survey, investigation, design, land acquisition ... · aspek normatif pengantar sidlacom...

SIDLACOM

CIPTA KARYA Survey, Investigation, Design, Land Acquisition,

Construction, Operation, dan Maintenance

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pelatihan

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK)

Surabaya, 9 September 2019

1

KOMPETENSI DASAR

LEVEL 02 (K04, K05, K06, K07, K10, K14, K15)

Mampu melaksanakan proses

penyelenggaraan permukiman

Survey, Investigation, Design,

Land Acquisition, Construction,

Operation, dan Maintenance

(SIDLACOM)

2

OUTLINE

01 PENGANTAR SIDLACOM

02 SURVEY, INVESTIGATION,

DESIGN

03 LAND ACQUISITION

04 CONSTRUCTION

05 OPERATION & MAINTENANCE

06 PENUTUP

RESIKO SIDLACOM DJCK

3

01

PENGANTAR

SIDLACOM

4

ASPEK NORMATIF

PENGANTAR SIDLACOM

Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum (dan peraturan turunannya) 01

Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 02

Undang-undang Sektor Terkait 03

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah 04

Permen PU No. 603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian

Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bidang

Pekerjaan Umum 05

5

SURVEY melakukan identifikasi data- data baik

data sekunder maupun data primer

INVESTIGATION melakukan penyiapan dan

implementasi termasuk kelayakan

teknis, finansial dan lingkungan

DESIGN melakukan perencanaan mulai dari

pembuatan Masterplan, Studi Kelayakan

(FS), dan Rencana Teknis Terinci (DED)

LAND ACQUISITION melakukan penyiapan lahan atau

lokasi untuk pembangunan

infrastruktur

CONSTRUCTION melakukan

pembangunan infrastruktur

OPERATION AND

MAINTENANCE melaksanakan pengoperasian dan

pemeliharaan infrastruktur

terbangun sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

SIDLACOM

PENGANTAR SIDLACOM 6

TAHAPAN PROYEK

tahapan proyek

Investigation

Survey Design

Land Acquisition

C o n s t r u c t i o n Operation &

Maintenance

FS ENG PROC CONSTRUCTION OPERATIONAL

persiapan pembangunan pemanfaatan

RD

Kesiapan DED

Kesiapan lahan

Komitmen Bup/Wal

Sharing kegiatan/

biaya

Rencana

Pembiayaan/ RKAKL

Organisasi

DIPA

Review Design (RD)

Pelaksanaan Pembangunan

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Testing & Commissioning

Dokumen pembangunan

Dokumen Serah Terima Kelola/Asset

Serah Terima Kelola

Serah Terima Asset

Pemanfaatan Asset

Pemeliharaan dan

Perawatan

readiness

critera


TAHAPAN PROYEK

Investigation

Survey Design

Land Acquisition

C o n s t r u c t i o n Operation &

Maintenance

FS ENG PROC CONSTRUCTION OPERATIONAL

Persiapan Pembangunan Pemanfaatan

RD

a. Tahap Pra Kontrak

1) Persiapan Pengadaan

2) Pemilihan Penyedia Jasa

b. Tahap Penandatanganan Kontrak

1) Penyusunan Dokumen Kontrak

2) Penandatanganan Kontrak

c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak

1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak

2) Pelaksanaan Kontrak

3) Serah Terima Pekerjaan

4) Evaluasi Produk

5) Pemanfaatan Produk

a. Penetapan Lokasi Pembangunan, b. Permohonan Pengadaan Tanah,

c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah, d. Keberatan atas Keputusan Panitia,

e. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi, f. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas

Tanah, g. Risalah Pengadaan Lahan, h. Pengamanan Aset

a. Tahap Pra Kontrak

1) Persiapan Pengadaan

2) Pemilihan Penyedia Jasa

b. Tahap Penandatanganan Kontrak

1) Penyusunan Dokumen Kontrak

2) Penandatanganan Kontrak

c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak

1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak

2) Pelaksanaan Kontrak

3) Serah Terima Pekerjaan

4) Evaluasi Produk

5) Pemanfaatan Produk

a. Penyiapan perangkat O & P

b. Program O & P

c. Ketersediaan perangkat/sumber

daya O & P

d. Perencanaan Perbaikan

e. Pelaksanaan Perbaikan

f. Kegagalan Bangunan

g. Keluaran/output

h. Manfaat/outcome

i. Penyerahan proyek selesai

Pengendalian melalui Sistem Pengendalian Manajemen (SISDALMEN)


PROSES PEMBANGUNAN

PEMDA

LOKASI PERENCANAAN

(RISPAM, FS, DED,

COMMIS.

