pers media
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Pers Media
1/45
BAB 2
TINJAUAN HUKUM MEDIA MASSA DAN PERS
2.1. Tinjauan umum terhadap Media Maa dan Per
2.1.1. Pen!ertian Media Maa
Interaksi yang terjadi antar manusia tersebut tentunya tidak terhindarkan dengan
peranan dari komunikasi. K omuni kasi antar manusia tekadang memerlukan peranan suatu
alat atau media untuk menyampaikan suatu informasi atau gagasan kepada manusia yang
lain. Penyampaian informasi yang efektif kepada khalayak ramai terkadang memerlukan
suatu media yang dapat menyebarluaskan secara cepat dan efektif kepada khalayak ramai.
Adapun media tersebut di namakan media massa.
Pengerrtian media massa atau mass media adalah media yang khusus digunakan untuk
melakukan suatu komunikasi massa.1 Adapun pengertian yang diberikan oleh Asep A hmad
H tersebut tidak terlalu detail dan menyeluruh. Pengertian dari media massa berdasarkan
Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi
untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat l uas2 atau alat yang menjadi
perantara antara sumber informasi yang terpusat dalam suatu lembaga media massa
kepada audiensi dengan jumlah yang banyak. Pengertian yang diuraikan dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia menyatakan media massa sebagai sarana dalam penyebaran
informasi kepada khalayak ramai. elain itu! "rs. Atang yamsuddin juga memberikan
definisi tentang media massa. Ia menyatakan bah#a media massa adalah sesuatu yang
dapat digunakan oleh segala bentuk komunikasi! baik komunikasi persona maupun
komunikasi kelompok dan komunikasi massa.$ edangkan menurut %alaluddin &ahmat
'1()*.1$*+ media massa adalah media yang digunakan untuk menyalurkan komunikasi
seperti! tele,isi! radio! pers! film dan sebagainya.-
Apabila ditinjau dari pengertian media massa yang dinyatakan oleh %alaluddin &ahmat!
maka terdapat beberapa jenis media komunikasi.Ada beberapa jenis media komunikasi
yang telah menjadi sarana komunikasi masaa! sehingga memenuhi karakteristik dari media
massa tersebut. %enisjenis media yang memiliki karakteristik massa! yaitu /
2.1.1.1.Pers.
2.1.1.2.&adio
1 A sep A hmad.H, Analisis Teoritis Tentang Media Massa, http://ay medl ei za.bl ogspot.com/2008/04/anal i si s-teori ti s-tentang-medi a-massa. html , di akses pada tanggal 20 M ei 200.
2 !im "en#$s$n. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. %, cet. %, & al ai "$staka, hlm. '2(3 4
http://aymedl/http://aymedl/http://aymedl/http://aymedl/http://aymedl/http://aymedl/http://ogspot.com/2008/04/analhttp://ogspot.com/2008/04/analhttp://ogspot.com/2008/04/analhttp://ogspot.com/2008/04/analhttp://ogspot.com/2008/04/analhttp://aymedl/
-
8/17/2019 Pers Media
2/45
Istilah radio dimaksudkan keseluruhan sistem gelombangsuara yang
dipancarkan dari suatu stasiun dan yang dapat diterima oleh pesa#at
penerima di rumah! di kapal dan lainlain! atau bisa dikataka radio itu
keseluruhan dari pada pemancar! studio dan pemancar penerima sekaligus.
2.1.1.$.0ele,isi*
d.Komunikasi transcendentral
ntuk selanjutnya dapat dirinci lagi ke dalam percakapan! korespondensi! isyaratisyarat!
berpikir! sembahyang! berdoa atau sebagainya.edangkan yang dimaksud komunikasi
kelompok adalah pernyataan manusia yang ditujukan kepada kelompok tertentu.
"imaksudkan suatu kelompok manusia yang mempunyai hubungan sosial yang nyata
dan yang memperlihatkan strutur yang nyata pula. Bentuk komunikasi yang ditujukan
kepada kelompok ini dapat dirinci antara lain/
a.3eramah
b.Indroktrinasi
c.Pertemuan
d.3uaching dan sebagainya. 4ihat Asep Ahmad H! Op. Cit.
-2 Asep Ahmad H! Op. Cit.
-$ "ampak positif dari tele,isi adalah/
1.5ampu meningkatkan kreatifitas dan berpikir kritis.
2.yarat dengan acara yang merangsang berpikir dan bertanya.
$.5endorong berpikir positif.
-.5endorong untuk lebih banyak membaca.
*.5emperkuat nilainilai yang dianut oleh keluarga.
6.5emberi inspirasi atas keinginan untuk belajar lebih banyak.
7.5embantu menghargai budaya lain sekaligus memberikan hiburan.
"ampak negatif dari tele,isi/
1.5empertontonkan kekerasan untuk menyelesaikan
masalah 2.5embuat anak menghabiskan banyak #aktu.
$.5enyajikan masalahmasalah yang tidak sesuai bagia
anak. -.5eningktkan perilaku dan ucapan negatif. 4ihat Ibid.
5
-
8/17/2019 Pers Media
3/45
Isti l ah tel e,isi dal am bahasa Inggris seri ng di sebut dengan
tele,ision yang berasal dari bahasa 8unani yaitu tele 9jauh9 dan
,ision 9mel i hat9. %adi tel e,isi adalah mel i hat dari jarak jauh di
mana tele,isi memiliki konsep sebagai media massa atau
komuni kasi untuk menyampai kan pesan sehingga membantu
mi si para pemi rsanya! karena itulah tele,isi memiliki layar
sebagai media penampilan objek beserta gambar yang
mendukung kesan hidup suatu objek yaitu #arna dan suara.
2.1.1.- :ilm
:i lam adalah kesel uruhan dari pita cel l o,id di pi ndahkan keatas
kertas khusus atau kertas layar khusus sebagai gambargambar
positif. %adi yang disebut film adalah pita dan gambargambar
negatif dan positif! jelasnya adalah kesel uruhan dari pita cel l ul oi d
dan semacamnya yang mengandung gambar yang kemudian bisa
di proyeksi kan.
2.1.2. "un!i Media Maa
5edia massa sebagai sarana komuni kasi antara manusia untuk
penyebaran informasi dan gagasan. ehingga! media massa tersebut tentunya
memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang!
seperti ekonomi! politik! budaya! dan sebagai nya. Adapun Pamela % hoemaker
dan tephen " &eese menyatakan ada beberapa fungsi media 'massa+ tersebut!
yaitu/6
2.1.2.1.1. ntuk penga#asan lingkungan! atau fungsi surveillance of
environment . "alam fungsi penga#asan ini! media berupaya
mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai
berbagai peristi#a di dalam atau di luar lingkungan suatu
masyarakat. Berita yang disebarluaskan diharapkan oleh
khalayak sebagai peringatan a#al agar khalayak dapat menilai
dan menyesuaikan pada kondisi yang sedang berkembang
dan
-- Pamela %. hoemaker dan tephen " &eese! Mediating the
message! second ed.! 'A/ 4ongman Publisher! 1((6+
6
-
8/17/2019 Pers Media
4/45
berubah. :ungsi ini terlihat jelas dalam upaya mengatur opini
publik! memonitor dan mengontrol kekuasaan dan sebagainya
2.1.2.1.2.. ntuk korelasi antar bagianbagian masyarakat dalam
memberikan respon terhadap lingkungan! atau fungsi
correlation of the parts of society . :ungsi ini berkaitan dengan
interpretasi terhadap informasi dan preskripsi untuk mencapai
consensus dalam upaya mencegah konsekuensi
konsekuensi yang tidak diinginkan akan terjadi
2.1.2.1.$. ntuk transmisi; sosialisasi atau pe#arisan nilainilai
pengetahuan dari satu generasi kepada generasi berikutnya!
atau fungsi transmition of the social heritage. Pada fungsi ini!
media massa diharapkan dapat melakukan pendidikan
kepada masyarakat melalui informasi! karena melalui
informasi yang diterimanya ini! anggota masyarakat tertenti
merasa menjadi satu dengan anggota masyarakat lainnya.
:ungsi media ini menjadi sangat penting dalam memelihara
identifikasi anggotaanggota masyarakat bersangkutan.
"ahulu fungsi ini banyak dilakukan oleh para orang tua dan
guruguru sekolah! namun dengan adanya urbanisasi! setelah
banyak orang yang meninggalkan keluarga atau merantau!
atau ketika terjadi isolasi dan anonimitas pada orang banyak!
peranan media massa menjadi amat penting dalam proses
sosialisasi dan pemindahan #arisan sosial.
2.1.2.1.-. ntuk mendapatkan hiburan 'entertainment +. :ungsi ini
menunjuk pada usahausaha yang dilakukan media massa
dalam memberikan hiburan pada masyarakat. Anggota
masyarakat yang memanfaatkan media untuk fungsi ini
menjadikan media sebagai salah satu sarana untuk melepas
rasa lelah dan mengatasi kejenuhan.
