasional.30
Penulis juga menggunakan pendekatan metode kualitatif31
,yaitu
penelitian yang menggunakan data kualitatif dimana data tersebut berbentuk
data, kalimat, skema atau gambar. Jenis data yang digunakan dari statistik
maupun tulisan yang digunakan sebagai informasi tambahan untuk
memperkuat argumentasi dalam penelitian ini.
Penelitian ini akan menggunakan data skunder32
dimana data berasal dari
data-data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau
lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data yang diambil
tidak dari sumber langsung asli melainkan dari data yang diperoleh dari buku,
dokumen atau kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sumber-sumber
data ini berupa buku, jurnal, majalah, koran, internet, hasil penelitian dan
penerbitan-penerbitan lainnya.
30
Mas‟oed Mohtar, Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan Metodologi Dictionary,
Jakarta:LP#ES,1990, hal.223 31
Harrison, Lisa. Metodologi Penelitian Politk. Jakarta: Kencana.2007 32
http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_
eksak_sains_statistik_statistik di akses tanggal 16 November 2011
24
VII. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
I.1. Latar Belakang
I.2. Perumusan Masalah
I.3. Tujuan Penelitian
I.4. Tinjauan Pustaka
I.5. Kerangka Teori
1.5.1. Neoliberalisme
I.5.2.Organisasi Internasional
I.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional
I.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional
I.5.2.3. Peran Organisasi Internasional
1.6. Metode Penelitian
1.7. Sistematika Penulisan
BAB II IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi
II.1. IMF (International Monetery Fund)
II.1.1. Sejarah IMF
II.1.2. Tujuan Pendirian IMF
II.1.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF
II.1.4. Bentuk Bantuan IMF
II.2. Privatiasi
II.2.1. Pengertian Privatisasi
II.2.2. Tujuan Privatisasi
II.2.3.Bentuk Privatisasi
25
II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara lain
II.3.1.Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for
Economic Coorporation and Development)
II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang
II.3.3. Privatisasi di negara-negara ex-komunis
BAB III. Gambaran Umum PT. Indosat,Tbk
III.1. Sejarah PT. Indosat,Tbk
III.2. Visi dan Misi PT. Indosat,Tbk
III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan
III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat,Tbk
BAB IV. Peran IMF (International Monetery Fund) terhadap privatisasi
BUMN di Indonesia Studi Kasus: PT. Indosat, Tbk
IV.1. Peran IMF dalam privatisasi di Indonesia studi Kasus:
Privatisasi PT. Indosat,Tbk
IV.2. Dampak Privatisasi terhadap PT. Indosat, Tbk
IV.2.1. Dampak Positif terhadap privatisasi PT.
Indosat,Tbk
IV.2.2. Dampak Negatif terhadap privatisasi PT.
Indosat,Tbk
IV.3. Dasar Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia
BAB V Penutup
V.1. Kesimpulan dan Saran
V.2. Daftar Pustaka
V.3. Lampiran
26
BAB II
IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi
II.1. IMF (International Monetery Fund)
II.1.1. Sejarah IMF (International Monetery Fund)
Pada akhir masa Perang Dunia II para pengambil kebijakan di bidang
ekonomi dari berbagai negara di dunia berkumpul di Bretton Woods. Para ahli
tersebut berkumpul membicarakan bagaimana membangun kembali
perekonomian dunia setelah Perang Dunia II berakhir. Pertemuan tersebut
berlangsung pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 22 Juli 1944.
Pertemuan yang di selenggarakan oleh PBB tersebut dihadiri oleh perwakilan dari
44 negara, diantaranya adalah Amerika dan Inggris.
Dalam peretemuan tersebut berhasil di sepakati hal-hal yang dapat
membantu pemulihan perekonomian dunia setelah berakhir nya Perang Dunia II.
Para pakar ekonomi tersebut berhasil menyepakati hal-hal yang dapat mengurangi
kebijakan perdagangan, pembayaran, dan nilai tukar yang memiliki dampak yang
menghambat perdagangan dunia.33
Dari konferensi tersebut disepakati untuk mendirikan tiga lembaga
internasional, yaitu International Monetery Found (IMF), International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD), dan lembaga perdagangan internasional
(ITO). IBRD bertugas untuk membantu negara-negara yang sedang membangun.
Karena banyak negara yang porak poranda akibat perang, oleh karena itu mereka
perlu melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali. Hal ini tentu
memebutuhkan biaya yang besar oleh karena itu IBRD memberikan bantuan
33
Cyrillus Harinowo, IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 73-74
27
lunak (soft loan) dan kalau diperlukan IBRD akan memberikan hibah (grant).
Lembaga multilateral ini kemudian dikenal sebagai Bank Dunia (World Bank).
IMF bertindak sebagai pengatur sistem keuangan (seperti soal kurs), tugas utama
IMF bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau keuangan global
dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-
masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu
misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi
yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan
kebijakan-kebijakan tertentu, seperti privatisasi badan usaha milik negara. Selain
IBRD dan IMF, masih ada satu lagi desain lembaga multilateral lain yang
disiapkan untuk menangani masalah perdagangan internasional, yang mulai
banyak mengalami permasalahan, yakni International Trade Organization
(ITO).34
IMF dan World Bank akhirnya terbentuk sesuai dengan apa yang telah
direncanakan. IMF sendiri, setelah melalui persiapan yang lama, termasuk
ratifikasi di DPR atau Kongres dari masing-masing negara anggota, akhirnya
mulai berdiri dan beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947. IMF merupakan salah
satu lembaga dunia yang memiliki peran besar dalam membantu perkembangan
dan kemajuan negara-negara yang sedang mengalami kesulitan.35
IMF merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam
mengatur sistem finansial atau keuangan global dan menyediakan pinjaman
kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan
34
A. Tony Prasetianto, IMF (International Monetery Fund), dalam I Wibowo, Francis
Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003, hal 115-116 35
Cyrillus Harinowo, IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 74
28
neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu
negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai
imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu,
seperti privatisasi badan usaha milik negara.
IMF (International Monetery Fund), IBRD (International Bank for
Reconstruction and Development), dan ITO (International Trade Irganization)
sering disebut sebagai institusi bretton woods. Ketiga institusi ini bertugas untuk
menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir seluruh negara-negara
yang memiliki ekonomi pasar. Sebuah negara yang jika menginginkan pinjaman
dari IMF, serta pinjaman pembangunan dari Bank Dunia, harus menyetujui syarat-
syarat yang ditentukan oleh ketiga institusi ini.36
II.1.2. Tujuan Pendirian IMF (International Monetery Fund)
Secara formal, tujuan dari pendirian dari IMF yang tertera dalam
Anggaran Dasar (Articles of Agreement) pendirian lembaga keuangan tersebut
dalam pasal 1, yang berisikan Tujuan Pendirian dari IMF, yaitu37
:
1. Untuk mendorong kerjasama moneter internasional melalui suatu lembaga
yang permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerjasama
dalam pemecahan permasalahan moneter internasional.
2. Untuk membantu tercapainya perluasan dan keseimbangan pertumbuhan
perdagangan internasional, dan untuk menyumbang tercapainya tingkat
employment dan tingkat pendapatan nasional yang tinggi serta untuk
pengembangan sumber daya produktif dari semua negara anggota sebagai tujuan
utama kebijakan ekonomi.
36
Ibid hal 74 37
Ibid hal 80
29
3. Untuk mendorong stabilitas nilai tukar, mempertahankan sistem nilai tukar
yang teratur antar negara anggota serta untuk mencegah terjadinya persaingan
untuk melakukan depresiasi mata uang.
4. Untuk membantu penciptaan dari sistem pembayaran multilateral antar
negara anggota dan penghapusan hambatan transaksi valuta asing yang
menghambat pertumbuhan perdagangan dunia.
5. Untuk menciptakan kembali kepercayaan di negara anggota dengan
memberikan bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan
bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan unsur keamanan
dana tersebut, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki
ketidakseimbangan neraca pembayaran tanpa harus menggunakan cara-cara yang
merusak kemakmuran nasional atau internasional.
6. Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk memperpendek jangka waktu dan
mengurangi tingkat kesulitan yang terjadi dalam permasalahan ketidakseimbangan
neraca pembayaran negara-negara anggota.
Untuk merealisasikan tujuannya, IMF menyediakan pinjaman jangka
pendek guna membantu negara anggotanya yeng tengah mengalami kesulitan
neraca pembayaran atau dilanda krisis moneter. Tanggung jawab dari IMF
meliputi tiga fungsi pokok yaitu: regulatory, financial, dan consultive.
II.2.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF (Internatinal Monetery Fund)
IMF sebagai salah satu Organisasi Internasional di dunia beranggotakan
sebanyak 187 negara. Indonesia sendiri resmi menjadi anggota IMF pada tanggal
15 April 1954. Pada saat itu Indonesia menjadi anggota dari IMF yang ke 56.
Sebagai suatu lembaga keuangan internasional, IMF mempunyai peranan seperti
30
koperasi. Garis Komando bagi pelaksanaan operasi IMF sepenuhnya berasal dari
pemerintah negara anggota. Pengambilan keputusan tertinggi di IMF adalah
Dewan Gubernur IMF, yang terdiri dari Gubernur IMF dari seluruh anggota.
Untuk Indonesia Gubernur IMF dipegang oleh Gubernur Bank Indonesia,
sedangkan wakilnya (Alternate Governor) adalah Sekretaris Jenderal Kementrian
Keuangan.38
Dalam operasi sehari-hari, pengambilan keputusan dilakukan oleh suatu
Dewan Direksi, yang terdiri dari 24 Direktur Eksekutif yang mewakili seluruh
negara anggota tersebut. Dewan Direksi ini melakukan pertemuan atau rapat
secara rutin, umumnya tiga kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu,
dan Jum‟at. Rapat juga bisa dilaksankan di luar hari-hari tersebut dan setiap kali
rapat, agenda yang dibahas umumnya lebih dari satu negara atau satu
permasalahan.
Dalam Dewan Direksi IMF yang terdiri dari 24 Direktur Eksekutif yang
ada, hanya sebagian kecil yang mewakili negaranya sendiri, seperti Amerika
Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Arab Saudi. Sedangkan
lebihnya mewakili suatu kelompok negara (konstituensi). Indonesia sendiri masuk
dalam kelompok (Asia Tenggara) South East Asia.
Untuk kelompok Asia Tenggara ini, jabatan Direktur Eksekutif ditetapkan
bergilir dari negara anggota utama dari konstituensi anggota grupnya. Direktur
eksekutif tersebut dibantu oleh seorang Direktur Pengganti (Alternate Executive
Director), Advisors, Assistants, dan beberapa pembantu administrasi lainnya.
38
Ibid hal 75
31
Selain pembantu administrasi semua jabatan profesional tersebut dikirim oleh
negara-negara anggota konstituensi berdasarkan kesepakatan bersama.
Pengambilan keputusan di IMF dilakukan berdasarkann suara, dimana
konstituensi Asia Tenggara memiliki 3,18% suara. Sedangkan Amerika Serikat
sebagai negara anggota terbesar memiliki kekuatan sebesar 17,10% dari seluruh
suara. Negara-negara Eropa secara keseluruhan memiliki kekuatan sekitar 40%
dari seluruh suara di IMF, sementara selebihnya terbagi pada negara-negara
berkembang.39
I.2.4. Bentuk Bantuan IMF (International Monetery Fund)
Sesuai dengan tujuan dari pembentukan IMF yang tertuang dalam pasal 1
dari Article of Agreement dalam konteks krisis neraca pembayaran atau krisis
ekonomi seperti yang pernah dialami oleh beberapa negara berkembang di
berbagai kawasan di dunia IMF mempunyai peran yang penting. Peran IMF
tersebut adalah pemberian bantuan dana darurat baik yang berasal dari IMF
maupun dari lembaga keuangan internasional lainnya yang menggunakan IMF
sebagai lembaga rujukannya. Ada tiga macam jenis bantuan pinjaman yang
dikeluarkan oleh IMF kepada negara yang membutuhkannya, yaitu Fasilitas
Umum IMF, Fasilitas Khusus IMF, dan Fasilitas Konsesi IMF.40
1. Fasilitas Umum IMF (Regular IMF Facilities)
Bantuan ini terdiri dari tiga macam jenis bantuan yaitu: Regular Quota-
SDR Facilities, Upper-Conditional Tranches, dan Fund Conditionality.
39
Ibid hal 85-86 40
Basis Susilo,dkk, Bantuan Ekonomi IMF terhadap Indonesia. Jurnal Hubungan
Internasional, Vol 1, No. 1, April 2001. hal 27-29
32
Regular Quota-SDR Facility bantuan ini diberikan kepada negara
yang melihat bahwa IMF sebagai lender of last resort ketika negara
tersebut dalam neraca pembayaran.
Upper Conditional Tranches bantuan ini diberikan kepada negara
yang meminjam karena kesulitan neraca pembayaran namun diikuti
dengan persyaratan-persyaratan progresif. Kriteria yang ditetapkan
dilakukan dalam pertemuan antara menteri ekuin negara tersebut
dengan wakil-wakil IMF, yang hasilnya menjadi LoI. Pinjaman ini
juga dikenal dengan Stand-by Arrangements yang periode pemberian
pinjaman 12 sampai 18 bulan, diberikan bertahap setiap empat
bulan, dan pengembaliannnya 3-5 tahun.