TEST

PROSES

OPERASIONAL

FASILITASI

KELEMBAGAAN

PELATIHAN

OPERATOR/

KARYAWAN

PROSES

PERENCANAAN

NSPK NSPK NSPK

PELAYANAN

AIR MINUM

PELAKSANA

PEYELENGGARAAN

SPAM

SDM

TERLATIH

SDM

- DANA (APBN/APBD)

- PEMBEBASAN TANAH MONEV

SPAM

PROSES

PEMBANGUNAN

MASY/

SWASTA

PEMDA

PENYELENGGARAAN

PENGEMBANGAN SPAM (SIDLACOM)

Investigation

Survei Design

Land Acquisition

C o n s t r u c t i o n Operation & Maintenance


02

SURVEY,

INVESTIGATION,

DESIGN

10

STUDI KELAYAKAN (FS)

Pengertian

studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan

dimasa mendatang. Penilaian disini tidak lain

adalah untuk memberikan rekomendasi apakah

sebaiknya proyek yang bersangkutan layak

dikerjakan atau sebaiknya ditunda dulu.

Hasil FS

1. Hasil Survei ekonomi

2. Kelayakan Lokasi

3. Analisis Biaya dan manfaat pembangunan bagi

masyarakat

4. Perkiraan harga tanah

5. Dampak lingkungan dan dampak sosialyang

mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan

bangunan.

Cakupan FS

1. Analisis Kebutuhan

2. Analisis Teknis

3. Analisis Ekonomi

4. Analisis Finansial

5. Kajian Lingkungan dan Sosial

6. Untuk KPBU Analisis risiko, Kajian

struktur KPBU, Dukungan Pemerintah ,

Rencana Pelaksanaan

SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN 11

STUDI KELAYAKAN (FS)

Bagan

Alir

FS

SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN

Kajian tentang lingkungan

dan tata ruang

Kajian tentang pengadaan

tanah

Kajian tentang Kebijakan

dan Sasaran Perencanaan

Formulasi alternatif solusi

Pengumpulan Data

Geologi dan

Geoteknik

Hidrologi dan

Drainase

Lingkungan dan

Keselamatan Lalu Lintas Topografi

Analisis

Perkerasan Jalan Struktur Jembatan Pertumbuhan Lalu

Lintas Geometri

Aspek Lain Ekonomi

Evaluasi Kelayakan

Rekomendasi

12

SURVEI DAN INVESTIGASI

Survei Teknis

Untuk mendapatkan data-data/informasi

kondisi/situasi awal lokasi pembangunan

infrastruktur yang sebenarnya.

Survei teknis terdiri dari:

1. survey teknis prasarana

2. survey keetersediaan bahan/alat/ tenaga

kerja).

Data:

1. Kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas,

topografi),

2. kondisi tanah (keras/lunak),

3. keadaan air tanah,

4. peruntukan lahan,

5. rincian penggunaan lahan,

6. perkerasan,

7. penghijauan,

8. dan lain-lain.

Survei Harga Satuan

Upah/Bahan/Alat

Survei sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok

setempat/terdekat sebagai referensi

data/informasi harga satuan upah/bahan/alat

bagi pelaksana untuk menyusun RAB proposal

pelaksanaan kegiatan atau menggunakan dasar

harga yang sudah ditetapkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum.

Survei Calon Tenaga Kerja

Diprioritaskan dan diharapkan

sebanyak mungkin dari masyarakat

setempatjumlah

1. kualifikasi tenaga kerja

2. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki

calon tenaga kerja

Survei Sosial


DESAIN TEKNIS

Desain

Berdasarkan hasil Survei kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain

bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif- alternative desain/rancangan bangunan yang

sesuai. Harus mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari

pelaksanaan pekerjaan nanti.

Spesifikasi Teknis

Dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan- persyaratan teknis dan

ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut.

Gambar Perencanaan Teknik

Berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambargambar teknis

bangunan dimana sering gambar-gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan

dengan mutu prasarana tersebut.