-
8/17/2019 Pers Media
5/45
Adanya media massa diterapkan dalam kehidupan seharuhari tentunya
mempunyai maksud dan tujuan yang dibutuhkan oleh manusia. Adapun maksud
dan tujuan dari media masa secara uni,ersal adalah
2.1.2.2.1. media massa sebagai sarana penyebaran informasi
2.1.2.2.2. media massa untuk kebutuhan hiburan
2.1.2.2.$. media massa untuk mendukung kegiatan Pendidikan
edangkan! pendapat orang chyana terhadap maksud dan tujuan dari media
massa tersebut terdapat - fungsi dari media massa yaitu/7
2.1.2.$.1. Informasi
2.1.2.$.2. Pendidikan
2.1.2.$.$. Hiburan dan
2.1.2.$.-. 5empengaruhi
:edier memberikan pendapat tentang fungsi dari media massa lebih detail dan
terperinci. Adapun :edier menjelaskan tentang fungsi dari media massa adalah/)
2.1.2.-.1. 5emberikan informasi kepada masyarakat
2.1.2.-.2. 5emberikan pendidikan kepada masyarakat
2.1.2.-.$. 5emberikan penerangan kepada masyarakat
2.1.2.-.-. 5emberikan hiburan pada masyarakat
2.1.2.-.*. ebagai pendorong peningkatan ekonomi dan sebagai
pertanggung ja#aban sosial
2.2. Tinjauan Umum Terhadap Per
2.2.1. Pen!ertian Per
Istilah pers berasal dari nama yang di berikan oleh mesin cetak
berhubungan dengan cara bekerjasama pada mula pertamanya! yakni
menekankan hurufhuruf ke atas kertaskertas yang hendak di cetak dengan
demikian maka segala barang yang di persen di sebut pers. "engan demikian juga
segala sesuatu yang berhubungan dengan surat kabar dalam masyarakat
dikategorikan sebagai pers. Akan tetapi! pers merupakan bagian dari media massa
yang dipergunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai.
-* Asep Ahmad H.!
Op. Cit -6., Ibid.
7 8
-
8/17/2019 Pers Media
6/45
ejumlah pakar mempunyai pandangan yang cukup berbeda terhadap
pengertian pers. I. 0aufik dalam bukunya Hukum dan Kebebasan Pers
memberikan pengertian umum tentang pers adalah usahausaha dari alatalat
komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggotaanggota masyarakat
akan penerangan! hiburan atau keinginan mengetahui peristi#aperisti#a atau
beritaberita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia
pada umumnya.( Adapun I 0aufik menyatakan bah#a pers tersebut sebagai suatu
kegiatan penyebarluasan informasiinformasi kepada masyarakat luas! biasanya
berupa berita atas kejadian seharihari.
ah juga memberikan definisi tentang pers
dalam bukunya berjudul Delik-Delik ers Di Indonesia, yaitu /11
Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit
secara teratur berupa majalahmajalah! surat kabar! bukubuku! dan lain
sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan
sarana perjuangan untuk mencapai citacita pembangunan nasional.
Pengertian pers di Indonesia! berdasarkan sejarah perundang
undangan pers! mengalami perubahanperubahan. Pasal 7 !rond"et
Belanda yang merupakan cikal bakal lahirnya undangundang pers di Hindia
Belanda
-7 "eni Achmad! #nalisis ertanggung$a"aban idana Dalam
%indak idana enghinaan Oleh ers, 0esis 5agister Hukum ni,ersitas
Indonesia! '%akarta / 2==6+! hal. $$.
-) ah! Delik-Delik ers Di Indonesia, '%akarta / 5edia arana
Press!
1()7+! hal. $.
9 10 11
-
8/17/2019 Pers Media
7/45
''taatsblaad @omor 7- tahun 1)*6+. 5 enurut Kranenburg dan an der Pot!
mengikuti pandangan pers dalam arti sempit! sehingga sensor terhadap sandi#ara!
bioskop dan siaran radio tidak termasuk dalam larangan sebagai dimaksudkan oleh
Pasal 7 !rond"et .12
Pers dalam arti sempit! menurut 'taatblad @omor 7- tahun 1)*6 tentang
(eglemen atas barang cetakan di Indonesia! terlihat dari Pasal 1- tentang
pengertian majalah berkala baik harian! maupun mingguan yang berisi tidak lebi h
dari 1= 'sepuluh+ lembar.1$ "alam Pasal 1( ndangndang "asar ementara
Indonesia menganut pers dalam arti luas. Hal ini disebabkan penyebutan pers
dalam pasal tersebut ialah kebebasan berekspresi yang terdiri dari freedom of
press dan freedom of speech.14 edangkan dalam ndangundang @omor 11
tahun 1(66 tentang ketentuanketentuan pokok pers! pengertuan pers yang
dianut adalah pengertian pers dalam arti sempit. Hal ini terlihat dari pengertian
pers itu sendiri! seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi /1*
)ers adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan alat
per$uangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu
media komunikasi massa yang bersifat umum berupa
penerbitan yang teratur "aktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak
diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan,
alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik
lainnya*
"alam ndangndang @omor -= tahun 1((( tentang Pers ' @o -=
0ahun 1(((+! pengertian pers berkembang kembali menjadi pengertian pers dalam
arti luas! yaitu baik media cetak maupun media elektronik. 16 Berkaitan dengan
pengertian pers dalam arti luas dan sempit ini! menurut pendapat
-
8/17/2019 Pers Media
8/45
terlihat dalam harianharian! majalahmajalah! bukubuku dan lainlain barang
cetakan. Pendapat pers dalam arti sempit juga diuraikan oleh 5. Al#i "ahlan yang
menyatakan! bah#a pada dasarnya media siaran tidak dianggap sebagai pers
yang mempunyai hak dan kebebasan bersuara yang berbeda dari media cetak!
sehingga pengaturan tentang media inipun terus diperbaharui dan berkembang
dengan kemajuan teknologi yang pesat de#asa ini.
Adapun! alasan pembedaan ini ialah penyiaran mempergunakan public
domain 'sumber daya alam milik seluruh rakyat+! yaitu spektrum elektomagnetik
yang dikenal secara popular sebagai frekuensi radio yang digunakan untuk
penerbangan! satelit cuaca! telepon seluler! dan berbagai alat telekomunikasi
lainnya.
-
8/17/2019 Pers Media
9/45
sebagai tiang keempat dalam negara demokrasi*6! dimana dengan perumpamaan
sebuah meja! maka pers sebagai kaki meja bersamasama dengan tiga kaki meja
lainnya! menopang meja demokrasi tersebut agar tidak runtuh*7. "isebutkan pula
bah#a diantara sekian banyak peranan pers dalam demokrasi! seperti sebagai
sejarah#an! tukang cerita! psikolog amatir! juru ramal! penajam persiti#a dan
pahla#an adapun peranan pers yang paling penting adalah sebagai penga#al
fakta*).
5edia yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang
independen! sebagai satu dari kekuasaan kembar yang tidak bertanggungja#ab
pada politisi dan berperan sebagai kekuasaan tandingan mela#an korupsi dalam
siklus kerja program pemerintahan. Bah#a karena itu disebutkan pers juga
berperan dalam pembangunan*(. Berbeda dengan hakim! penuntut umum! dan
sebagainya. 5edia tidak diangkat atau mengucapkan sumpah jabatan di depan
politisi! media
tidak menggonggong terlalu serin. 4ebih lannjut lihat
-
8/17/2019 Pers Media
10/45
/ournalists, and the 'tories that 'hape olitical 0orld '@e# 8ork/
-
8/17/2019 Pers Media
11/45
mengangkat dirinya sendiri dan dipertahankan oleh publik yang melihat hasil kerja
media milik perorangan sesuatu yang bernilai6=. elain itu media juga mempunyai
peranan yang khusus dalam perang korupsi! karena politisi dan pelaku korupsi
lainnya akan lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi bila kecil resiko
perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan dalam pers.
-
8/17/2019 Pers Media
12/45
tanggal 1( 5ei 2=1=.
6* Ibid.
pers juga memuat halhal yang bersifat hiburan untuk
mengimbangi beritaberita berat 'hard ne#s+ dan artikelartikel
yang berbobot. Berbentuk cerita pendek! cerita bersambung!
cerita bergambar! tekateki silang! pojok! dan karikatur 66
2.2.2.1.-. sebagai media kontrol sosial
Adapun fungsi pers sebagai media kontrol sosial
tersebut terkandung makna demokratis yang didalamnya
terdapat unsurunsur sebagai berikut/
2.2.2.1.-.1. ocial particiption yaitu keikutsertaan rakyat dalam
pemerintahan.