Fund Conditionality yang didasari pertimbangan bahwa nilai mata
uang yang sedikit lebih rendah nilainya memperendah harga barang-
barang domestik, sehingga meningkatkan daya saing ekspor,
sementara itu secara simultan mengurangi permintaan impor barang
sebab barang-barang tersebut menjadi lebih mahal.
2. Fasilitas Khusus IMF (Specific IMF Facilities)
Fasilitas khusus pada prinsipnya menyediakan akses pinjaman yang
bentuknya bahkan melebihi fokus tradisional pinjaman jangka pendek IMF.
Fasilitas khusus IMF tersebut terdiri dari empat macam jenis: Contigency
Financing (CCFF), Buffer Stock Facilities (BSF), Extended Fund Facility (EFF),
dan Systemic Transformation Facility (STF).
33
Fasilitas CCFF berupa bantuan teknis bagi negara yang mengalami
penurunan ekspor dan kewajiban untuk membayar. Bantuan dibayar
3-5 tahun, biasanya menjadi pelengkap stand by arrangement.
Fasilitas BSF sudah tidak aktif lagi sejak 15 tahun yang lalu.
Fasilitas EFF berjangka waktu pemberian tiga tahun dan
persyaratannya sama dengan stand by arrangement yang
pengembaliannya empat sampai sepuluh tahun.
Fasilitas STF berupa bantuan keuangan selama transisi ekonomi dan
dapat dikembalikan dalam waktu empat sampai sepuluh tahun.
Masalah yang diatasi masalah perdagangan dan perjanjian utang.
3. Fasilitas Konsesi IMF (IMF Concession Facilities)
Fasilitas konsesi memiliki dua bentuk skema, yaitu Enhance Structural
Adjusment Facilities (ESAF), dan Enhance Facilities (EF).
ESAF diberikan kepada negara yang kesulitan membayar hutang.
Program ini mulai diberikan tahun 1986 kepada negara miskin
dengan disertai program reformasi ekspor. Jangka pembayarannya
relatif panjang.
EF diperkenalkan pada tahun 1987 dan baru digunakan pada tahun
1994, diberikan pada negara yang berpenghasilan rendah dan
mengalami masalah neraca pembayaran dan dianggap pinjaman.
IMF merupakan lembaga bantuan internasional yang dalam memberikan
pinjaman melakukan pengamanan terhadap dana pinjaman yang diberikan pada
negara pemohon. Hal ini bertujuan agar dana yang dipinjamkan dapat
dikembalikan apabila terjadi penarikan sepihak pada kelanjutan dari persetujuan
34
yang ada karena mengalami kegagalan ataupun negara pemohon tidak mengikuti
persetujuan yang disepakati. Prinsip ini sangat jelas dikemukakan dalam
Anggaran Dasar pendiriannya, dimana adequate safeguards diperlukan pada
setiap pemberian pinjaman tersbut.41
Oleh karena itu apabila suatu negara memohon bantuan kepada IMF, maka
negara tersebut diwajibkan untuk memenuhi ukuran kondisionalitas atau syarat
tertentu sesuai dengan petunjuk kebijakan dari IMF. Kondisionalitas tersebut
termasuk penyesuaian kebijakan ekonomi domestik dari negara pemohon. Tujuan
dari kondisionaloitas tersebut adalah agar negara pemohon dapat segera mengatasi
kesulitan neraca pembayarannya dan membayar kembali pinjamannya kepada
IMF. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa kondisionalitas yang diterapkan
oleh IMF merupakan instrumen yang digunakan agar dana yang dipinjamkan ke
negara pemohon dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
Melalui kondisionalitas ini, IMF dapat menerapkan pengaruhnya
terhadap kebijakan di negara itu dan pengaruh itu akan bertahan selama negara
tersebut masih membutuhkan bantuan IMF. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa
pencairan dana dari IMF ke negara pemohon terdiri dari tahapan-tahapan. Masing-
masing tahapan tersebut memiliki persyaratan dan kondisionalitas tertentu yang
disepakati oleh pemerintah dan IMF demi mencapai tahap pencairan dana
berikutnya.
41
Cyrillus Harinowo. IMF Penanganan... Op cit. hal 103
35
II.2. Privatisasi
II.2.1. Pengertian Privatisasi
Privatisasi menurut Elly Erawati dan JS. Badudu secara etimologis yang
dikutip oleh Winarno Yudho diartikan sebagai terjemahan dari kata privatization
yaitu “proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu
perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pengelolaan
sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta”.42
Privatisasi merupakan penyerahan kontrol efektif dari sebuah perusahaan
kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila sebagian besar
sahamnya dialihkan kepemilkannya kepada pihak swasta. Dalam konteks ini
privatisasi memiliki pengertian43
:
a. Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan
pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan,
b. Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik
baru, dan diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran
perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan,
keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh
pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat.
Privatisasi adalah pengurangan peranan pemerintah dan peningkatan
peranan swasta pada BUMN. Privatisasi juga menyebabkan akan terjadinya
perubahan kepemilikan aset atau saham BUMN. Penjualan saham yang dimiliki
42
Winarno Yudho, dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam
Perspektif Perundang-undangan, Kebijakan Publik Pemerintah, dan Penerapannya di Indonesia.
Pusat Penelitian Dan Pengkajian sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. Jakarata. 2005. hal. 5 43
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance
Studies. Jakarta.2003 hal. 3
36
oleh pemerintah pada BUMN dan beralihnya kepemilikan saham tersebut kepada
pembeli (swasta) akan meningkatkan peranan dan kekuasaan swasta sebagai
sistem kontrol. Sehingga secara teoritis pengelolaan BUMN yang transparan dan
dikontrol oleh pemegang saham swasta yang berprinsip bisnis, akan membuat
BUMN itu menjadi efisien.44
Privatisasi dalam arti sempit yaitu menjual saham perusahaan/asset yang
semula dimiliki pemerintah kepada swasta. Devinisi secara sempit inilah yang
kemudian berkembang di Indonesia. Privatisasi pada intinya didefinisikan sebagai
proses perpindahan tanggung jawab dan fungsi yang selama ini dilaksanakan
pemerintah kepada swasta. Jadi mencakup hal yang lebih luas dari sekedar
penjualan saham. Sebagaimana dikemukakan oleh lembaga privatisasi Inggris
yang dikutip oleh Jusmaliani :45
“The term privatization has generally been
defined as any process aimed at shifting functions and responsibilities, in whole
or in part, from the government to the private sector.”
Pengertian lain dari privatisasi yang dikemukakan oleh E.S Savas yang
dikutip oleh Winarno Yudho menjelaskan tentang privatisasi realistis-historis,
yakni46
:
“The word privatisize first appeared in a dictionary in 1983 and was
defined narrowly as “to make private, especially to change (as a bussines or
industry) from public to private control or ownership. But the word has
already acquired a broader meaning; it has to come to symbolize a new way
of looking at society’s needs, and a rethingking of the role of government in
fulfilling them. It means relying more on society’s private institutions and
less on government to statisfy the need of people.”
44
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi
atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal. 134 45
Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi . Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta
2003. hal 33 46
Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 5
37
Pengertian privatisasi secara lebih luas berdasarkan kategori metodisnya
menurut Wolfgang Aussenegg yang dikutip oleh Winarno Yudho dkk, yakni47
:
“Two types of privatization methods can be distinguished: (i)
Case-by-case privatization, in which state enterprises are sold case by
case (one after the other) and (ii) mass privatization programs (MPPs), in
which a multitude of firms are sold at the same time. In most cases the aim
of MPPs is to transfer a big number of state enterprise into the ownership
of the citizens. They are characterized by the fact that every citizens is
entitled to receive a particular number of certificates (vouchers) free of
charge or at a very low price.”
Dalam UU-RI no.19 tahun 2003, pengertian privatisasi dibedakan dari
restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk
memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan
meningkatkan nilai perusahaan (pasal 1 ayat 11). Tujuan restrukturisasi adalah
pertama, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, kedua, memberikan manfaat
berupa deviden dan pajak kepada negara, ketiga, menghasilkan produk dan
layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan keempat
memudahkan privatisasi.
Undang-undang yang sama mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan
saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka
meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara
dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (pasal 1 ayat
12).48
Pengertian privatisasi dapat pula dilihat dalam Keppres no.122 tahun 2001
tentang Tim Kebijakan Privatisasi yang menyebutkan bahwa privatisasi adalah
pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta
47
Ibid hal. 5-6 48
Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2005-2009, hal 54
38
antara lain melalui cara umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra
strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan dan atau cara-cara lain
yang dipandang tepat.49
Privatisasi merupakan penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan
kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham
perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada swasta. Dalam konteks ini
privatisasi mengandung makna50
:
a. Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan
pelaksana menjadi regulator dari kebijakan
b. Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik
baru, dan diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran
perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan,
keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh
pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat.
Berkaitan dengan privatisasi, ada empat batasan pokok yang menjadi
modus privatisasi, yaitu51
:
1. Pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta.
2. Liberalisasi aktivitas melalui kompetisi.
3. Menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara
bersamaan atau melakukan sub-kontrak kepada sektor swasta,
sehingga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah.
4. Mengurangi jasa sektor publik yang tidak mempunyai nilai manfaat.
49
Jusmaliani. Optimalisasi, ... Op. Cit. hal. 34-35 50
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance
Studies. Jakarta.2003 hal. 3 51
Ibid hal. 3-4
39
II.2.2. Tujuan Privatisasi
Sesuai pasal 74 Undang-undang 19 tahun 2003 telah ditetapkan maksud
dan tujuan privatisasi, yaitu: memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero,
meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur
keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat, menciptakan struktur
industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan
berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan
kapasitas pasar.
Program privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai
tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan
saham Persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran.52
Terdapat banyak pertimbangan dan tujuan dari privatisasi, antara lain53
:
a. Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber
pendanaan pemerintah melalui divetasi.
b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan manajemen perusahaan.
c. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan.
d. Mengurangi campur tangan birokrasi atau pemerintah terhadap
pengelolaan perusahaan.
e. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri.
f. Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar
global.
52
Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik
Negara Tahun 2005-2009 hal. 54-55 53
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op.Cit. hal. 4
40
Dengan privatisasi, juga diharapkan dapat membantu pembiayaan defisit
anggaran yang diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan dunia
terhadap stabilitas perekonomian nasional. Bagi unit usaha yang diprivatisasi akan
mampu memperkuat modal perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis
dimasa depan.
Tujuan lain adalah untuk menghentikan campur tangan aparat birokrasi
dan politisi terhadap kebijakan manajemen perusahaan negara (BUMN). Hal ini
disebabkan prioritas, tekanan, dan rentang waktu yang berbeda, aspek pelayanan
sosial di satu sisi dan aspek bisnis disisi lain. Dampak privatisasi juga akan
memperjelas tujuan sosial dan ekonomi, yang selama ini telah berbaur dan tidak
jelas yang akhirnya tidak menguntungkan mekanisme sektor publik itu sendiri.
Privatisasi akan membuka peluang para manajer dan pekerja dalam
memaksimalkan potensi ide dan kreativitas yang ada. Selain itu, privatisasi
memproduksi, „transparansi‟, yaitu membuat keputusan manajerial secara terbuka
dan membiarkan masyarakat untuk meliht secara transparan terhadap sesuatu yang
telah dikerjakan sebagai dampak ekonomi maupun sosial.
Privatisasi terhadap unit usaha yang selama ini dikelola oleh negara
dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan unit usaha dimaksud.
Dengan privatisasi akan mempercepat penerapan prinsip-prinsip Good Corperate
Governance, membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi serta
transfer manajemen kepada badan usaha. Selain itu, unit usaha yang diprivatisasi
juga akan mendapatkan suntikan dana dari investor untuk mengembangkan
bisnisnya dikemudian hari.54
54
Ibid hal. 5
41
Selain itu pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN dikarenakan
didorong oleh organisasi-organisasi bisnis internasional serta regional yang
menetapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam bisnis global. Organisasi-organisasi
internasional tersebut diantaranya adalah GATT (General Agreement on Traffic
and Trade), WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific Economic
Cooperation), dan AFTA (Asean Free Trade Area).55
II.2.3. Bentuk Privatisasi
Berdasarkan motif yang telah dijelaskan diatas, pemerintah melakukan
privatisasi dengan beberapa jenis metode. Beberapa bentuk atau metode
privatisasi perusahaan dikemukakan oleh Ernst & Young yang dikutip oleh
Marwah M.Diah sebagai berikut 56:
1. Auction; SOEs (State-Owned Enterprises) assets are sold to the
highest bidder in open building.
2. Negotiated sale; The price and terms of the transaction and agreed
to in direct negotiations between the buyer and the seller.
3. Tender; Bidders submit sealed bids, which are opened at
announced time, which are opened at announced time, with the
property generally going to the highest bidder.
4. Stock floatation; The government’s share are offered on local or
international capital markets.
5. Management/employee buy out; SOE Management and/ or
employees buy a controlling interest in the company.