Gambar meliputi: Peta Lokasi, Situasi, Denah, Gabar Tampak, Potongan, Prototype (untuk desain

prototype)


RENCANA ANGGARAN BIAYA

Komponen Rencana Anggaran Biaya Proyek (RAP)

Biaya Upah

Biaya Bahan

Biaya sub kontraktor

Biaya Peralatan

Biaya Tidak Langsung

Biaya asuransi, bank, unsur-unsur bahan, upah, dan alat

Pos Persiapan/penyelesaian

Pos Overhead Proyek

Pos rutin dan Cadangan

Biaya Rumah tangga

Penyusutan peralatan dan kendaraanpengobatan, transportasi, hotel, dll

pengobatan, transportasi, hotel, dll

Biaya perjalanan dinas, ATK, Perlengkapan Kerja

Biaya K3

Berpedoman pada Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang AHSP Bidang PU


ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

- Rona Lingkungan Hidup Awal

- Kesesuaian Lokasi Rencana Proyek dengan Tata Ruang

- Dampak Penting

- Klasifikasi Proyek Penyedia Infrastruktur

- Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- Pembiayaan

- Pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup

Identifikasi Data Awal

- Kalsifikasi Proyek

- Dokumen AMDAL

- Dokumen UKL/UPL

Tindak Lanjut

- Maksud dan Tujuan Studi Amdal

- Studi Lingkungan Terkait Pengadaan Lahan

Studi Amdal

Berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Daftar Jenis

Rencana/Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal.


IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

1. Perencanaan dan Desain

yang tidak berkualitas

karena tidak menggunakan

standar/ kaidah

perencanaan dalam desain

2. Hasil konsultan perencana

yang tidak memadai

(Gambar perencanaan tidak

aplikatif dan perlu banyak

penyesuaian)

3. Tidak memasukan K3 dalam

RAB

1. Desain tidak terpakai

2. Kecelakaan kerja

DAMPAK


03

LAND

ACQUISITION

18

ASPEK NORMATIF

UU NO 2 TAHUN 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

PERPRES NO 71 TAHUN 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan

PERATURAN KEPALA BPN NO 5 TAHUN 2012

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan

Tanah

PERATURAN KEPALA BPN NO 6 TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012 tentang

Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

- PERPRES NO 40 TAHUN 2014 tentang Pengadaan Tanah Umum

- PERPRES NO 99 TAHUN 2014 tentang Perubahan Ke Dua Perpres 71-2012 ttg PENGADAAN TANAH

- PERPRES NO 30 TAHUN 2015 tentang Perubahan Ke tiga Perpres 71-2012 ttg PENGADAAN TANAH

- PERPRES NO 148 TAHUN 2016 tentang Perubahan Ke empat Perpres 71-2012 ttg PENGADAAN TANAH - INPRES NO 1 TAHUN 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional - KEPPRES NO 3 TAHUN 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

PER MEN KEUANGAN NO 13 TAHUN 2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara

LAND ACQUISITION 19

Pokok-pokok Kepastian HUKUM,

KEADILAN DAN KEMANFAATAN

Pengadaan tanah

LAND ACQUISITION

Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah (PT) oleh pemerintah d/a Pemerintah Daerah

disertai jaminan tersedianya anggaran 01

Kewajiban Pihak Yang Berhak untuk melepaskan tanahnya setelah pemberian Ganti Kerugian

atau berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap 02

Penegasan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ad. diselenggarakan oleh

Pemerintah 03

Dilaksanakan sesuai dg RTRW, RPJMN/RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja Instansi yg

melibatkan para pengampu dan pemangku kepentingan 04

Kewajiban Pihak Yang Berhak dan pihak yg menguasai Objek Pengadaan Tanah mematuhi

ketentuan dalam Undang-undang 05

Prinsip keseimbangan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta pemberian