2.2.2.1.-.2. ocila responsibility yaitu pertanggungja#aban
pemerintah terhadap rakyat.
2.2.2.1.-.$ ocila support yaitu dukungan rakyat terhadap
pemerintah.
2.2.2.1.-.-.. ocial 3ontrol yaitu kontrol masyarakat terhadap
tindakantindakan pemerintah67
2.2.2.1.*. sebagai lembaga ekonomi.
pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers
dapat memamfaatkan keadaan disekiktarnya sebagai nilai jual
sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh
keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk
kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.6)
Pers memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dalam
kehidupan bernegara! dengan adanya informasi yang tepat maka dapat diambil
keputusan yang tepat. "i sini pers memegang peranan dalam memberantas
kemiskinan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh mantan presiden Bank "unia
%ames ". olfenhason! yang menyebutkan/6(
66 Ibid.
67 Ibid.
6) Ibid.
6(Ibid
-
8/17/2019 Pers Media
13/45
Entuk mengurangi kemiskinan! kita harus membebaskan akses
kepada informasi dan meningkatkan kual itas informasi. 5 asyarakat
yang mempunyai informasi lebih baik menjadi lebih berdaya untuk
membuat pi l i han yang
elain itu! peranan pers juga ditegaskan dalam pasal 6 @o. -= tahun
1((( tentang pers. Peranan pers yang diatur dalam Pasal 6 @o. -=
0ahun 1((( adalah /7=
2.2.2.2.1. 5 emenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2.2.2.2.2. 5 enegakkan ni l ai ni l ai dasar demokrasi! mendorong
ter#ujudnya supremasi hukum! hak asasi manusia! serta
menhormati kebhinekaan.
2.2.2.2.$. 5 engembangkan pendapat umum berdasarkan informasi
yang tepat! akurat dan benar.
2.2.2.2..-. 5 elakukan penga#asan!kritik! koreksi dan saran terhadap hal
hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
2.2.2.2..*. 5 emperjuangkan keadi l an dan kebenaran
2.2.#. Ha$ dan Ke%aji&an Per
Kemerdekaan berpendapat! berekspresi! dan pers adalah hak asasi
manusia yang di l i ndungi Pancasi la! ndang ndang "asar 1(-*! dan "eklarasi
ni,ersal Hak Asasi 5 anusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat
untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi! guna memenuhi kebutuhan hakiki
dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. "alam me#ujudkan kemerdekaan
pers itu! #arta#an Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa!
tanggung ja#ab sosial! keberagaman masyarakat! dan normanorma agama.
7=Indonesia 'b+! Op. Cit, Pasal 6.
"alam melaksanakan fungsi! hak! ke#ajiban dan peranannya! pers menghormati
hak asasi setiap orang! karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk
dikontrol oleh masyarakat.
Pers memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman
operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta
profesionalisme. Hal ini untuk menciptakan dan menjamin kemerdekaan pers.
elain itu! tujuan lainnya untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi
yang benar. Adanya landasan tersebut menciptakan hak dan ke#ajiban yang
berlaku bagi insan pers! terutama #arta#an. alah satu landasan yang harus
ditaati dan dihormati oleh para juru pencari beritaadalah kode etik jurnalistik. Adapun kode etik jurmalistik yang harus dihormati dan
ditaati oleh insan pers dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut /
Paa' 1
arta#an Indonesia bersikap independen! menghasilkan berita yang akurat!
-
8/17/2019 Pers Media
14/45
berimbang! dan tidak beritikad buruk.
Pena(iran )
a; Independen berarti memberitakan peristi#a atau fakta sesuai
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan! paksaan! dan
inter,ensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b; Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristi#a
terjadi.
c; Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d; 0idak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan
sematamata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Paa' 2
arta#an Indonesia menempuh caracara yang profesional dalam
melaksanakan tugas
jurnalistik.
Pena(iran)
3aracara yang profesional adalah/
a; menunjukkan identitas diri kepada narasumber
b; menghormati hak pri,asi
c; tidak menyuap
d; menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya rekayasa
pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar! foto! suara
dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan
secara berimbang
e; menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian
gambar! foto! suara
f; tidak melakukan plagiat! termasuk menyatakan hasil liputan
#arta#an lain sebagai karya sendiri
g; penggunaan caracara tertentu dapat dipertimbangkan untuk
peliputan berita in,estigasi bagi kepentingan publik.
-
8/17/2019 Pers Media
15/45
Paa' #
arta#an Indonesia selalu menguji informasi! memberitakan secara
berimbang! tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi!
serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pena(iran
a; 5enguji informasi berarti melakukan check and recheck tentangkebenaran informasi itu.
b; Berimbang adalah memberikan ruang atau #aktu pemberitaan
kepada masingmasing pihak secara proporsional.
c;
-
8/17/2019 Pers Media
16/45
a; 5enyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil
keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas
sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b; uap adalah segala pemberian dalam bentuk uang! benda atau
fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Paa' -arta#an Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang
tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya! menghargai
ketentuan embargo! informasi latar belakang! dan Eoff the recordF sesuai
dengan kesepakatan.
Pena(iran
a; Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan
keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b; ?mbargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita
sesuai dengan permintaan narasumber.
c; Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari
narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan
narasumbernya.
d; E
-
8/17/2019 Pers Media
17/45
kelamin! dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah!
miskin! sakit! cacat ji#a atau cacat jasmani.
Pena(iran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu
sebelum mengetahui secara jelas.
b "iskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Paa' /
arta#an Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan
pribadinya! kecuali untuk kepentingan publik.
Pena(iran
a; 5enghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati
hati.
b; Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan
keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
Paa' 10
arta#an Indonesia segera mencabut! meralat! dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf
kepada pembaca! pendengar! dan atau pemirsa. Pena(iran
a; egera berarti tindakan dalam #aktu secepat mungkin! baik karena
ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b; Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan
substansi pokok.
Paa' 11
arta#an Indonesia melayani hak ja#ab dan hak koreksi secara
proporsional. Pena(iran
a; Hak ja#ab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa
fakta yang merugikan nama baiknya.
b; Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan
kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers! baik tentang
dirinya maupun tentang orang lain.
c; Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan "e#an
Pers. anksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi #arta#an dan atau perusahaan pers @o. -= 0ahun 1((( sendiri memuat mekanisme yang mengatur
tentang hak masyarakat untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan
menjamin hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hak ini secara
khusus diatur dalam Pasal 17 ! Pasal 1 angka 11! 12! dan 1$! dan Pasal 1* ayat
-
8/17/2019 Pers Media
18/45
'2+ huruf 'd+ @o. -= 0ahun 1(((. Pengaturan ini tentang mekanisme
penyelesaian sengketa pers menjadi kekhasan dalam ini. Beberapa
mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam @o -= 0ahun 1(((
adalah /71
71 Anggara! &ak /a"ab 1 &ak %olak 1 &ak oreksi 1 e"a$iban
oreksi 2 riminalisasi 3emerdekaan ers 4%iga &ak, 5 e"a$iban, dan
Minus riminalisasi +ntuk
-
8/17/2019 Pers Media
19/45
2.$.1. Penggunaan Hak %a#ab
Hak %a#an adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan
berupa fakta yang merugi kan nama bai knya
2.$.2. Penggunaan Hak K oreksi
Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau
membetulkan kekeliruan informasi yang di beritakan oleh pers! baik
tentang di ri nya maupun tentang orang lain
2.$.$. Penggunaan K e#aji ban K oreksi
Adalah keharusn melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu
informasi! data! fakta! opini! atau gambar yang tidak benar yang telah
di beritakan oleh pers yang bersangkutan
5 eski pun @o -= 0ahun 1((( tidak mengatur secara kaku tentang bagai mana
penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pers! tetapi kiranya "e#an Pers
telah mengambi l si kap sebagai forum konsiliasi di mana "e#an Pers berti ndak
sebagai konsi l iator. @o -= 0ahun 1((( juga menerapkan asas imunitas bagi
penyingkapan sumber informasi dal am pemberitaan pers yang di kenal dengan hak
tolak yaitu hak #arta#an karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama
dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus di rahasiakannya. Hak tolak
ini di pergunakan untuk mempertanggungja#abkan pemberitaan di depan hukum
jika keterangan tersebut di mi nta oleh pejabat penyidik dan atau di mi nta menjadi
saksi di pengadilan.72 @amun hak tolak ini dapat di batal kan oleh putusan pengadi l
an atas dasar kepentingan atau keselamatan negara atau keterti ban umum.
2.2.*. Tinjauan uridi Terhadap Per Be&a Dan Bertan!!un! Ja%a&
@egara yang demokratis pada umumnya di ukur dengan adanya
susunan dan fungsi de#an per#akilan rakyat yang memba#akan suara
rakyat untuk
emerdekaan ers6, http/;;anggara.org;2==6;=);=1;hakja#abhaktol akhak
koreksi ke#aj i ban koreksi kri mi nal i sasi kemerdekaanpersti gahak1ke#aj i
bandanmi nuskri mi nal i sasi untuk kemerdekaanpers;! di akses pada tanggal
12 5 ei 2=1=.