6. Stock distribution; A percentage of share (generally in the 10-25
percent range) in the SOE are given or sold at preferential terms to
employees and other special groups such as former political
prisoners.
7. Voucher or coupon privatization; Eligible citizens are given or are
sold coupon or vouchers at a nominal price, which can be
exchanged for share in former state-own companies or in
investment funds that control the actual company shares.
55
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi
atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal 191 56
Ibid hal. 138
42
Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 78
disebutkan tiga cara melakukan privatisasi yaitu 57:
1. Initial Public Offering (IPO), adalah metode penjualan yang dilakukan
di pasar modal, sehingga semua masyarakat bisa menjadi pemilik unit
usaha yang di privatisasi.
2. Strategic Sales, adalah metode penjualan unit usaha langsung kepada
investor strategis, tidak melalui lantai bursa.
3. Employee Management Buy Out (EMBO), adalah pembelian saham
mayoritas oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan dipimpin oleh
manajemen perusahaan yang bersangkutan. Biasanya para manajer
hanya mendapatkan sejumlah kecil dari modal yang dibutuhkan dan
diikuti oleh pemodal lainnya seperti perusahaan modal ventura atau
bank investasi. Metode EMBO ini lebih banyak digunakan khususnya
pada perusahaan kecil yang asset nya lebih banyak terdiri atas keahlian
tertentu daripada property. Dalam rangka memantau supaya perseroan
dapat dibeli oleh manajemen atau karyawan, maka asset perusahaan
dapat dijual lebih dahulu oleh pemerintah kepada pihak lain dan
disewakan kembali kepada perusahaan tersebut.
Namun demikian, sejak dimulainya proses privatisasi pada tahun 1991
sampai saat ini secara umum dua metode privatiasi yang paling banyak digunakan
oleh pemerintah adalah metode pertama dan metode kedua yaitu Initial Public
Offering (IPO) dan Strategic Sales (SS) atau penjualan kepada mitra startegis.
57
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op. Cit. hal. 7-8
43
Bagaimanapun juga kedua metode ini mempunyai kelebihan dan
kelemahan masing-masing. Prosedur penjualan melalui metode Strategic Sales
relatif lebih sederhana karena pemerintah hanya menunjuk investor strategis yang
akan membeli saham di BUMN yang akan diprivatisasi yang sebelumnya diawali
dengan tender. Namun metode ini cenderung kurang memberikan hasil yang
optimal mengingat kurang adanya transparansi dan kompetisi diantara calon
pembeli dan kemungkinan terjadinya insider trading sangat besar.
Sementara itu dalam metode Initial Public Offering (IPO) transparansi
publik lebih nyata karena pemerintah harus mempubliaksikan prospek BUMN
yang akan diprivatisasi sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Melalui metode
ini optimalisasi nilai hasil jual saham BUMN yang diprivatisasi akan lebih
terjamin karena pada penawaran saham perdana, pemerintahlah yang
menenetukan kisaran harga saham dan kisaran jumlah saham yang dijual. Selain
itu, metode ini memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk turut serta
dalam kepemilikan saham BUMN yang akan diprivatisasi. 58
II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara Lain
II.3.1. Pengalaman Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for
Economic Coorporation and Development)
Gelombang privatisasi diawali di Inggris dengan munculnya kebijakan
pemerintahan Margareth Thatcher yang melakukan privatisasi perusahaan-
perusahaan negara dan menekankan mekanisme pasar dalam perekonomian
58
Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi . Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta
2003. hal. 40-41
44
Inggris pada tahun 1979. Yair Ahronio yang dikutip oleh Winarno Yudho dkk
menyebutkan bahwa59
:
“Great Britain is one of few countries in which privatization is
accomplished by transferring a manjority ownership of a state asset to the
private sector; indeed, it has sold all of its shares Indonesia several state-
owned entrerprises.”
Tabel II.3.1.1. Privatisasi dan Liberalisasi dalam Pembangunan di Uni
Eropa dan Norwegia60
Country Developments
Austria
Partial or complete sale of companies in the competitive sectors (banking,
oil and gas, salt and tobacco monopolies etc). Minority stakes sold in
telecommunications. Railways, post and electricity are undergoing
restructuring.
Belgium
Companies in competitive sectors have been privatized (banking and
insurance, ferries). Public utilities have been transformed into
“autonomous public enterprises’ (telecommunications, post, railways)
Denmark
Some firms operating in competitive sectors have been privatized in
banking and transport (bus services). “corporatization” (ie taking the
form of a company but remaining in public ownership) of some large
scale public services (Copenhagen airport, posts, state shipping lines).
Out of local-level welfare services is increasing.
Greece Some privatization in competitive sectors. Privatization of public utilities
under debate.
Finland
“Corporatization” of some activities (railways, post, air traffic, banking).
Privatization in competitive sectors and some utilities telecommunications
and air traffic). Contracting-out is very common when reorganizing
welfare services at local level.
United
Kingdom
Extensive privatization has affected firms in the competitive sectors and in
public utilities, where it has been coupled with liberalization. At local
level, legislation requires competitive tendering for a wide range of
ancillary services (cleaning, catering, etc).
France
Privatization of companies operating in competitive sectors is almost
complete. Public utilities are excluded from full privatization, with only
partial sales having taken place at France Telecom and Air water
industry. In welfare services, no privatization has taken place there is only
a tendency to contract out auxiliary activities (catering, cleaning, etc).
Germany
Privatization has taken place at regional level, as in transport and refuse
collection. Liberalization in some public utilities (energy and posts), with
instances of partial privatization (telecommunications).
Ireland
Privatization is under discussion for state-owned banks, the semi state
airlane Aer Lingus, the airport management company and the state
forestry board. Telecom Eirann has been privatized, while the Electricity
Supply Board is facin liberalization.
59
Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 33 60
Ibid hal 34-35
45
Italy
Privatization has involved a large part of state ownership in competitive
sectors (bank, insurance and the subsidiaries of the Iri and Eni groups),
many public utilities, both at national and local level, and to much
smaller extent-welfare services, notably at the local level and through
outsourcing.
Netherlands
Privatization has taken place both in competitive sectors (banking,
chemicals, steel, etc) and public utilities (posts and telecommunications,
regional transport companies, a few energy companies).
Spain
Privatization has substantially reduced state ownership and involved both
competitive sectors (iron and steel, textiles, chemicals, etc) and public
services (electricity, transport, telecommunications).
Portugal
Privatization has involved both competitive sectors and public utilities (eg
telecommunications). There are some forms of privatization in welfare
services-for instance, some hospital are under private management.
Sweden “Corporatization’ of state-owned enterprises. Some form of privatization
is under discussion only for railways and telecommunications.
Norway
Partial privatization has taken place in some sectors (grain and
pharmaceutical supply). Partial privatization of the state-owned oil
company and in telecommunications is under debate. Liberalization and
increased competition have been introduced in public utilities, such as
telecommunications, posts, railways and power supply, while state bodies
have been turned into autonomous companies.
Luxembourg Some changes in the legal status of some state-owned firms (railways,
banks).
Sumber : Winarno Yudho dkk
Sesuai dengan doktrin neoliberal, tujuan privatisasi di negara-negara maju
ditekankan pada pelepasan peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini
tercermin dari privatisasi yang dilakukan oleh 15 anggota Uni Eropa. Pada
periode 1990-1997, keuntungan privatisasi di 15 negara ini mencapai 55-63 %
dari pendapatan total privatisasi di negara-negara maju.
Salah satu contoh transaksi privatisasi terbesar yang mengindikasikan
drastisnya pengurangan andil pemerintah dalam pengeloalaan BUMN terjadi di
Jerman dan Italia. Tahun 1996, melalui initial public offering Deutsche Telekom,
Jerman melepas saham pemerintah dalam perusahaan tersebut hingga 74%.
46
Privatisasi skala besar kedua terjadi di tubuh perusahaan minyak dan gas Italia,
ENI, yang mendivestasi saham pemerintah hingga 70%.61
Tahun 1997, privatisasi skala besar lainnya juga berlangsung di Spanyol
(US$ 11,5 miliar), Jepang (US$ 8,7 miliar) dan Australia (US$ 7,1 miliar).
Meggison, Nash, and Randenborgh yang dikutip oleh Syamsul Hadi
mengungkapkan bahwa jika dilihat dari sejarah privatisasi global, privatisasi
Nippon Telephone and Telegraph di Jepang tahun 1987 tercatat sebagai privatisasi
dengan keuntungan terbesar sedunia. Privatisasi bertahap di perusahaan tersebut
mampu meraup keuntungan hingga US$ 77,8 miliar.62
Privatisasi yang dilakukan oleh negara maju adalah fenomena yang oleh
Bortolotti dan Faccio yang dikutip oleh Samsul Hadi disebut reluctant
privatization.63
Walaupun banyak asset BUMN dijual ke swasta hak kontrol
pemerintah pada perusahaan masih tergolong besar. Ini terjadi karena pemerintah
menjadi ultimate share holder sekalipun bukan pemegang 100% saham
kepemilikan perusahaan. Pemerintah menikmati hak veto atau kuasa khusus atas
kepemilikan yang disebut sebagai “golden shares” Tendensi ini berkembang
dalam privatisasi di negara-negara maju.
Salah satu negara yang menerapkan reluctant privatization adalah Italia,
dari studi Bortolotti dan Faccio yang dikutip oleh Syamsul Hadi64
, terungkap
bahwa pemerintah Italia tetap memiliki hak kontrol ekslusif terhadap perusahaan
yang diprivatisasi. Maraknya fenomena reluctant privatization ini
mengindikasikan bahwa privatisasi yang terjadi di negara-negara maju berciri
61
Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia.
CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007 hal. 6 62
Ibid hal. 7 63
Ibid hal 8 64
Ibid hal. 7-8
47
transfer kepemilikan dari pemerintah terhadap swasta tanpa mengurangi fungsi
kontrol pemerintah atas kinerja BUMN tersebut. Masih menurut survei Bortolotti
dan Faccio yang dikutip oleh Samsul Hadi65
62,4 % dari 141 perusahaan yang
diprivatisasi di negara-negara maju antara 1996-2000 menerapkan sistem
reluctant privatization.
II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang
Problema privatisasi dibanyak negara selalu bermuara pada persoalan
kinerja biorokrasi pemerintahan suatu negara dalam melaksanakan agenda tata
pemerintahan yang baik (good governance). Kalangan birokrasi bahkan kerap kali
menganggap bahwa problema utama persoalan privatisasi terletak pada hambatan
politis dalam mengambil suatu kebijakan. Lebih lanjut, Ramamurti yang dikutip
oleh Winarno Yudho dkk berpandangan66
:
“I believe policy makers in the average developing country are
more skeptical than the authors of Bureaucrats about the promise of
privatization , perhaps not in the unique onditions of their respective
countries. They are far more skeptical about what the local private will be
able to deliver, about their ability to regulate privatized firms, and about
how the benefit of privatization will be distributed across society. They are
more troubled than the World Bank on relying on foreign capitl and
expertise, or on local minority ethnic groups, to make privatization
success.”
Negara-negara berkembang juga menerapkan kebijakan privatisasi sebagai
focal point kebijakan perekonomian nasional. Studi yang telah dilakukan oleh
Bouton dan Sumlinski yang dikutip oleh Syamsul Hadi67
menyebutkan bahwa
antara 1988-1995, negara-negara berkembang merengguk keuntungan lebih dari
US$ 132 miliar dari transfer kepemilikan 3.800 BUMN ke tangan swasta. Terjadi
peningkatan pendapatan dari hasil penjualan BUMN ini dari hanya US$2,6 miliar
65
Ibid hal 8 66
Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 26 67
Syamsul Hadi, dkk. Post Washington Consensus, ... Op. Cit. hal. 9-10
48
di tahun 1988, menjadi lebih dari US$21 miliar di tahun 1995, dan puncaknya
terjadi pada tahun 1992 dengan lebih dari US$ 26 miliar. Mexico, Argentina,
Brazil, Malaysia, Hungaria, China dan India adalah negara-negara yang masuk
dalam kategori sebagai negara yang berpendapatan tertinggi dari aspek penjualan
BUMN ini diantara negara-negara berkembang lainnya yang melaksanakan
privatisasi selama 1988-1995.
Selain itu, jumlah negara berkembang yang menerapkan kebijakan
privatisasi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 1988 tercatat hanya
14 negara, akan tetapi tahun 1995 menjadi 60 negara. Pendapatan tertinggi dari
pelaksanaan privatisasi dialami oleh negara-negara di Amerika Latin (51%),
diikuti oleh negara-negara di Asia Timur (21%) serta Eropa dan Asia Tengah
(18%). Sedangkan penerapan privatisasi yang relatif minim terjadi di Timur
Tengah dan Afrika Utara.68
Amerika latin merupakan kawasan pionir bagi privatisasi di negara
berkembang sejak 1970-an. Sejarah privatiasi dikawasan ini diawali Cile tahun
1973. Hingga 1995 tercatat pemerintah Cile telah memprivatisasi 521 dari 524
BUMN. Langkah tersebut diikuti oleh negara-negara tetangganya seperti
Meksiko, Argentina, dan Venezuela tahun 1990-1993. Nellis, Menezes, dan Lucas
yang dikutip oleh Syamsul hadi69
menyebutkan bahwa hampir seluruh sektor
publik di kawasan ini, seperti perbankan, pembangkit listrik, telekomunikasi,
jalan, air, hingga layanan transportasi diprivatisasi pada era 1990-an. Pada era
tersebut, pendapatan yang diperoleh 18 negara dari transaksi privatisasi mencapai
6% dari total PDB kawasan. Ini menunjukan korelasi positif dengan peningkatan
68
Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 28 69
Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia.
CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007. hal. 11
49
investasi swasta di Amerika Latin yang dalam rentang waktu 1990-2001
melambung drastis hingga mencapai US$ 360,5 miliar. Selain negara-negara
Amerika latin, privatisasi skala besar juga dilakukan di negara berkembang lain,
seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan Indonesia.
II.2.3. Privatisasi di Negara Ex-Komunis
Privatisasi di negara-negara ex-komunis juga mendapatkan banyak
perhatian publik karena privatisasi yang dilakukan di negara-negara ex-komunis
dilakukan secara cepat dan massif. Tahun 1994, privatisasi ini berhasil
mengalihkan 45.300 perusahaan sekal kecil dan menengah ke tangan swasta.
World Bank Report 1996 yang dikutip oleh Syamsul Hadi menyebutkan bahwa
akibat privatisasi massif ini, kepemilikan pemerintah pada BUMN kecil dan
menengah di 6 negara Eropa Tengah dan Timur anjlok drastis. Di Estonia
misalnya, persentase saham pemerintah turun sampai tinggal 4%.70
Di tahun 1994 lebih dari 39.000 perusahaan-perusahaan Rusia yang sudah
diswastakan terjerat oleh hutang yang sangat kronis dan tingkat hutang yang ada
di perusahaan-perusahaan itu mencapai 100 triliyun rubel. Meskipun begitu,
meluasnya penutupan pabrik-pabrik, kebangkrutan-kebangkrutan dan pemecatan
besar-besaran tidak atau belum terjadi. Sebuah penelitian yang baru-baru ini
diadakan oleh ILO, yang berbasiskan pada pengambilan sampel di 400 perusahaan
di Rusia, memperkirakan bahwa perusahaan ini yang mempekerjakan 35 % dari
keseluruhan buruh di Rusia tidak dapat di tutup tanpa berpengaruh ditingkatan
produksi. Joseph Stiglitz yang dikutip oleh Winarno Yudho mengomentari
fenomena ini dengan mengatakan71
:
70
Ibid hal. 12 71
Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal 28-29
50
The radical reformes in Russia were trying simultanaeously for a
revolution in the economic regime and in the structure of society. The
saddest commentary is that, in the end, they failed in both: a market
economy in which many old party apparatchiks had simply been vested
with enhanced powers to run and profit from the entrerprises they formely
managed, in which former KGB officials still held the levers of power.
There was one new dimension: a few oligarchs, able and willing to exert
immense political and economic power.
Kebijakan yang sama telah diterapkan kepada negara-negara yang dulunya
negara sosialis di Eropa Timur dan ex USSR. Mereka mengira “integrasi” ke
dalam pasar kapitalis dunia, sebagaimana sering dipuji oleh para kaum globalis
yang mendukung klaim tersebut, akan membawa mereka masuk ke era sejarah
baru dimana kapitalisme sekarang telah menjadi sebuah sistem global yang sejati.
Bagaimanapun, terdapat satu cacat kecil dalam argumen ini, negara-negara ini
masih belum memiliki sistem ekonomi yang benar-benar kapitalis. Privatisasi
legal yang meluas di semua negara-negara ini menyembunyikan fakta bahwa
ekonomi mereka masih diregulasi oleh negara dan institusi yang dimiliki oleh
negara daripada kepemilikan kapital secara pribadi.
Untuk melegitimasi perpindahan kepemilikan publik ke pribadi, Republik
Czech mengawalinya dengan distribusi masal kupon privatiasi ke masyarakat,
yang diperjualbelikan melalui bank-bank yang mengelola dana privatisasi.
Dengan adanya “Kupon Privatisasi” Perdana Menteri Czech Vaclav Klaus
mendeklarasikan bahwa privatisasi perekonomian negaranya telah komplit,
bahkan lebih dari separuh GDP negaranya dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan
yang memiliki dana itu. Bagaimanpun, adalah negara sebagai pemilik bank, yang
mendominasi pengelolaan dana tersebut.72
72
Ibid hal 29
51
Di Polandia, banyak pengamat ekonomi yang menyimpulkan bahwa jalan
untuk menuju kapitalisme bagi bekas negara sosilais pertama yang pertama
memulai proses privatiasi secara besar-besaran ini, masih sangat panjang. Basis
dari argumen mereka adalah perekonomian Polandia belum ditegaskan, dikontrol
dan diregulasi oleh modal pribadi (private capital). Regulator utama masih tetap
dipegang oleh negara, yang diteruskan dengan redistribusi sampai dengan 80%
GDP. Seperti negara-negara ex-blok Soviet, di Polandia sektor swasta sangat
tergantung dengan sektor-sektor yang dikuasai oleh negara.
52
BAB III
Gambaran Umum PT. Indosat,Tbk
III.1. Sejarah PT. Indosat,Tbk
PT. Indonesian satellite Corporation (PT.Indosat) merupakan salah satu
perusahaan negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang telekomunikasi.
Perusahaan negara yang bergerak dalam bidang telekomunikasi sendiri terdiri dari
lima perusahaan, yaitu : PT. Telkom, PT. Indosat, Perum Produksi Film Negara,
Perjan TVRI, dan Perjan RRI. 73
PT. Indosat,Tbk merupakan perusahaan milik negara yang didirikan pada
tanggal 20 November 1968. PT. Indosat,Tbk merupakan penyedia utama layanan
sambungan internasional di Indonesia. PT. Indosat,Tbk adalah perusahaan yang
didirikan oleh negara bekerja sama dengan perusahaan America Cable & radio
Corporation (ACR). Pada awalnya perusahaan ini berbentuk Penanaman Modal
Asing (PMA). Kegiatan utama dari PT. Indosat,Tbk ini adalah menyediakan jasa
telekomunikasi internasional melalui suitsing telepon internasional, teleks,
telegram, komunikasi data paket, faksimili, dengan fasilitas store and forward, dan
sistem komunikasi bergerak global.74
Pada tahun 1969, setelah membangun stasiun bumi di Jatiluhur, PT.
Indosat memperluas usahanya dengan memasuki jaringan International
Telecommunication Satellite Organization (Intelset) sehingga memiliki akses
dengan jaringan internasional atau jasa sambungan langsung internasional (SLI)
dengan kode 001. Mulai saat itu Indosat menjadi wakil resmi pemerintah di
Intelsat. Indonesia kemudian meluncurkan satelit Palapa A1 yang menyatukan
73
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance
Studies. Jakarta.2003 hal 55 74
Marwah. M. Diah. Restrukturisasi. ,,, Op.Cit. hal. 230
53
seluruh kepulauan Indonesia dengan menerapkan Sistem Komunikasi Satelit
Domestik (SKSD).75
Pemerintah Indonesia kemudian berniat untuk membeli sisa saham milik
perusahaan America Cable & Radio Corporation. Tanggal 16 Desember 1980, PT.
Indosat diambil alih oleh pemerintah Indonesia secara penuh seharga US$ 43,8
juta dan menjadi salah satu BUMN telekomunikasi. PT. Indosat,Tbk kemudian
menjadi satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang mempunyai provider
sambungan langsung internasional. Setelah itu SLI (Sambungan Langsung
Internasional) menjadi bisnis utama dari PT. Indosat,Tbk. Layanan ini meliputi
SLI untuk rumah dan hotel, Home country Direct Service, Indosat Calling Card,
Visa Phone, telex, telegram, fax plus dan Inmarsat (International Mobile Satellite
Organization).76
Kemudian pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mengukuhkan PT.
Indosat,Tbk sebagai salah satu perusahaan negara yang sifatnya strategis dengan
menetapkan UU No. 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi yang menyatakan
bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh negara demi
terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi di pihak lain pihak
Undang-undang No.3 Tahun 1989, pemerintah juga memberikan kesempatan
kepada pihak swasta untuk ikut serta dalam penyelenggaraan jasa dan layanan
telekomunikasi yang seiring dengan prinsip-prinsip globalisasi. Perubahan yang
terjadi setelah ditetapkan Undang-undang No.3 Tahun 1989 dalam penyediaan
75
Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. .Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta
2003. hal 201 76
Marwah. M. Diah. Restrukturisasi. ,,, Op.Cit. hal. 230
54
fasilitas telekomunikasi adalah tumbuhnya perusahaan radio panggil (pager) dan
warung telekomunikasi (wartel) di hampir seluruh wilayah Indonesia.77
Undang-undang ini juga telah mendorong lahirnya perusahaan baru dalam
sektor telekomunikasi. Pada tahun 1993 lahir perusahaan yang bergerak dalam
sektor telekomunikasi yaitu PT. Satelit Palapa Indonesia (PT. Satelindo) yang
merupakan perusahaan patungan antara PT. Bimagraha Telekomindo (60%),
PT. Telkom (30%), dan PT. Indosat (10%).
Perkembangan selanjutnya, PT. Indosat,Tbk kemudian berkembang
menjadi perusahaan BUMN yang dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah
sebagai pemilik perusahaan. Hingga tahun 1993, kinerja perusahaan menunjukkan
pertumbuhan produksi dan pendapatan yang sangat pesat. Laba bersih yang
dihasilkan naik sekitar rata-rata 21% pertahun. 78
Pada dasarnya PT. Indosat,Tbk merupakan perusahaan BUMN karena
saham modal nya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu saham seri A sebanyak satu
lembar yang dimiliki oleh pemerintah dan saham seri B dengan kepemilikan lebih
dari 51% oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1994 perusahaan ini
diprivatisasi yang kemudian membuat kepemilikan saham PT. Indosat,Tbk oleh
pemerintah berkurang. Pemerintah hanya memiliki saham seri A dan saham seri B
dibawah 51%. Semua saham perusahaan seri B dicatatkan dan diperdagangkan
pada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Efek New York sejak
tahun 1994.
Untuk menjadikannya penyelenggara jasa telekomunikasi yang kian
lengkap, Indosat membeli 70% saham Satelindo dari PT. Bimagraha Telekomindo
77
Marwah.M.Diah. Restrukturisasi.,,, Op. Cit. hal. 231 78
Ibid hal 232
55
dengan nilai US$ 260,4 juta. Kemudian pada Desember 2002 PT. Indosat,Tbk
membeli 25% saham Satelindo dari Deutsch Telkom Asia senilai US$ 325 juta,
sehingga total kepemilikan Indosat menjadi sebesar US$ 1,3 miliar. Dengan
demikian, secara otomatis PT. Indosat,Tbk menjadi pemegang saham terbesar di
Satelindo beserta anak-anak perusahaannya, antara lain SLI Indosat, Seluler IM3,
MGTI, Lintasarta, dan lebih dari 20 anak perusahaan lainnya.79
Kegiatan usaha utama dari PT. Indosat,Tbk adalah menyelenggarakan jasa
telekomunikasi sentra internasional, termasuk jasa telepon internasional, teleks,
telegram, sambungan komunikasi data paket, jasa faksmili penyimpanan dan
pengiriman jasa Inmarsat untuk komunikasi bergerak. Perusahaan juga
memberikan berbagai jasa telekomunikasi internasional non-sentral, termasuk
sirkit sewa berkecepatan rendah dan tinggi, video-link, TV link, Integrated
Services Digital Network (ISDN) dan jasa lainnya yang bercirikan transmisi data
atau gambar.
III.2. Visi dan Misi PT. Indosat,Tbk
Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti mempunyai visi dan
misi untuk membangun usahanya. Dalam menjalankan usahanya PT. Indosat,Tbk
juga mempunyai visi atau tujuan yang jelas bagi perusahaannya, yaitu menjadi
provider telekomunikasi kelas dunia. Untuk menjawab tantangan milenium baru
PT. Indosat,Tbk mempunyai visi untuk menjadi penyelenggara layanan
telekomunikasi internasional utama di Indonesia, memperkuat posisinya sebagai
perusahaan telekomunikasi kelas dunia, dan menjadi pelaku global dalam industri
telekomunikasi dunia.
79
Syamsul Hadi dkk. Post Washington. ,,, Op.Cit. hal. 96
56
Untuk menjadikan visi tersebut sebagai kenyataan, PT. Indosat,Tbk
membuat strategi bisnis “Satu-plus-Tiga”, yaitu mengembangkan layanan
telekomunikasi internasional sebagai bisnis utama dan mengupayakan
pertumbuhan jangka panjang melalui investasi dalam pengembangan pra-sarana
telekomunikasi domestik, meningkatkan peran telekomunikasi regional maupun
global, serta diversifikasi terbatas ke berbagai bidang usaha yang mendukung
bisnis utama. 80
Pada tahun 1983, telah disepakati misi dari PT. Indosat,Tbk untuk
digunakan sebagai pedoman kerja bagi manajemen dan pegawai PT. Indosat,Tbk,
yaitu81
:
1. Memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen
2. Memberikan hasil terbaik kepada para pemegang saham
3. Memelihara dan mengembangkan citra terbaik dari perusahaan
Misi tersebut kemudian menjadi pendorong semangat kerja dan pedoman
bagi seluruh karyawan dan direksi PT. Indosat,Tbk dalam upaya mewujudkan PT.