Ganti Kerugian yg adil dan layak 06

20

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012

1. Pertahanan dan Keamanan

Nasional

2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur

kereta api, stasiun kereta api, dan

fasilitas operasi kereta api

3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran

air minum, saluran pembuangan air dan

sanitasi dan bangunan pengairan lainnya

4. Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal

5. Infrastruktur minyak, gas, dan

panas bumi

6. Pembangkit transmisi, gardu,

jaringan dan distribusi tenaga

listrik

7. Jaringan telekomunikasi dan

informatika pemerintah

8. Tempat pembuangan dan

pengolahan sampah

LAND ACQUISITION 21

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012

9. Rumah Sakit Pemerintah/

Pemerintah Daerah

10. Fasilitas Sosial, fasilitas umum dan ruang terbka hijau

publik

11. Cagar alam dan Cagar Budaya

12. Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Desa

13. Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan

dan/atau Konsolidasi Tanah, serta Perumahan

untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

dengan Stasus Sewa

14. Prasana Pendidikan atau

Sekolah Pemerintahan/

Pemerintah Desa

15. Prasarana Olahraga Pemerintah/Pemerintah

Daerah

16. Pasar Umum dan Lapangan Parkir

Umum

LAND ACQUISITION 22

PENDANAAN PENGADAAN TANAH

Undang-Undang No. 2 Thn 2012

Sumber Dana Pengadaan Tanah

Sumber pendanaan

dibebankan pada

APBN dan/atau

APBD serta

dimungkinkan

pendanaan internal

BUMN/BUMD

dengan aturan

khusus

Adanya jaminan alokasi

pendanaan meliputi

a) anggaran

perencanaan,

b) persiapan,

c) pelaksanaan

d) penyerahan hasil

e) administrasi dan

pengelolaan dan

f) sosialisasi

Adanya jaminan

ketersediaan

anggaran yang

dialokasi pada

Instansi yang

memerlukan tanah

LAND ACQUISITION 23

PENGADAAN TANAH SESUAI LUAS

>5,00 Ha

< 5,00 Ha

LUAS

KEBUTUHAN

TANAH • Perpres No. 148 Th. 2016 Tidak

memerlukan SK Pemkot

• Dpt dilakukan dg pengadaan

langsung (Jual/Beli) melalui

notaris/PPAT

• Penilaian Harga oleh Apraisal

• Tidak diberlakukannya ketentuan

konsinyasi

• Dilakukan dalam 1 Tahun Anggaran

Sesuai Peraturan Kepala BPN No. 5

Thn 2012

UU. No.2 Th. 2012 dan PERPRES No.

71 Th. 2012 dg 4 Tahapan

(Perencanaan, Persiapan,

Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil)

LAND ACQUISITION 24

MEKANISME PENGADAAN TANAH

LAND ACQUISITION

PENDANAAN PENGADAAN TANAH

SESUAI UU NO. 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NO. 71 TAHUN 2012

I. TAHAP

PERENCANAAN

INSTANSI YANG

MEMERLUKAN TANAH

PELAKSANA:

INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH

DOKUMEN PERENCANAAN, BERDASARKAN STUDI KELAYAKAN

YANG MENCAKUP:

1. SURVEI SOSIAL EKONOMI

2. KELAYAKAN LOKASI

3. ANALISA BIAYA DAN MANFAAT

PEMBANGUNAN BAGI WILAYAH

DAN MASYARAKAT

4. PERKIRAAN NILAI TANAH

5. DAMPAK LINGKUNGAN DAN

DAMPAK SOSIAL

6. STUDI LAIN YANG DIPERLUKAN

KETERANGAN KELENGKAPAN

DOKUMEN:

DOKUMEN PERENCANAAN

SP2LP

- SP2LP

- DOKUMEN PERENCANAAN

TANAH BEBAS:

- DILEPASKAN HAKNYA

- DIKONSINYASIKAN

1

2

4

3

II. TAHAP

PERSIAPAN

GUBERNUR

PELAKSANA:

1. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

2. TIM KAJIAN KEBERATAN RLP TERDIRI DARI UNSUR:

- PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA

- PEMERINTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

- INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH

- PERGURUAN TINGGI/AKADEMISI

SURAT PERSETUJUAN

PENETAPAN LOKASI

PEMBANGUNAN (SP2LP) (masa berlaku 2+1 tahun)

III. TAHAP

PELAKSANAAN

KETUA P2T

PELAKSANA:

PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) TERDIRI DARI UNSUR:

- KANWIL BPN/KANTOR PERTAHANAN KAB/KOTA

- PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA

- PEMERINTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN


HASIL PENGADAAN TANAH:

1. TANAH YANG TELAH DILEPASKAN

HAKNYA

2. TANAH YANG DIKONSINYASIKAN DI

PENGADILAN NEGERI SETEMPAT

IV. TAHAP

PENYERAHAN

HASIL

INSTANSI YANG

MEMERLUKAN TANAH

DILAKSANAKAN ANTARA:

- KANWIL BPN/KANTOR PERTANAHAN

KAB/KOTA


SERAH TERIMA HASIL

PENGADAAN TANAH

1

2

3 4

25


1. Lahan tidak siap (clean and

clear)

2. Komitmen yang dilanggar

3. Faktor sosial (warga

setempat yang tidak

mendukung kegiatan yang

dilakukan)

Keterlambatan konstruksi

DAMPAK

LAND ACQUISITION 26

04

CONSTRUCTION

27

MANAJEMEN KONSTRUKSI

Manajemen proyek konstruksi adalah

proses penerapan fungsi-fungsi manajemen

(perencanaan, pelaksanaan dan

penerapan) secara sistimatis pada suatu

proyek konstruksi dengan menggunkan

sumber daya yang ada secara efektif dan

efisien agar tercapai tujuan proyek secara

optimal.

CONSTRUCTION

PENGERTIAN

MANAJEMEN KONSTRUKSI

28

ASPEK MANAJEMEN KONSTRUKSI

CONSTRUCTION

Untuk menyelesaikan proyek bangunan fisik secara efisien

dan efektif, diperlukan pengetahuan yang salah satunya

menyangkut aspek teknis pelaksanaan

PERENCANAAN

(PLANNING) 01 PENJADWALAN

(SCHEDULING) 02 PENGENDALIAN

(CONTROLLING) 03 29

Periode

Pemeli-

haraan

Periode

Konstruksi

SKEMA UMUM PROYEK KONSTRUKSI

CONSTRUCTION

Periode Pra Kontrak

Proses

Pengadaan

Dokumen

Pengadaan

Pengumuman

Lelang

Tanda Tangan

Kontrak

Periode Pasca Kontrak

Periode

Persiapan

Pelaksanaan

Serah Terima

Lapangan

Serah Terima

Sementara

Pekerjaan

(PHO)

Serah Terima

Akhir

Pekerjaan

(FHO)

Pengendalian Pelaksanaan

DOK

KONTRAK

30

TAHAPAN PELAKSANAAN

KONSTRUKSI

1. Tahap Pra Kontrak

• Persiapan Pengadaan

• Pemilihan Penyedia Jasa

2. Tahap Penandatanganan Kontrak

• Penyusunan Dokumen Kontrak

• Penandatanganan Kontrak

3. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak

• Persiapan Pelaksanaan Kontrak

• Pelaksanaan Kontrak

• Serah terima Pekerjaan

CONSTRUCTION 31

TAHAP PRA KONTRAK

Persiapan Pengadaan

Menyusun Perencanaan Pengadaan (pemaketan)

Mengumumkan paket-paket pekerjaan (Pengumuman Rencana Umum Pengadaan) SIRUP

Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan

Mengangkat panitia pengadaan

Menetapkan Sistem pengadaan (metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi)

Menetapkan dan mengesahkan (HPS dan Dokumen pengadaan)

CONSTRUCTION 32

TAHAP PRA KONTRAK

Pemilihan Penyedia Jasa

1. Pengumuman dan

Pendaftaran peserta

2. Penjelasan/Aanwijzing

3. Pemasukan Penyzawaran

4. Pembukaan Dokumen

Penawaran

5. Evaluasi Penawaran

6. Evaluasi Administrasi

7. Evaluasi Teknis

8. Evaluasi Harga

9. Pasca Kualifikasi

10. Usulan Penetapan

Pemenang

11. Penetapan pemenang

12. Pengumuman Pemenang

13. Sanggahan peserta lelang

dan pengaduan masyarakat

14. Sanggah Banding

15. Penerbitan Surat Penunjukan

Penyedia

16. Barang/Jasa (SPPBJ)

CONSTRUCTION 33

TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK

Penyusunan Dokumen Kontrak

Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan

sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur

hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen

dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi.