72 Ibid.
http://anggara.org/2006/08/01/hak-jawab-hak-tolhttp://anggara.org/2006/08/01/hak-jawab-hak-tolhttp://anggara.org/2006/08/01/hak-jawab-hak-tol
-
8/17/2019 Pers Media
20/45
menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara. Kemerdekaan berfi kir dan
mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya si stem
demokrasi.7$ Kemajuan si stem demokrasi yang makin didambakan itu dapat
terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi.
Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya!
karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan
kemerdekaan berpi ki r dan mengeluarkan pendapat dal am si stem demokrasi.
Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam
sebuah negara. in 0erbit 'I0+ atau bentuk
i >i n l ai nya
2.2.-.1.2. Bebas dari sensor
2.2.-.1.$. Bebas dari pembredel an
2.2.-.1.-. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pi hak
manapun dalam kegiatan pers.
Adapun kebebasan pers tersebut dijamin oleh @egara melalui peraturan
perundangundangan dan aparatur negara tersebut. Pers yang bebas tersebut
berdasarkan prinsip kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat yang dijunjung
tinggi oleh negara terhadap bangsanya. Peraturanperaturan negara yang
menjami n tentang kemerdekaan dan kebebasan pers ialah /
7$Bambang Poernomo! ertumbuhan &ukum enyimpangan Di
7uar odifikasi &ukum idana, '%akarta / B i na Aksara! 1()-+! hal. -*.
7- %akoeb
-
8/17/2019 Pers Media
21/45
2.2.-.2.1. Pasal 2) " 1(-*! berbunyi kemerdekaan berseri kat
dan berkumpul! mengeluarkan pi ki ran dengan l isan dan tulisan!
dan
sebagai nya di tetapkan dengan ndang ndang.
2.2.-.2.2. Pasal 2) : " 1(-*! berbunyi setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya! serta berhak
untuk mencari! memperoleh! memiliki! menyimpan! mengolah!
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia.
2.2.-.2.$. 0ap 5P& @o. DII;5P&;1(() tentang Hak A>asi 5anusia
pada pasal 2= dan 21 yang bebunyi /
2.2.-.2.-. Pasal 2= / etiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di
lingkungan sosialnya.
2.2.-.2.* Pasal 21 / etiap orang berhak untuk mencari! memperoleh!
memiliki! menyimpan! mengolah! dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
2.2.-.2.6. @o. -= 0ahun 1((( tentang pers pasal 2 dan pasal - ayat 1 /
2.2.-.2.6.1. Pasal 2 berbunyi Kemerdekaan pers adalah salah
satu #ujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip
prinsip demokrasi! keadilan! dan supremasi hukum.
2.2.-.2.6.2. pasal - ayat 1 berbunyi Kemerdekaan pers dijamin
sebagai hak asasi #arganegara.
Apabila ditinjau dari peraturan tersebut! maka dapat disimpulkan bah#a
kemerdekaan pers tersebut sangat dijamin oleh untuk dilaksanakan bagi bangsa
Indonesia. Adanya pers yang bebas dan merdeka dalam penyampaian informasi!
maka hal ini akan berguna bagi kemajuan segala aspek dari bangsa Indonesia!
-
8/17/2019 Pers Media
22/45
terutama dalam membantu pembangunan nasional. Informasi yang disampaikan
tersebut tentunya berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dan faktafakta
yang sebenarnya mengenai keadaan lingkungan sekitar kita.
Ada substansi yang tidak kalah pentingnya juga dalam kemerdekaan pers
juga tersebut. Kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut juga merupakan bagian
dari hak asasi manusia. Berkaitan dengan kemerdekaan dan kebebasan pers
tersebut! maka terdapat 2 hak asasi yang berkaitan dalam hal ini! yaitu hak untuk
memperoleh informasi dan hak untuk menyatakan pendapat. Kegiatan pers
tersebut merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi atau gagasan
tersebut. Hal ini sebagai hak dari pers untuk menyatakan informasi! faktafakta! dan
pendapatnya kepada khalayak ramai. 5asyarakat sebagai sasaran dari kegiatan
pers tersebut tentunya berhak untuk untuk menerima dan mendengarikan
informasi! faktafakta! atau pendapat yang disampaikan oleh pers tersebut.
Keberhasilan untuk pencapaian kebebasan pers Indonesia ini tentunya
memerlukan perjuangan yang panjang. Pada >aman
-
8/17/2019 Pers Media
23/45
kebebasan pers! tidak ada sensor! tidak ada breidel!
setiap #arganegar dapat malakukan perusahaan pers
' @o. 11 tahun 1(66+. @amun muncul @o. 21 tahun
1()2 tentang pokok pers. "i dalamnya mengatur tentang
urat Ijin saha Penerbitan Pers 'IPP+ serta menteri
penerangan dapat membatalkan IPP #alaupun tidak
menggunakan istilah breidel.
2.2.-.$.1.2. Peri'a$u Aparat! yaitu perilaku aparat dengan cara
menelpon redaktur! mengirimkan teguran tertulis ke
redaksi media massa! membreidel surat kabar dan
majalah! kekerasan fisik pada #arta#an! menangkap!
memenjarakan! bahkan membunuh #arta#an.
2.2.-.$.1.$. Pen!adi'an Maa4 Ketidak puasan atau merasa dirugikan
atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa
dengan menghukum menurut caranya sendiri! menteror!
penculikan pengrusakan kantor media massa! dll.
2.2.-.$.1.-.. Peri'a$u per endiri4 perolehan laba menjadi lebih
utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan
memenuhi standar etika jurnalistik! karena imingiming
keuntungan yang lebih besar .
2.2.-.$.2. Pen5a'ah!unaan $e&e&aan per yaitu insan pers memamfaatkan
kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan %urnalistik
yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya.
-
8/17/2019 Pers Media
24/45
Pers dalam melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada
khalayak ramai harus di lakukan secara bertanggungja#ab. Adapun kegiatan pers
bertanggungja#ab tersebut berarti bah#a pers dalam melaksanakan kegiatannya
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan normanorma
yang berlaku di masyarakat. Adapun landasan idi i l yang harus ditaati oleh insan
pers dalam menyampaikan kegi atan pers! yaitu /2.2.-.-.1.4andasan idiil adalah :alsafah Pancasila 'Pembukaan
" 1(-*+.
2.2.-.-.2.4andasan Konstitusi adalah " 1(-*
2.2.-.-.$. 4andasan 8uridis adalah Pokok Pers yaitu @o. -=
tahun 1(((.
2.2.-.-.-.4andasan Profesional adalah Kode ?tik %urnalistik
2.2.-.-.*.4andasan ?tis adalah tata nilai yang berlaku di masyarakat.
2.#. Tinjauan Umum Terhadap Surat Pem&a6a
urat Pembaca merupakan salah satu instrumen penting yang sering
digunakan oleh anggota masyarakat untuk menyampaikan informasi dan
pendapatpendapatnya kepada khalayak ramai. "efinisi urat Pembaca menurut
"enis 5c.Juil adalah jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dan
penerima melalui berbagai macam umpan balik.7) urat Pembaca merupakan
bagian dari pers! dimana penulis dari urat Pembaca tersebut tidak dilakukan oleh
kalangan pers! melainkan dari masyarakat. Akan tetapi! penulisan surat pembaca
tersebut harus mengacu kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang
undangan yang berkaitan dengan pers.
7) #nalisis isi topik, nada dan tanggapan surat pembaca metropolis
"acht harian $a"a pos terhadap D#M kota 'urabaya, % %elkom Divre 8
9 /atim dan % 7: distribusi /a"a
%imur#rea pelayanan.
http/;;docs.google.com;g,ie#
aL,MGLcache/paD,Gk17y)8%/digilib.petra.ac.id;jiunkpe;s1;ikom;2 ==6;jiunkpe
nss12==6*1-=2=7(-=27metropolis
chapter2.pdfNfungsiNsuratNpembacaMhlLidMglLidMsigLA:Jj3@H*AoCp#0
0lm=6dh" )t#cG
-
8/17/2019 Pers Media
25/45
Adanya surat pembaca ini sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat.
Hal ini sesuai menurut pendapat abam 4eo Batubara selaku aki l Ketua "e#an
Pers. Ia menyatakan bah#a surat pembaca sebagai #adah bagi masyarakat guna
mengutarakan persoalannya atau mengkritik penguasa dan pengusaha.7( @amun!
hubungan surat pembaca dengan perlindungan konsumen adalah terfokus untuk
mengkritik kinerja pelaku usaha. Hal ini tentunya dapat menciptakan simbiosis
mutualisme antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen dapat terbantu
aspirasinya untuk didengar ol eh pelaku usaha! sehingga ketidakpuasan konsumen
terhadap barang atau jasa tersebut dapat ditanggulangi. Bahkan aspirasi dari
konsumen tersebut dapat mendorong; memoti,asi pihak ber#enang untuk turut
serta dalam permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen.