Indosat,Tbk sebagai suatu perusahaan negara (BUMN) yang sukses. Selain itu
PT.Indosat juga mempunyai tujuan khusus yaitu menjadi perusahaan milik negara
yang sukses dan dapat memberikan keuntungan bagi negara. Hal ini bertujuan
untuk menghapus citra negatif dari perusahaan BUMN yang selama ini merugi
dan hanya menghabiskan uang negara.
Selain itu PT. Indosat mempunyai misi khusus dalam menjalankan
perusahaan nya, yaitu82
:
80
Marwah.M.Diah. Restrukturisasi.,,, Op. Cit. hal. 231 81
Ibid hal. 230 82
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/manajemen-strategik-visi-dan-misi-pt-
indosat/ diakses tanggal 20 April 2011
57
a. Menyediakan dan mengembangkan produk, layanan dan solusi yang
inovatif dan berkualitas.
b. Meningkatkan shareholder value secara terus menerus.
c. Meningkatkan kualitas kehidupan stakeholder yang lebih baik.
d. Menjunjung tinggi kejujuran, loyalitas, tanggung jawab, dan dedikasi.
e. Saling percaya dan membantu serta memberikan seluruh keahlian untuk
menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan.
f. Komitmen untuk memberikan yang terbaik.
g. Mitra yang profesional, produktif dan saling menguntungkan.
h. Mencapai hasil yang melebihi harapan pelanggan atau pemakai untuk
mewujudkan kepuasan pelanggan atau pemakai.
PT. Indosat,Tbk memiliki tujuan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar
adalah menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta informatika
dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut, yaitu83
:
1. Menjalankan usaha dan atau kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan
dan atau telekomunikasi informatika.
2. Menjalankan usaha dan atau kegiatan perencanaan, pembangunan sarana,
pengadaan fasilitas telekomunikasi serta informatika termasuk pengadaan
sumber daya pendukung.
3. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang juga meliputi
pemasaran serta penjualan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta
informatika yang diselenggarakan Perusahaan), melakukan pemeliharaan,
penelitian, pengembangan sarana dan atau fasilitas telekomunikasi serta
83
Ibid
58
informatika, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, baik didalam
maupun diluar negeri.
4. Menjalankan usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan
pengembangan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta informatika
III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan PT. Indosat,Tbk
PT. Indosat juga memiliki beberapa anak perusahaan dalam bentuk saham.
Anak perusaaan PT. Indosat,Tbk sebagian besar juga bergerak dalam bidang
telekomunikasi diantara nya adalah :
1. PT. Satelindo yang didirikan pada tahun 1993 dan PT. Indosat,Tbk
menguasai 75% sahamnya.
2. PT. Indosat Multi Media Mobile (IM3).
3. PT. Indosat Mega Media (IM2) dan PT. Indosat,Tbk menguasai hampir
keseluruhan saham IM2 yakni sebesar 99,5%.
4. PT. Lintasarta yang didirikan pada tahun 1988 dan PT. Indosat,Tbk
menguasai sahamnya sebesar 70,3%.
5. PT. Sisindosat Lintasbuana dan PT Indosat,Tbk menguasai saham sebesar
95,64%
6. PT. Indosatcom Adimarga dengan penguasaan saham sebesar 95%
Selain itu PT.Indosat,Tbk juga memiliki saham langsung maupun tidak
langsung pada anak perusahaan, yaitu:84
Tabel III.3.1: Anak Perusahaan PT. Indosat,Tbk
No Anak Perusahaan Lokasi Kegiatan Usaha Mulai
Beroperasi 2002 %
1. PT.Satelindo Palapa
Indonesia Jakarta Telekomunikasi 1993 100,00
2. Satelindo Amsterdam Keuangan 1996 100,00
84
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op. Cit. hal 63
59
Internasional Finance
B.V
3. PT.Satelindo Multi
Media Jakarta Multimedia 1999 99,60
4. PT.Indosat Multi
Media Mobile Jakarta Telekomunikasi 2001 99,94
5. PT.Bimagraha
Telekomindo Jakarta Perusahaan Induk 1992 100,00
6. PT.Aplikanusa
Lintasarta Jakarta Komunikasi Data 1989 69,46
7.
PT.Antarjasa
Pembayaran
Elektronis
Jakarta Telekomunikasi 2000 45,15
8. PT.Indosat Mega
Media Jakarta Multimedia 2001 99,84
9. PT.Sisindosat
Lintasbuana Jakarta
Teknologi
Informasi 1990 96.87
10. PT.Asitelindo Data
Buana Jakarta Multimedia 1997 49,40
11. PT.Indosat com
Adimarga Jakarta Telekomunikasi 2000 99,94
12. Indosat Japan
Co.ltd* Tokyo Jasa Penyiaran
Ket: * Dilikuidasi pada tahun 2001
Sumber : Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN
Sampai akhir tahun 2001, PT. Indosat,Tbk telah melakukan konsolidasi
terhadap anak-anak perusahaannya menjadi enam jenis usaha. Untuk jenis bisnis
komunikasi bergerak dilaksanakan oleh PT. Satelindo Palapa Indonesia
(Satelindo) dan PT. Indosat Multi Media Mobile (IM3). Jenis usaha multimedia,
internet dan bisnis e-comeece dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media (IM2).
Sedangkan untuk jenis jasa teknologi informasi dan komunikasi data dilakukan
oleh PT. Sisindosat Lintas Buana (Sisindosat) dan PT. Aplikanusa Lintasarta
(Lintasarta).
60
III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat, Tbk
61
BAB IV
Peran IMF (International Monetery Fund) Terhadap Privatisasi BUMN di
Indonesia Studi Kasus: Privatisasi PT. Indosat,Tbk
IV.1. Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam Privatisasi
PT. Indosat,Tbk
PT. Indosat,Tbk pertama kali melakukan privatisasi atau penjualan saham
nya pada tahun 19 Oktober 1994. PT. Indosat,Tbk melakukan privatisasi melalui
IPO (Initial Public Offering) di pasar modal dalam dan luar negeri. Penawaran
umum di luar negeri dilakukan di Bursa Efek New York (NYSE), sedangkan
untuk di dalam negeri dilakukan di dua tempat yaitu di Bursa Efek Jakarta (BEJ)
dan Bursa Efek Surabaya (BES). Privatisasi tersebut menunjukan hasil yang
signifikan sehingga privatsiasi tersebut memberikan keuntungan bagi shareholder
dan pemilik.85
Pemerintah melakukan privatisasi PT. Indosat,Tbk dengan beberapa
maksud dan tujuan, yaitu86
:
1. Meningkatkan citra Indonesia.
2. Memperoleh dana segar untuk pembangunan nasional
3. Meningkatkan pasar modal dalam negeri
4. Meningkatkan kompetisi sektor telekomunikasi
5. Merintis dan membuka jalan ke bursa saham di luar negeri
85
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi
atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal.235 85
Ibid hal. 233 86
Ibid
62
Dari hasil penjualan saham di pasar modal PT. Indosat,Tbk menghasilkan
keuntungan sebesar US $ 1,16 miliar atau sebesar Rp. 2,53 trilyun. Sebagian dari
dana tersebut digunakan oleh pemerintah sebesar Rp. 1,8 trilyun yang berasal dari
penjualan saham di Bursa Efek New York untuk membayar hutang luar negeri
pemerintah. Sedangkan hasil dari penjualan saham di dalam negeri seluruhnya
akan digunakan untuk mengembangkan bisnis PT. Indosat,Tbk, yaitu:87
1. 70 % akan digunakan untuk mengembangkan fasilitas pelayanan jasa
telekomunikasi internasional yang merupakan bisnis utama indosat.
2. 20 % akan digunakan untuk melengkapi investasi pada infrastruktur
telekomunikasi domestik.
3. 6 % akan digunakan untuk perluasan usaha di lingkup regional terutama
investasi pada proyek Global Mobile System.
4. 4 % akan digunakan untuk menunjang rencana diversifikasi terbatas
Indosat.
Selanjutnya PT. Indosat,Tbk melakukan privatisasi periode II dan III pada
tahun 2002. Privatisasi ini tidak lepas dari krisis ekonomi yang tengah melanda
Indonesia sejak tahun 1997. Buruknya situasi perekonomian Indonesia pada saat
itu membuat pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF untuk membantu
Indonesia keluar dari krisis ekonomi.
IMF menanggapi permohonan pemerintah Indonesia dengan menyediakan
pinjaman siaga (standby loan) sebanyak US$ 43 milyar, termasuk pinjaman siaga
sebanyak US$ 12,3 milyar dari IMF, dan pinjaman siaga dari pemerintah Jepang
dan pemerintah Singapura sebanyak masing-masing US$ 5 milyar serta pinjaman
87
Ibid hal. 235
63
yang lebih kecil dari beberapa negara lainnya. Agar mendapatkan bantuan tersebut
Indonesia berjanji akan melaksanakan program yang terdapat dalam perjanjian
atau Letter of Intent (LoI). Pemerintah Indonesia akan melaksankan program
pembaharuan yang menyeluruh (comprehensive reform program), termasuk
komitmen untuk tetap menempuh kebijaksanaan makroekonomi yang sehat,
restrukturisasi keuangan, khususnya sektor perbankan, dan pembaharuan
struktural (structural reform). Pemerintah berharap bahwa dengan adanya
pinjaman siaga dari IMF, yang disertai program pembaharuan ekonomi yang
kredibel yang disetujui oleh IMF, kepercayaan pasar pada rupiah dapat
dipulihkan.88
Melalui LoI (Letter of Intent) IMF memberikan beberapa kebijakan yang
harus dilaksanakan oleh Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Salah
satu dari kebijakan tersebut adalah privatisasi BUMN. Hal ini bertujuan untuk
mengurangi beban keuangan pemerintah yang terus membiayai BUMN yang
merugi. Kebijakan untuk melaksanakan privatisasi tercantum dalam beberapa LoI
yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia dan harus dijalankan oleh
pemerintah Indonesia agar mendapatkan dana pinjaman dari IMF.
LoI sendiri merupakan Memorandum Kebijakan Ekonomi (Memorandum
on Economic and Financial Policies/MEFP) yang secara rinci mendeskripsikan
program-program yang hendak dijalankan oleh Indonesia dalam rangka mengatasi
sebab-sebab mendasar krisis ekonomi di Indonesia, yang dibuat sebagai sayrat
memperoleh bantuan finansial dari IMF. Isi dari LoI sendiri merupakan
perwujudan dari washington conesus yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh
88
Jusmaliani. Optimalisasi,,,. Op.Cit. hal.96
64
IMF untuk membantu negara-negara yang sedang terkena krisis ekonomi.
Sedangkan washington consesus sendiri merupakan salah satu cara penyebaran
neoliberalisme di negara-negara berkembang. LoI sendiri pada dasarnya disusun
diatas tiga pilar dasar, yaitu : Pertama, kebijakan ekonomi makro (macroeconomic
policy) yang dirancang untuk mencapai penyesuaian kemampuan terhadap neraca
pembayaran luar negeri yang mendukung kebijakan fiskal dan uang ketat (tight
money). Kedua, strategi komprehensif dengan melakukan restrukturisasi sektor
finansial termasuk penutupan dini terhadap lembaga-lembaga yang pailit. Ketiga,
kebijakan struktural secara luas termasuk peningkatan kualitas pemerintahan atau
good governance. 89
Selanjutnya melalui LoI-LoI yang ditandatangani oleh pemerintah dan
IMF menyebabkan IMF berperan dalam proses privatisasi PT. Indosat,Tbk
melalui kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam LoI-LoI tersebut.
Dalam LoI pertama, tanggal 31 Oktober 1997 IMF memberikan kebijakan
dalam LoI yang harus ditaati oleh pemerintah yang salah satunya adalah
privatisasi terhadap BUMN yang bertujuan untuk mempromosikan kompetisi
domestik serta untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah juga telah membentuk
badan privatisasi yang bertugas untuk menangani permasalahan privatisasi
terhadap BUMN. Selain itu pada bulan September 1997, batas 49 % investasi
asing terhadap perusahaan yang terdaftar di bursa efek telah dihapuskan.
Pemerintah akan membuat suatu aturan untuk pengelolaan dan privatisasi
terhadap BUMN. Sebuah aturan yang jelas akan ditetapkan untuk pengelolaan dan
privatisasi. Pemerintah akan menentukan kriteria untuk menentukan apakah suatu
89
Djoko Sulitstyo, Letter of Intent (LoI) Implementasi dan kendalanya. Jurnal Hubungan
Internasional, Vol. 1, No. 1, April 2001,hal 42
65
perusahaan BUMN harus ditutup, direstrukturisasi atau sepenuhnya diprivatisasi.