Dokumen kontrak berisi antara lain :

1. surat perjanjian

2. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan

3. harga

4. amandemen kontrak

5. Syarat khusus Kontrak

6. Syarat umum Kontrak

7. Spesifikasi khusus

8. Spesifikasi umum

9. Gambar-gambar rencana

10. Dokumen Lain (ie:SPPBJ, BAHS, BAPP)

CONSTRUCTION

PENAWARAN

PENYEDIA JASA

Dokumen

Kontrak

Dokumen

Kontrak

Addendum

DOK

LELANG

EVALUASI

PANITIA

34

TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK

Penandatanganan Kontrak

1. Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya SPPBJ dan penyedia

telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

2. Pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.

3. Bentuk Kontrak:

a. bukti pembelian/pembayaran = < 10 juta

b. Kuitansi = 50 Juta

c. Surat Perintah Kerja (SPK)

• Jasa Konsultansi = < 100 Juta

• Barang jasa Lainnya = 50 Juta – 200 Juta

• Konstruksi = < 200 Juta

d. surat perjanjian

• Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya = > 200 Juta

• Jasa Konsultansi = > 100 Juta

e. surat pesanan

CONSTRUCTION 35

TAHAP PASCA

PENANDATANGANAN KONTRAK

Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak

CONSTRUCTION

Selambat2 nya 14 hari kalender

Survei lapangan

Penyerahan lapangan

Perubahan

volume ?

Perubahan

desain/

kontrak ?

Addendum

kontrak

Addendum

kontrak

Pelaksanaan fisik pekerjaan

tidak

ya ya

BA

SL

SP

MK

PC

M

MC

0%

PH

O

FH

O

Tandatangan

kontrak

Waktu

kontrak

kritis?

Berlakukan

ketentuan

kontrak kritis

Pengukuran, penggambaran,

perhitungan & dok./ foto 0%

Pelaksanaan fisik pekerjaan

Masa pemeliharaan

tidak

ya

Persiapan pelaksanaan fisik

pekerjaan

tidak

36

Serah Terima Pekerjaan

CONSTRUCTION

TAHAP PASCA


PERMOHONAN PHO

PENGAJUAN PHO

PEMERIKSAAN AWAL

PEMBENTUKAN

PANITIA PHO/FHO

Kunjungan Pertama

Lokasi Pekerjaan

DITERIMA?

Kemajuan pekerjaan

telah mencapai 100%

Pencapaian kemajuan pekerjaan,

pemenuhan kualitas dan

kelengkapan dokumen

pendukung

Status kuantitas dan

kualitas pekerjaan

Penetapan prosedur dan tanggal tentatif PHO

Penyusunan tim pemeriksa, rencana/jadwal kerja panitia

Pemeriksaan administrasi, kuantitas dan kualitas

Penetapan daftar kekurangan/cacat

Penetapan grace period

Pembaharuan tanggal tentatif PHO

Pemberitahuan jadwal PHO

dan Kompisisi panitia PHO

ya

1

2

3

4

5

37

Masa Pemeliharaan

CONSTRUCTION

TAHAP PASCA


Jaminan pelaksanaan

Jaminan pemeliharaan

Kegagalan bangunan

Tanda

Tangan Kontrak PHO BAST FHO

Kegagalan Pelaksanaan Konstruksi

Cacat & Ketidaksempurnaan

Retention money

Setiap pembayaran

Dipotong 5%

Jaminan

Pemel.

14

28

Masa

Pemeliharaan • Pekerjaan Permanen ≥6 bulan

• Pekerjaan Semim Permanan ≥3 bulan { Kegagalan Bang.

= Umur Rencana

Max. 10 Thn

100%

38


1. Masa Pelaksanaan Pembangunan yang

mendekati akhir tahun anggaran,

sehingga tidak dimungkinkan adanya

penambahan waktu (add waktu kontrak)

2. Estimasi biaya pembangunan tidak

akurat

3. Pengawasan pihak ke 3 (MK/Konsultan

Pengawas) yang Lemah

4. Spesifikasi dan Volume Pekerjaan tidak

sesuiai RAB dan Gambar Rencana

Teknis.

5. Pelaksanaan metodologi kerja yang

tidak tertib prosedur (antara Pekerjaan

Arsitektur, Struktur, dan MEP)

6. Faktor sosial ( masyarakat yang tidak

mendukung pelaksanaan kegiatan)

1. Pekerjaan terlambat

2. Penambahan biaya

3. Kegagalan konstruksi

DAMPAK

CONSTRUCTION 39

05

OPERATION &

MAINTANANCE

40

TUJUAN PEMELIHARAAN

• memperpanjang usia kegunaan asset (yaitu setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya). 1

• menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi (atau jasa) dan mendapatkan laba investasi (return of investment) maksimum yang mungkin.