Perspektif pelaku usaha terhadap surat pembaca ini sebagai tolak ukur untuk
meningkatkan kualitas pelayanan atas perdagangan barang dan jasanya tersebut.
Adapun pemikiran yang lain terhadap pelaku usaha untuk memperbaiki kualitasnya
tersebut untuk menjaga kredi bi l itas dan nama baik dari pelaku usaha.
2.*. De'i$ Pidana Per dan Pertan!!un!ja%a&an Pidana 7'eh
Per 2.*.1. De'i$ Pidana Per
Peraturan dan karangan para ahli! tidak terdapat satu pengertian
tentang delik pers. Hal ini mengakibatkan pengertian pers selalu
berkembang! sehingga pengertian delik pers tersebut dapat menjadi dari
pengertian yang sempit dan berkembang menjadi arti yang luas. 5enurut ex
peraturan Deuk ers (eglement 1)*6! pengertian delik pers adalah
kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang
berupa melipat gandakan tulisan! hasil seni lukis dan teks musik yang
dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia.)= edangkan! pengertian
delik pers
7(De"an ers; 'urat embaca %anggung /a"ab (edaksi !
http/;;###.tempointeraktif.com;hg;layanan publik;2==(;=*;1$;brk!2==(=*1$
176=61!id.html! diakses pada tanggl *
-
8/17/2019 Pers Media
26/45
tersebut mengikuti ,! maka pengertian delik pers adalah kejahatan
yang dilakukan dengan alat percetakan.)1
Kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers tidak
didapatkan pada Kitab ndangundang Hukum Pidana yang pastinya.)2
"engan demikian untuk mengetahui kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu
kejahatan yang melalui pers dapat dikatakan sebagai delik pers! maka dapat
dilihat beberapa pendapat sarjana sebagai berikut/)$
2.-.1.1.1. Pendapat
-
8/17/2019 Pers Media
27/45
2.-.1.1.$.1.Perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari
pernyataan pikiran dan perasaan orang
2.-.1.1.$.2. Harus dilakukan dengan barang cetakan
2.-.1.1.$.$. Harus ada publikasi.)6
Beberapa pengertian delik pers yang telah diuraikan tersebut! maka
dapatlah disimpulkan bah#a adanya beberapa batasan tentang delik pers
tersebut. Adapun batasanbatasan yang dapat disimpulkan sebagai delik
pers! yaitu/
2.-.1.2.1. "alam pengertian umum! delik pers adalah kejahatan atau
pelanggaran yang dilakukan melalui pers
2.-.1.2.2. "alam pengertian menurut peraturan 'yuridis+ sebagaimana
tercantum di dalam (eglement op de Druks" erken 1)*6! delik
pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan
mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan
tulisan! hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh
pekerjaan mesin atau bahan kimia
2.-.1.2.$. "alam pengertian yang dibatasi menurut para ahli hukum!
dengan persyaratan/
2.-.1.2.$.1. Berupa pernyataan pikiran atau pendapat orang
2.-.1.2.$.2. "ilakukan dengan melalui alat cetak atau pers
2.-.1.2.$.$. "an harus adanya publikasi telah terjadi delik.
Pengertian delik pers menurut ahli hukum yang dibatasi dengan tiga
persyaratan tersebut di atas memba#a konsek#ensi! bah#a apabila tidak
memenuhi syarat pertama lebih dahulu maka tidak termasuk golongan delik
pers.)7
)6 B.A. 5analu! Delik-Delik ers Di Indonesia, '%akarta / P0. 5edia
arana Prees! 1()7+!
hal. 67.
)7 Bambang Poernomo! Op. Cit, hal. *2.
-
8/17/2019 Pers Media
28/45
2.*.2. De'i$ Pidana Per Ditinjau dari Perpe$ti( KUHP
"eli k penghi naan secara khusus diatur dalam bab DI Kitab
ndang ndang Hukum Pidana 'K HP+ yang terdiri atas 12 Pasal!
yakni Pasal $1= sampai pasal $21 KHP. Penghinaan adalah
menyimpang nama baik dan kehormatan seseorang! yang bukan dalam
arti seksual! sehingga orang itu merasa dirugikan.)) edangkan menurut
&. oesilo! tindak
kejahatan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik
seseorang. A kibatnya! yang di rang merasa malu. Kehormatan yang diserang
hanya mengenai kehormatan tentang nama bai k! bukan kehormatan dalam
lingkup seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung
anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang
menyinggung kehormatan seseorang dalam bidang seksual tidak termasuk
dalam kejahatan penghi naan! akan tetapi masuk ke dalam ruang lingkup
kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan yang diatur
dalam Pasal 2)1 sampai dengan $=$ KHP. 4eden 5 arpaung membagi
tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik ke dalam 7 bagian! yaitu /
)( 2.-.2.1.1. menista
2.-.2.1.2. menista secara tertul is
2.-.2.1.$. fitnah
2.-.2.1.-. penghi naan ri ngan
2.-.2.1.*. pemberitahuan fitnah
2.-.2.1.6. persangkaan palsu
2.-.2.1.7. penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.
ina Armada sendiri menjelaskan bah#a bentuk penghi naan dalam KHP
terbagi dalam 6 bagian! yaitu /
2.-.2.2.1. pencemaraan 'amaad +.
2.-.2.2.2. pencemaran tertul is 'smaadschrift +.
2.-.2.2.$. penghi naan ri ngan 'eenvoundige belediging +
)) ina Armada! 0a$ah &ukum idana ers, Pustaka Kartini! %akarta!
1()(! hal. *2.
)( 4eden 5arpaung! %indak idana ehormatan, '%akarta /
&ajagrafindo Persada! 1((7+
hal. 1=.
-
8/17/2019 Pers Media
29/45
2.-.2.2.-. fitnah 'laster +
2.-.2.2.*. fitnah pengaduan 'lasterli$ke aamklacht +
2.-.2.2.6. fitnah tuduhan 'laterli$ke
verdachtmaking +
sedangkan &. oesilo membagi kejahatan penghinaan ke dalam 6
kategori! yaitu /(=
2.-.2.$.1. 5enista 'Pasal $1= ayat 1 KHP+
Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik
seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan
dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu! dihukum
karena menista! dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan
bulan atau denda sebanyakbanyak &p. -.*==!
2.-.2.$.2. 5enista dengan tulisan 'Pasal $1= ayat 2 %o ayat $ KHP+
2; %ika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan! dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum! maka
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3; 0idak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis! jika
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena
terpaksa untuk membela diri 'KHP 1$-s! 1-2s! 2=7! $11s!
$1(s! -)$! -))+2.-.2.$.$.. 5emfitnah 'Pasal $11 KHP+
'1+. Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan
tulisan! dalam hal ia dii>inkan untuk membuktikan tuduhannya itu!
jika ia tiada dapat membuktikan tuduhannya itu! jika ia tiada dapat
membuktikan dan jika tuduhan
(= ina Armada! 0a$ah &ukum idana ers, '%akarta / Pustaka Kartini!
1()(+ hal. *2*$.
-
8/17/2019 Pers Media
30/45
itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar! dihukum karena salah
memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.
'2+. "apat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut
dalam Pasal @o. 1$ 'KHP $12s! $16! $1(! -))+
2.-.2.$.-. Penghinaan &ingan 'Pasal $1* KHP+
0iaptiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau
menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik di
tempat umum dengan lisan! atau dengan tulisan! maupun dihadapan
orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan! begitu pun
dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya! dihukum karena
penghinaan ringan! dengan hukuman penjara selamalamanya empat
bulan dua minggu atau denda sebanyakbanyaknya &p. -.*==! 'KHP
1$-s! 1-2s! $1=! $16! $1(! -))+.
2.-.2.$.*. 5engadu dengan memfitnah 'Pasal $17 KHP+
1; Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan
surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar @egeri
tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik itu jadi
tersinggung! maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah!
dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.
2; "apat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut
dalam Pasal $* @o. 1$ 'KHP 72! 22=! $1=! -))+.
2.-.2.$.6.. 5enyuruh dengan 5emfitnah 'Pasal $1) KHP+
'1+.Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan!
menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu
perbuatan yang dapat dihukum! maka dihukum karena tuduhan
memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.
'2+ "apat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada
Pasal $* @o. 1$ 'KHP $1(! -))+.