Serta proses penjualan yang transparan yang akan memaksimalkan hasil
privatisasi serta memperlakukan semua peserta tender dengan sama. Hal ini
bertujuan untuk mempercepat privatisasi dan mengambil tindakan yang tegas
untuk merestrukturisasi atau menutup perusahaan yang berkinerja buruk.90
Dalam LoI II pemerintah Indonesia juga akan melakukan program
deregulasi dan privatisasi. Pemerintah Indonesia juga berjanji akan bekerja sama
dengan Bank Dunia dalam mengadakan penilaian tentang pengeluaran dan
investasi pemerintah untuk mendorong penggunaan sumber-sumber daya
pemerintah secara lebih efisien. Penilaian ini yang nantinya akan dijadikan dasar
untuk melaksanakan program privatisasi BUMN yang dipercepat.
Dengan ditandatangani nya LoI II, pemerintah Indonesia menargetkan
pencatatan 164 BUMN yang akan diprivatisasi. Pemerintah juga mulai mencari
investor strategis yang berminat pada BUMN bidang telekomunikasi
internasional, jasa pelabuhan, dan lapangan terbang, serta perkebunan kelapa
sawit.91
Pada tanggal 8 April 1998, pemerintah Indonesia menandatangani LoI III.
Dalam penandatangan kali ini pemerintah Indonesia berjanji bahwa dalam jangka
pendek akan dilaksanakan suatu rencana pembaharuan dan divestasi BUMN.
Pemerintah juga akan berjanji bahwa dalam jangka panjang semua BUMN yang
beroperasi di pasar kompetitif akan diprivatisasi. Sedangkan BUMN yang
90
http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm 91
Syamsul Hadi dkk. Post Washington,,,. Op.Cit. hal. 98
66
beregerak dalam usaha-usaha pelayanan umum (public utilities) dan yang strategis
akan dipertahankan.92
Pada bulan November 1998 pemerintah kembali menandatangani LoI
dengan IMF. Dengan ditandatangani nya LoI tersebut rencana untuk melakukan
privatisasi PT. Indosat,Tbk semakin jelas. Pada LoI tersebut menyatakan bahwa
pemerintah akan berencana untuk mengajukan undang-undang telekomunikasi
baru yang rencananya akan diajukan kepada DPR pada akhir Desember, yang
mencakup semua aspek regulasi dan kompetisi bidang telekomunikasi: “To
support the sale of the international telecommunication concern, we intend to
introduce into Parliament by end-December a new telecommunications law
convering all aspects of regulation and competition.”93
LoI ini menunjukan
bahwa pemerintah mulai menggalang dukungan dari anggota DPR agar
pelaksanaan kebijakan privatisasi Indosat tidak terbentur persoalan perundangan
dan memenuhi syarat-syarat transparansi.94
Oleh karena itu lahirlah undang-undang telekomunikasi yang baru untuk
menggantikan undang-undang telekomunikasi yang lama yaitu undang-undang no
36 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan
jasa telekomunikasi meliputi: penyelenggaraan jaringan telekomunikasi,
penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi
khusus. Dalam Undang-undang ini diatur juga bahwa BUMN, BUMD (Badan
Usaha Milik Daerah), serta Badan Usaha dan Koperasi dapat menyelenggarakan
jaringan dan jasa telekomunikasi.95
Undang-undang inilah yang menjadi salah
92
Jusmaliani. Optimalisasi,,,. Op.Cit. hal 98 93
www.imf.org/external/np/loi/1998.htm. 94
Syamsul Hadi dkk. Post Washington,,,. Op.Cit. hal. 98-99 95
http://hukumonline.com/pusatdata/detail/349/node/269
67
satu landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan privatisasi terhadap PT.
Indosat,Tbk.
Pada tahun 2002 rencana privatisasi PT. Indosat,Tbk kian mengemuka
seiring dengan tuntutan IMF untuk menutupi defisit APBN (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara). Pemerintah pada saat itu membutuhkan aliran dana segar
untuk membiayai APBN 2002 yang sebagian besarnya dipakai untuk mencicil
beban utang pemerintah beserta bunganya yang mencapai Rp. 1,401 trilyun.
Sesuai dengan kesepakatan dengan IMF, ditargetkan dana yang terkumpul hasil
dari privatisasi adalah Rp.6,5 trilyun yang akan digunakan untuk membiayai
APBN 2002. Target tahun ini merupakan sebagian kecil dari total target
privatisasi BUMN yang dipatok oleh IMF sebesar Rp.15 trilyun atau US$ 1,5
miliar.96
Privatisasi PT. Indosat,Tbk pasca krisis ekonomi dibagi menjadi dua tahap.
Tahap pertama privatisasi dilaksanakan pada Mei 2002 dengan target penjualan
11,32% (111,174 juta saham). Privatisasi kali ini PT. Indosat,Tbk juga
menggunakan metode IPO (Initial Public Offering). Privatisasi tahap pertama ini
tidaklah sesukses prediksi pemerintah dan gagal memenuhi target dan gagal
memenuhi target penjualan dan pendapatan. Dari hasil privatisasi kali ini saham
yang terjual hanya mencapai 8,1% atau sekitar 83,5 juta saham dengan perolehan
dana Rp.1,1 trilyun.97
Menurut penasihat keuangan privatisasi yang ditunjuk pemerintah yaitu
Danareksa Sekuritas dan Credit Suisse First Boston (CSFB) menyatakan bahwa
gangguan menjelang “placement” pemerintahlah penyebabnya sehingga harga
96
Syamsul Hadi dkk. Post Washington,,,. Op.Cit. hal 99 97
Ibid
68
yang diperoleh tidak maksimal, yaitu hanya sekitar Rp.12.000 persaham. Salah
satu gangguan tersebut adalah beredarnya berita bahwa Indosat akan mengadakan
right issue dalam waktu dekat (menjelang placement pemerintah). Karena dua hal
ini bertolak belakang dan tidak mungkin dilaksankan pada waktu yang bersamaan,
investor pun kebingungan dan tidak jadi membeli saham, atau paling tidak
menundanya hingga ada kepastian berita tersebut.
Hal ini berbeda dengan versi pemerintah sebagaimana yang telah
dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Menurut nya
kegagalan dalam penjualan saham PT. Indosat dikarenakan adanya dugaan adanya
insider trading oleh penasihat keuangan Indosat lainnya, Merril Lynch.
Pernyataan ini dibantah oleh pihak Merril Lynch.98
Tahap kedua yang merupakan tahap akhir dari privatisasi Indosat
dilakukan akhir 2002 dengan menggunakan metode Strategic Sales. Pemerintah
menjual sahamnya yang berada di PT. Indosat,Tbk hingga 41,49% kepada
Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT) yang dimiliki oleh Temasek.
STT menjadi pemenang privatisasi Indosat dengan harga Rp.12.950 per saham ,
lebih tinggi dari pesaingnya, Telkom Malaysia, yang mengajukan penawaran Rp.
12.650 per saham. Hasil dari privatisasi Indosat tahap kedua tersebut pemerintah
memperoleh dana sebesar Rp.5,62 Trilyun. Dengan demikian, total dana yang
diperoleh pemerintah dari privatisasi Indosat sebesar Rp. 6,72 Trilyun.99
Pemerintah melakukan privatisasi tahap II terhadap PT. Indosat, Tbk
dengan menggunakan metode penjualan strategic sales dikarenakan pemerintah
98
Ibid hal. 100 99
Ibid hal. 101
69
berkeyakinan bahwa dengan menggunakan metode tersebut negara akan lebih
diuntungkan, karena100
:
1. Akan memperoleh harga yang jauh lebih tinggi dari privatisasi melalui
pasar modal.
2. Menggairahkan iklim investasi pihak asing di Indonesia.
3. Memberikan keuntungan teknologi yang sangat diperlukan oleh PT.
Indosat, Tbk.
Menurut Menteri Negara BUMN pada saat itu yakni Laksamana Sukardi,
proses privatisasi PT. Indosat,Tbk sendiri didasari oleh beberapa alasan: pertama,
penurunan tarif bagi masyarakat pengguna sambungan telepon; kedua, preddiksi
bahwa aset Indosat sudah mubazir mengingat dimasa depan komunikasi via
internet akan lebih potensial; ketiga, memuluskan agenda transparansi; keempat,
meningkatkan penerimaan negara dan efektivitasnya dalam jangka panjang;
kelima, untuk menutupi defisit APBN pemerintah.101
Tabel IV.1.1: Kebijakan IMF dalam Privatisasi PT. Indosat,Tbk
No. Kebijakan IMF Keterangan
1. Letter of Intent (31 Oktober
1997)
IMF memberikan beberapa kebijakan dalam
bidang makro ekonomi yang salah satu nya
adalah kebijakan privatisasi. Hal ini bertujuan
untuk mengurangi beban negara yang terus
membantu membiayai BUMN yang terus merugi.
2. Letter of Intent II (15 Januari
1998)
IMF memerintahkan pemerintah Indonesia untuk
melakukan kebijakan deregulasi dan privatisasi.
3. Letter of Intent III (8 April
1998)
Pemerintah Indonesia berjanji dalam jangka
pendek akan melaksanakan rencana pembaharuan
dan divestasi BUMN.
4. Letter of Intent IV ( November
1998)
Pemerintah mengajukan Undang-undang
telekomunikasi baru ke DPR. Undang-undang ini
mencakup semua aspek regulasi dan kompetisi
bidang telekomunikasi.
100
Agus Sarwanto. Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintaan Megawati
Soekarnoputri:Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk. (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Jakarta,2004 hal 96 101
Ibid hal.102
70
Sumber :http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm, Syamsul Hadi dkk. Post
Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia. CIRES ( Centre For International
Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007, Agus Sarwanto. Studi Politik Ekonomi Terhadap
Pemerintaan Megawati Soekarnoputri:Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk. (2002-
2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Jakarta,2004,
www.imf.org/external/np/loi/1998.htm, Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi.
.Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta 2003, Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi
BUMN di Indonesia Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003,
diolah oleh penulis
IV. 2. Dampak Privatisasi Terhadap PT. Indosat,Tbk
IV.2.1. Dampak Positf Privatisasi Terhadap PT. Indosat,Tbk
Pelaksanaan privatisasi selalu menuai kontroversi di berbagai negara
termasuk di Indonesia. Pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga menuai
kontroversi karena privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan membawa
dampak positif maupun negatif. Bagi pihak yang pro atau setuju dengan
privatisasi pelaksanaan privatisasi di Indonesia akan membawa dampak yang
positif, yaitu102
:
1. Organisasi pemerintah dianggap sudah terlalu besar, sehingga menjadi
lamban, oleh karena itu organisasi pemerintah harus dikurangi. Kegiatan
pemerintah pada fungsi lain yang seyogyanya dapat dilakukan oleh pihak
swasta agar dilepaskan oleh pemerintah dan diberikan kepada pihak
swasta.
2. Privatisasi berarti mengembalikan tugas pemerintah yang sebenarnya
sebagai pengendali negara bukan sebagai pelaksana. Perusahaan yang
diprivatisasi akan berhasil memenuhi permintaan konsumen dan akan
mendapat keuntungan serta akan terus tumbuh berkembang.
102
Marwah M.Diah. Restrukturisasi ,... Op. Cit. hal 142-143
71
3. Privatisasi akan memberikan manfaat bagi konsumen karena perusahaan
yang dimiliki oleh swasta memiliki insentif yang besar untuk
memproduksi barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan
oleh konsumen.
4. Privatisasi akan merangsang kompetisi yang akan menuju kepada efisiensi
dan selanjutnya meningkatkan produktivitas.
5. Privatisasi BUMN akan membantu pemerintah mendapatkan dana segar
untuk membangun infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Terdapat anggapan bahwa campur tangan pegawai pemerintah dan
politikus pada BUMN, akan mengurangi otonomi manajemen BUMN.
Kondisi ini akan menghalangi kemampuan BUMN tersebut secara
ekonomi, oleh karena itu BUMN harus diprivatisasi.
Dengan diprivatisasinya PT. Indosat,Tbk pemerintah memperoleh
pemasukan sebesar Rp. 5,62 Trilyun hasil dari penjualan saham. Dana tersebut
dapat digunakan untuk membiayai APBN dan dapat digunakan untuk membayar
hutang luar negeri pemerintah. Dengan masuknya STT juga akan membawa
dampak positif bagi PT. Indosat,Tbk sendiri. Mereka akan membawa teknologi
dan jaringan pemasaran yang dimilikinya ke PT. Indosat,Tbk. Hal ini tentu akan
membuat perusahaan menjadi lebih efisien dan sehat.
Dengan adanya peningkatan efisiensi dalam perusahaan maka PT.
Indosat,Tbk dari tahun ke tahun selalu mengalami keuntungan. Dari tahun 2004
samapi dengan tahun 2008 PT. Indosat,Tbk selalu mengalami laba. Hal ini dapat
dilihat dari laporan laba rugi yang dikeluarkan oleh PT. Indosat,Tbk di bawah ini.