2

• menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 3

• menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 4

OPERATION & MAINTENANCE 41

BENTUK PEMELIHARAAN

OPERATION & MAINTENANCE

PEMELIHARAAN

Pemeliharaan

Terencana

Pemeliharaan Tak

Terencana

Pemeliharaan

Darurat

Pencegahan

Korektif

Pemeliharaan

Pencegahan

Overhaul

terencana

Reparasi minor

yang tidak

ditentukan waktu

pemeriksaan

Pemeliharaan

waktu berhenti

Pemeriksaan

termasuk

penyetelan dan

pemulasan

‘Lihat, Rasakan,

Dengar’

Pemeliharaan

waktu berjalan

Penggantian

komponen minor, yaitu

pekerjaan yang timbul

langsung dari

pemeriksaan

42

TAHAPAN PELAKSANAAN OP

• Inspeksi Rutin

• Penelusuran Infrastruktur

• Identifikasi dan Analisis Tingkat kerusakan

• Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Infrastruktur

• Perhitungan RAB

• Penyusunan Program dan Rencana Kerja

Perencanaan

• Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

• Pelaksanaan Pemeliharaan

Pelaksanaan • Pemantauan dan evaluasi

pada pemeliharaan infrastruktur baik untuk jenis pengamanan infrastruktur, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan/perbaikan darurat.

• Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala meliputi: laporan bulanan, dan laporan tahunan

Monitoring dan Evaluasi


OP SEKTOR KECIPTAKARYAAN

(Contoh) Persampahan

OPERASI

• Pengoperasian PSP

• Pengoperasian SPA

• Pengoperasian TPS3R dan TPST

• Pengoperasian TPA

PEMELIHARAAN

• Pemeliharaan Rutin

• Pemeliharaan Berkala



1. Kualitas konstruksi kurang

memadai

2. Sebagian aset tidak dapat

diserahterimakan karena

dokumen tidak lengkap

1. Tidak dapat dialokasikan

dana OM oleh PEMDA

2. Pemda tidak mau menerima

aset

DAMPAK


06

PENUTUP RESIKO SIDLACOM DJCK

46

RISIKO SIDLACOM DJCK NO PERNYATAAN RISIKO PENYEBAB DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN

TAHAP

KEGIATAN

1 2 3 4 5

1

Gagal survei dalam rangka

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Penyelenggaraan

Kawasan Permukiman

1. Metode survei tidak mempertimbangkan kondisi

riil di lokasi

1. Hasil survei tidak mendapatkan data sesuai

kebutuhan

Persiapan -

Survey

2. Penyusunan metode Survei tidak dilakukan oleh

SDM yang memiliki kompetensi

2. Survei tidak melibatkan stakeholder yang tepat

3. Survei tidak dilakukan oleh SDM yang memiliki

kompetensi

3. Survei membutuhkan waktu dan biaya lebih

4. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur

2

Gagal investigasi dalam rangka

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Penyelenggaraan

Kawasan Permukiman

1. Penyusunan metode investigasi tidak dilakukan

oleh SDM yang memiliki kompetensi

1. Hasil investigasi tidak mendapatkan data sesuai

kebutuhan

Persiapan -

Investigation

2. Investigasi tidak dilakukan oleh SDM yang

memiliki kompetensi

2. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur

3 Data dan Informasi Tidak Handal

1. Sistem Informasi belum optimal Proses perencanaan pembangunan kawasan

permukiman tidak akurat

Persiapan –

Survey dan

Investigation

2. Data tidak valid

3. Pengumpulan data tidak sesuai prosedur

4 Perencanaan dan desain tidak

berkualitas

Tidak menggunakan standar/kaidah perencanaan

dan Desain

1. Kualitas perencanaan & perancangan tidak baik

Persiapan -

Design 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur

3. Adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak

sesuai dengan rencana anggaran

5 Pekerjaan Konstruksi Terlambat

dan Kurang Berkualitas

1. Adanya perubahan desain Gagal bangunan Pelaksanaan

2. Pelaksanaan tidak tertib prosedur

6 Terjadinya Kecelakaan Kerja

Konstruksi Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan K3

Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan

konstruksi Pelaksanaan

7 Sebagian Aset Tidak dapat

diserah terimakan

1. Dokumen serah terima aset tidak lengkap 1. Aset Tidak dapat Dimanfaatkan

Output -

Delivery 2. Kualitas konstruksi kurang memadai 2. Tidak memenuhi Penilaian Kinerja (PK)

47

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT 48

survey, investigation, design, land acquisition ... · aspek normatif pengantar sidlacom...

Documents