Download - Socialisation s aiig adriansyah mof
1
oleh:
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia
MEKANISME HIBAH DAERAH
Jakarta, 28 Januari 2013
OUTLINE
1. KEBIJAKAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH (HKPD)
2. HIBAH DAERAH
3. PROGRAM & OUTPUT
4. HIBAH AUSAID: SAIIG
• UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah
Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
4
Pasal 31 Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pasal 33 Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
KONSTITUSI
PEMDA: SKPD BLUD BUMD Lainnya
PENYELENGGARA
PUSAT: K/L BLU BUMN Lainnya
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22: 1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33: 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011 Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah PP 2/2012 Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
6
PENDAPATAN Pajak PNBP Hibah
BELANJA NEGARA I. Pemerintah Pusat ● Belanja Pegawai ● Belanja Barang ● Belanja Modal ● Bantuan Sosial ● Pembayaran Bunga ● Subsidi ● Belanja Hibah ● Belanja Lain-lain II. Transfer Daerah ● Dana Perimbangan ● Dana Otsus & Penyesuaian
PEMBIAYAAN I. PENERIMAAN I. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 1. Penggunaan Silpa 2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 3. Penerimaan Dari Investasi 4. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perus. Negara/Daerah II. Penerimaan Pembiayaan Luar negeri (neto) 1. Penerimaan Pinjaman LN (bruto) 2. Penerimaan Kembali Pinj. Kpd Lemb. Intl. II. PENGELUARAN : I. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 1. Pembayaran Pokok Pinjaman DLN 2. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah 3. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda II. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 2. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Intl
I. PENDAPATAN a. PENDAPATAN ASLI DAERAH b. PENDAPATAN TRANSFER c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1. Pendapatan Hibah 2. Pendapatan Dana Darurat 3. Pendapatan Lainnya
II. BELANJA a. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung
III. PEMBIAYAAN a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 4. Pinjaman 5. Pen. Kembali Pinj. Kpd Peusahaan
Negara/Daerah/Pemda Lainnya
b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 4. Pemb. Pinj. Kpd Perusahaan
Negara/Daerah/Pemda Lainnya
APBN APBD
7
PHLN
K/L
DITERUSKAN
PINJAMAN PENYERTAAN HIBAH
BUMN
PEMDA
BUMD
BUMN
BUMD
BUMN
PEMDA
BUMD
P3 PPH/PHD
PHDN PDN + Hibah
A P B N
A P B N
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MELALUI K/L
•RKA - KL
ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN (MENKEU SELAKU BUN)
•Rencana Dana Pengeluaran (RDP) - BUN
Kantor
Pusat
(KP)
Kantor
Daerah
(KD)
Dekon-
sentrasi
(DK)
Tugas
Pemban-
tuan
(TP)
Transfer ke
Daerah
(DAU,
DAK,DBH)
Pinjaman
dan Hibah Subsidi
Belanja
Lain-
lain
Mendanai Urusan
Daerah (APBD) Mendanai Urusan Pusat
Dilaksanakan oleh Pemda
9
PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)
11
HIBAH DAERAH
MENDANAI KEWENANGAN DAERAH
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
PERJANJIAN HIBAH
DIPRIORITASKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK
MEKANISME APBN DAN APBD
PENYALURAN BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA
HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN HIBAH DAERAH
12
KEMENTERIAN KEUANGAN KPA - HPD
KEMENTERIAN TEKNIS (EXECUTING AGENCY)
PEMERINTAH DAERAH (IMPLEMENTING AGENCY)
Verifikasi & Supervisi
PERJANJIAN HIBAH DAERAH
13
Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri
atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat: a. tujuan; b. jumlah; c. sumber; d. penerima; e. persyaratan; f. tata cara penyaluran; g. tata cara pelaporan dan pemantauan; h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan i. sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.
MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
14
PENYALURAN DANA HIBAH
PELAKSANAAN KEGIATAN
PERJANJIAN HIBAH ANTARA MK DAN KEPALA DAERAH
PENETAPAN MK:
PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH KEPADA
PEMDA
PENGUSULAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA
HIBAH
K/L MENKEU PEMDA
Mempertimbangkan:
a) kapasitas fiskal daerah; b)
Daerah yang ditentukan oleh
Pemberi Hibah Luar
Negeri; c) Daerah yang
memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh K/L; dan/atau
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah
• Sumber Hibah LN:
Penetapan setelah Perjanjian
Hibah LN ditandatangani
• Sumber Pinjaman LN:
setelah Pagu APBN
• Sumber Penerimaan DN:
setelah Pagu APBN
Pemda sebagai
Implementing Agency
bertanggung jawab atas
penyelesaian kegiatan dan
penggunaan dana hibah
sesuai Perjanjian Hibah
dan Manual Teknis
Penyaluran dilakukan
berdasarkan kinerja
yang diverifikasi K/L
PEMDA
KEMENPU
KEMENKEU
Pihak ketiga
Proses verifikasi teknis
Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 4
Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 5
3
1 Pembangunan fisik sanitasi
2 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
MEKANISME PENYALURAN: Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi
No Kegiatan Waktu
Pelaksanaan Total Alokasi
Daerah Penerima
Output
1 Hibah Air Minum 2010 - 2011 Rp 199,55 Miliar
35 Terpasangnya 77.000 Sambungan Rumah (SR) Air Minum (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)
2 Hibah Air Limbah 2010 - 2011 Rp 25 Miliar 5 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan Air Limbah (berfungsi – verifikasi KemPU)
3 Infrastructure Enhancement Grant (IEG) - Sanitasi
2010 - 2011 Rp 48 Miliar 22 Pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kab/kota (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)
4. IEG - Transportasi 2012 Rp 6,4 Miliar 2 Pembangunan 53 halte tambahan untuk mendukung pengoperasian Bus Rapid Transit
5. Local Basic Education Capacity (L-BEC)
2009 - 2012 Rp 125 Miliar 50 Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 50 kab/kota
6. Water and Sanitation – Sub Program D (WASAP-D)
2010 - 2012 Rp 17,95 Miliar 6 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi berbasis masyarakat dan berbasis institusi (verifikasi KemPU)
7. Water Resources and Irrigation System Management Project – APL 2 (WISMP-2)
2012 - 2015 Rp 575 Miliar 115 Proses -- Desain Irigasi, fisik irigasi dan pelatihan kelompok petani
HIBAH DAERAH T.A. 2010 – 2012: PROGRAM & OUTPUT
HIBAH PEMERINTAH AUSTRALIA: TAHAP I DAN TAHAP II
Pemerintah Pusat Pemda
HIBAH AUSAID TAHAP I (2009 – 2011)
HIBAH AUSAID TAHAP 2 (2012 – 2015)
• Water Hibah = $ 22 Jt • Wastewater Hibah = $ 3 Jt • Infrastructure Enhancement Grant (IEG) – Sanitation = $ 6 Jt • IEG Transportation = $ 0.81 Jt
• Water Hibah = $ 90 Juta • Hibah Air Limbah = $ 5 Juta • Sanitation Hibah = $ 40 Juta
• Wastewater Investment = $ 30 Jt • Community Water Supply = $ 25 Jt • Sub-national Roads = $ 38 Juta
• Road Safety = $ 18 Juta • other grants = $ 4 Juta
PEMERINTAH INDONESIA
Mekanisme Penerusan Hibah: • Berdasarkan kinerja (output-based) • Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah
antara Menteri cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan kepala daerah penerima hibah
Penandatanganan Perjanjian Hibah (Subsidiary Arrangement) antara Pemerintah Australia dengan Menteri Keuangan cq. Ditjen Pengelolaan Utang
20
HIBAH AUSAID TAHAP 2: WATER & SANITATION
NO PROGRAM NILAI HIBAH (AUD)
TARGET OUPUT KETERANGAN
1 Hibah Air Minum (Water Hibah)
$ 90 Juta 300.000 Sambungan Rumah bagi MBR (melayani sekitar 1,3 Juta masyarakat)
• Telah dialokasikan untuk 27 pemda (usulan KemenPU dan persetujuan AusAID)
• Telah dialokasikan tambahan 47 pemda (proses penyusunan draft PPH)
2 Hibah Air Limbah (Wastewater Hibah)
$ 5 Juta Dalam tahap finalisasi desain program dan seleksi daerah penerima hibah
3 Sanitation Hibah $ 40 Juta Dalam tahap finalisasi desain program dan seleksi daerah penerima hibah
4 Wastewater Investment Plan
$ 30 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima
5 Community Water Supply
$ 25 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima
22