Apabila di tinjau terhadap objek pembinaan! maka sasaran dari
delik pidana penghinaan tersebut dapat digolongkan / 2.-.2.-.1.
terhadap pribadi perseorangan.
-
8/17/2019 Pers Media
31/45
2.-.2.-.2. terhadap kelompok;golongan
2.-.2.-.$. terhadap institusi;lembaga
2.-.2.-.-. terhadap suatu agama.
2.-.2.-.*. terhadap para pejabat yang meliputi pega#ai negeri! kepala negara!
atau #akilnya dan pejabat per#akilan asing
2.-.2.-.6..terhadap orang yang sudah meninggal
0idak semua pembagian penghinaan sebagaimana diuraikan tersebut
berhubungan dengan pers. 5emang terhadap objek;sasaran penghinaan!
pers dapat melakukan kepada semuanya. Begitu pula dalam cara penghinaan!
cara penghinaan yang dapat dilakukan oleh pers dapat secara lisan dan
tulisan. @amun dalam sudut pembagian KHP! pers hanya berkaitan dengan
cara tertulis 'tulisan+. "an tentang bentuk penghinaan yang terdapat dalam
KHP juga tidak seluruhnya berhubungan dengan pers. 3uma tiga bentuk
saja yang berkaitan dengan pers yaitu / pencemaran tertulis! penghinaan
ringan! dan fitnah.(1 ecara garis besar KHP membedakan antara kejahatan
menista 'Pasal $1= KHP+ dan memfitnah 'Pasal $11 KHP+. Kedua tindak
kejahatan itu samasama berakibat rusaknya kehormatan atau nama baik
orang lain. Perbedaannya adalah dalam hal memfitnah! pelaku sudah
mengetahui bah#a tuduhannya tidak benar! tetapi ia tetap melakukannya. %adi!
terdapat kesengajaan! edang dalam delik menista! unsur kesengajaan tidak
ada atau tidak perlu dibuktikan!
-
8/17/2019 Pers Media
32/45
lebih berat daripada perbuatan menista. Pada saat a#al KHP disusun! istilah
pencemaran atau mencemarkan nama baik belum dikenal. Istilah pencemaran
nama atau menyerang kehormatan orang lain baru muncul sekitar pertengahan
tahun 7=an. Perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan
kehormatan mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti
diatur didalam Pasal $1= KHP. ecara singkatnya adalah! perbuatan
mencemarkan nama baik atau mencemarkan kehormatan termasuk juga
dalam kategori tindak kejahatan menghina.
alah satu kata kunci penghinaan adalah mencemarkan nama baik.
5encemarkan mempunyai artian merusak! menodai! membuat jadi kotor dan
buruk pada suatu nama baik 'reputation+ seseorang atau sekelompok orang
dengan caracara yang tidak baik seperti menyebarluaskan pernyataan yang
tak berdasarkan fakta. @ama baik atau reputasi lebih banyak berbicara
tentang karakter atau kepribadian seseorang! bukan presatasi. Bila!
kepribadian seseorang yang positif;baik dihadapkan dengan stigma buruk! ia
akan merasa malu dan dengan sendirinya akan tersinggung.
-
8/17/2019 Pers Media
33/45
dituntut! tanpa perlu ada pengaduan dari yang dihina. "i negaranegara barat!
kasus penghinaan tertulis dipisahkan;dibedakan menjadi libel per se
4 penghinaan formil+ dan libel per ?uod 'penguhinaan materiil+. 3ontoh libel per
?uod 'penghinaan materiil+ / berita seorang bintang film kenamaan yang
melahirkan bayinya pada tanggal 1= April 2==-! sang #arta#an penulis
kemudian menambahkan #anita tersebut menikah dengan suaminya
sekarang pada tanggal 1* inah dengan
kekasihnya! jauh sebelum mereka menghadap penghulu.
Pada libel per se 'Penghinaan formiil+! unsur penghinaan! fitnah! atau
pencemaran nama baik tak perlu dibuktikan! karena secara jelas tersurat
didalam pernyataan atau informasi yang dipermasalahkan. Pernyataan atas
informasi tersebut inherently derogatory 'mengandung arti menghina!
merendahkan! melecehkan+. 3ukup bagi si penggugat untuk membuktikan
bah#a pernyataan tersebut memang dibuat;ditulis oleh tergugat! "i beberapa
negara bagian Amerika! kerugian akibat suatu pencemaran nama baik secara
tertulis tidak lagi perlu dipertunjukkan atau dibuktikan oleh penggugat. %adi!
dari suatu penjelasan ini maka dapat disimpulkan bah#a unsureunsur
penghinaan adalah /
2.-.2.*.1. pernyataan.
2.-.2.*.2.. yang tidak berdasarkan fakta! bahkan mengandung unsure niat.
2.-.2.*.$. ditujukan kepada seseorang yang identitasnya diketahui.
2.-.2.*.-. dipublikasikan
2.-.2.*.*. menimbulkan kerugian pada korban! karena pernyataan tersebut
dapat berakibat timbulnya kebencian terhadap korban! pelecehan
terhadap korbang! pengihinaan terhadap korban! merendahkan
martabat Koran! pengucilan terhadap Korban ! atau kerugian
terhadap bisnis korban.
"apatkah delik penghinaan oleh pers dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap pasal * ayat 1ndangndang 0entang Pers Apabila
dilihat secara
-
8/17/2019 Pers Media
34/45
teliti! maka ja#abannya adalah ya. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal tersebut
yang bersenbut yang berbunyi / EPers nasional berke#ajiban memberitakan
peristi#a dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.F "elik penghinaan
pers dapat disamakan sebagai pelanggaran terhadap isi Pasal * ayat 1
ndangndang @o. -= 0ahun 1((( karena delik penghinaan tentang Pers
sudah tidak menghormati atau melanggar normanormanorma agama! rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah ' presumption of
innocence6.
Adaoun pengertian dengan norma adalah suatu ketentuan yang
mengenai sikap! yang harus diambil oleh setiap orang dalam kehidupan
seharihari 'tindak tanduk atau aturan hidupgedragregel atau leefregis6.
@orma tidak hanya terdapat di dalam hukum pidana tetapi juga dalam lainlain
lapangan! misalnya dalam hukum perdata! agama! dan kesusilaan.($ "alam
setiap agama yang berada di Indonesia mengajarkan nilainilai agama kepada
para penganutnya yang mana salah satunya adalah menghormati 'hakhak+
orang lain.
@ilainilai untuk menghormati orang lain dalam agama Islam dapat
dilihat dalam AlJurOan urah An@isa ayat )6! yaitu / EApabila kamu
dihormati dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu
dengan lebih baik! atau balaslah dengan serupa. esungguhnya Allah
memperhitungkan sesuatu.F 5enurut para musafirin 'ahli tafsir+ "epartemen
Agama &epublik Indonesia.(-! dalam ayat tersebut Allah 0 mengajarkan
kesopanan dan tata pergaulan kepada manusia dalam bermasyarakat agar
mereka terpelihara hubungan persaudaraan antara anggota masyarakat satu
dengan lainnya. 0indak pidana penghinaan terangterangan menginjakinjak
atau sangat melanggar norma keagamaan dalam menghormati orang lain.
elanjutnya tindak penghinaan terbukti melanggar rasa kesusilaan
yang tumbuh dalam masyarakat. Kesusilaan adalah tingkah laku dalam
hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan
kepada kata hati
($ atochid Kartanegara! &ukum idana umpulan uliah, Balai
4ektur 5ahasis#a! hal.
$*.
(- "epartemen Agama &.I! #l-@uran dan %afsirnya /ilid >,icaksana! emarang! 1(($. Hal 2-22-$.
nurani.(* Kesusilaan yang dimaksud disini adalah dalam arti luas! bukan hanya
menyangkut soal kebirahian hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu
-
8/17/2019 Pers Media
35/45
kelompok masyarakat yang bersangkutan.(6 Kesusilaan tidak hanya terbatas
bagi orangorang yang memeluk suatu agama tertentu saja! melainkan juga
bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.
-
8/17/2019 Pers Media
36/45
pers 'penghakiman oleh pers yang menyatakan seseorang bersalah
sekalipun pengadilan belum menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak+
dan melanggar asas dari praduga tak bersalah dari seseorang. 0erlebih lagi
dalam tindak penghinaan. 0indak penghinaan dapat digolongkan sebagai
pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Berita yang mempunyai
unsure penghinaan di dalamnya! berarti mengandung! yaitu /()
2.-.2.6.1. pemberitaan yang tidak benar 'false+
2.-.2.6.2. pers telah sembrono tanpa menghiraukan untuk mencari
fakta yang benar 'reckless disgregard of the truth.
2.-.2.6.$. merugikan nama baik seseorang dari berita tersebut! dan
2.-.2.6.-. adanya niat jahat 'malice+ sekalipun hal tersebut harus
dibuktikan terlebih dahulu.
emua unsur tersebut terangterangan telah menginjak hak asasi
manusia mengenai asas praduga tak bersalah pada seseorang! dengan
menyatakan seseorang itu bersalah sekalipun berita tersebut adalah tidak
benar 'false6.