72
Seperti yang telah di ungkapkan oleh Menteri Negara BUMN bahwa
prospek bisnis telekomunikasi diambang kemunduran. Untuk dapat berusaha dan
bertahan dibutuhkan modal yang besar untuk pengembangan usaha dan juga untuk
mengantisipasi perubahan teknologi yang sedemikian pesat. Oleh karena itulah
pemerintah melakukan privatisasi karena pada saat itu pemerintah tidak mampu
menyediakan modal tersebut. Selain itu hasil dari privatisasi dapat digunakan oleh
Pemerintah sebagai upaya untuk menambah cadangan devisa negara sehingga
dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap US$ yang merupakan unsur penting
bagi penguatan makro ekonomi di Indonesia.103
Dengan adanya investor baru dan penambahan modal PT.Indosat,Tbk terus
berkembang menjadi salah satu penyedia jaringan telekomunikasi terbesar di
Indonesia. Dengan adanya penambahan modal serta teknologi yang canggih PT.
Indosat,Tbk mampu menjalankan perusahaannya dengan baik sehingga
keuntungan yang diraih nya terus meningkat dari tahun ke tahun.
IV.2.1.2 Dampak Negatif
Sedangkan bagi pihak yang merasa pesimis atau kontra terhadap
pelaksanaan privatisasi di Indonesia akan beranggapan bahwa privatisasi akan
membawa dampak negatif. Hal ini seperti diungkapkan oleh Yair Aharoni ynag
dikutip oleh Marwah M.Diah yaitu104
:
1. Penjualan saham BUMN yang kinerjanya positif, berarti pemerintah
bertindak merugikan negara. BUMN yang mempunyai kinerja positif
berarti akan mengurangi sumber income atau pendapatan negara. Pihak
103
Agus Sarwanto, Studi Politik ekonomi terhadap Pemerintahan Megawati
Soekarnoputri: Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Politik Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. hal 100-101 104
Marwah M.Diah. Restrukturisasi ,... Op. Cit. hal.143-144
73
swasta hanya akan membeli asset BUMN yang menguntungkan.
2. Pemerintah kehilangan pendapatan dari keuntungan dan pajak yang
berasal dari BUMN yang kinerjanya positif. Yang tersisa hanya BUMN
yang merugi dan tentu saja sulit untuk diprivatisasikan.
3. Faktor efisiensi BUMN bukan ditentukan oleh kepemilikan perusahaan,
sehingga alasan penjualan saham atau aset BUMN kepada swasta dengan
tujuan agar BUMN efisien adalah tidak relevan.
4. De-nasionalisasi merupakan tindakan yang tidak tepat ketika sebagian
besar industri dalam keadaan resesi.
5. De-nasionalisasi akan merusak jaringan kerjasama antar BUMN dalam
sistem subsidi silang oleh pemerintah.
Privatisasi yang dilakukan oleh PT. Indosat,Tbk juga membawa dampak
negatif. Sebelum Proses privatisasi tahap III, Indosat bersama Deustche Telekom
(DT) memiliki saham Satelindo dengan komposisi saham Indosat 75% dan DT
25%. Mei 2002 Indosat membeli saham Satelindo 25% dari DT dengan harga
US$ 325 juta. Dengan adanya transaksi ini, berarti Indosat memiliki 100% saham
Satelindo. Pada Oktober 2002 STT Telemedia (Singapura) membeli 41,94 %
saham pemerintah di PT. Indosat,Tbk dengan harga US$ 624 juta. Dengan kata
lain, 100% saham PT. Indosat,Tbk bernilai US$ 1,487 miliar. Dengan harga segitu
STT Telemedia juga menguasai anak perusahan PT. Indosat,Tbk yakni Satelindo
yang berharga US$ 1,3 miliar. Selain itu STT Telemedia juga telah menjadi
penguasa bisnis seluler di Indonesia.105
105 asropi.files.wordpress.com/2009/02/menilik-kinerja-privatisasi.pdf diakses tanggal
5 Maret 2011
74
Privatisasi yang dilakukan PT. Indosat,Tbk tahap III yang menggunakan
metode Stretegic Sales telah membuat jatuhnya perusahaan telekomunikasi kita ke
tangan asing. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk
mempunyai kepemilikan dalam perusahaan nasional.
Privatisasi juga tidak memberikan keuntungan bagi konsumen karena
privatisasi PT. Indosat,Tbk ternyata tidak membebaskan struktur pasar dari
praktek monopoli. Penjualan saham milik pemerintah ke tangan STT hanya
memindahkan monopoli pemerintah ke tangan swasta. Selain itu privatisasi juga
dianggap sebagai kebijakan yang tidak menguntungkan bagi para pekerja atau
buruh. Kekhawatiran adanya monopoli oleh pemegang saham baru dan jika dijual
di pasar internasional akan dapat merugikan kepentingan nasional.
Dengan diprivatisasinya PT. Indosat,Tbk pemerintah akan kehilangan
sumber dana yang dihasilkan oleh PT. Indosat,Tbk hal ini dikarenakan PT.
Indosat,Tbk merupakan salah satu BUMN sehat dengan memberikan pemasukan
terbesar kepada negara.
Dengan lepasnya PT. Indosat,Tbk hal ini sama saja dengan lepasnya
jaringan saraf global Indonesia. Dengan piranti komunikasi internasional yang
dimilikinya PT. Indosat,Tbk merupakan perusahaan negara yang kaitan
strategisnya dengan masalah-masalah lain yang lebih luas seperti dalam bidang
keamanan.106
Dengan dijual nya saham pemerintah maka membuat pemerintah tidak lagi
menjadi pemegang utama saham dari PT. Indosat,Tbk. Selain itu privatisasi yang
dialkukan oleh PT. Indosat,Tbk tidak berhasil membuat penyebaran saham ke
106
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op. Cit. hal. 90
75
publik. Kepemilikan saham PT. Indosat,Tbk yang dimilki oleh masyarakat dalam
negeri hanya mencapai 13 % saja. Hal ini tentu saja merugikan karena masyarakat
tidak dapat menajdi pemegang saham terbesar bagi perusahaan nasional.
Persentase saham yang dimiliki oleh asing juga lebih tinggi yaitu sebesar 30%. 107
Tabel IV.2.1 :Dampak Privatisasi PT. Indosat,Tbk
No. Dampak Positif Dampak Negatif
1. Pemerintah mendapatkan dana dari
hasil penjualan saham PT. Indosat
yang digunakan untuk menambah
keurangan dana pada APBN.
Dana dari hasil privatisasi tidak masuk ke
dalam kas perusahaan sehingga perusahaan
tidak memperoleh tambahan dana untuk
penambahan modal.
2. Dengan adanya teknologi baru dan
manajemen baru maka akan terjadi
peningkatan yang akan memberikan
keuntungan bagi PT. Indosat dan
Pemerintah.
Pemerintah mengalami kerugian karena
dengan diprivatisasi nya PT. Indosat
kepada STT Telemedia dengan harga US$
624 juta. Dengan kata lain, 100% saham
PT. Indosat bernilai US$ 1,487 miliar.
Dengan harga segitu STT Telemedia juga
menguasai anak perusahan PT. Indosat
yakni Satelindo yang berharga US$ 1,3
miliar.
3. Laba yang diperoleh PT. Indosat dari
tahun 2004-2008 terus meningkat.
Pemerintah akan kehilangan sumber dana
yang dihasilkan oleh PT. Indosat hal ini
dikarenakan PT. Indosat merupakan salah
satu BUMN sehat dengan memberikan
pemasukan terbesar kepada negara.
4. Saham yang dijual di bursa saham
dapat membuat pasar saham di
Indonesia menjadi lebih beragam dan
dapat menarik investor asing untuk
berinvestasi di Indonesia.
Kepemilikan saham PT. Indosat yang
dimilki oleh masyarakat dalam negeri
hanya mencapai 13 % saja. Hal ini tentu
saja merugikan karena masyarakat tidak
dapat menjadi pemegang saham terbesar
bagi perusahaan nasional. Persentase
saham yang dimiliki oleh asing juga lebih
tinggi yaitu sebesar 30%.
Sumber : Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia
Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003, Agus Sarwanto, Studi
Politik ekonomi terhadap Pemerintahan Megawati Soekarnoputri: Studi Kasus Privatisasi
PT. Indosat, Tbk (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu
Politik Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Apa dan Bagaimana Privatisasi
BUMN. Institute For Good Corperate Governance Studies. Jakarta.2003
asropi.files.wordpress.com/2009/02/menilik-kinerja-privatisasi.pdf
107
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=90605 diakses tanggal 10 Mei 2011
76
IV.3. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia
Dalam melakukan privatisasi terhadap BUMN pemerintah melakukan
nya berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Landasan hukum tersebut dapat
berupa Undang-undang, ketetapan MPR, maupun keputusan Presiden.
Tabel IV.3.1: Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia
NO. Landasan Hukum Penjelasan
1. TAP MPR No.IV/MPR/1999, Bab
IV Tentang Kebijakan Ekonomi
(poin B butir 12 dan 28)
“BUMN /BUMD harus efisien,transparan,
dan profesional. Bagi BUMN yang
usahanya tidak berkaitan degan
kepentingan didorong untuk melakukan
privatisasi melalui pasar modal.”
2. TAP MPR No.VIII/MPR/2000,
Tentang Laporan Tahunan
Lembaga Tinggi Negara
“Melaksanakan dengan sungguh-sungguh
dan transparan program restrukturisasi dan
privatisasi BUMN sesuai target yang
ditetapkan melalui APBN tahun 2000.
Privatisasi agar dilakukan secara selektif
dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan
DPR.”
3. TAP MPR No.X/MPR/2001,
Tentang Laporan Tahunan
Lembaga Tinggi Negara (butir
2,a,1)
“Penyusunan action plan yang
komprehensif termasuk kerangka regulasi
sektoral yang disepakati bersama DPR.”
“Privatisasi dilaksanakan secara selektif
dan dikonsultasikan dahulu dengan DPR.”
“Sosialisasi privatisasi secara sistematis.”
4. TAP MPR No.VI/MPR/2002,
Tentang Laporan Tahunan
Lembaga Tinggi Negara (butir 3
Ekonomi, 4d)
“Melaksanakan privatisasi BUMN secara
sangat selektif, transparan, dan hati-hati
setelah berkonsultasi dengan DPR,
sedangkan Undang-undang tentang BUMN
yang sedang di bahas oleh pemerintah dan
DPR agar segera diselesaikan.”
5. UU No.25/2000, Tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas)
“Kriteria: Kegiatan usaha bukan
merupakan kegiatan umum yang sangat
strategis”
“Prinsip pelepasan: sederhana, transparan,
dan akuntabel”
“Sektor: telekomunikasi, transportasi,
perkebunan, hotel dan turisme,
infrastruktur, minyak dan gas.”
6. UU APBN Tahun 2002 Merupakan hak budget DPR dimana
ditetapkan target privatisasi BUMN sebesar
Rp.6,5 triliun.
7. Keputusan Presiden Nomor 103
tahun 1998
Tentang Tim Evalusasi Privatisasi BUMN.
8. Keputusan Menteri Koordinator
Pengawasan Pembangunan/PAN
Nomor
Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak Dari Hasil-hasil
Pengelolaan Kekayaan Negara Yang
77
41/KEP/MK.WASPAN//1998 dipisahkan.
9. Keputusasn Presiden Nomor 24
tahun 2001
Tentang Tim Konsultasi Privatisasi
BUMN.
10. Keputusan Presiden Nomor 122
tahun 2001
Tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN
jo Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2002 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi
BUMN.
11. Keputusan Menteri Negara BUMN
Nomor KEP-35/M.BUMN/2001
Tentang Prosedur Privatisasi BUMN.
12. Undang-undang Republik
Indonesia No: 19 Tahun 2003
tanggal 19 Juni 2003
Badan Usaha Milik Negara
13. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun
2002
Tentang Penjualan Saham Milik Negara
Republik Indonesia pada Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Indosat, Tbk
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33
tahun 2005
Tentang Tata Cara Privatisasi
15. Keputusan Presiden Nomor 18
tahun 2006
Tentang Komite Privatisasi Perusahaan
Perseroan (Persero)
16 Undang-Undang no 36 Tahun 1999 Penghapusan monopoli penyelenggaraan
jasa telekomunikasi
Sumber: Master Plan BUMN 2002-2006, 2005-2009 dan Apa dan Bagaimana Privatisasi
78
BAB V
KESIMPULAN dan SARAN
Krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia termasuk Indonesia
telah membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Hal ini
dikarenakan Indonesia mengalami krisis finansial dan ekonomi yang dahsyat yang
dipicu oleh depresiasi tajam dalam mata uang negara-negara Asia, termasuk
rupiah. Pada gilirannya kondisi ini diperburuk oleh terpuruknya kepercayaan
pasar pada ekonomi Negara Indonesia. Depresiasi mata uang yang tajam
mengakibatkan keterpurukan ekonomi di Indonesia. Selain mengalami depresiasi
tajam sebanyak 80 persen dari kurs sebelum krisis, Indonesia mengalami
peningkatan laju inflasi sampai 50 persen lebih. Selama tahun 1998 ekonomi
Indonesia mengalami kontraksi tajam sebanyak hampir 14 persen. Kerapuhan dari
sistem perekonomian Indonesia pada saat itu dan juga hutang luar negeri yang
sudah jatuh tempo. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia meminta
bantuan kepada IMF untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi saat
itu. Kemudian IMF datang dengan berbagai macam kebijakan yang tertuang
dalam Letter of Intent yang salah satu nya adalah mengenai privatisasi BUMN.