2.*.#. Tan!!un!ja%a& Pidana 7'eh Per
5engenai masalah pertanggungja#aban pidana tidak dapat dipisahkan
dari masalah perbuatan pidana. Kedua hal tersebut merupakan pengertian
dasar dalam hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada
dilarangnya perbuatan. Apakah orang itu kemudian juga dipidana! tergantung
pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan
atau tidak(( ebab asas dalam pertanggungja#aban pidana adalah tidak
dipidana jika tidak ada kesalahan 'goen straf Aonder schuld6. Asas ini tidak
diatur dalam KHP! tetapi berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia.
"engan demikian surat untuk dapat menjatuhkan pidana tidak cukup orang itu
telah melakukan perbuatan pidana! tetapi juga masih harus dilihat apakah
orang itu mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungja#ab.()5ardjono &eksodiputro! &ak #sasiManusia Dalam 'istem
eradilan Indonesia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
I! %akarta! 1(((! hal. 116.
((&oeslan aleh! erbuatan idana dan ertanggung$a"aban
idana, Dua engertian Dasar Dalam &ukum
idana, Aksara Baru! %akarta! 1()1! hal. )=.
-
8/17/2019 Pers Media
37/45
ntuk adanya pertanggungja#aban pidana harus jelas terlebih dahulu
siapa yang dapat sipertanggungja#abkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih
dahulu siapakah yang dinyatakan sebagai membuat;pelaku suatu tindak
pidana. 5engenai hal apakah yang dipertanggungja#abkan itu diminta atau
tidak! adalah merupakan urusan kedua. 0entunya tergantung pada
kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu
dirasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungja#aban tersebut. "engan
demikian tanggungja#ab itu selaku ada meskipun belum adanya kepastian
tuntutan dari pihak yang berkepentingan! jika pelaksanaan peranan yang telah
berjalan tersebut ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang
diinginkan. "emikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan
pidana atau delik. "ari pendapat para sarjana! dapat diambil kesimpulan
bah#a untuk adanya kemampuan bertanggungja#ab! harus ada /
2.-.$.1.1. Kemampuan untuk membedabedakan antara perbuatan yang
baik dan buruk! yang sesuai dengan hukum dan yang mela#an
hukum.
2.-.$.1.2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut
keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.1== Pertanggungja#aban
pidana tak hanya dapat dikenakan kepada orang saja tapi juga kepada
badan usaha yang berbentuk badan hukum. Begitu juga dengan pers! pers
dapat dikenakan pertanggungja#aban pidana korporasi
karena seperti yang tercantum didalam ndangndang @o. -= 0ahun 1(((
0entang Pers! telah dijelaskan bah#a pers di Indonesia adalah berbentuk
perusahaan 'korporasi+. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang
menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak! media
elektronik! dan kantor berita! serta perusahaan media lainnya yang secara
khusus menyelenggarakan menyiarkan! atau menyalurkan informasi.1=1
5engenai mengapa korporasi pers harus bertanggungja#ab secara
pidana delik penghinaan yang dilakukan! selain semua doktrindoktrin yang
berlaku pada pertanggungja#aban pidana korporasi dapat dikenakan atau
1== 5oeljatno! #Aas-#Aas &ukum idana, :akultas Hukum C5!
8ogyakarta! 1(76! hal.
21-.
1=1Indonesia 'b+!
-
8/17/2019 Pers Media
38/45
diberlakukan kepada korporasi pers! ada pengurus korporasi dapat dianggap
sebagai perbuatan korporasi itu sendiri jika memenuhi dua syarat /
2.-.$.2.1. Pengurus itu harus mempunyai kekuasaan untuk menentukan
apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak.
2.-.$.2.2. perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan
perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau la>imnya
diterima dalam dua kriteria itu! dimanakan i$Aerdreed
formule 4formula ka"at besi6
Penrbit dan pencetak dapat dikenakan pertanggungja#aban pidana
apabila pers tersebut melanggar suatu tindak pidana. Hal ini seperti yang
sudah diatur dalam Pasal ** KHP dan Pasal *6 KHP. Pasal ** KHP
menjelaskan! yaitu /
'1+. "ipidana sebagai pelaku delik /
a; 5ereka yang melakukan 4pleger6! yang menyuruh melakukan
'doen plegen+ dan yang turut serta melakukan perbuatan
'medepleger +.
b; 5ereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu! dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat! dengan kekerasan!
ancaman atau penyesatan! atau dengan memberi kesempatan!
sarana atau keterangan! sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan 'membujuk! uitlocker+
c; 0erhadap penganjur! hanya perbuatan yang sengaja
dianjurkan sajalah yang diperhitungkan! beserta akibat
akibatnya.
edangkan! menurut Pasal *6 KHP! dipidana sebagai pembantu
kejahatan 'medeplichtige6 /
2.-.$.$.1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada #aktu
kejahatan yang dilakukan
2.-.$.$.2. mereka yang sengaja memberi kesempatan! sarana atau
keterangan untuk melakukan kejahatan.
"alam Pasal ** KHP! ancaman hukuman yang diberikan kepada peserta
adalah sama bagi pelaku. edangkan bagi pembantu kejahatan seperti yang
-
8/17/2019 Pers Media
39/45
dijelaskan dalam Pasal *6 KHP! ancaman hukuman yang diberikan
dikurangi sepertiga dari hukuman pokok 'diatur dalam Pasal *7 ayat 1K H
P+. 0etapi dalam asas penyertaan terdapat batasan! yaitu dalam hal
membantu pelanggaran seseorang tidak dapat dikenakan pidana 'diatur
dalam Pasal 6= KHP+. elanjutnya kita akan membahas secara satu persatu
secara urut! pihakpihak pers yang harus bertanggungja#ab berdasarkan
konsep penyertaan.
2.*.*. Pertan!!un!ja%a&an Penu'i atau %arta%an
arta#an merupakan orang yang terjun langsung dalam peliputan dan
penulisan a#al berita! dialah orang yang secara langsung menghasilkan suatu
berita! tanpa kehadi ran #arta#an atau penul is maka berita tersebut tidak akan
lahir. %adi secara otomatis ia bertanggungja#ab penuh atas tulisannya.
-
8/17/2019 Pers Media
40/45
sebagai pembantu kejahatan 'medeplichtige6.
Pemi mpi n redaksi di sebut sebagai pelaku ' pleger6 apabi la tulisan
tersebut merupakan karyanya tersendiri atau tulisan dari seseorang yang telah
dirubah oleh pemimpin secara mendasar! sehingga isinya menjadi berbeda
dengan tulisan yang asli sehingga tulisan tersebut dapat disebut sebagai
karyanya 4"erkatuk6 sendiri. Akan tetapi jika tulisan tersebut menyebutkan
penulisnya 'asli karya orang lain+ dan tidak ada perubahanperubahan dari
pemimpin redaksi! maka pemimpin redaksi dapat di kenakan sebagai turut
serta melakukan perbuatan 'medepleger6 atau sebagai pembantu kejahatan
'medeplichtige6 0erdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hal ini.
imons! an Hammel dan ahli hukum lain menganggap pemimpin redaksi
sebagai suatu pembantu kejahatan 'medeplichtige6! sedangkan an Hattum
melihat sebagai lebih daripada suatu pembantu atau turut serta melakukan
'medepleger+.1=$ Perbedaan ini perlu dicermati dengan teliti! karena hukuman
yang diberikan kepada medepleger dan medeplichtige berbeda. "alam
mengkonstruksikan pertanggungja#aban pidana bagi pemimpin redaksi! baik
itu sebagai pleger ! medepleger, maupun medeplichtige! pemimpin redaksi
tersebut harus memenuhi dua syarat! yaitu /1=-
2.-.*.1. pemimpin redaksi harus mengetahui tentang isi dari
tulisan tersebut mempunyai sifat pidana.
2.-.*.2. pemimpin redaksi harus sadar akan sifat pidana dari
tulisan tersebut.
1=$
-
8/17/2019 Pers Media
41/45
5engenai pemimpin redaksi harus sadar! Indriyanto eno Adji berpendapat
bah#a nilai kesadaran itu dapat ditentukan dari tingkat integritas! edukasi!
ataupun kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang
akan dipublikasikan tersebut.1=*
Kedua syarat inilah yang harus dipergunakan untuk dapat memberikan
tanggungja#ab pidana bagi pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi tidak
dipertanggungja#abkan sebagai medepleger ataupun medeplichtige! apabila
kedua syarat atau salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi.