Privatisasi terhadap BUMN sendiri bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi BUMN serta meningkatkan kinerja dari BUMN itu sendiri. Hal ini
dikarenakan BUMN selama ini selalu mengalami kerugian dan membebani
keuangan pemerintah. Dengan meningkatnya efisiensi dan kinerja dari BUMN
diharapkan bahwa BUMN akan memberikan keuntungan kepada pemilik,
konsumen, dan karyawannya. Selain itu privatisasi juga bertujuan untuk
79
meningkatkan pendapatan perusahaan, mengurangi utang, memperoleh tambahan
modal yang berasal dari pasar modal, serta mengurangi campur tangan
pemerintah. Hal ini dikarenakan ketika BUMN masih dibawah kendali pemerintah
maka BUMN tidak dapat menjalankan usahanya dengan maksimal dan tidak
menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Selain itu rendahnya kemampuan
bersaing dengan perusahaan swasta yang mengahasilkan produk sejenis menjadi
salah satu alasan mengapa privatisasi dilakukan terhadap BUMN. Dengan
masuknya investor diharapkan akan terjadi transfer teknologi yang kemudian akan
membuat produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Selain itu dengan
kemapuan manajerial yang lebih baik akan menciptakan perusahaan yang semakin
profesional dan kompeten dalam menjalankan usahanya.
IMF sebagai lembaga keuangan dunia yang merupakan organisasi
internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau
keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk
membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing
negara anggotanya. IMF mempunyai program pinjaman jangka pendek yang dapat
digunakan untuk membantu negara anggotanya yang mengalami kesulitan. Negara
anggota IMF yang ingin meminta bantuan pinjaman tersebut harus memenuhi
syarat atau kondisionalitas tertentu sesuai dengan petunjuk kebijakan dari IMF.
Syarat atau kondisionalitas tersebut termasuk kebijakan penyesuaian kebijakan
ekonomi domestik dari negara pemohon. Hal ini dimaksudkan agar negara
pemohon dapat segera mengatasi kesulitan neraca pembayarannya dan membayar
kembali pinjamannnya kepada IMF. Selain itu kondisionalitas juga sebagai
80
jaminan negara pemohon kepada IMF agar uang yang dipinjamakan dapat
dikembalikan.
Kondisionalitas atau syarat yang di tetapkan oleh IMF kepada negara
anggotanya yang memohon bantuan pinjaman merupakan butir-butir dari konsep
Washington Consensus yang merupakan salah satu perwujudan dari konsep
neoliberalisme. Setiap negara yang akan meminta bantuan pinajaman kepada IMF
akan diterapkan kebijakan yang sama melalui perjanjian atau LoI yang telah
disepakati antara pemerintah negara pemohon dengan IMF yaitu butir-butir
konsep dari Washington Consesus. IMF beranggapan bahwa setiap negara yang
terkena krisis diseluruh dunia hanya ada satu obat utamanya yaitu dengan
melaksanakan prinsip dari Washington Consesus.
Sejalan dengan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh IMF maka
pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kompetisi terhadap
perusahaan BUMN maka pemerintah setuju dengan salah satu syarat yang
diajukan oleh IMF yaitu untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN salah
satunya adalah PT.Indosat. Selain itu privatisasi merupakan salah satu dari upaya
pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Privatisasi merupakan
kebijakan yang sangat penting karena menjadi salah satu bagian dari perjanjian
atau klausul antara pemerintah Indonesia dengan IMF sebagai persyaratan atau
kondisionalitas proses pencairan dana pinjaman dari IMF.
Terdapat dua faktor yang mendorong pemerintah untuk melakukan
privatisasi terhadap BUMN, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal adalah kondisi organisasi dan kinerja dari BUMN yang tidak sehat serta
kondisi keuangan negara yang sedang terpuruk. Sedangkan faktor eksternal adalah
81
pendirian dan aktivitas organisasi bisnis internasional serta regional yang
menetapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam kegiatan bisnis global.
Tujuan dari pemerintah melakukan privatisasi BUMN adalah untuk
meningkatkan kinerja BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam
menghadapi persaingan dalam era globalisasi yang sangat erat dengan pasar
bebas. Disamping itu privatisasi bertujuan untuk mendapatkan tambahan dana
modal untuk mengembangkan usahanya dari investor.
Privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMN memang
membawa dampak baik yang positif maupun yang negatif. Privatisasi terhadap
BUMN akan mendorong terjadinya Good Governance and Corporate. Hal ini
kemudian yang akan membuat manajemen perusahaan BUMN akan menjadi
efektif dan efisien sehingga akan menciptakan sistem kerja yang sehat. Dengan
begitu akan mendorong semangat para karyawan untuk meningkatkan laba atau
keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi juga di PT. Indosat,Tbk yang saham
nya telah dijual oleh pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kinerja dari
manajemen serta terjadinya transfer teknologi telah membuat PT. Indosat,Tbk
meraih keuntungan dari tahun 2004 hingga tahun 2008.
Selain itu dengan diprivatisasinya perusahaan BUMN akan mengurangi
campur tangan pemerintah sehingga bisa mengurangi monopoli dan KKN
terhadap perusahaan BUMN sehingga akan tercipta persaingan sehat di pasar.
Dengan adanya persaingan yang sehat maka akan menguntungkan bagi konsumen
karena barang dan jasa yang dihasilkan adalah yang terbaik dan dengan harga
yang bersaing. Dengan begitu akan membuat nilai jual perusahaan menjadi tinggi
karena menghasilkan laba yang tinggi. Hal ini kemudian membuat saham-saham
82
BUMN yang sudah dijual di pasar modal hampir seluruhnya menjadi minat dari
investor dan membuat saham-saham dari BUMN menguasai hampir seluruh
transaksi di pasar modal. PT. Indosat,Tbk merupakan salah satu dari perusahaan
yang sahamnya diminati oleh para pemain saham hal ini dikarenakan kinerja dari
PT. Indosat,Tbk yang baik dan hampir selalu membukukan keuntungan di setiap
tahunnya.
Dampak negatif yang dihasilkan dari privatisasi BUMN sendiri sebenarnya
dikarenakan kurang nya persiapan dan tidak adanya keterbukaan pemerintah
dalam melakukan privatisasi. Hal ini terlihat dari privatisasi yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap PT. Indosat,Tbk dimana kurangnya keterbukaan dalam
proses privatisasi tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat
karena hampir seluruh saham dari PT. Indosat,Tbk dikuasai oleh pihak asing yaitu
PT. Singtel dimana PT. Singtel juga menguasai sebagian saham dari PT. Telkom.
Hal ini kemudian yang membuat kekhawatiran masyarakat bahwa bisnis
telekomunikasi di Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing.
Selain itu belum meratanya penjualan saham-saham dari perusahaan
BUMN membuat hampir sebagian besar saham-saham yang dijual di pasar modal
di beli oleh pihak asing dan investor domestik hanya menguasai saham sebagian
kecil seperti yang terjadi pada PT. Indosat,Tbk dimana investor asing menguasai
sebagian saham mereka dan investor lokal hanya menguasai sebagian kecil saja.
Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena tujuan dari privatisasi sendiri untuk
pemerataan dari kepemilkan saham BUMN kepada masyarakat lokal.
Privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada PT. Indosat,Tbk
sebenarnya juga merugikan bagi PT. Indosat,Tbk itu sendiri. Hal ini dikarenakan
83
seluruh hasil penjualan saham dari PT. Indosat,Tbk tidak masuk kedalam kas
perusahaan yang dapat manjadi modal tambahan bagi perusahaan untuk
menjalankan usahanya. Seluruh hasil dari penjualan saham masuk kedalam kas
negara yang akan digunakan untuk menambah kekurangan dana APBN tahun
2002.
Sebagai akhir dari penutup skripsi ini saran yang dapat diberikan adalah
pemerintah harus mempunyai rencana yang matang tentang pelaksanaan
privatisasi itu sendiri, Pemerintah harus mengumumkan kepada masyarakat
BUMN apa yang akan di privatisasi serta dengan cara apa BUMN tersebut akan di
privatisasi. Hal ini penting agar proses privatisasi dapat berlangsung dengan
transparan sehingga proses privatisasi tersebut tidak menimbulkan polemik antara
pemerintah dan masyarakat seperti yang terjadi dalam kasus privatisasi PT.
Indosat,Tbk.
Pemerintah harus memperbaiki kinerja BUMN setelah itu mencabut hak-
hak istimewa yang di miliki oleh BUMN agar BUMN dapat mandiri dalam
menjalankan usahanya. Pemerintah harus membentuk korporasi perusahaan agar
tercipta manajemen yang bersih dan budaya kerja yang efisien dan produktif.
84
Daftar Pustaka
Buku
Awalil, Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. E.
Publishing Company Jakarta 2008
Baswir, Revrisond. Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia. Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2006
Diah, M. Marwah. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau
Korporatisasi?. Literata Lintas Media. Jakarta.2003
Clive, Archer. International Organization.1983
Harinowo, Cyrillus. IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF. PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
Hadi, Syamsul, Dichiya Soraya, Herjuno Ndaru, Dewi Sinorita Sitepu, Devi
Kusumaningtyas dan Mutiara Arumsari. Post Washington Consensus Dan
Politk Privatisasi di Indonesia. CIRERAS (Centre For International
Relation Studies UI). Marjin Kiri 2007
Hermawan, P. Yulius, ed. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional
Aktor, Isu dan Metodologi:Ekspansi Global Neo-Liberalisme. Graha Ilmu.
Jakarta. 2007
Institute for Good Coorperate Governance Studies Jakarta, Apa dan Bagaimana
Privatisasi BUMN. Jakarta.2003
Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta
2003
Lisa, Harrison. Metodologi Penelitian Politk. Jakarta: Kencana.2007
85
Mas‟oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internaisonal: Disiplin dan Metodologi. PT.
LP3ES. Jakarta 1994
Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era
dinamika Global. Bandung: PT. Alumni.2005.
Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu
Hubungan Internasional. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2005.
Soeprapto,R. Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi, dan Perilaku. Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 1997, Edisi Pertama.
Yudho, Winarno S.H., dkk Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak Bumi, dan Gas
Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik
Pemerintah, dan Penerapannya di Indonesia. Pusat Penelitian dan
Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. Jakarta 2005
Volker, Rittberger and Zangl, Benhard. International Organization;Polity, Politics
and Policies. New York: palgrave Macmillan.2006
Wibowo I, dan Francis Wahono. Neoliberalisme. Cindelarasa Pustaka Rakyat
Cerdas,Yogyakarta 2003
Jurnal
Arisman, M. Si. Tinajauan Ekonomi Politik Kebijakan Privatisasi di Indonesia,
Jurnal Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah ETIKONOMI, Vol 3, No 3,
Desember 2004
Susilio, Basis, Djoko Sulistyo, dan Lilik Salamah. Bantuan Ekonomi IMF
terhadap Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1,No.1, April 2001
86
Sulistyo, Djoko. Letter of Intent (LoI): Implementasi dan Kendalanya. Jurnal
Hubungan Internasional, Vol.1, No.1, April 2001
Majalah
Ismawan, Indra. Aspek Krusial di Balik Privatisasi BUMN, Manajemen Majalah
Bagi Manajer Eksekutif, Vol 121, September 1998
Lestari, Wiwiek, Dra Ec, dan Dra Ec Sri Lestari Kurniawati, Laporan Penelitian
Dosen Muda Studi Atas Kinerja BUMN Setelah Privatisasi.
Ekonomi/Jurusan Manajemen STIE PERBANAS Desember 2007
Juliawati, Nia. Reformasi BUMN : Privatisasi Atau Revitalisasi. SINERGI Kajian
Bisnis Dan Manajemen Vol.5.No.2003
Nugraha, Safri. Privatisasi BUMN, Kebijakan Yang Menguntungkan Negara Atau
Investor? Analisa Dari Privatisasi Beberapa BUMN di Indonesia. SINERGI
Kajian Bisnis Dan Manajemen Vol.5, No 2. 2003
Prakosa, Bambang Kesit. Analisis Kebijakan Privatisasi BUMN. SINERGI
Kajian Bisnis Dan Manajemen Vol 5 No 2. 2003
Sari, Shinta Wellia. Privatisasi BUMN (INDOSAT) Masihkah Ada Harapan.
Mitra Bisnis Vol 2. No 2 pp 193-201. Agustus 2003
Master Plan
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik
Negara Tahun 2002-2006. Jakarta, Februari 2002
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik
Negara Tahun 2005-2009. Jakarta
Tesis
87
Agus Sarwanto. Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintaan Megawati
Soekarnoputri:Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk. (2002-2003). Tesis
S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Jakarta,2004
Website
http://www.gudangmateri.com/2010/05/teori-ekonomi-keynesian.html
http://4f121z4l.multiply.com/journal/item/50
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=90605
http://hukumonline.com/pusatdata/detail/349/node/269
www.imf.org/external/np/loi/1998.htm.
http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm
http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_i
lmu_eksak_sains_statistik_statistik
http://202.182.166.182/sipruu/2001/2001/2001kepres24.htm
http://www.linkpdf.com//ebookviewer.php?url=http://srisetya.staff.gunadarma.ac.
id/Downloads/files/17211/B+U+M+N.doc
http://www.indosat.com/html/annual_report_2008/id/0300_glance.html