0erhadap pernyataan bah#a tulisan diluar tanggungja#ab redaksi! hal itu baru
dapat dibenarkan jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi oleh redaksi. 5isal!
redaksi tidak mengetahui se#aktu tulisan itu dimasukkan karena ia sedang
tidak ditempat! diluar kota atau diluar negeri! sedang cuti! dan sedang sakit.
2.*., Pertan!!un!ja%a&an Pener&it
"alam pertanggungja#aban pidana yang dapat dikenakan kepada
organisasi pers! pihak penerbut dapat pula untuk harus
mempertanggungja#abkan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 KHP!
yang menyatakan /
2.-.6.1.1.5engenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan!
penerbitnya selaku demikian tidak dapat dituntut apabila dalam
barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya!
sedangkan pembuatnya dikenal! atau setelah dimulai
penuntutan! pada #aktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan
oleh penerbit
2.-.6.1.2.aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakan
terbit! tidak dapat dituntut atau sudah menetap diluar Indonesia. "ari
ketentuanketentuan yang termuat dalam pasal tersebut! penerbit tidak
dapat dituntut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut /
2.-.6.2.1. pada barang cetakan telah dimuat nama dan tempat
tinggal penerbit.
1=* Indriyanto eno Adji! ebiasaan ers;%untutan ebebasan
#bsolut, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof
-
8/17/2019 Pers Media
42/45
Apabila syarat dalam point 1 tidak terpenuhi sedangkan syarat dalam point 2
dan point $ terpenuhi! maka pertanggungja#aban akan dilihat berdasarkan
ajaran penyertaan. "alam hal ini! penerbit dapat diklasifikasikan sebagai
pihak yang turut serta melakukan perbuatan 'medepleger + atau sebagai
pembantu kejahatan 'medeplichtige+.
Pendapat yang menyatakan bah#a penerbit sebagai medeplichtige
dikemukakan oleh an Hattun dan an Hammel! karena penerbit dianggap
hanya bertindak sebagai pelaksanaan dari publikasi. edangkan yang
menyatakan penerbit sebagai medepleger dikemukakan oleh %onkers dan
Pompe! dengan alasan bah#a pada delik pers biasanya ada kerjasama
antara penulis dengan penerbit.1=6 0etapi apabila syarat dalam point 1
terpenuhi sedangkan point b dan c tidak terpenuhi! maka penerbit dapat
dituntu melalui Pasal -)$ KHP yang menyatakan! E
arang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau suatu gambar
yang karena sifatnya merupakan delik, diancam dengan pidana
pen$ara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
kurungan palin lama satu tahun atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah jika!
1; si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan
namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah
penuntutan berjalan terhadapnya
2; penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bah#a pada #aktu
tulisan atau gambar itu diterbitkan! si pelaku itu tidak dapat dituntut
atau akan menetap di luar Indonesia.
"engan demikian! pertanggungja#aban pidana bagi penerbit! konstruksinya
harus dilihat secara keseluruhan. Pertanggungja#aban pidana bagi penerbit
1=6 "joko Prakoso! erkembangan Delik ersBIndonesia, 8ogyakarta!
1()(! hal 1-*.
-
8/17/2019 Pers Media
43/45
tidak hanya dilandasi oleh batasan Pasal 61 KHP dan ajaran penyertaan
'pasal ** KHP dan pasal *6 KHP+ saja! namun didalamnya juga terdapat
keberadaan delik percetakan 'drukpers delict + yang dituangkan dalam Pasal
-)$ KHP! dimana penerbit dapat dituntut secara hukum.
2.*.-. Pertan!!un!ja%a&an Pen6eta$
sama halnya seperti penerbit! pencetak juga tidak terlepas dari
pertanggungja#aban pidana atas terjadinya delik pers. Ketentuan yang
berlaku bagi pencetak adalah pasal 62 KHP! dimana dinyatakan /
1; 5engenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan!
pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang
cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya! sedangkan orang yang
menyuruh mencetak dikenal! atau setelah dimulai penuntutan! pada
#aktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak
2; Aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh mencetak pada
saat barang cetakan terbit! tidak dapat dituntut atau sudah menetap
diluar di Indonesia.
"ari ketentuan pasal tersebut! pencetak tidak hanya dapat dituntut
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut /
2.-.7.1. pada barang cetakan telah dimuat nama dan tempat
tinggal pencetak
2.-.7.2. orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui atau sesudah
penuntutan mulai berjalan dan pada #akut itu diberi peringatan
pertama kepada pencetak.
2.-.7.$. Pada saat barang cetakan itu terbit! orang yang menyuruh
mencetak barang cetakan tersebut masih dapat dituntut
'tidak sakit ingatan atau tidak meninggal dunia+ dan masih
berkediaman di Indonesia.
Ketentuan ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan bagi
penerbit. Bagi pencetak Eorang yang menyuruh mencetakF dalam point 2.-.7.2
itu dapat dianggap sebagai suatu perintah yang harus dilaksanakan. Berbeda
dengan penerbit yang hanya cukup mengetahui atau mengenal orang yang
membuat tulisan atau gambar tersebut.
-
8/17/2019 Pers Media
44/45
Apabila syarat tentang Epada barang cetakan telah dimuat nama dan
tempat tinggal penerbit. tidak terpenuhi oleh penerbitF! maka berlaku ajaran
penyertaan! dimana menurut doktrin yang beiaku bagi pencetak menurut para
ahli hukum seperti Pompe! %onkers! an Hattum! dan @oyon
mengkategorikan pencetak sebagai Emedeplichtige.5 "an pencetak juga
dapat dianggap melakukan delik percetakan 'drukpers delict + apabila tidak
memenuhi syarat dalam point b dan point c. eperti yang dimaksudkan di
dalam Pasal -)- KHP yang menjelaskan! yaitu /
Barang siapa mencetak suatu tulisan atau suatu gambar yang
merupakan delik! diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah jika /
1;orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui dan setelah
ditentukan penuntutan! pada teguran pertama tidak diberiktahukan
olehnya
2;pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bah#a orang yang
menyuuh mencetak pada saat penerbitan! tidak dapat dituntut atau
menetap di luar Indonesia.
"apat ditarik suatu kesimpulan bah#a! penerbit atau pencetak tidak dapat
diminta pertanggungja#aban pidana atas suatu tulisan apabila semua syarat
yang dimaksud Pasal 61 KHP 'untuk penerbit+ dan Pasal 62 KHP 'untuk
pencetak+ telah dipenuhi. ehingga penerbit tidak dapat dituntut dengan Pasal
-)$ KHP dan pencetak tidak dapat dituntut dengan Pasal -)- KHP! karena
dua syarat delik dalam Pasal tersebut otomatis tidak terbukti. Artinya tulisan itu
tetap menjadi tanggungja#ab dari orang yang bersangkutan.Penerbit baru
dapat dituntut dengan Pasal -)$ KHP! apabila tidak mengetahui orang yang
membuat tulisan dan penerbit mengetahui orang yang membuat tulisan dan
penerbit mengetahui atau patut menduga kalau orang yang bersangkutan
tidak dapat dituntut saat tulisannya diterbitkan. Begitupun terhadap pencetak!
ia dapat dituntut dengan Pasal -)- KHP! apabila orang yang menyuruh
mencetak tidak diketahui sedangkan pencetak sendiri telah mengetahui kalau
1=7 Ibid.
-
8/17/2019 Pers Media
45/45
orang yang menyuruh tersebut tidak dapat dituntut. edangkan apabila orang
yang membuat tulisan itu diketahui oleh penerbit atau orang yang menyuruh
mencetak itu diketahui oleh pencetak! maka terhadap penerbit atau pencetak
tersebut pertanggungja#aban pidanannya akan dikonstruksikan melalui
ajaran penyertaan bagi penerbit dan pencetak sebenarnya bukan dalam
kerangka pertanggungja#aban delik pers! melainkan delik penyiaran
'verspreidengs delict6 yang merupakan delik begunstiging yang dilakukan
setelah delik pokoknya 'delik pers+ di selesaikan.1=)
Pada intinya! dalam perspektif @o -= 0ahun 1((( masalah
pertanggungja#aban yang di#akili oleh pemimpin redaksi. edangkan
pertanggungja#aban terhadap delik pers menurut KHP! semua pihak yang
terlibat dalam urusan pemberitaan pers! baik pemimpin redaksi! #arta#an!
penerbit! ataupun pencetak dapat dikenakan pertanggungja#aban pidana
menurut asas penyertaan 'doelneming6 dan asas kesalahan 'tiada pidana
tanpa kesalahan;nulia poena sine culpa+. "alam pertanggungja#aban pidana
oleh organisasi pers terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana
penghinaan! semua pihak yang terkait dengan pers tersebut baik secara
langsung maupun tidak langsing seperti #arta#an! pemimpin redaksi! penerbit!
dan pencetak harus mempertanggungja#abkan diri mereka di depan hukum.
1=)